Membaca Arah Peta Politik Pilpres Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan pada 2019, tetapi strat...
Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan pada 2019, tetapi strategi menuju pilpres telah mulai dirancang sedemikian ragamnya oleh partai politik-partai politik baik yang berada di pihak pemerintah yaitu partai koalisi pemerintah maupun oleh partai politik oposisi (di luar pemerintah).

Kehebohan Pilpres sebenarnya sudah lama bergema, yaitu pasca Udang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres disahkan. Undang-undang ini memuat ketentuan Presidenthial Threshold (PT) 20% kursi di parlemen atau 25% perolehan suara sah secara nasional.
Dampak dari PT ini adalah meminimalisir jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres periode berikutnya. Bahkan, keberadaan PT ini diarahkan bahwa partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat bersaing pada Pilpres periode berikutnya tak lain hanyalah pengulangan dari partai politik peserta pemilu Pilpres periode sebelumnya.
Kita ketahui, pada Pilpres tahun 2014 lalu PDI-P dan koalisinya Nasdem, Demokrat, Golkar, PKB, PPP, Perindo face to Gerindra, PKS dan PAN. Dan yang tampil sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dari koalisi PDI-P.
Eksistensi Presidenthial Threshold hanya membawa kepada kondisi Pilpres periode 2014 itu yang akan berhadapan kembali pada Pilpres 2019 nanti tetap dari kubu PDI-P vs Gerindra.
Sebab, patokan bagi partai politik bila ingin mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki suara 20% di parlemen. Misalnya jika PBB ingin mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri maka PBB harus mempunyai suara atau kursi/jumlah kadernya di DPR sebanyak 20% dari jumlah 560 jumlah keseluruhan anggota DPR.
Jika tak memenuhi jumlah ambang batas (threshold) itu maka PBB dipastikan tidak dapat mengusung calon sendiri. Atau jika jumlah kursi yang dimiliki PBB di parlemen kurang dari theshold itu maka cara yang dapat ditempuh jika ingin juga mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri harus berkoalisi dengan partai lain.
Dengan banyaknya partai dalam koalisi PBB itu maka diharapkan dapat terkumpul dari masing-masing jumlah kursi partai politik itu sehinggga mencapai 20%. Keinginan seperti inipun hanya dapat terjadi jika partai lain yang akan diajak berkoalisi dengan PBB punya kesamaan pendapat, atau menyetujui salah seorang yang di usung sebagai Capres atau Cawapres itu dari kader atau pilihan PBB sendiri.
Jika tetap ngotot juga maka takkan ada partai yang mau diajak berkoalisi, maka jalan terakhir hanya dengan kompromi politik diantara partai koalisi.
Lagi pula presidenthial threshold hanya membuka kran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling banyak muncul sebanyak dua pasangan calon. Bahkan, keadaan dapat menjurus kepada Pilpres pasangan calon tunggal tanpa ada kompetitor sama sekali.
Meski telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) UU Pilpres itu tapi ahirnya MK menolak memutuskan permohonan pembatalan presidenthial threshold dan MK berpendapat hal itu domainnya legislator sebagai open legal policy pembentuk undang-undang.
MK berpendapat bukanlah kewenangannya untuk mencampuri apa yang merupakan wewenang legislatif.
Kehebohan Pilpres sudah menguat, media-media bahkan sudah mulai menduga-duga mulai dari siapa kira-kira tokoh yang akan tampil sebagai kandidat Pilpres maupun kemungkinan konfigurasi koalisi partai politik.
Bahkan di pihak partai politik koalisi pemerintah hari ini mulai terdengar kabar untuk mengusung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tunggal yaitu dengan melakukan lobi terhadap partai politik oposisi. Di pihak oposisi sepertinya tidak menginginkan paslon Presiden dan Wakil Presiden tunggal dengan berbagai argumen.
Betapapun, Presidenthial Threshold sangat tidak fair dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita bangun. Seharusnya undang-undang tidak membatasi dengan sangat ketat partai politik manapun dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, atau hak siapapun untuk diusung menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Negara ini sangat luas dengan jumlah pendudukan sekitar 260 juta jiwa, terbentang dari Sabang sampai ke Merauke dengan 4 pulau besar yang padat penduduknya. Dengan Negara sebesar Indonesia ini potensi SDM untuk diusung sebagai kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden sangat banyak, itu tak dapat dipungkiri.
Kita punya banyak SDM yang berkualitas dari Sumatra, dari Makassar, Sulawesi, Kalimantan, dari Jawa. Tapi mereka tidak bisa diangkat ke panggung Pilpres karena kesempatan mereka di block secara tidak demokratis, tidak etis melalui Presidenthial Threshold.
Karena itu sewajarnyalah Presidenthial threshold untuk ditolak dan ditentang.
Hanya kita sangat menyayangkan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan solusi hukum yang memuaskan. Aspirasi rakyat tidak diakomodir dengan baik, undang-undang tidak responsif, tidak partisipatif, prinsip-prinsip demokrasi dilanggar secara tidak fair.
Ini semua menimbulkan kekecewaan yang besar kepada pembentuk undang-undang, khususnya UU Pilpres yang tidak peka terhadap realitas sosial dan kecenderungan pandangan politik rakyat.

sekian terimakasih
Baca selengkapnya »
POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH

POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH


POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH

 

POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH

Buruknya Presidential Threshold sudah semakin jelas kelihatan. Banyak putra- putra terbaik bangsa yang mestinya dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang punya: Idealisme, Ilmu, Negarawan, Prinsip, keberanian melawan IMF, World Bank, berani bersebrangan dengan AS, tegas kepada investor china yang memasukkan ribuan warganya dan membayar dengan harga mahal tenaga kerjanya.
Banyak putra terbaik bangsa yang mampu membawa nama Negara menjadi berwibawa dimata masyarakat dunia, mampu menjaga persatuan dan keutuhan Negara, semua golongan dihormati dan diperlakukan sama dalam penegakan hukum, yang menggunakan kupingnya untuk mendengar suara rintihan rakyat, kesulitan hidup rakyat, pendidikan, ekonomi, sosial, agama.
Banyak nama mestinya dapat di calonkan , dari Sumatra, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Makassar, tapi mengapa struktur politik kita tampaknya seakan membentuk opini publik bahwa Presiden harus dari Jawa. Pembagian kursi menteripun selalu mayoritas dari Jawa. Struktur politik penguasalah yang membentuk opini publik menjadi seperti ini.

