Dilema Recall Anggota Parlemen

Dilema Recall Anggota Parlemen




Recall atau ditariknya status keanggotaan DPR oleh parpol, itu impeachmen secara politis, sedang impeachmen secara hukum dilakukan melalui proses di pengadilan. Recall itu tidak ada logika hukumnya, hanya di dasarkan pada logika politis semata. Pemberhentian keanggotaan DPR melalui recall tidak relevan secara hukum. Anggota DPR dipilih oleh rakyat, legitimasinya (keabsahannya) bersumber dari rakyat. Secara hukum dan politis derajat legitimasi anggota DPR sangat kuat, sebab sudah melewati proses politik secara hukum atau konstitusional. Sementara yang harus dipahami bahwa dalam negara demokrasi ini, parpol bukanlah representasi rakyat melainkan hanya fasilitator yg menghubungkan rakyat dengan wakilnya di parlemen, kepala negara maupun kepala daerah. Anggota parlemen sendirilah yang merupakan representasi rakyat, manifestasi seluruh rakyat. Karena itu parpol tidak memiliki hak secara hukum dan tidak sepantasnya melakukan impeachmen secara politis. Konflik kepentingan yang terjadi mestilah diselesaikan secara hukum, kecuali dalam hal pengunduran diri atau karena alasan yuridis sakit berturut-turut selama waktu tertentu yang tidak memungkinkannya untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota parlemen.
Recall tidak lain merupakan konsekuensi politis dan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi maupun dominasi parpol kedalam aktivitas politik kenegaraan. Memang parpol terikat pada ketentuan undang-undang untuk tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama seperti menjaga keutuhan NKRI, setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kewajiban-kewajiban hukum lain yg tidak boleh dilanggar oleh parpol. Pentaatan parpol tersebut diasumsikan berdampak pula pada kader parpol terlebih yang sudah menjadi pejabat publik seperti anggota DPR. Kader parpol yang menjabat di parlemen diharuskan untuk tidak melanggar larangan-larangan yg berlaku untuk parpol, walaupun secara khusus setiap anggota parlemen yang disahkan keanggotaannya wajib mentaati sumpah dan janji jabatan. Sementara itu di lain pihak, anggota parlemen harus setia kepada visi dan misi parpolnya, bukan setia kepada kemauan subjektif-politis petinggi parpolnya. Menundukkan diri pada kemauan subjektif-politis petinggi parpol membuka peluang yang berpotensi kontradiktif dengan kepentingan rakyat. Bukankah kepentingan umum/rakyat harus diletakkan diatas segalanya, yang harus diutamakan, bukan kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya dan sebagainya.
Sedangkan bila anggota parlemen membangkang terhadap kemauan subjektif atau kecenderungan penyimpangan petinggi parpol, maka parpol dapat dengan semena-mena melakukan recall. Meski tersedia upaya hukum untuk melawan kesewenang-wenangan itu, tapi recall tetap tidak paralel dengan sumber legitimasi anggota parlemen. Dengan recall anggota parlemen menjadi tutup mulut, tidak hanya anggota parlemen kepala daerah serta kepala negarapun juga demikian. Walaupun untuk kepala daerah/kepala negara tidak dikenal ketentuan recall, tapi pemakzulan secara politis yang tidak objektif dapat saja terjadi. Jika Presiden dan/wakil Presiden berani menentang keras kemauan parpolnya yang menurutnya tidak layak untuk diikuti, maka sulit kita untuk tidak mengatakan akan muncul rekayasa politis untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mulai dari nama baik kepala negara, penggiringan opini publik melalui media yang masif untuk menyulut emosi publik atas kinerja kepala negara, rekayasa kasus dan cara apapun akan dilakukan untuk memuluskan pemakzulkan. Itulah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila tidak sejalan dengan kemauan politis parpol.
Kepada anggota parlemen, recall adalah kekuasaannya parpol, merupakan senjata bagi parpol untuk mengamankan posisi politisnya dari berbagai gangguan maupun ancaman termasuk kemungkinan datangnya dari kader sendiri. Dan kader adalah aset, instrumen untuk mewujudkan cita-cita politis parpol. Kapanpun dan dalam kondisi yang bagaimanapun anggota parlemen harus bersikap sejalan dengan kemauan politis parpol. Sudah diterangkan bahwa recall berlaku untuk anggota parlemen, bukan kepala daerah atau kepala negara. Seharusnya recall sejak awal sama sekali ditiadakan kepada anggota parlemen persis seperti peniadaan itu terhadap kepala daerah atau kepala negara.
Jika memang parpol menilai kadernya menyimpang dari garis politis parpol, tinggal berhentikan saja sebagai kader atau beri sanksi misalnya diskors hak politiknya ditubuh parpol untuk menjadi pengurus dan lainnya sesuai AD/ART parpol. Tidak perlu ada recall. Tapi ya inilah politik, kalau banyak kader yang di recall, parpol juga yang rugi. Parpol justru menjadi lemah bahkan kehilangan kekuatan sama sekali di parlemen termasuk akan terganjal perolehan jatah kursi di parlemen. Menjadi pimpinan parlemen adalah posisi yang sangat strategis dan menentukan serta menguatkan kedudukan, peran dan dominasi parpol. Karena itu sasaran pertama bagi parpol setelah sampai di parlemen adalah memperebutkan kursi pimpinan. Jadi recall sebetulnya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Recall bertentangan dengan prinsip demokrasi bahwa yg berkuasa penuh adalah rakyat, dimana rakyat menberikan mandat kekuasaannya kepada para wakilnya yg sudah dipilihnya. Wakil rakyat itulah pemegang kekuasaan rakyat, menjadi representasi rakyat baik representasi secara formal maupun representasi materil yang peka dan dituntut untuk mampu merespon aspirasi serta kebutuhan rakyatnya. Sementara parpol hanya fasilitator, karena itu tidak berhak dan tidak sepantasnya melakukan recall. Legitimasi anggota parlemen bukan berasal dari parpol, tapi legitimasi anggota parlemen berasal dari rakyat dan telah melewati proses politik secara hukum atau konstitusional.
Semoga percikan pemikiran saya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bangsa dan negara yang lebih baik.
Baca selengkapnya »
Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia


Sistem penjara diterapkan di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem penjara pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini dipakai sejak Indonesia merdeka sampai pada 1995. Meski pada 1963 sudah mulai diterapkan gagasan tentang lembaga pemasyarakatan, namun sistem lembaga pemasyarakatan ini secara resmi dan utuh baru diterapkan pada 1995. Sistem penjara ini penekanannya adalah pada penjeraan, narapidana itu di sel (penjara) digebukin, disiksa, dibuat menderita bahkan tidak jarang mereka yang selesai menjalani masa pidana ada yang cacat fisik yang berat, bahkan meninggal dunia, ditambah perasaan trauma yang mendalam. Sistem ini bertujuan supaya narapidana itu jera, kapok, tidak berani lagi buat kejahatan. Betapapun kerasnya, sistem ini ada baiknya, selain terhadap mantan narapidana itu sendiri, terhadap orang lain yg sebelumnya tidak pernah terlibat atau tidak pernah melakukan kejahatan, orang akan takut dan berfikir panjang untuk buat jahat. Tapi celakanya penegakan hukumnya yang serampangan dan semena-mena. Banyak orang yg tidak bersalah, bahkan tidak tau menau tentang kejahatan yg dituduhkan kepadanya, ia dipaksa, diperas supaya mengaku sekalipun bukan ia pelakunya. Semua dilakukan oknum penegak hukum atas nama hukum, demi hukum. Kita patut menyayangkan hal ini terlebih mereka yg diperlakukan semena-mena. Bayangkan, dengan sistem keras seperti ini mereka yg tak bersalah bukannya pelaku malah jadi korban, disiksa bahkan mati dipenjara.
Setelah banyak bermunculan kritik, kecaman, baik dari tokoh-tokoh pemerhati dan para pakar dalam negeri, serta dunia internasional, seiring dengan menguatnya gagasan dan gerakan human dignity (penghormatan terhadap HAM), maka pada 1995 secara resmi sistem penjara dihapuskan dan diganti dengan sistem lembaga pemasyarakatan yang dinilai sangat bermartabat, sangat menghormati dan melindungi hak-hak asasi setiap orang dan yang pasti sangat konstitusional, paralel dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam UUD 1945. Beda dengan sistem penjara/kepenjaraan yang dinilai keras dan tidak patut, sistem ini menekankan pada pembinaan kepada semua narapidana tanpa diskriminasi, supaya narapidana insaf, sadar, cepat-cepat keluar dari lembaga pemasyarakatan, diterima lagi di lingkungan masyarakat, menjadi warganegara yang baik, berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Betapapun baiknya, sistem ini ada kelemahannya, sistem ini potensial hilangnya rasa takut narapidana termasuk siapapun untuk berbuat jahat. Karena dengan pembinaan, terlebih lagi dengan reward berupa berbagai remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat, narapidana terkesan dimanjakan. Secara tidak langsung sistem ini menyuburkan kejahatan, orang tidak takut melanggar hukum. Toh ketika masuk kedalam LP pun tidak akan disiksa, malahan dibina, diperlakukan dengan sangat baik dan bisa dapat banyak reward. Dalam sistem ini, gagasan reward dibuat untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, dan reward ini melatih narapidana untuk kembali menjadi pribadi yg baik, taat hukum dan berakhlak mulia.
Sudah diterangkan, sistem ini, sungguhpun sangat manusiawi, juga mengandung kelemahan. Lagi pula sistem yang manusiawi ini dapat dipertentangkan, bagaimana dengan nasib korban yang terang saja diperlakukan dengan tidak manusiawi, tapi malah pelaku yang diperlakukan demikian manusiawinya di lembaga pemasyarakatan. Ini menjadi persoalan sampai hari ini, sebab memang hukum pidana Indonesia belum menaruh perhatian dan kepedulian yang besar serta proporsional dengan pelaku kejahatan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak asasi. Lalu bagaimana kita mengatasi ini, masalah ini membawa kita pada keadaan yang dilematis seperti sekarang ini. Mau pertahankan sistem penjara yg keras, aparatur penegak hukum kita belum mapan. Belum mapan dalam artian yg luas, baik dari segi pemahaman, penjiwaan, pendalaman terhadap hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara, juga belum mapan karena egoisme politis stake holder yg banyak mencemari penegakan hukum hingga membuat aparatur penegak hukum tunduk pada atasan, tidak punya integritas dan dan lunturnya loyalitas terhadap penegakan hukum yg berkeadilan. Yang paling prinsip, Konsepsi HAM sudah menghadang di depan mata jika mau mundur menggunakan sistem penjara yg dinilai keras. Sebab negara ini akan dihujat dikritik dan di cap sebagai negara pelanggar HAM. Barat tidak layak ikut campur dalam urusan rumah tangga negara ini, betul.
Tapi mau tidak mau, ubah dulu UUD 1945 cantumkan pengaturan yg memungkinkan dipertahankannya sistem penjara itu, kemudian dapat kombinasikan dg sistem lembaga pemasyarakatan atau dengan varian yang lain yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa kita. Tapi mau mengubah UUD 1945 bukanlah perkara mudah, terahir UUD 1945 diubah pada 2002. Kekuasaan untuk melakukan perubahan terletak pada kekuatan politik mayoritas diparlemen ditambah dari pihak eksekutif. Terang saja, banyak pihak-pihak elit politik dan konglomerat yang sudah terlanjur menikmati dan nyaman dengan sistem yang buruk sehingga menyulitkan pembaharuan hukum dari waktu ke waktu dan penegakan hukum yang berkeadilan di negara ini.
Baca selengkapnya »
Konvensi Ketatanegaraan dan Inkonstitusionalitas Perbuatan Pemerintah