Partai koalisi Pemerintah yang menguasai struktur politik jangan berfikir akan aman-aman saja karena merasa besar dan perkasa, sombong, arogan menguasai sektor-sektor krusial pemerintahan untuk menunjukkan kamilah yang hebat, kamilah yang berkuasa.

Ingat kebijakan itu tidak diam, kebijakan itu tidak untuk dirinya sendiri, kebijakan itu tidak mengurung dirinya di dalam istana. Tapi kebijakan itu tampil keluar menjumpai rakyat, menyentuh rakyat, sendi-sendi kehidupan rakyat. Dan sentuhan itu sangat terasa.
Saat rakyat menilai kebijakan itu menyentuh pendidikan, rakyat merasakan liberalisme pendidikan, liberalisme perguruan tinggi, diskriminasi pendidikan, mata pelajaran agama dikurangi dan mulai dipreteli satu persatu, slogan komunis sudah ditampakkan "Agama adalah Candu, maka harus di singkirkan".
Ketika kebijakan itu menyentuh kelompok beragama, rakyat melihat umat Islam selalu dibungkam, dikriminalisasikan hanya karena terbakar ghiroh kecintaannya kepada Negaranya, bangsanya, mengkritik Pemerintah yang semena-mena, tapi Pemerintah malah buang badan pemuka agama diberangus, kebebasan berdakwah di intervensi secara brutal.
Ketika kebijakan itu menyentuh rakyat, rakyat kelaparan karena beras dirumah sudah habis dan harga beras tidak mampu di beli. Menterimu berkata, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus berhemat, biasanya makan 3x sehari kurangi menjadi 2x sehari". Padahal untuk itulah kamu menjadi menteri, mengapa harga beras bisa mahal, turunkan harga bukan rakyat miskin disuruh berhemat.
Ketika kebijakan itu menyentuh rakyat, Negara kita dikelilingi laut tapi garam kita impor. Minyak goreng kita impor, sayuran, daging, gula, kedelai semua kita impor.
Ada apa dengan Negara ini?
Untuk apa Reklamasi di Teluk Jakarta?
Mengapa Tenaga Kerja China membludak dan digaji sangat mahal, sementara banyak rakyat mismin yang membutuhkan ukuran tangan.
Mereka butuh pekerjaan yang layak, mereka mau ekonomi mereka membaik, mereka ingin melihat anak-anak mereka berpendidikan tinggi.
Ingat...!!! Kesombongan kalian akan membuat kalian binasa. Hari ini kalian merasa besarr dan berkuasa, apakah kalian berfikir kalian tidak akan bisa jatuhh karena berada pada puncak kekuasaan??. Seekor Gajah dapat jatuh dengan mudah jika melewati tanah yang licin, berlumpur dan berair. Tanah itu adalah rakyat yang kalian injak dengan gagahnya. Kekuasaan kalian akan runtuhh dan kalian akan jatuhh.
Kalian tidak boleh berkuasa lagi. Belum 5 tahun berkuasa tapi terasa sudah berabad-abad dalam penjajahan. Rezim ini seperti penjajah Hindia Belanda.
Kejahatan terbesar rezim ini adalah menjajah bangsa sendiri. Kalian buat kebijakan menyengsarakan rakyat. Kehidupan politik Negara kalian rusak, kehidupan sosial agama kalian buat jurang pemisah yang sangat dalam.

Kejahatan terbesar kedua rezim ini adalah sangat senang, tenang, nyaman menjadi pembohong.

 

Baca selengkapnya »
Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia

Sebelum saya dalam tulisan ini memaparkan lebih jauh tentang konsep negara hukum Indonesia, perlu saya kemukakan sedikit sejarah dan perkembangan negara hukum sebagai pengantar dalam tulisan ini.

Secara umum dikenal dua konsep negara hukum yaitu:

1. Rechtstaat; dan
2. Rule of law.

Sebenarnya masih ada satu lagi yang secara khusus di kenal dan diterapkan pada negara-negara yang menjadikan agama sebagai dasar negaranya seperti Brunei Darussalam, Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia, Turki menjadikan syari'at Islam sebagai dasar negara/dasar menyelenggarakan negara. Atau seperti Philipina yang menjadikan agama khatolik sebagai dasar negara.
Negara yang menjadikan agama sebagai dasar negaranya, maka hukum yang diberlakukan menjadi suatu kemestian mengacu, mengambil referensi/berpedoman pada agama sebagai sumber hukum utama disamping sumber hukum lainnya yang diakui.
Negara yang menjadikan agama sebagai dasar negara maka disebut "Negara Agama". Jika agama dimaksud bukan Islam maka sudah diterima umum di belahan dunia barat konsep negara hukumnya disebut Negara Teokrasi.
Sedang jika agama dimaksud adalah Islam maka para pakar hukum Islam menyebut konsep negara hukum yang demikian itu dengan Nomokrasi. Mengapa perlu dibedakan ada Teokrasi dan Nomokrasi?, sebab agama yang dijadikan tumpuan itu memang terdapat perbedaan mendasar baik dalam hal konsep ketuhanan yang diyakini maupun bentuk-bentuk ajaran dalam agama-agama itu sendiri.
Baiklah kita bahas pertama konsep Rechtstaat. Kata "rechtstaat" itu diambil dari bahasa Belanda dan dari penggabungan kata "recht" dan "staat". Recht, artinya Hukum, dan staat artinya Negara. Jadi Rechtstaat artinya Negara hukum.
Namun kata rechtstaat itu jika dilihat dari segi bahasa, tidak hanya merujuk kepada bahasa Belanda, sebab kata rechtstaat juga dipakai dalam bahasa Jerman.
Mengapa ada sebutan berbeda untuk negara hukum yaitu ada rechtstaat dan rule of law. Sebab tempat tumbuh dan berkembangnya pemikiran tentang negara hukum itu berbeda, sehingga corak dan karakter hukum, tradisi hukum dan penegakan hukumnyapun juga berbeda-beda. Tetapi tetap memiliki latar belakang sejarah yang sama.
Secara historis, awal mula munculnya konsep rechtstaat dan rule of law tidak dapat dilepaskan dari latar belakang penolakan terhadap absolutisme kekuasaan para raja. Jadi lahirnya konsep rechtstaat dan rule of law merupakan bentuk perlawanan/penentangan absolutisme kekuasaan yang semena-mena.
Konsep rechtsaat tumbuh dan berkembang di Prancis, Belanda, Jerman, Itali. Sedangkan konsep rule of law lahir dan berkembang pesat di Inggris, dan menjalar ke Amerika Serikat. Dua negara inilah yang selalu ditunjuk dalam banyak literatur sebagai tempat munculnya rule of law.
Meski konsep rechtstaat tumbuh dan berkembang di Prancis, Jerman, Belanda dan Itali, tetapi di masing-masing negara ini tradisi hukumnya memiliki corak, karakter dan varian yang berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga halnya dengan konsep rule of law yang tumbuh dan berkembang di Inggris dan Amerika Serikat.
Perbedaan itu merupakan hal yang alamiah dan lumrah. Perbedaan itu dipengaruhi oleh budaya/kultur masyarakat di Negara itu dan pengalaman sejarah yang terbentang di Negara itu. Sehingga tradisi hukumnya, pemahaman tentang hukum dan penegakan hukumnya berbeda satu sama lain.
Konsep rechtstaat dan rule of law muncul secara revolusioner. Dikatakan revolusioner sebab dilakukan melalui gebrakan perjuangan berdarah-darah menentang absolutisme kekuasaan yang sewenang-wenang dan menindas.
Konsep rechtstaat di awal-awal kemunculannya mengakibatkan lahirnya liberalisme atau Negara hukum liberal. Pemahaman tentang negara hukum liberal ini atau mengapa disebut sebagai negara hukum liberal sebab sangat sedikit sekali peran atau intervensi negara kedalam kehidupan warga negaranya terutama menyangkut perekonomian/kesejahteraan rakyat.
Negara hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga disebut juga sebagai Negara hansip atau Negara penjaga malam, atau dalam bahasa Belanda lazim juga disebut Nachtwachterstaat.
Akibat rasa muak yang mendalam terhadap kediktatoran dan absolutisme kekuasaan rechtstaat di awal pertumbuhannya telah menjelmakan dirinya sebagai negara hukum liberal.
Kebencian yang besar terhadap pengalaman sejarah sebab selama kurun waktu yang lama negara dijalankan dengan sangat diktator dan totaliter, negara mengatur dan ikut campur terhadap segala aktivitas warga negaranya dan kekuasaan dijalankan dengan sewenang-wenang, maka itu semua menuntut kebebasan dari rakyat yang selama ini terkungkung dalam penindasan. Kebebasan itu telah menjadi sangat bebas (liberal) sehingga keadaan menjadi berbanding terbalik 180 derajat.
Jika pada masa kungkungan absolutisme dan kediktatoran Negara menguasai/berperan dalam segala aktivitas rakyatnya seperti perekonomian, sosial, budaya, hukum secara sewenang-wenang, maka pada masa pasca revolusioner, rakyat menuntut pembebasan dari intervensi negara yang selalu menindas rakyat.
Akibatnya kekuasaan dan ruang kebebasan betul-betul dikendalikan rakyat. Sedangkan peran negara dibatasi dengan ketat sehingga peran negara menjadi sangat sedikit atau sempit sekali yaitu Nachwachterstaat. Nachwachterstaat ini mengidealkan jargon atau paham laissez faire laissez aller yang artinya semakin bebas maka semakin baik.
Selain itu, konsep rechtstaat juga mulai disandarkan kepada pemikiran legal positivisme yang berkembang seiring dengan berhasilnya gebrakan revolusioner. Legal positivisme atau aliran pemikiran hukum positif yang menjadi paham (ajaran dalam berhukum) bertumpu pada paham legisme, yaitu kepastian hukum, sehingga hukum adalah apa yang tercantum dalam undang-undang.
Kepastian hukum ini dipahami sangat ketat, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang, diluar undang-undang dianggap tidak ada hukum. Atau setidak-tidaknya jika ingin sedikit diperluas, diluar peraturan perundang-undangan tidak diakui ada hukum. Paham legisme inilah yang melahirkan asas legalitas.
Praktiknya asas legalitas ini dianut sangat ketat terutama dalam bidang hukum pidana. Sedangkan dalam hukum administrasi dan perdata tidaklah seketat anutan dalam bidang hukum pidana. Negara hukum yang menjadikan secara sangat ketat undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan menganggap diluar itu tidak ada hukum, inilah yang dalam berbagai literatur disebut sebagai negara hukum formal.
Jadi rechtstaat itu pada masa awalnya memiliki ciri khas/karakteristik Nachtwachterstaat yang liberal dan menjalar pula menjadi Negara hukum formal sebab hukum hanya diakui apa yang ada dan tertulis dalam undang-undang.
Perlu dipahami disini, liberalisme rechtstaat diawal pertumbuhannya telah pula melahirkan paham (ajaran) individualisme. Individualisme itu artinya sebuah aliran pemikiran tentang kebebasan yang menjadi sebuah ajaran dalam kehidupan. Individualisme itu penekanannya adalah pada kebebasan pribadi.
Kebebasan dan kepentingan pribadi/perseorangan dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan kepentingan umum. Malahan bisa terjadi, jika kepentingan umum bertentangan dengan kepentingan pribadi, maka kepentingan umum dikalahkan, ditundukkan/dikesampingkan. Dan kepentingan pribadilah yang diutamakan, atau dimenangkan.
Lama-kelamaan dari semula hanya sebuah paham kemudian dalam perkembangannya sampai hari ini telah menjelma sebagai watak/jati diri pribadi, menjadikan sebuah bangsa terutama barat menjadi orang-orang yang individualis yang sangat (bersifat) individualistik. Individualistik yang terlampau mengagungkan materi maka melahirkan kapitalisme sebab kecintaan yang besar terhadap materi.
Memasuki abad ke -19 (1800-an sampai diawal tahun 2000), terjadi degradasi perekonomian yang luar biasa juga dipicu akibat peralihan dari masyarakat agraris-tradisional menjadi masyarakat yang industrialis sehingga menyebabkan merebaknya kemiskinan dimana-mana.
Perekonomian yang diurus secara liberal akibat peran negara hanya sebagai nachwachterstaat telah mengalami kegagalan yang berdampak sangat besar terhadap kesejahteraan hidup rakyat. Seiring dengan itu muncul banyak kritik dari para pakar, pemerhati kenegaraan dan hukum karena negara hukum selama ini dimaknai secara sempit membatasi peran negara dangan sangat ketat, maka muncullah penolakan sistem ekonomi liberal yang mendorong perubahan mendasar peran negara dalam pemerintahan menjadi lebih luas dari sebelumnya.