Konvensi Ketatanegaraan dan Inkonstitusionalitas Perbuatan Pemerintah


Diantara bagian yang paling penting dalam hukum tata negara adalah peranan konvensi. Sebab konvensi dapat menutupi kelemahan/kekurangan yang terdapat dalam UUD 1945. Atau dengan kata lain konvensi menjadi instrumen pelengkap bagi UUD 1945. Bahkan konvensi diterima sebagai konstitusi yang tidak tertulis disamping UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis.

Masih ada saja orang-orang yang menyamakan konvensi dengan kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi itu beda dengan kebiasaan. Konvensi tidak mensyaratkan pengulangan, sementara untuk dapat dikatakan kebiasaan bahwa praktik-praktik ketatanegaraan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu dilakukan secara berulang-ulang.

Konvensi atau kebiasaan adalah nilai-nilai yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan diterima dan diakui sebagai konstitusi yang tidak tertulis disamping konstitusi tertulis yaitu UUD 1945. Sebab seperti Van Apeldoorn mengatakan bahwa tidak ada konstitusi yang seluruhnya tertulis dan tidak ada pula konstitusi yabg seluruhnya tidak tertulis. 

Di negara yang memiliki konstitusi tertulis sudah pasti juga memiliki konstitusi tidak tertulis. Demikian halnya di Inggris sebagai bagian dari United Kingdom (UK), Inggris tak memiliki UUD yang tertulis dalam suatu dokumen formal yang dikodifikasi seperti UUD 1945 yang kita punya. Tetapi tidak berarti Inggris tak memiliki konstitusi tertulis. 

Hanya yang menjadi konstitusi tertulis di Inggris adalah statuta (undang-undang), Magna Charta 1215, Declaration of Human Rights (1948), Bill Of Right, Habeas Corpus Act. Tapi khusus untuk statuta, tidak semua statuta dapat dijadikan sebagai konstitusi tertulis. Hanya statuta yang memuat prinsip-prinsip tentang perlindungan HAM, dan tentang struktur lembaga-lembaga negara.
Sedangkan konstitusi tak tertulisnya adalah konvensi, kebiasaan, yurisprudensi. 

Perlu sedikit disinggung, karena di Inggris tidak terdapat konstitusi tertulis dalam bentuk naskah yang formal dan terkodifikasi, konstitusi tertulis Inggris tersebar kedalam berbagai statuta maka praktik judicial review di Inggris tidak berkembang. Dan di Inggris pengadilan hampir tak punya wewenang untuk melakukan review.
Sebab traumatik sejarah di Inggris rupanya masih dirasakan sampai hari ini, kekecewaan yang sangat mendalam sehingga muncul sikap tidak percaya kepada pengadilan, karena pengadilan dulunya hanya sebagai kaki tangan pemerintah yang absolut, hukum ditegakkan berdasarkan pesanan untuk melindungi kediktatoran pemerintah.

Namun sunggpun demikian, tidak berarti judicial review tidak diterapkan di Inggris. Judicial review tetap dipraktikkan tetapi terbatas hanya dilakukan untuk menguji keputusan administratif pejabat administrasi negara, seperti kita di Indonesia mengenal pula adanya peradilan tata usaha negara yang berwenang menguji keputusan administratif. 

Sedangkan undang-undang di Inggris tidak dapat diganggu gugat, sebab Inggris menganut supremasi parlemen. Adapun jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang lalu bagaimanakah mengatasinya jika undang-undang tak bisa di judicial review?, maka praktik yang diterima dan diakui secara umum dalam kehidupan ketatanegaraan Inggris bahwa undang-undang yang baru atau yang disahkan belakangan itulah yang harus dinyatakan berlaku. 

Inilah salah satu bentuk kebiasaan ketatanegaraan Inggris. Kebiasaan ini pula sejalan dengan semangat dan menjiwai asas terpenting dalam ilmu perundang-undangan yaitu asas lex posterior derogat legi apriori. (Baca tulisan saya "Perihal Asas-asas dalam Ilmu Perundang-undangan").

Meski demikian pentingnya peranan konvensi maupun kebiasaan ketatanegaraan, tapi sesuatu itu baru dapat dikatakan konvensi atau kebiasaan hendaknya dipahami hanya selama tidak melanggar norma-norma pengaturan dalam UUD 1945.
Sebab konvensi dan kebiasaan itu fungsinya/peranannya adalah untuk melengkapi kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945, bukan malah menggerogoti ketentuan normatif yang ada dalam UUD 1945. Jika itu yang terjadi maka tak layak disebut konvensi, melainkan tindakan inkonstitusional yang harus dihindari oleh setiap negara hukum.

Seperti di masa awal lebih kurang 3 bulan UUD 1945 baru disahkan, muncul maklumat wakil pemerintah (ada pula yang menyebutnya maklumat pemerintah, maklumat wakil presiden) pada 16 Oktober 1945, yaitu Maklumat No X Tahun 1945 yang mengubah kedudukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dari yang semula tercantum dalam UUD 1945 KNIP sebagai pembantu Presiden, kemudian menjadi suatu badan tersendiri disamping Presiden dan diberi wewenang membentuk undang-undang, dan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang menjadi pedoman kinerja Pemerintah. 

Bahkan menteri-menteri yang oleh UUD 1945 sebagai pembantu Presiden diangkat oleh Presiden, dan bertanggungjawab kepada Presiden, bergeser menjadi bertanggungjawab kepada KNIP. Di masa pasca kemerdekaan, KNIP ini adalah parlemen (kalau sekarang DPR), Sedang di masa pra kemerdekaan dikenal Volksraat/dewan rakyat. 

Sejak saat itu sistem pemerintahanpun berganti dari presidensil menjadi parlementer. Ini dianggap sebagai konvensi oleh sebagian orang, padahal ini bertentangan dengan UUD 1945. Bukannya melengkapi kekurangan UUD 1945 tetapi menggerogoti UUD 1945. Karena itulah tidak tepat disebut sebagai konvensi.
Beda dengan di Inggris dan Amerika konvensi dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara. Sebab praktik di Amerika yurisprudensi atau judge made law berperan sangat penting, sementara anutan asas legisme (kepastian hukum) sangat longgar. 

Ada atau tidak ada undang-undang, lengkap atau tidak lengkapnya isi undang-undang, hakim kapanpun dapat mengenyampingkan undang-undang. Hakim dalam mengambil putusan mengacu dan berpegang kepada konvensi, yurisprudensi, kebiasaan atau adat istiadat warganya.
Sedang praktik di Negara kita, hakim tidak terikat kepada konvensi. Kapanpun hakim dapat mengenyampingkan konvensi. Dan Indonesia masih sangat kental menganut asas legisme.
Selanjutnya perihal inkonstitusionalitas yang dibahas dalam tulisan ini, ada kekeliruan atau kesalahpahaman dikalangan sarjana hukum itu tentang maksud inkonstitusional atau tidak sesuai, tidak menurut, atau melanggar konstitusi (UUD 1945).

Sebuah pertanyaan dapat diajukan, misalnya, apakah sesuatu hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 baik secara eksplisit ataupun implisit berarti inkonstitusional atau harus dianggap inkonstitusional?,
Kapan suatu perbuatan Pemerintah itu dikatakan inkonstitusional? Atau apa ukurannya mengatakan inkonstitusional itu?.

Masalah ini harus dibahas dalam suatu pembicaraan tersendiri. Selama ini argumen yang bertahan adalah setiap yang tidak ditemukan pengaturannya secara tekstual (ekplisit/implisit) dalam UUD 1945 cenderung diartikan inkonstitusional. Saya kurang sependapat dengan hal ini.
Konstitusi/UUD 1945 jangan dipahami secara tekstual (formalnya) tapi juga secara materil yaitu semangat dan jiwa yang terkandung dalam konstitusi itu. Bahwa sesuatu yang tidak ditemukan pengaturannya secara tekstual dalam UUD 1945 belum tentu inkonstitusional.

Tetapi manakala kebijakan pemerintah nyata-nyata melanggar pasal-pasal/kententuan dalam kenyataan tekstual baik yang eksplisit tegas diatur dalam konstitusi atau pemerintah memungkiri pengakuan implisit dalam konstitusi, maka barulah dapat kita mengatakan inkonstitusional, namun tentu setelah melalui pembuktian berdasarkan putusan peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi).
Tapi jika perbuatan/kebijakan Pemerintah itu selaras dengan semangat dan jiwa (ruhnya) konstitusi seperti perlindungan terhadap HAM, membina dan memelihara hubungan diplomatik yang baik, yang harmonis dalam rangka meningkatkan kualitas kerjasama internasional, mengupayakan atau membantu memberikan keadilan, mewujudkan perdamaian internasional dan itu tercermin dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan tentunya tidak dapat kita mengatakan inkonstitusional.
Sebab konvensi dilakukan karena tidak ditemukan pengaturan konstitusional bahkan konvensi itu akan tumbuh secara alamiah dengan sendirinya.

Jadi sekali lagi ukuran atau patokan untuk mengatakan inkonstitusional tidaknya suatu perbuatan/kebijakan pemerintah adalah ukuran formal dan materil. Jika bertentangan dengan konstitusi dalam arti formal atau tekstual dan/atau bertentangan dengan konstitusi dalam arti materil yaitu semangat dan jiwa atau ruhnya konstitusi maka barulah dapat dikatakan inkonstitusional.

Baca selengkapnya »
Islam dan NKRI

Islam dan NKRI

"Islam dan NKRI, Dalam Realitas Sejarah Dan Polemik Kebangsaan-Giliran Islam Bicara"


Sekarang ini sudah terlalu banyak orang gila berkeliaran dimana-mana hingga orang waraspun dibuat ragu tentang kewarasannya.
Sekarang ini sudah terlalu banyak orang sakit hingga orang sehat dibuat ragu tentang kesehatannya.
Kalau dulu belanda melecehkan kita (umat islam) kita tidak terlalu sakit hati, tapi hari ini kita dilecehkan oleh orang yang bahasanya sama dengan kita, warna kulitnya sama dengan kita, maka kita harus melawan!!! Ungkapan bahwa yang waras mengalah, tidak ada kata mengalah, yang waras harus melawan.
Jika islam dilambangkan sebelah kanan memegang kitab suci sebelah kiri memegang pedang, yang bukan islam pancung kepalanya, maka tidak akan tersisa orang hindu di India. Kerajaan islam pernah berkuasa ratusan tahun lamanya di India. Maka tidak akan tersisa orang nashrani di saudi arabia, gereja-gereja disana masih dibiarkan berdiri tegak sampai hari ini. Maka tidak akan tersisa orang nashrani, orang hindu, orang budha di Indonesia, karena jauh sebelum negara ini merdeka kerajaan islam berkuasa ratusan tahun lamanya di Indonesia.
Jika umat islam minoritas di negara mayoritas nashrani seperti di Amerika, di Prancis, di Inggris, maka segala hak-hak peribadatannya dikekang, tidak boleh pakai hijab, tidak boleh memanjangkan jenggot, tidak boleh bangun mesjid, mesjid yang ada tidak boleh pakai mikrofon, semua aktifitas keagamaan diawasi demikian ketatnya, hak-hak politik, pendidikan, sosialnya dikebiri habis-habisan, bahkan tidak sedikit umat islam yang dibunuh dengan kejam.
Buka mata kalian, lihat apa yang terjadi di Myanmar, Rohingya, apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Poso, ratusan ribu umat islam, anak-anak, orangtua, kiai-kiai dan para santri dibunuh dibinasakan dengan biadab. Lalu agama yang manakah sebenarnya yang ditegakkan dengan pedang??
Buka mata kalian, jika umat islam mayoritas di negara minoritas nashrani seperti di Indonesia, kalian yang di luar islam, hak-hak politik, sosial, hukum, keamanan, budaya, peribadatan, kalian masih tetap dapat dengan leluasa menikmatinya, hak-hak kalian dilindungi sepenuhnya. Hanya jika kalian lancang mengusik agama ini (islam), kalian akan mendapati slam tidak akan ramah terhadap kalian.
Islam tidak anti NKRI, Islam tidak anti kebhinekaan, Islam tidak anti Pancasila, Negara ini di dirikan diatas dasar tauhid (konsep ketuhanan dalam islam) bagaimana mungkin kami (umat islam) dikatakan mau meruntuhkan NKRI??. Baca sila pertama Pancasila, baca sejarahnya, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu jelas konsep ketuhanan dalam islam. Esa itu ahad, ahad itu tunggal. Tuhan yang manakah yg dimaksudkan itu?, yang pasti bukan tuhan batu, tuhan kayu, hantu, patung, berhala, lata, uzza. Tuhan yang manakah yang dimaksud??, Baca Pembukaan UUD 1945, baca sejarahnya, Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, ini tauhid, konsep ketuhanan dalam islam. Hanya allah satu-satunya tuhan, tidak ada tuhan dua, tuhan tiga, tuhan ayah, tuhan ibu, tuhan anak, anak tuhan, ibu tuhan. Allah, dialah satu-satunya tuhan yang berhak disembah, allah berkuasa maha kuasa allah atas segala makhluknya. Allah, dialah satu-satunya tuhan yang berhak disembah, allah tidak beranak, tidak diperanakkan, allah tidak punya istri, tidak punya anak, tidak pernah menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia, allah berbeda dari makhluknya.
Allah tidak pernah sekalipun dan tidak akan pernah mati kemudian hidup kembali, tidak pantas manusia mengatakan dirinya anak tuhan, sejak kapan tuhan mengandung dan melahirkannya, menyusui serta membesarkannya. Manusia anak kedua orangtuanya yang juga manusia. Inilah ajaran islam, konsep ketuhanan dalam islam.
Baca Pasal 29 UUD 1945, Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini tauhid, konsep ketuhanan dalam islam. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam, Bagaimana mungkin kalian menuduh umat islam mau menggantikan ideologi negara Pancasila dengan syari'at islam?,.
Sungguhpun Negara ini bukan negara islam, bukan negara katholik, bukan negara protestan, bukan negara budha, bukan negara hindu, sungguhpun demikian, tidak berarti hukum islam tidak boleh di transform, diadopsi, diangkat kedalam hukum positif negara menjadi hukum positif negara, demikian juga hukum agama lain. Kalau pihak islam mau agar aspirasi umat islam di dengar, hukum-hukum islam dipakai, maka kuasai parlemen, demikian juga umat beragama lainnya.
Haruslah dipahami, Negara mengakui keberadaan 4 norma di Indonesia, norma apa itu?, norma agama, norma adat, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Negara juga mengakui bahwa salah satu sumber hukum materil adalah Agama. Agama manapun yang diakui dinegara ini terlebih lagi islam.
Karena itu Negara dapat mengambil kaidah atau prinsip dan nilai-nilai dalam hukum agama seperti islam untuk ditransformasikan kedalam hukum positif negara, disamping norma adat, norma kesusilaan, norma kesopanan, demikian juga hukum agama lain dapat menjadi bahan pembentukan hukum negara untuk diterapkan kedalam hukum positif negara. Yang belajar hukum mestinya paham. Jadi, tidak mesti Negara Islam (khilafah), tanpa dalam bentuk Negara Islampun ajaran islam, hukum-hukum islam dapat ditransform kedalam hukum positif negara.
Demikian besar perjuangan ulama-ulama dan umat islam memerdekakan negara ini, bayangkan saja Soekarno pernah menulis di koran harian Pandji Islam (juni-juli 1945) dalam argumen perdebatannya dengan Moh. Natsir, Soekarno mengatakan jumlah umat islam pada waktu itu 90% di Indonesia. Karena itu sadarlah kalian, umat mayoritas bangsa ini dengan segenap jiwa, raga, harta, mati-matian berkorban, berjuang, memperjuangkan NKRI, memerdekakan NKRI. Sudah sangat banyak darah yang tertumpah demi merdekanya negara ini, demi diakuinya dimata dunia kemerdekaan negara ini. Bagaimana mungkin hari ini kalian mengatakan umat islam mau merobohkan NKRI. Sekarang inilah balasan dari kalian, islam anti NKRI, islam anti pancasila, islam anti kebhinekaan.
Sesungguhnya bila nurani kalian sendiri kalian suruh bicara, maka sebetulnya kalian berhutang besar terhadap umat mayoritas di republik ini. Kalian seharusnya berterimakasih. Ulama kami tiada henti-hentinya sholat malam, menangis, menengadahkan tangan meminta tolong kepada Allah agar perjuangan memerdekakan negara ini diberikan kekuatan, keberanian, semangat yang tiada mengenal putus asa dan kemudahan. 17 agustus hari kemerdekaan bukanlah angka yg kebetulan. 17 agustus adalah jumlah rakaat sholatnya umat islam 5 waktu sehari semalam. 17 agustus adalah hari ke-9 ramadhan. Kenapa allah pilih ramadhan, karena ramadhan dalam ajaran islam adalah bulan yang penuh kemuliaan. Jadi Negara ini merdeka dibulan yang penuh dengan kemuliaan.
Bagi kami, cukup kalian tidak campuri agama kami, tidak merusak agama kami, jangan rusak ulama kami, jangan kriminalisasikan ulama kami, hormati kami dalam peribadatan, toleransi yg diajarkan dlam agama kami jangan kalian ganggu gugat, maka hutang kalian kami anggap lunas. Begitu baiknya negara ini pada kalian jika kalian orang-orang yang berfikir, Negara mana yang seramah Indonesia terhadap umat beragama lain diluar islam?, kalian lihat kalender nasional, kalender yg dipakai kalender masehi, bukan hijriyah (kalender islam), nama hari bukan nama hari yg dikenal dalam islam, melainkan nama hari yg diperkenalkan oleh kalian kecuali jum'at. Itu yg dipakai. Kalian lihat setiap hari peribadatan kalian, hari Minggu menjadi hari libur nasional, bukan hari jum'at (hari khusus peribadatan umat islam). Sekarang kalian katakan islam tidak toleran.
Sejak negara ini diperjuangkan, hingga merdeka, sampai hari ini tidak pernah kami mengklaim bahwa negara ini adalah milik kami sekalipun kami mayoritas di republik ini. Tapi kami dengan lantang akan terus mengatakan negara ini adalah milik kita, milik seluruh rakyat Indonesia. NKRI milik kita!!, Pancasila ideologi kebangsaan kita!!. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang harus diperlakukan sama kepada tiap-tiap orang, tidak ada pengistimewaan terhadap pihak manapun. Kitalah yang menjaga dan mempertahankan negara yg kita warisi dari pendahulu kita. Dan sekarang kalian katakan islam tidak toleran.