Reaksi keras terhadap negara nachtwachterstaat yang melahirkan liberalisme kapitalisme telah menciptakan pemikiran pembaharuan konsep negara hukum menjadi Negara hukum kesejahteraan (welfaarstate). Disebut Negara/Negara hukum kesejahteraan sebab negara mengambil alih dan berperan penting serta pro aktif dalam masalah perekonomian rakyatnya untuk mewujudkan kesehteraan bagi seluruh rakyatnya. Semula negara tidak boleh ikut campur dalam urusan perekonomian.
Peran negara mengalami perluasan, tidak lagi sekedar menjaga keamanan dan ketertiban belaka atau Negara polisi tetapi sangat menentukan keberlangsungan perekonomian rakyatnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Praktiknya, semakin hari semakin tahun sampai hari ini peran negara semakin luas mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, iptek, kesenian, olah raga dan sebagainya dan sebagainya.
Seperti telah terang dijelaskan di muka pembahasan tulisan ini, kemunculan konsep rechtstaat dan rule of law memiliki latar belakang sejarah yang sama yaitu penentangan dan perlawanan terhadap absolutisme (kekuasaan tanpa batas) yang sewenang-wenang dan menindas.
Rule of law diambil dari bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris-Amerika yang berarti ketentuan/peraturan hukum. Yang lazimnya juga diartikan Negara hukum, meskipun tidak mencantumkan kata "state" di dalamnya.
Ada perbedaan mendasar antara rechtstaat dan rule of law itu. Pada rechtstaat penekanannya adalah pada hukum tertulis. Mazhab rechtstaat ini adalah legal positivisme. Sedangkan pada rule of law penekanannya pada common law (hukum kebiasaan, adat istiadat) masyarakatnya.
Hal ini berpengaruh besar terhadap penegakan hukumnya di negara yang menganut rechtstaat dan rule of law. Hakim dalam rechtstaat dalam mengadili perkara hanya dapat mengacu kepada undang-undang belaka atau setidak-tidaknya peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan hukuman.
Diluar undang-undang atau peraturan perundang-undangan dianggap tidak ada hukum. Adapun hukum adat dan kebiasaan tidak diakui sebagai hukum yang mengikat umum (publik) oleh negara melainkan hanya mengikat secara keperdataan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dan negara tidak terikat pada hukum adat atau kebiasaan.
Karena itulah hakim disebut corong undang-undang. Mazhab legal positivisme memang luar biasa ketat dianut dalam rechtstaat, walaupun semakin tahun setelah dirasakan kelemahannya legal positivisme itu, tidak mampu memberikan kepuasan terhadap rasa keadilan di tengah pergaulan hidup, telah mulai disadari untuk menerima sisi baik dalam rule of law.
Sementara itu dalam rule of law penegakan hukumnya lebih fleksibel, prinsipnya hakim kapanpun dapat mengabaikan, mengesampingkan perturan tertulis sepanjang menurut keyakinannya atau penilaiannya tidak dapat memberikan rasa keadilan atau tidak dapat menjawab persoalan hukum yang sedang diadili, mungkin bisa dikarenakan hukum tertulis (wetten recht) tidak mengakomodir peristiwa hukum yang terjadi.
Karena itu hakim lebih bebas dalam mengadili, tidak terikat pada hukum tertulis. Memang pertama-pertama hakim melihat atau merujuk lebih dulu kepada hukum tertulis sebagai acuan, tetapi tidak berarti hakim corong undang-undang seperti dalam tradisi hukum rechstaat.
Bahkan hakim dapat melakukan terobosan-terobosan pemikiran hukum yaitu hakim dapat membuat hukum sendiri melalui putusannya (judge made law) sehingga diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama. Itulah yang kita kenal dengan yurisprudensi.
Hakim di pengadilan tingkat bawah menganggap putusannya menjadi lebih berwibawa bila mengacu kepada yurisprudensi. Bahkan, hakim-hakim dalam peradilan rule of law mempunyai kewajiban terikat kepada yurisprudensi dalam mengadili perkara yang sama.
Itu dilakukan dalam rangka konsistensi putusan, sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan. Tidak hanya mengacu kepada yurisprudensi, tapi hakim dalam peradilan rule of law juga dapat mengacu kepada doktrin, kebiasaan, traktat.
Jika kepastian hukum dalam peradilan rule of law diwujudkan dengan kewajiban pentaatan kepada yurisprudensi, maka dalam tradisi rechtstaat kepastian hukum itu dianggap hanya ada pada undang-undang atau dengan penerapan hukum tertulis. Sedangkan tidak ada kewajiban terikat untuk mentaati yurisprudensi. Artinya, boleh diikuti boleh juga tidak diikuti.
Ciri khas lain daripada rechtstaat adalah adanya peradilan administrasi tersendiri yang memfasilitasi penyelesaian masalah hukum warga negara dengan pemerintah. Sedang dalam rule of law tidak dikenal adanya peradilan administrasi, penyelesaian masalah hukum yang timbul antara rakyat yang berhadapan dengan pemerintah dinilai cukup diselesaikan di peradilan umum.
Sedang persamaannya, baik pada rechtstaat maupun rule of law sama-sama menganut supremasi hukum, memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, badan peradilan yang tidak memihak (impartial) dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Sebagai sebuah pengantar kiranya sudah panjang lebar saya jelaskan perihal rechstaat dan rule of law itu dalam tulisan ini, walaupun masih banyak yang tidak dapat diakomodir.
Tibalah pembicaraan kita tentang konsep Negara hukum yang seperti apakah yang dianut oleh Indonesia. Para pakar menyebut seperti Prof. Yusril Ihza Mahendra bahwa konsep negara hukum Indonesia adalah konvergensi, merupakan titik temu dari berbagai tradisi hukum yang berbeda bahkan bertentangan yaitu rechtstaat, rule of law dan nomokrasi.
Tidak hanya sekedar konvergensi dari tiga tradisi hukum tersebut tetapi juga masih dilengkapi dengan penyesuaian kultur bangsa Indonesia sendiri. Mengenai seberapa jauh kultur bangsa Indonesia mewarnai, mempengaruhi konsep negara hukum Indonesia maka saya berpendapat belum terserap dengan secara memuaskan terutama dalam bidang hukum pidana, sebagian dalam bidang keperdataan seperti bisnis dan lain sebagainya sehingga kita merasakan masih terdapat ketimpangan yang cukup lebar.
Sementara itu Prof. Mahfud, Md berpendapat konsep negara hukum Indonesia adalah prismatik yaitu mengambil segi-segi baik dari berbagai tradisi hukum yang berlainan. Antara pendapat Prof. Yusril dan Prof. Mahfud tidak terdapat perbedaan yang prinsipil.
Hanya persoalan sekarang adalah pada tradisi hukum yang manakah kita lebih dominan mengambil bahan-bahan dalam membentuk tradisi hukum negara kita. Sebab dapat berdampak terjadinya perbenturan sehingga menyulitkan kita dalam berhukum. Misalnya dalam menata sistem pemerintahan, koalisi itu hanya dikenal di Negara yang menganut sistem parlementer sebab titik berat kekuasaan terletak pada parlemen.
Sedangkan dalam sistem presidensil penekanannya adalah pada presiden selaku pimpinan tertinggi eksekutif, karena itu koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensil.
Tapi justru kita mengakui koalisi itu bahkan diperkuat oleh keberadaan presidenthial threshold dalam undang-undang pilpres.
Atau perihal permaafan dalam hukum pidana, dalam tradisi rechtstaat tidak dikenal adanya permaafan itu. Sedangkan yang demikian dirasa itu tidak cocok dengan kultur bangsa kita. Walaupun kabarnya RUU KUHP telah hampir rampung dan mengalami serta menampung banyak ide pembaharuan hukum dalam ketentuan-ketentuannya.
Selain itu dalam hal pertambangan pengurusan SDA kita sangat liberal, yakni SDA kita dikuasai oleh asing, minyak dan gas bumi banyak dieksploitasi dan dikuasai oleh perusahaan asing dan tidak seimbang manfaat yang diberikan terhadap rasio perekonomian atau upaya mewujudkan cita negara yaitu kesejahteraan rakyat terutama di daerah penghasil migas seperti Riau dan Papua.
Kecuali hanya Aceh berdasarkan Otsus dapat memperoleh hingga 80-90% hasil kekayaan alamnya. Liberalisasi SDA kita membawa kita seperti pada masa awal rechtstaat yang nacthwachterstaat, yakni sangat liberal.
Ini semua menjadi persoalan dan tantangan besar bangsa ini sampai hari ini.
Baca selengkapnya »
Kematian Demokrasi Indonesia