Baca selengkapnya »
Pemecatan Anggota DPR Oleh Parpol

Pemecatan Anggota DPR Oleh Parpol


Belakangan ini banyak anggota DPR fraksi PKS walk out dalam suatu rapat yang dipimpin Fahri Hamzah. Tidak hanya sampai disitu, mereka mengultimatum jika kedepan rapat DPR Fraksi PKS masih dipimpin Fahri, maka tidak akan ada yang hadir lagi. Seperti diketahui bahwa Fahri Hamzah dipecat partainya (PKS), Fahri bukan kader PKS lagi. Atas dasar itulah penolakan bergulir dikhawatirkan rapat dan hasil rapat tidak memiliki legitimasi (keabsahan).
Lebih jauh sebetulnya anggota DPR Fraksi PKS mengatakan bahwa Fahri sudah tidak legitimate sebagai anggota DPR, penilaian ini tentu juga berdampak terhadap kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR. Pemikiran seperti ini tidak tepat.
Memang anggota DPR itu kader parpol dan pada waktu pencalonan atau memutuskan maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR diusung oleh parpol sebagaimana termaktub dalam konstitusi (Pasal 22E ayat (3) UUD 1945), hakikatnya pemilihan anggota legislatif adalah pemilihan parpol. Parlemen kamar DPR sesungguhnya diisi oleh parpol, parpol memperjuangkan aspirasinya melalui anggota DPR yg menjadi kadernya. Terdapat politik balas budi sebetulnya bila kita telaah. Sebab oleh karena parpol yg mengusung calon anggota DPR dan turut pula memperjuangkan kemenangannya, dan setelah berhasil menjabat, maka konsekuensi politis yg harus diterima adalah bahwa siapapun anggota DPR itu tidak boleh membangkang dan menentang kemauan partainya. Jika muncul pembangkangan, maka undang-undang parpol mengisyaratkan recall kepada anggota DPR oleh partainya. Namun yg menarik dalam kasus Fahri Hamzah, ia tidak di recall oleh partainya tetapi partainya tidak lagi mengakui Fahri sebagai kader alias sudah dipecat. Hal ini berdampak dari mangkirnya anggota DPR Fraksi PKS tidak sudi rapat dipimpin Fahri dengan alasan unlegitimate (tidak memiliki keabsahan).
Pendapat dari mereka yg mangkir itu tidak sepenuhnya benar, keabsahan atau legitimasi Fahri sebagai anggota DPR tetap melekat, sebab sewaktu pemilihan umum legislatif dia kader PKS, diusung PKS, dan menang pemilu.
Kedudukan Fahri sebagai anggota DPR tetap legitimate, sebab rakyat yg memilihnya. Legitimasinya bersumber dari rakyat. Baik secara politik maupun secara hukum/konstitusional Fahri tetap legitimate. Pemberhentian anggota DPR sudah ditentukan dalam undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Kasus Fahri dipecat parpolnya namun tidak ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh parpolnya (recall). Mengenai recall ini masih debatable, tapi saya berpendapat sebagaimana sudah saya terangkan dimuka, secara politis, hukum atau konstitusional Fahri tetap legitimate. Sebab legitimasinya bersumber dari rakyat dan ia sudah menempuh proses politik secara konstitusional. Mengingat derajat keabsahannya yang tinggi, tidak boleh parpol melakukan recall untuk. Tidak sepantasnya recall itu.
Dalam negara demokrasi ini harus dipahami bahwa parpol bukan wakil rakyat, bukan manifestasi rakyat. Melainkan hanya fasilitator yg menghubungkan rakyat dg wakilnya yaitu anggota parlemen, yang menghubungkan rakyat dengan pemimpinnya yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota parlemen itulah yg secara nyata merupakan penjelmaan seluruh rakyat, yg memperjuangkan aspirasi rakyat. Representasi anggota DPR tidak hanya ditandai dengan kehadirannya secara fisik di parlemen (representasi formal), namun juga representasi materil yaitu benar-benar aspiratif dan memperjuangkan aspirasi rakyat konstituennya secara utuh. Segala apapun yg dikehendaki rakyat kesanalah tujuan hendak diarahkan meskipun itu bertentangan dengan kemauan parpol/ penguasa parpolnya. Aspirasi dan arah kebijakan parpol seharusnya paralel dengan kemauan rakyat. Karena itu parpol dituntut untuk harus responsif terhadap fenomena dan dinamika kondisi akan kebutuhan hukum masyarakat. Politik balas budi atau balas jasa parpol sebagai fasilitator hendaknya tidak hanya didasarkan pada penilaian-penilaian di luar hukum yaitu politis semata-mata. Tapi konstitusi harus benar-benar dijiwai dan dipahami. Karena itu pemahaman, penjiwaan, pendalaman, terhadap hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangatlah penting.
Baca selengkapnya »
Antara Mempertahankan Atau Amandemen UUD

Antara Mempertahankan Atau Amandemen UUD


Konvensi, kebiasaan, rechtvinding (penemuan hukum) melalui tafsiran/putusan pengadilan hanya dapat menutupi kelemahan UUD 1945 (perubahan UUD 1945 ecara non formal). Tetapi tidak bisa mengisi rechtvacuum (kekosongan hukum) dalam UUD 1945. Untuk mengisi rechtvacuum hanya dapat dilakukan dengan amandemen UUD 1945 (perubahan melalui prosedur formal yang diatur dalam UUD 1945 itu sendiri).
Pemberlakuan kembali UUD 1945 oleh Presiden Soekarno berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 Tentang Dekrit adalah Coup d'Etat dan inkonstitusional. Pada waktu itu (1950-1959 berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS 1950) sesuai dengan sistem parlementer yang dianut, Presiden adalah Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. Dan yang berwenang membentuk dan menetapkan UUD yang tetap pengganti UUDS 1950 adalah Majlis Konstituante yang pada waktu 1956-1959 tengah bersidang membahas UUD yang akan dipakai dan diberlakukan.
Coup d'Etat oleh Presiden Soekarno telah mengambil alih kekuasaan secara paksa dari Pemerintah (kabinet) dan mengambil alih wewenang Majelis Konstituante secara tidak sah (inkonstitusional).
Lalu apakah UUD 1945 yang diberlakukan berdasarkan Dekrit Presiden tahun 1959 itu sah atau tidak sah??,
Ada pendapat yang mengatakan UUD 1945 sah atas dasar keadaan darurat karena situasi pada waktu itu terjadi konflik antar kelompok dan ideologi di kalangan rakyat, juga karena agresi belanda yang terus merongrong kewibawaan Pemerintah dan lain sebagainya.
Saya berpendapat, bila disandarkan pada keadaan darurat ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar, praktik nyata menunjukkan keadaan darurat, tapi untuk konteks keadaan daruratpun dalam Ilmu Hukum Tata Negara ada hukum yang juga berlaku yaitu abnormal law/ law emergency) tetapi tidak dipatuhi oleh Presiden. Bagaimanapun Coup d'Etat inkonstitusional tak dapat diterima di Negara hukum ini.
Satu-satunya alasan yang dapat menjadi dalil untuk membenarkan tindakan Presiden Soekarno itulah yang dalam hukum tata negara disebut sebagai "sesuatu yang haram tapi seketika dapat menjadi halal". Maksudnya, meski dengan keputusan hukum/produk hukum yang buruk sekalipun tetapi mampu dipertahankan, selama tidak dicabut/dibatalkan berlaku sebagai hukum yang harus dianggap benar adanya.
Sebab itu ia adalah law in fact, hukum yang berlaku dalam kenyataan atau kenyataan yang diterima dan berlaku sebagai hukum. Ini satu hal yang buruk dalam hukum tata negara

Baca selengkapnya »
Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Banyak kritik yang mengalir bak air bah tumpah, seolah berlalu begitu saja. Berbagai persoalan mulai berani menampakkan wujudnya yang lebih nyata dan itu menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam ditengah kehidupan kolektif masyarakat kita. Namun seolah tidak terlihat adanya suatu kewibawaan yang besar dari pemerintah menanganinya.

Keputusan yang diambil sering tidak pada tempat yang tepat dan ber efek terciderainya perasaan hukum serta nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat.

Perlu ada kecerdasan rezim untuk melihat persoalan-persoalan, pemahaman, penjiwaan integritas, dan kenegarawanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara rezim dalam mengatasi ragamnya persoalan-persoalan itu.
Dalam garis besarnya masalah seperti hutang luar negeri yang jumlahnya hampir 4000 Trilliun, alih fungsi dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, kebijakan impor, privatisasi BUMN, kesombongan sikap para menteri, ketidakpekaan seorang Presiden terhadap aspirasi bangsanya, tidak adanya kewibawaan Presiden menyikapi upaya memarginalkan mayoritas rakyat dan malah pemberangusan paksa aktivitas organisasi kemasyarakatan di Negara ini, etika politik koalisi Presiden yang bermasalah, semuanya membawa Negara ini kepada suatu kondisi yang buruk.
Swasembada pangan, kerukunan dan keharmonisan antar sesama golongan rakyat, kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum secara berkeadilan, semua itu dirasa membawa kita kepada Negara utopis belaka.
Di pihak lain kita dibuat tercengang, bagaimana mungkin seorang Menteri berani berkata, "Jika harga cabai naik, maka silahkan tanam cabai sendiri". Dalam kesempatan lain seorang Menteri berkata pula dalam pidato kunjungannya dihadapan rakyat miskin, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus mengurangi porsi makannya supaya berhemat". Ini sangat menyinggung dan bertolak belakang dari apa yang diinginkan rakyat. Kesombongan ini tidak pantas dimiliki seorang Menteri.
Belakangan ini pula ada Menteri yang sekaligus merupakan ketua umum partai dan seorang lagi sekretaris jenderal partai. Ini menunjukkan etika politik partai koalisi Presiden bermasalah.
Pertanyaan kita, apakah Presiden berani memerintahkan Menteri yang seperti ini?, beranikah Presiden menegurnya, sebaliknya kita justru khawatir Presiden menjadi sungkan dan malah di dikte oleh Menterinya.
Dari semua kebijakan dan cara penanganan konflik sosial yang mengemuka, tampaklah sebuah haluan politik yang mendasari kebijakan rezim ini yaitu mempertahankan dan merebut kekuasaan, penguatan sekulerisme, kapitalisme, memfasilitasi berkembangnya liberalisme dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ini menjadi masalah besar sampai kapanpun, karena jelas pertentangannya dengan keluhuran watak, pluralitas dan identitas nasional bangsa Indonesia. Pemikiran rezim seperti ini sangat berbahaya dan mengancam keruntuhan Negara ini.
Jadi sebetulnya rezim ini sendirilah yang radikal, ekstrem, dan senang meneror rakyatnya dengan kebijakan kontroversial yang tidak berpihak kepada aspirasi dan kebutuhan rakyatnya.
Bukan golongan rakyat tertentu seperti golongan islam yang dituduh radikal, ekstrem, anti NKRI, anti Pancasila, anti Kebhinekaan dan lain sebagainya. Golongan islam dijadikan pihak yang dianggap harus memikul tanggung jawab atas masalah yang diciptakan oleh rezim sendiri.
Golongan islam harus dijadikan tumbal. Tegasnya, masalah yang terjadi harus dicarikan pelakunya agar ditegakkannya hukum secara bar bar, dan pelakunya harus ditunjuk golongan islam.
Baca selengkapnya »
Memahami Islam

Memahami Islam

Memahami Islam : Melawan Sekulerisme, Liberalisme, dan Komunisme



A. Hadist/Sunnah

Semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad termasuk senyum, cemberut, diamnya, cara bicaranya dan pakaiannya. Apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah hadist.
Perkataan Nabi merupakan ajaran serta penjelasan secara detil terhadap apa yang secara umum diatur dalam Al-Qur'an.
Dalam perkataan itu meliputi : aspek politik, hukum, pemerintahan, keadilan, toleransi beragama, moral/akhlak, aqidah, adab (sangat banyak adab mulai dari masuk toilet sampai memandikan jenazah), hubungan sosial/muamalah, pendidikan, ekonomi, pertahanan keamanan, pernikahan dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan perceraian, sholat, puasa (wajib dan puasa sunnah), zakat, berhaji, infak, sedekah, kewajiban mempertahankan agama, mengajak kepada yang ma'ruf (kebaikan) dan mencegah serta memerangi kemunkaran (perbuatan tercela dan jahat/zhalim), pengetahuan tentang kiamat dan hari sesudah kiamat, ajaran atau pengetahuan tentang kesehatan, geografi, tata surya, jinayah (pidana islam), perdata, tata negara, hubungan diplomatik.
Saking kompleksnya ajaran islam itu, maka bagaimana mungkin umat Islam akan berfikir memisahkan Islam dari politik, Islam dari Negara?. Karena itulah tidak ada sekulerisme dalam Islam.
Nabi hidup selama 63 tahun. Dalam masa itu tentu sangat banyak perkataan dan perbuatan Nabi. Semuanya dikumpulkan dan dihafalkan oleh para Sahabat Nabi termasuk menghafalkan Al-Qur'an, sehingga kemurnian/keaslian Al-Qur'an tetap terpelihara, selanjutnya diteruskan oleh Tabi'in (mereka yang mengikuti/belajar pada sahabat Nabi), teruss sampailah ke generasi Ulama mazhab (Imam Malik bin anas, Imam Syafi'i, Imam Hanafi/Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal), dan sampailah kepada Ulama hari ini.
Semua perbuatan Nabi, perbuatan ini sebagian mengukuhkan perkataan Nabi. Nabi memimpin perang (panglima perang) semata-mata untuk mempertahankan dan menjaga kewibawaan islam, seorang pemimpin politik, seorang kepala keluarga, seorang pedagang (pebisnis/pengusaha), guru umat tidak ada ulama besar selain beliau.

B. Tauhid (Ajaran Ketuhanan dalam Islam)

Laa ilaa ha illallah: Tidak ada tuhan selain Allah. Wa ashadu anna muhammadarrasulullah : Muhammad itu utusan Allah. Ini disebut juga kalimat syahadat.
Konsekuensi tauhid: Allah subhanahuwata'ala adalah tuhan tunggal. Tidak ada tuhan satu, tuhan dua, tuhan tiga, dst. Tidak ada tuhan bapak, tuhan ibu, tuhan anak. Allah tidak punya istri/suami, tidak punya anak, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tuhan tidak mengandung dan melahirkan anak tuhan.
Tidak pantas manusia mengatakan dirinya anak tuhan. Apakah manusia itu hendak menjadikan tuhannya sebagai orang tua?, Na'uzubillahiminzaalik.
Hubungan manusia dengan Allah adalah bersifat perhambaan, bukan hubungan kekeluargaan dalam nasab (keturunan) sehingga menyebut dirinya anak tuhan.
Manusia dan seluruh makhluk adalah ciptaaan Allah. Penyembahan, kepatuhan dan ketaatan hanya kepada Allah semata. Berdo'a hanya kepada Allah saja, tidak kepada berhala (patung-patung), pohon, batu, atau makhluk lainnya.
Tuhan tidak pernah mati apalagi mati dibunuh kemudian menetap dalam surga yang diciptakannya sendiri. Surga bukan untuk Allah, Allah tak butuh surga. Surga diciptakan untuk manusia yang semasa hidupnya bertakwa. Allah tidak mungkin baginya menjelma menjadi manusia kemudian menjadi lemah dan mati.
Muhammad itu manusia, sekaligus seorang Nabi, diciptakan Allah untuk menyampaikan agama Allah (Islam), memperkenalkan manusia pada tuhannya, mempunyai tugas memperbaiki akhlak manusia sebagai rahmatan lil 'alamain (rahmat bagi seluruh alam), pembawa kabar gembira (surga, bagi orang-orang bertakwa), pemberi peringatan (siksa neraka, bagi para pendosa).
Muhammad bukan anak Allah. Islam dibawa, disampaikan melalui lisan, perbuatan/syi'ar dan akhlak Muhammad. Islam bukan ciptaan/dibuat-buat Muhammad. Islam bukan ajaran Muhammad, tapi ajaran Allah.
Ajaran islam diturunkan/disampaikan Allah kepada Muhammad berupa Wahyu/Kalamullah (perkataan Allah) melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Penyampaian Wahyu itu berlangsung selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Meninggalnya Nabi maka terputuslah Wahyu. Wahyu itu dikumpulkan/dikodifikasi maka itulah dia Al-Qur'an.
Ulama hari ini adalah pewaris Nabi, mempunyai kewajiban melanjutkan tugas-tugas kenabian. Karena itu menghina, menghujat, merendahkan, mengkriminalisasikan Ulama maka perbuatan itu sama dengan menyakiti Nabi, ditujukan kepada Nabi.
Karena itu pula umat Islam harus marah dan melawan siapapun yang melecehkan Islam, Nabi dan Ulama.
Baca selengkapnya »
Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI, Bukti Pemerintah Diktator


Bubarkan HTI


HTI (Hitzbut Tahrir Indonesia) tak layak dibubarkan. Secara legalitas pembubaran HTI terlalu dipaksakan, semua dilakukan Pemerintah atas nama Pancasila dan Kebhinekaan. Pemerintah berpendapat bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena itu harus dibubarkan.