Kematian Demokrasi Indonesia

Kematian Demokrasi Indonesia


Kematian Demokrasi Indonesia 


 
Tidak mudah mencarikan judul yang tepat untuk menumpahkan isi kepala dalam tulisan ini. Mungkin tulisan ini belum dapat mengakomodir atau memberikan gambaran substansi yang lebih dapat diterima umum. Disebabkan beda sifat dan karakter persoalannya. Sebagai seorang yang mendalami hukum tata negara, secara moral akademik memikul tanggungjawab besar terhadap terselenggaranya hukum dan pemerintahan negara dengan baik.
Sebagai seorang yang terlahir dari "rahim" universitas, saya menyimpan kerisauan sangat besar melihat betapa amatirnya sekelompok orang yang berkuasa menyelenggarakan negara ini.

Ada beberapa hal yang menjadi penyakit menyebabkan matinya demokrasi di negara ini, kesemuanya itu secara umum menginduk kepada:

1). kesombongan penguasa;
2). Tidak cakap untuk mengelola negara sehingga pemerintahan negara ahirnya amatiran seperti sekarang ini;
3). Bermental tertutup (terbelakang, kolot, kuno, atau dapat kita sebut primitif). Jargon revolusi mental itu tidak ada, yang ada keterbelakangan mental.
1). Kesombongan itu telah menciptakan banyak masalah yang menyusahkan "rakyat yang berpikir". Contoh paling konkret dari watak sombong ini adalah:
- seorang Menteri berkata, " jika harga beras naik silahkan tanam padi sendiri!". Dia juga berkata, "jika harga cabe naik, silahkan tanam cabe sendiri".
- seorang Menteri lain berkata di depan masyarakat miskin, "jika harga beras naik, maka masyarakat miskin harus berhemat. Jika biasanya makan 3 x sehari, kurangi jadi 2 x sehari".
- turunan lain dari watak sombong itu adalah merasa paling benar. Apapun yang dilakukan, dibicarakan/disampaikan, ditunjukkan oleh penguasa semuanya adalah kebenaran. Semuanya sungguh baik dan benar adanya. Setiap kebenaran itu menuntut kepatuhan warganegara. Singkatnya, penguasa hari ini memonopoli kebenaran secara total.
HTI dianggap buruk lalu dibubarkan semena-mena, Menteri Agama meminta masyarakat hormati dan toleran terhadap LGBT, setiap mubaligh mesti di data dan ditentukan harus ngomong apa dalam ceramah-ceramahnya, pesantren dianggap sarang radikalisme maka Ketum PDIP mengatakan pesantren di seluruh Indonesia harus dibubarkan/ditutup.
Hapus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, institusi pendidikan harus bersih dari yang berbau agama. Agama yang dimaksudkan itu adalah Islam, hanya Islam. Jangan bawa-bawa agama kedalam politik, tidak ada kaitannya agama itu (Islam) dengan politik, agama (Islam) dan negara harus dipisah. Negara harus lepas dari intervensi agama (sekuler mutlak).
Di lain pihak ternyata sangat ramah dan membuka pintu terhadap liberalisme, dan atheis (komunis). Selain itu membatasi calon presiden dan wakil presiden dengan cara yang sangat tidak beradab dan itu seperti menghujamkan pedang ke perut demokasi.
Mengaku paling pancasila, tapi praktiknya anti pancasila, menuduh kelompok yang bersebrangan dengan dirinya dengan sebutan anti kebhinekaan, anti NKRI, mau merobohkan NKRI, praktiknya itu semua kembali kepada yang menuduh tidak karu-karuan.
2). Tidak cakap untuk mengelola negara. Terutama disini dalam hal intelektualitas (kecerdasan yang berbasis keilmuan akademik). Tidak juga saya hendak mengatakan bahwa tak seorangpun kelompok yang sedang berkuasa sekarang goblok semua. Justru persoalannya sekarang adalah intelektualitas diketepikan, disingkirkan, digeser dan kepentingan lah yang selalu dikedepankan.
Jadi bergeraknya penyelenggara negara tidak menunjukkan bekerjanya otak untuk menjalankan tugas dan kewenangan untuk kemaslahatan rakyat. Maka lahirlah kebijakan pro asing, menyengsarakan rakyat, sikap acuh. Apalagi sejak awal rezim ini memang tidak memiliki kewibawaan dalam menyelesaikan konflik sosial-agama ditengah masyarakat. Tidak tampak ada suatu langkah nyata yang diambil oleh Presiden.
Sangat disayangkan, seorang Presiden dengan kekuasaan yang begitu besar tidak paham apa yang mesti dilakukannya. Diamnya Presiden melihat lebarnya jurang permusuhan ditengah rakyat telah menjelma menjadi sebuah ajaran politik bahwa Presiden menyetujui itu terjadi.
Mirisnya lagi ahir-ahir ini, institusi penegak hukum yang satu mengintervensi institusi penegak hukum lain.
Ketika KPK menetapkan calon kepala daerah di Jawa barat sebagai tersangka dan akan terus diproses hukum, tiba-tiba Kapolri meminta KPK agar mengentikan dulu buat sementara sampai pilkada usai.
Tidak hanya Kapolri, tapi Jaksa Agung dan Menko polhukam Wiranto juga sama. Kita dibuat bertanya-tanyapa, dibalik ini semua ada apa?, sebab kita tau calon yang ditetapkan tersangka oleh KPK itu berasal dari dan diusung oleh PDIP (partai yang sedang berkuasa).
Sudahlah kita terbuka saja, publik juga sudah tau bahwa borok PDIP sudah terlalu banyak, dibalik kriminalisasi ulama, pembubaran HTI, semua kesombongan para menteri dan sikap blunder Menteri Agama semua itu muaranya ke PDIP. Mereka itu bukan menyuarakan aspirasi rakyat, tapi aspirasi PDIP sebagai partai sekuler-liberal anti Islam.
Hukum Islam mereka anti, tapi terhadap simbol-simbol Islam mereka tidak anti. Kita bisa liat menjelang Pilpres dan Pilkada, tokoh-tokoh PDIP termasuk calon yang diusung oleh PDIP.