Pembubaran itu dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melibatkan pengadilan, padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah demikian komprehensifnya mengatur perihal keormasan, mulai dari pendaftaran status badan hukum ormas, kewajiban, hak ormas, larangan, sanksi pidana, dan mekanisme pembubaran yang ditempuh melalui proses di pengadilan.
Sekarang undang-undang ormas ini sudah diubah oleh Pemerintah dengan berbagai alasan. Pembubaran HTI dilakukan secara politik, tidak melalui pembubaran secara hukum dengan melibatkan pengadilan. Padahal undang-undang ormas sudah mengamanatkan bahwa proses pembubaran ormas dilakukan di sidang pengadilan.
Pemerintah beralasan bahwa proses pembubaran ormas dalam undang-undang terlalu berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, karena itu dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Ada suatu keinginan praktis untuk mempercepat proses pembubaran ormas, hal itu tampak dari pernyataan Kapolri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto dalam beberapa kesempatan mengatakan, "semakin cepat proses pembubaran ormas (HTI) maka semakin baik, lebih cepat lebih baik".
Dibalik semua ini sebenarnya ada apa?, untuk mewujudkan keinginan pembubaran itu Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah secara substansial isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.
Padahal telaah secara konstitusional Perppu tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu menafsirkan Pasal 22 UUD 1945 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yakni:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Semua ini tidak terpenuhi sama sekali. Mengapa demikian, secara teoritis ada beberapa hal yang mengakibatkan Perppu itu dikatakan inkonstitusional/ tidak memenuhi syarat secara konstitusi.
Pertama, Undang-undang ormas sudah sangat lengkap dan rinci mengatur semua hal berkenaan dengan keormasan. Karena itu tidak ada alasan mengatakan bahwa undang-undang ormas tidak ada sehingga menimbulkan kekosongan hukum (recht vacum), atau undang-undangnya ada tetapi tidak memadai. Hal ini sudah dibantah dengan keberadaan maupun pengaturan yang komplit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
Kedua, Perppu yang menjadi legalitas pembubaran HTI memuat norma yang sifatnya konkret dan individual. Hal itu dapat dijumpai pada bagian konsideran Perppu itu sendiri yang mengatakan bahwa "terdapat ormas tertentu yang dalam melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945".
Padahal, dalam perspektif ilmu perundang-undangan norma yang sifatnya konkret dan individual hanya boleh ada dalam produk hukum berupa keputusan, putusan atau penetapan. Tidak boleh dicantumkan dalam produk hukum berupa peraturan.
Perppu itu peraturan sama dengan undang-undang, tetapi memuat norma konkret dan individual. Seharusnya hanya memuat norma umum dan abstrak. Bila kita tanya, apa dasar Pemerintah berani mengatakan bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila itu.
Pemerintah dalam sidang pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi mengetengahkan vidio kegiatan HTI yang pernah ditayangkan di TVRI tahun 2013 bahwa di vidio itu HTI dalam pidatonya bicara tentang menegakkan dan memperjuangkan syari'at islam dan lainnya yang berkaitan dengan syari'at islam.
Memang belakangan ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menambah objek yang dapat dijadikan dasar pembuktian berupa alat bukti elektronik. Itupun peruntukannya dalam konteks pembuktian di dalam hukum pidana dan tidak pula untuk semua tindak pidana.
Lagi pula, vidio yang diputar di sidang pengujian Perppu ormas itu adalah kegiatan HTI yang dilakukan pada waktu Presidennya ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pertanyaan kita, apa relevansinya dengan keadaan sekarang. Kalau pak SBY ketika jadi Presiden menganggap kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila, ya sudah dikeluarkan Perppu waktu itu. Nyatanyakan tidak demikian.
Artinya apa, Pemerintah telah memberlakukan surut kegiatan HTI tahun 2013, menghukum HTI berdasarkan Perppu yang dibuat tahun 2017. Kegiatannya tahun 2013, Perppu baru diterbitkan tahun 2017. Kalau begitu, dibubarkannya Masyumi tahun 1960 sah-sah saja digugat kembali ke pengadilan untuk menguji keabsahan keputusan Presiden Soekarno.
Haruslah dipahami bahwa asas retroaktif (berlaku surut) dalam hukum pidana itu hanya dikenal dalam hal exstra ordinary crime (tindak pidana luar biasa). Statuta Roma Tahun 2002 mengklasifikasikan bahwa yang termasuk kedalam exstra ordinary crime itu adalah: world crime, genoside, crime agression dan crime against humanity. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peradilan HAM mengadopsi sebagian dari ketentuan dalam Statuta Roma yaitu crime against humanity dan genoside diakui sebagai exstra ordinary crime.
Ketiga, apa ukuran atau standar penilaian secara hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi Pemerintah membubarkan HTI. Dalam undang-undang ormas membubarkan ormas melalui proses hukum di pengadilan, Pemerintah yang berpendapat kegiatan ormas tertentu tidak sesuai dengan Pancasila Pemerintah meminta Jaksa Agung sebagai penuntut umum di pengadilan, di pengadilan itulah pendapat Pemerintah diuji kebenarannya.
Jika pendapat Pemerintah benar, terbukti adanya maka pengadilan keluarkan putusan. Putusan itulah yang menjadi dasaf bagi Pemerintah membubarkan ormas. Tetapi yang terjadi dalam hal pembubaran HTI, Pemerintah keluarkan Perppu dan tidak melibatkan pengadilan.
Jadi HTI dibubarkan hanya berpedoman pada pendapat subjektif Pemerintah sendiri yang didasarkan kepada barang bukti yang dimiliki. Tidak dilibatkannya pengadilan dalam proses pembubaran ormas membuka peluang yang luas bagi Pemerintah dengan semena-mena membubarkan ormas yang bertentangan dengan dirinya.
Perppu tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum sebab undang-undang ormas sudah ada dan isinya lengkap. Karena itu tidak memenuhi persyaratan hal ikhwal kegentingan yang memaksa seperti mana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 UUD 1945.
Perppu ormas juga tidak mencerminkan keadilan sebab HTI dibubarkan secara politik, tidak secara hukum dengan melibatkan pengadilan.
Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemerintah adalah dalil-dalil yang sudah sangat usang, tidak relevan dan tidak jelas legalitasnya. Karena itu bagaimanapun Perppu itu harus ditentang.


Baca selengkapnya »
Demokrasi Kita

Demokrasi Kita

"Demokrasi Kita"

Demokrasi
Demokrasi diterima sebagai paham kebangsaan/ajaran kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini itu sudah clear, disepakati dan merupakan constitutional agreement. Penerapan demokrasi itu dipengaruhi oleh zaman. Beda zaman beda generasi beda pula cara, watak, pemahaman dan gaya berdemokrasi. Ini terjadi tidak lepas dari tiap generasi yg lahir pada kondisi yang berbeda dimana dinamika sudah semakin kompleks. Dan bangsa ini seiring waktu banyak yg terpengaruh oleh faktor-faktor yg datang dari luar. Budaya, watak, gaya hidup, paradigma, ideologi, perkembangan teknologi dan komunikasi, industrialisasi berbagai bidang kehidupan yang berasal dan dibawa oleh bangsa lain dg mudah dapat bercampur dan berbaur ditengah masyarakat kita. Kesemuanya itu saling bersaing dan mempengaruhi pola pikir, watak dan gaya hidup generasi hari ini.
Dahulu generasi founding father, demokratisasi berlangsung secara mengagumkan. Perbedaan pendapat, saling kritik di forum-forum hingga berdebat keras secara terbuka di koran-koran sering dilakukan. Tapi ketika mereka bertemu dan berkumpul seolah tidak terjadi apa-apa, semuanya damai dan aman-aman saja. Seperti Soekarno mendebat dan mengkritik ulama besar Moh. Natsir, tidak pernah kita dengar kabar bahwa Moh. Natsir melaporkan Soekarno atas kasus pencemaran nama baik atau penodaan agama. Demikian juga Soekarno tidak pernah melaporkan Moh. Natsir, Buya Hamka karena mencemarkan nama baik dirinya. Sebab yg dikemukakan dalam setiap kritikan dan perbedaan pendapat itu adalah keilmuan, debatnya cerdas, argumentatif dan memperkaya khazanah keilmuan orang yang menyaksikan. Meski dipenghujung rezim orde lama Soekarno bertindak otoriter, tapi bangsa ini pernah memberi contoh bagaimana berdemokrasi yang benar.
Sekarang ini kita lihat, tampaknya pemerintah mempersempit makna dari demokrasi itu. Hak-hak untuk berpendapat, menyampaikan kritikan mulai dikurangi bahkan terhadap orangnya yg berpendapat/mengkritik itu diawasi secara ketat dan tidak jarang pula dikriminalisasi sebagai bentuk ketidaksukaan pemerintah. Ada apa dengan semua ini, mengapa terjadi pemerosotan yang jauh seperti ini. Ketika terjadi perang antar media yang mengakibatkan kegaduhan, polemik dan keresahan yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa ditengah masyarakat dibiarkan saja. Ketika bermunculan pendapat yang tidak menyenangkan dari mereka yang vokal mengkritik pemerintah, mengapa justru mudahnya dikriminalisasikan. Padahal kritikan itu dilakukan juga dalam rangka untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar pemerintah tidak semena-mena. Kritikan itu juga merupakan aspirasi yang meluap-luap yang tidak pernah diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah lupa tentang asal usul dirinya dan tidak paham hakikat dari keberadaan demokrasi itu dan siapakah sebenarnya pemilik demokrasi itu. Adanya pemerintah karena adanya rakyat, dan kekuasaan yg berada pada pemerintah itu berasal dari rakyat. Sedang dalam demokrasi itu sendiri, rakyatlah pemegang kekuasaan yg mutlak.
Dalam setiap polemik berbangsa dan bernegara, kewibawaan pemerintah harus ada. Pemerintah yang berwibawa, ketika terjadi perang media akibat pemberitaan yg tak objektif, tidak proporsional, berisi propaganda, pemerintah panggil petinggi media itu untuk bicara, bukannya dibiarkan atau tiba-tiba dibredel. Bukannya menyelesaikan masalah justru memicu kemarahan banyak pihak, dan ahirnya polemik tidak selesai-selesai. Demikian pula ketika suatu komunitas masyarakat yg sering kali mengkritik pemerintah, jangan perlakukan mereka sebagai musuh, datangi mereka ajak berdialog, kalau berkaitan dg ideologi, adakan diskusi ilmiah panggil semua pakar yeng berkompeten untuk menerangkannya, bukannya dibubarkan secara otoriter, karena dapat mengundang kemarahan publik dan memicu munculnya perlawanan dari mereka yg diperlakukan tidak adil. Pemerintah harus terbuka dengan kritikan. Jika hukum ditegakkan diatas syahwat dan emosi, maka setiap rumah adalah penjara bagi setiap orang.