Mulai dari Presiden Jokowi, para menteri, Ketum PDIP Megawati, calon kepala daerah yang diusung PDIP rame-rame pakai sorban, jubah, (pakaian kebesaran umat Islam), kebaya, berjilbab sebelumnya tidak pernah kenal dengan jilbab, dekati ulama, acara-acara bernuansa keagamaan dan sebagainya.
3). Bermental tertutup. Ini ditandai oleh beberapa hal yaitu anti kritik. Walaupun berkali x disampaikan bahwa pemerintah tidak anti kritik, tapi realitas yang dipertontonkan adalah sangat anti kritik.
Mana-mana kritik yang dianggap merugikan kepentingan rezim, merusak citra rezim sehingga akan menghalangi untuk berkuasa kembali periode berikutnya maka semua harus dibungkam.
Dan rezim punya banyak media yang dari awal sengaja di ciptakan untuk mengimbangi hujan kritik. Media seperti Kompas TV, Metro TV, Merdeka. com, kiranya sulit dibantah pemberitaannya selalu berpihak kepada rezim. Seakan buta sama sekali terhadap gejolak kebencian sebagian besar rakyat sebab sembrono, sombong dan acuhnya rezim ini.
Tidak anti kritik, tapi kita lihat di media sudah banyak yang dipenjarakan akibat mengkritik pemerintah, tokoh-tokoh politik sekuler-liberal. Ditambah beberapa pasal dalam UU No. 17 Tahun 2014 mempolitisir kebebasan berpendapat.
Ini semua penyakit yang menyebabkan matinya demokrasi di Negara ini, tidak dapat dicarikan obatnya, tidak ada obatnya kecuali #2019 Ganti Presiden.

sekian terimakasih

Baca selengkapnya »
Perihal Akta Otentik

Perihal Akta Otentik

Perihal Akta Otentik


Perihal Akta Otentik

Salah satu alat bukti yang diakui dalam peradilan perdata adalah alat bukti tertulis (Pasal 1866 KUHPerdata/BW). Alat bukti tertulis itu merupakan surat, sementara surat itu terdiri dari akta otentik dan bukan akta otentik.

Akta yang bukan akta otentik itu adalah akta dibawah tangan (Pasal 1867 BW). Adapun surat-surat lainnya yang tidak merupakan akta otentik dan tidak pula akta dibawah tangan adalah surat-surat biasa yang tidak mempunyai kualifikasi sebagai alat bukti.
Meski demikian walaupun hanya surat-surat biasa tetapi melalui surat-surat itu dapat berkembang menjadi persangkaan hakim tentang adanya suatu peristiwa perdata atau hubungan hukum keperdataan.
Persangkaan itu sendiri juga merupakan suatu alat bukti yang keberadaannya diakui dan diatur dalam Pasal 1866 BW. Persangkaan itu tidak lain merupakan kesimpulan dari suatu analisis hukum dalam persidangan pengadilan.
Karena itu pula sebagian pakar hukum perdata seperti Prof. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa tidak tepat menjadikan persangkaan itu sebagai alat bukti, karena hanya berupa penarikan kesimpulan dari suatu ketentuan/peraturan hukum atau penilaian hakim tentang fakta-fakta hukum mengenai suatu hubungan hukum yang diperselisihkan di persidangan.
Persangkaan itu sendiri dapat dibedakan kedalam persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut penilaian hakim. Persangkaan menurut penilaian hakim inilah yang dalam peradilan pidana diakui sebagai alat bukti petunjuk disamping alat bukti lainnya (Pasal 184 KUHAP).
Satu hal yang harus dipahami adalah bahwa suatu akta otentik sejak awal dibuat sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti yang sempurna selama pembentukannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam undang-undang (Pasal 1868 jo. Pasal 1870 BW).
Akta otentik dapat turun derajatnya menjadi akta dibawah tangan jika dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Meskipun demikian, akta dibawah tangan itu juga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna hanya selama tidak disangkal/dibantah oleh pihak atau para pihak.
Jika disangkal maka pihak yang menyangkal dibebani dengan kewajiban untuk membuktikannya. Bedanya dengan akta otentik sejak awal selesai dibuat langsung memperoleh kekuatan alat bukti yang sempurna. Hakim harus menerima apa adanya dan menganggap benar akta otentik itu selama tidak dibuktikan sebaliknya.
Adapun terhadap akta dibawah tangan yang telah di legalisasi oleh notaris, maka akta dibawah tangan itu mempunyai kekuatan yang sama dengan akta otentik yaitu sebagai alat bukti mengikat dan sempurna. Hakikatnya tetap akta dibawah tangan, legalisasi itu hanya mengubah sifat kekuatan hukum atau daya ikatnya bukan orisinalitasnya.
Akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang menurut undang-undang. Ada banyak macamnya akta otentik itu seperti berita acara persidangan pengadilan, berita acara pemeriksaan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan, surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri, putusan pengadilan, semua akta yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT.
Kebenaran dan kekuatan sebagai alat bukti sempurna suatu akta otentik hanya bersifat formal, artinya sepanjang akta itu dibentuk sesuai ketentuan undang-undang yaitu UU No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 dan
Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian maka ia harus dianggap benar.
Akta otentik tidak menjamin benar tidaknya apa-apa hal yang disampaikan oleh para pihak atau hal-hal yang dicantumkan, tetapi menjamin bahwa benar para pihak telah menyampaikan apa-apa hal yang tertuang dalam akta.
Tidak ada kewajiban notaris untuk menyelidiki kebenaran materil dari apa yang disampaikan oleh para pihak kecuali sertifikat. Untuk sertifikat perlu di mintakan permohonan checking kepada BPN untuk memeriksa keaslian sertifikat untuk menghindari adanya pemalsuan sertifikat.