Baca selengkapnya »
Impeachment Presiden Dalam Bayang-bayang Ketidakmungkinan

Impeachment Presiden Dalam Bayang-bayang Ketidakmungkinan



Tulisan ini saya buat untuk diketahui bahwa impeachment itu tidak mudah. Kadang saya tertegun melihat mahasiswa dalam orasinya, termasuk siapa saja saking kecewanya kepada Pemerintah kemudian meneriakkan agar Presiden diberhentikan/dilengserkan saja.

Tidak semudah itu saudara sekalian. Semua harus dilaksanakan secara demokratis, sah, dan konstitusional. Cara-cara atau prosedur Impeachment, pemakzulan (pemberhentian) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu ketentuan perihal peluang pemakzulan juga diatur dalam Pasal 79 UU MD3, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis, berdampak luas dan mendasar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan adalah apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka dapat ditemukan jawabannya dalam UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
" Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Dari pasal tersebut dapat di rincikan sebagai berikut:

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut harus ditafsirkan MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang memberhentikan Presiden dan/Wakil Presiden.

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bertindak sebagai pihak yang mengusulkan/pengusul pemberhentian itu kepada MPR. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, bahwa DPR sebelum mengusulkan kepada MPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. 

Jika dalam hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pihak yang menuntut pidana seorang terdakwa, maka dalam hukum acara ketatanegaraan DPR berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum. Adapun Mahkamah Konstitusi adalah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya Presiden dan/Wakil Presiden melanggar larangan-larangan seperti telah disebut di atas.
Namun terkait dengan hak DPR mengajukan usul pemberhentian, ketentuan pasal ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Adapun ketika DPR sudah sampai pada tahap mengajukan usul pemberhentian, maka itu adalah wujud/realisasi dari menggunakan hak menyatakan pendapat. 

3. Perihal kapan dan dalam hal bagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan, kapan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat adalah ketika terdapat dugaan yang kuat, laporan yang disertai bukti atau keyakinan bahwa telah dilanggarnya larangan-larangan atau telah terpenuhinya syarat-syarat untuk diberhentikan yaitu melakukan pelanggaran hukum meliputi:
1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Tindak pidana berat lainnya;
4. Perbuatan tercela; maupun
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (maksudnya melanggar sumpah/janji jabatan).

DPR hanya dapat mengajukan permintaan sebagaimana telah dijelaskan kepada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi quorum (ambang batas suara) yaitu menurut Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 yaitu 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Adapun jumlah keseluruhan anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) menyebutkan sebanyak 560 orang.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945, jika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah telah melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A UUD 1945 tersebut diatas maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Selanjutnya MPR setelah diberitahukan oleh DPR bahwa DPR akan meneruskan usul itu, maka MPR menyelenggarakan sidang sidang dan adapun keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna MPR. Tetapi dalam hal pengambilan keputusan, terdapat peluang MPR dapat mengenyampingkan, mengabaikan/tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Peluang itu ditemukan dalam hal quorum. Sebab rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Jumlah anggota MPR adalah jumlah anggota DPR+Jumlah anggota DPD. Anggita DPR jumlah keseluruhannya 560 orang, sedang jumlah keseluruhan anggota DPD adalah 136 orang. Jadi total anggota MPR adalah 696 orang. 3/4 dari 696 orang itu berarti 522 orang.

Untuk persetujuan quorum yang harus dipenuhi adalah 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jumlah anggota yang hadir bisa saja lebih dari 522 orang. Andai kita tetapkan saja misalnya yang hadir itu 522 orang, 2/3 nya sama dengan 348 orang. (Baca Pasal 7B ayat (7) UUD 1945).
Melalui quorum inilah diputuskan nasib seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Quorum ini dapat dipolitisasi, membuka kesempatan untuk tawar menawar. 

Melalui quorum ini keputusan MPR dapat saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, karena itu setiap Mahkamah Konstitusi keluarkan putusan, putusannya itu langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde).
Sementara di satu sisi dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945 benar-benar dilaksanakan dalam prakteknya, apapun bentuk inkonstitusionalitas dilarang. Karena itulah Mahkamah Konstitusi disebut pula sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).

Artinya apa, disinilah kita dapat melihat betapa UUD 1945 ternyata masih memiliki kelemahan. Keputusan MPR adalah keputusan politik, dan putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum. Ternyata di negara ini keputusan politik dapat membatalkan, menganulir, atau mengenyampinkan keputusan hukum (putusan Mahkamah Konstitusi).
Baca selengkapnya »
Perihal Asas-asas Dalam Ilmu Perundang-undangan

Perihal Asas-asas Dalam Ilmu Perundang-undangan


Perihal Asas-asas Dalam Ilmu Perundang-undangan
Ilmu perundang-undangan adalah bagian dari ilmu Hukum Tata Negara yang khusus membicarakan masalah seputar peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan secara umum yang pernah berlaku pada masa lalu maupun perundang-undangan positif (yang berlaku hari ini).

Dalam kesempatan ini, dalam tulisan yang entah keberapa dari tulisan yang pernah saya buat dan saya bagikan di media ini, berawal dari hasil membaca dan pergulatan pemikiran dalam perenungan dihadapan buku-buku yang terbuka lebar memenuhi kedua tapak tangan. 

Dari halaman ke halaman dari topik ke topik pembahasan yang disuguhkan selalu menarik, dengan adanya pengetahuan baru seolah membuat fikiran berantakan berserakan yang menuntut untuk membentuk sebuah paradigma berfikir yang terkonstruksi dengan baik dan tertib.
Setidaknya ada tiga asas umum dalam ilmu perundang-undangan yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu:
1. Lex superior derogat legi inferior (peraturan hukum yang kedudukan/tingkatannya lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya);
2. Lex specialis derogat legi generalis (peraturan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang bersifat umum);
3. Lex posterior derogat legi apriori (peraturan hukum yang di sahkan dan diberlakukan belakangan/yang baru dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lama/yang telah ada sebelumnya.

Konsekuensi dari anutan asas ini adalah tidak dapat berlaku sebaliknya sehingga menjadi 1. Lex inferior derogat legi superior, 2. Lex Generalis derogat legi specialis, 3. Lex apriori derogat legi posteriori.
1. Lex superior derogat legi inferior (peraturan hukum yang kedudukan/tingkatannya lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya).

Untuk menentukan peraturan hukum mana yang lebih tinggi tingkatannya dan mana yang lebih rendah tingkatannya maka telah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 UU ini disebutkan bahwa hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan meliputi:
1. UUD 1945;
2. Tap MPR;
3. Undang-undang/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah:
-Perda Provinsi
-Perda Kabupaten/Kota.

Maka dapatlah diketahui bahwa UUD 1945 adalah peraturan hukum yang paling tinggi, atau lebih tinggi tingkatannya dari Ketetapan/Tap MPR. Undang-undang lebih rendah kedudukannya dibanding Tap MPR. Begitu seterusnya sampai kebawah, atau dari bawah ke atas Perda kedudukanya paling rendah/lebih rendah dari Peraturan Presiden.
Jika terdapat norma suatu peraturan hukum dalam hal ini norma undang-undang yang bertentangan dengan norma peraturan hukum diatasnya yaitu norma UUD 1945, maka hal itu dapat diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk di uji. 

Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil/ materiile toetsingsrecht itu maka norma undang-undang yang bersangkutan batal demi hukum sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku mengikat untuk dipatuhi. Dalam pengujian ini, UUD 1945 menjadi patokan pengujian.
Sementara terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang maka wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya. Sedangkan batu ujinya (patokan) yang dijadikan dasar atau tolak ukur untuk menilai pertentangan itu adalah undang-undang. Misalnya Perda provinsi di uji oleh Mahkamah Agung apakah bertentangan dengan undang-undang ataukah tidak bertentangan.
Selain itu juga peraturan tingkat lebih rendah tidak boleh mengurangi, mengekang, mempersempit pengaturan norma dalam peraturan tingkat diatasnya. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Hal ini sama artinya telah meniadakan wewenang judicial review Mahkamah Agung. Padahal UUD 1945 pada Pasal 24A tegas mengatakan bahwa Mahkamah Agung diberikan wewenang judicial review.
Jika ini dibiarkan maka terbuka kesempatan Pemerintah untuk semena-mena membatalkan peraturan perundang-undangan seperti perda tanpa tersedia upaya hukum untuk melawan kesewenang-wenangan itu. Hal ini tentu berdampak sangat buruk terhadap konsistensi prinsip Negara hukum yang kita anut.
Ini tak lain adalah bentuk pembangkangan, penghianatan terhadap Negara hukum oleh Pemerintah. Apa jadinya bila Pemerintah sendiri tidak mau patuh pada hukum sementara rakyat dipaksa harus patuh pada hukum dan menerima saja dengan lapang hati apapun kezhaliman yang dilakukan Pemerintah. Apakah kita hendak mendirikan Negara diktator, Negara diselenggarakan sesuka hati sesuai syahwat berkuasa?, tentu saja tidak, hal ini tak bisa diterima.