sekian terima kasih

Baca selengkapnya »
Dilema Recall Anggota Parlemen

Dilema Recall Anggota Parlemen




Recall atau ditariknya status keanggotaan DPR oleh parpol, itu impeachmen secara politis, sedang impeachmen secara hukum dilakukan melalui proses di pengadilan. Recall itu tidak ada logika hukumnya, hanya di dasarkan pada logika politis semata. Pemberhentian keanggotaan DPR melalui recall tidak relevan secara hukum. Anggota DPR dipilih oleh rakyat, legitimasinya (keabsahannya) bersumber dari rakyat. Secara hukum dan politis derajat legitimasi anggota DPR sangat kuat, sebab sudah melewati proses politik secara hukum atau konstitusional. Sementara yang harus dipahami bahwa dalam negara demokrasi ini, parpol bukanlah representasi rakyat melainkan hanya fasilitator yg menghubungkan rakyat dengan wakilnya di parlemen, kepala negara maupun kepala daerah. Anggota parlemen sendirilah yang merupakan representasi rakyat, manifestasi seluruh rakyat. Karena itu parpol tidak memiliki hak secara hukum dan tidak sepantasnya melakukan impeachmen secara politis. Konflik kepentingan yang terjadi mestilah diselesaikan secara hukum, kecuali dalam hal pengunduran diri atau karena alasan yuridis sakit berturut-turut selama waktu tertentu yang tidak memungkinkannya untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota parlemen.
Recall tidak lain merupakan konsekuensi politis dan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi maupun dominasi parpol kedalam aktivitas politik kenegaraan. Memang parpol terikat pada ketentuan undang-undang untuk tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama seperti menjaga keutuhan NKRI, setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kewajiban-kewajiban hukum lain yg tidak boleh dilanggar oleh parpol. Pentaatan parpol tersebut diasumsikan berdampak pula pada kader parpol terlebih yang sudah menjadi pejabat publik seperti anggota DPR. Kader parpol yang menjabat di parlemen diharuskan untuk tidak melanggar larangan-larangan yg berlaku untuk parpol, walaupun secara khusus setiap anggota parlemen yang disahkan keanggotaannya wajib mentaati sumpah dan janji jabatan. Sementara itu di lain pihak, anggota parlemen harus setia kepada visi dan misi parpolnya, bukan setia kepada kemauan subjektif-politis petinggi parpolnya. Menundukkan diri pada kemauan subjektif-politis petinggi parpol membuka peluang yang berpotensi kontradiktif dengan kepentingan rakyat. Bukankah kepentingan umum/rakyat harus diletakkan diatas segalanya, yang harus diutamakan, bukan kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya dan sebagainya.
Sedangkan bila anggota parlemen membangkang terhadap kemauan subjektif atau kecenderungan penyimpangan petinggi parpol, maka parpol dapat dengan semena-mena melakukan recall. Meski tersedia upaya hukum untuk melawan kesewenang-wenangan itu, tapi recall tetap tidak paralel dengan sumber legitimasi anggota parlemen. Dengan recall anggota parlemen menjadi tutup mulut, tidak hanya anggota parlemen kepala daerah serta kepala negarapun juga demikian. Walaupun untuk kepala daerah/kepala negara tidak dikenal ketentuan recall, tapi pemakzulan secara politis yang tidak objektif dapat saja terjadi. Jika Presiden dan/wakil Presiden berani menentang keras kemauan parpolnya yang menurutnya tidak layak untuk diikuti, maka sulit kita untuk tidak mengatakan akan muncul rekayasa politis untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mulai dari nama baik kepala negara, penggiringan opini publik melalui media yang masif untuk menyulut emosi publik atas kinerja kepala negara, rekayasa kasus dan cara apapun akan dilakukan untuk memuluskan pemakzulkan. Itulah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila tidak sejalan dengan kemauan politis parpol.
Kepada anggota parlemen, recall adalah kekuasaannya parpol, merupakan senjata bagi parpol untuk mengamankan posisi politisnya dari berbagai gangguan maupun ancaman termasuk kemungkinan datangnya dari kader sendiri. Dan kader adalah aset, instrumen untuk mewujudkan cita-cita politis parpol. Kapanpun dan dalam kondisi yang bagaimanapun anggota parlemen harus bersikap sejalan dengan kemauan politis parpol. Sudah diterangkan bahwa recall berlaku untuk anggota parlemen, bukan kepala daerah atau kepala negara. Seharusnya recall sejak awal sama sekali ditiadakan kepada anggota parlemen persis seperti peniadaan itu terhadap kepala daerah atau kepala negara.
Jika memang parpol menilai kadernya menyimpang dari garis politis parpol, tinggal berhentikan saja sebagai kader atau beri sanksi misalnya diskors hak politiknya ditubuh parpol untuk menjadi pengurus dan lainnya sesuai AD/ART parpol. Tidak perlu ada recall. Tapi ya inilah politik, kalau banyak kader yang di recall, parpol juga yang rugi. Parpol justru menjadi lemah bahkan kehilangan kekuatan sama sekali di parlemen termasuk akan terganjal perolehan jatah kursi di parlemen. Menjadi pimpinan parlemen adalah posisi yang sangat strategis dan menentukan serta menguatkan kedudukan, peran dan dominasi parpol. Karena itu sasaran pertama bagi parpol setelah sampai di parlemen adalah memperebutkan kursi pimpinan. Jadi recall sebetulnya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Recall bertentangan dengan prinsip demokrasi bahwa yg berkuasa penuh adalah rakyat, dimana rakyat menberikan mandat kekuasaannya kepada para wakilnya yg sudah dipilihnya. Wakil rakyat itulah pemegang kekuasaan rakyat, menjadi representasi rakyat baik representasi secara formal maupun representasi materil yang peka dan dituntut untuk mampu merespon aspirasi serta kebutuhan rakyatnya. Sementara parpol hanya fasilitator, karena itu tidak berhak dan tidak sepantasnya melakukan recall. Legitimasi anggota parlemen bukan berasal dari parpol, tapi legitimasi anggota parlemen berasal dari rakyat dan telah melewati proses politik secara hukum atau konstitusional.
Semoga percikan pemikiran saya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bangsa dan negara yang lebih baik.
Baca selengkapnya »
Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia


Sistem penjara diterapkan di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem penjara pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini dipakai sejak Indonesia merdeka sampai pada 1995. Meski pada 1963 sudah mulai diterapkan gagasan tentang lembaga pemasyarakatan, namun sistem lembaga pemasyarakatan ini secara resmi dan utuh baru diterapkan pada 1995. Sistem penjara ini penekanannya adalah pada penjeraan, narapidana itu di sel (penjara) digebukin, disiksa, dibuat menderita bahkan tidak jarang mereka yang selesai menjalani masa pidana ada yang cacat fisik yang berat, bahkan meninggal dunia, ditambah perasaan trauma yang mendalam. Sistem ini bertujuan supaya narapidana itu jera, kapok, tidak berani lagi buat kejahatan. Betapapun kerasnya, sistem ini ada baiknya, selain terhadap mantan narapidana itu sendiri, terhadap orang lain yg sebelumnya tidak pernah terlibat atau tidak pernah melakukan kejahatan, orang akan takut dan berfikir panjang untuk buat jahat. Tapi celakanya penegakan hukumnya yang serampangan dan semena-mena. Banyak orang yg tidak bersalah, bahkan tidak tau menau tentang kejahatan yg dituduhkan kepadanya, ia dipaksa, diperas supaya mengaku sekalipun bukan ia pelakunya. Semua dilakukan oknum penegak hukum atas nama hukum, demi hukum. Kita patut menyayangkan hal ini terlebih mereka yg diperlakukan semena-mena. Bayangkan, dengan sistem keras seperti ini mereka yg tak bersalah bukannya pelaku malah jadi korban, disiksa bahkan mati dipenjara.
Setelah banyak bermunculan kritik, kecaman, baik dari tokoh-tokoh pemerhati dan para pakar dalam negeri, serta dunia internasional, seiring dengan menguatnya gagasan dan gerakan human dignity (penghormatan terhadap HAM), maka pada 1995 secara resmi sistem penjara dihapuskan dan diganti dengan sistem lembaga pemasyarakatan yang dinilai sangat bermartabat, sangat menghormati dan melindungi hak-hak asasi setiap orang dan yang pasti sangat konstitusional, paralel dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam UUD 1945. Beda dengan sistem penjara/kepenjaraan yang dinilai keras dan tidak patut, sistem ini menekankan pada pembinaan kepada semua narapidana tanpa diskriminasi, supaya narapidana insaf, sadar, cepat-cepat keluar dari lembaga pemasyarakatan, diterima lagi di lingkungan masyarakat, menjadi warganegara yang baik, berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Betapapun baiknya, sistem ini ada kelemahannya, sistem ini potensial hilangnya rasa takut narapidana termasuk siapapun untuk berbuat jahat. Karena dengan pembinaan, terlebih lagi dengan reward berupa berbagai remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat, narapidana terkesan dimanjakan. Secara tidak langsung sistem ini menyuburkan kejahatan, orang tidak takut melanggar hukum. Toh ketika masuk kedalam LP pun tidak akan disiksa, malahan dibina, diperlakukan dengan sangat baik dan bisa dapat banyak reward. Dalam sistem ini, gagasan reward dibuat untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, dan reward ini melatih narapidana untuk kembali menjadi pribadi yg baik, taat hukum dan berakhlak mulia.
Sudah diterangkan, sistem ini, sungguhpun sangat manusiawi, juga mengandung kelemahan. Lagi pula sistem yang manusiawi ini dapat dipertentangkan, bagaimana dengan nasib korban yang terang saja diperlakukan dengan tidak manusiawi, tapi malah pelaku yang diperlakukan demikian manusiawinya di lembaga pemasyarakatan. Ini menjadi persoalan sampai hari ini, sebab memang hukum pidana Indonesia belum menaruh perhatian dan kepedulian yang besar serta proporsional dengan pelaku kejahatan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak asasi. Lalu bagaimana kita mengatasi ini, masalah ini membawa kita pada keadaan yang dilematis seperti sekarang ini. Mau pertahankan sistem penjara yg keras, aparatur penegak hukum kita belum mapan. Belum mapan dalam artian yg luas, baik dari segi pemahaman, penjiwaan, pendalaman terhadap hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara, juga belum mapan karena egoisme politis stake holder yg banyak mencemari penegakan hukum hingga membuat aparatur penegak hukum tunduk pada atasan, tidak punya integritas dan dan lunturnya loyalitas terhadap penegakan hukum yg berkeadilan. Yang paling prinsip, Konsepsi HAM sudah menghadang di depan mata jika mau mundur menggunakan sistem penjara yg dinilai keras. Sebab negara ini akan dihujat dikritik dan di cap sebagai negara pelanggar HAM. Barat tidak layak ikut campur dalam urusan rumah tangga negara ini, betul.
Tapi mau tidak mau, ubah dulu UUD 1945 cantumkan pengaturan yg memungkinkan dipertahankannya sistem penjara itu, kemudian dapat kombinasikan dg sistem lembaga pemasyarakatan atau dengan varian yang lain yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa kita. Tapi mau mengubah UUD 1945 bukanlah perkara mudah, terahir UUD 1945 diubah pada 2002. Kekuasaan untuk melakukan perubahan terletak pada kekuatan politik mayoritas diparlemen ditambah dari pihak eksekutif. Terang saja, banyak pihak-pihak elit politik dan konglomerat yang sudah terlanjur menikmati dan nyaman dengan sistem yang buruk sehingga menyulitkan pembaharuan hukum dari waktu ke waktu dan penegakan hukum yang berkeadilan di negara ini.
Baca selengkapnya »
Home