Atau ketika undang-undang pemda mempersempit makna otonomi daerah yang oleh UUD 1945 dikatakan "pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya..." (baca Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).
Gejala yang berkembang belakangan ini adalah ada kecenderungan yang kuat bahwa Pemerintah mempersempit otonomi yang sudah diberikan oleh undang-undang pemda melalui beragam kebijakan.
Hal ini akan menyusahkan daerah ketika akan membentuk regulasi atau mengambil kebijakan. Berapa banyak ranperda syari'ah yang ditolak oleh Pemerintah dengan alasan yang serba tidak jelas ujung pangkalnya. Perihal ini telah pula saya jelaskan dalam tulisan saya yang berjudul "Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda.
2. Lex specialis derogat legi generalis (peraturan hukum khusus mengenyampingkan peraturan hukum umum).

Apa contohnya, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa judicial review hanya dapat dilakukan ditingkat kasasi. Itu artinya berbarengan dengan pemeriksaan suatu perkara yang sampai ditingkat kasasi, jika tak melalui peradilan kasasi maka sudah dapat dipastikan MA tak bisa melakukan judicial review. Dan ketika berlaku undang-undang ini terbatas hanya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang saja yang dapat di uji oleh MA.

Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka undang-undang ini memberikan wewenang judicial review kepada PTUN untuk menguji keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Pemerintah/pejabat administrasi negara.
Dengan demikian, undang-undang ini telah mengenyampingkan undang-undang kekuasaan kehakiman yang hanya membenarkan bahwa judicial review hanya dapat dilakukan di tingkat kasasi.
Perlu diperhatikan bahwa untuk anutan asas yang kedua dalam pembahasan ini, hanya berlaku terhadap peraturan hukum yang sejenis/sederajat. Seperti undang-undang mengenyampingkan undang-undang juga. Tidak bisa peraturan menteri mengenyampingkan undang-undang, atau perda mengenyampingkan peraturan pemerintah. Sebab kedudukannya berada ditingkat bawah. 

3. Lex posterior derogat legi apriori (peraturan hukum yang disahkankan dan berlaku belakangan/yang baru mengenyampingkan peraturan hukum yang telah ada sebelumnya).
Untuk hal inipun juga sama dengan anutan asas yang kedua, yaitu hanya berlaku untuk yang sejenis/sederajat. Contohnya adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melalui formile toetsingsrecht (uji formil) pernah membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya, bukan karena proses pembentukannya (prosedur), tetapi pemberlakuannya bertentangan dengan konstitusi setelah berlaku pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.
Sebab dalam undang-undang pemekaran provinsi papua yang telah ada lebih dulu tidak memberikan/tidak membenarkan adanya otonomi khusus kepada papua, padahal Pasal 18 UUD 1945 mengakomodir perihal otonomi khusus itu dan telah diberikan kepada papua berdasarkan undang-undang yang baru.
Karena itu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 itu selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenyampingkan undang-undang yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

Demikian, semoga bermanfaat
Baca selengkapnya »
Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda

Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda


Sebagai sebuah Negara Kesatuan dengan Pancasila sebagai ideologi negara maka Negara berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan ideologi dari upaya-upaya yang dapat meruntuhkan kewibawaan Negara.
Konsekuensi sebagai sebuah Negara Kesatuan adalah bahwa kekuasaan pemerintahan tersentralisasi pada pemerintah pusat.

Adapun kewenangan yang ada pada daerah berdasarkan anutan prinsip otonomi daerah pada dasarnya hanyalah bersifat pemberian berupa penyerahan (asas desentralisasi) oleh pemerintah pusat pada daerah otonom, tidak dipahami sebagai seuatu hak yang murni hak daerah.

Pemerintah tidak akan sanggup mengelola sendiri tugas-tugas negara sebab masalah yang dihadapi sungguh banyak, kompleks dan rumit. Karena itu Pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah melalui undang-undang untuk ditangani pemerintah daerah.
Selain itu pemerintah pusat sewaktu-waktu dapat pula meminta kepala daerah sebagai wakil/perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk membantu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tertentu (asas dekonsentrasi).

Konsekuensi sebagai Negara Kesatuan bahwa tugas-tugas yang diserahkan pada daerah diatur jenis dan porsinya. Untuk yang berskala nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sisanya menjadi wewenang daerah (teori residu).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 mengklasifikasikan urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat itu meliputi:
1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Kebijakan fiskal dan moneter nasional; dan
6. Agama.

Urusan pemerintah pusat ini dijabarkan kedalam berbagai undang-undang seperti: UU Kepolisian, UU TNI, UU Kejaksaan, UU KPK, KUHP, UU KUHAP, UU Perbankan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Peradilan Militer dan lain sebagainya.
Tidak berarti bahwa selain hal tersebut diatas pemerintah pusat tidak boleh mengelolanya seperti persoalan pendidikan, perpajakan, lalu lintas, keormasan, perseroan, pertambangan, perikanan, kelautan, perindustrian dan perdagangan, riset dan teknologi, pangan, sumber daya alam, ketenagakerjaan, kelistrikan dan lain sebagainya.

Sedangkan urusan yang menjadi wewenang daerah adalah apa yang tidak ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat dan segala urusan yang diserahkan oleh pemerintah kepada daerah melalui undang-undang agar daerah mengatur dan mengurusnya.
Perihal otonomi yang di miliki daerah atau prinsip otonomi yang di anut tidaklah semata-mata hanya untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang luar biasa banyaknya dan serba multi dimensi, tetapi yang paling prinsip adalah untuk kemandirian daerah. Karena itu pula pemerintah pusat memfasilitasi daerah melalui pelatihan dan pembinaan yang disertai dengan pembiayaan serta kontrol dan evaluasi pemerintah pusat atas daerah.

Sehingga dengan demikian, daerah menjadi berdaya guna dan berhasil guna memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah tidak lagi bergantung dan menggantungkan hidupnya semata-mata kepada pemerintah pusat, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya inisiatif untuk membangun dan mengembangkan daerah dengan memanfaatkan segala potensi-potensi yang ada pada daerah, hanya bisa menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk dapat bekerja, seperti praktik pada masa orde baru daerah tak diberikan hak/ wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan dan kebutuhan daerah.

Otonomi daerah secara resmi dianut dalam UUD 1945 pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali di amandemen. Amandemen kedua pada 18 agustus 2000.
Pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa,
"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".
Selanjutnya ditegaskan pula pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 disebutkan bahwa,
"pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat".

Namun satu hal yang menarik adalah bahwa dicantumkannya Urusan Agama dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Sampai hari ini belum terdapat standar yang jelas dan ukuran-ukuran yang pasti bahwa untuk hal-hal apa sajakah dibidang keagamaan itu yang harus diletakkan sebagai urusan Pemerintah pusat. Sampai sejauh manakah pemerintah pusat dapat mengintervensi urusan agama itu.

Sebab satu sisi Pemerintah pusat hanyalah sebagai fasilitator yang menjembatani agar umat beragama dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, tertib dan dimudahkan seperti terkait pengadministrasian, peribadatan dan lain sebagainya. Intervensi Pemerintah pusat boleh saja sepanjang tidak dalam masalah menetapkan kaidah hukum agama menentukan sifat-sifat hukum dalam kitab suci, dan segala ajaran keagamaan.

Dibentuknya Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya Kementerian Agama, pengelolaan dana haji, pengelolaan keberangkatan ibadah haji ataupun umroh, itu semua bentuk intervensi Pemerintah pusat di bidang keagamaan. Sebagai fasilitator memang sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan kemudahan pada rakyatnya dalam upaya memenuhi hak-haknya.
Hanya masalahnya, sampai sejauh manakah bahwa urusan agama menjadi wewenang Pemerintah pusat tanpa memberikan kesempatan kepada daerah untuk turut terlibat ambil bagian.

Mengapa saya katakan seperti ini, sebab dari pertama kali dulu urusan agama ditetapkan menjadi urusan Pemerintah pusat sudah menimbulkan perdebatan walaupun argumentasi yang di kemukakan Pemerintah hanyalah berkisar sebagai fasilitator, adapun kebebasan beragama tetap menjadi urusan mutlak diserahkan kepada umat beragama itu sendiri.

Belakangan ini perdebatan itu kembali menguat misalnya eksistensi perda berbasis syari'ah, bahwa ketika pemerintah daerah dan DPRD telah menyetujui ranperda berbasis keagamaan, belakangan ini Pemerintah pusat cenderung tidak mau memberikan persetujuan.

Seperti telah sama-sama kita ketahui bahwa prosedurnya setelah ranperda untuk provinsi disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri untuk dilakukan evaluasi untuk dinilai (eksekutive preview) apakah ranperda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataukah tidak bertentangan.

Namun praktiknya, tidak ada keterangan yang jelas dari Pemerintah pusat tentang penolakannya terhadap ranperda syari'ah itu.
Terlebih memang tak dapat di bantah bahwa iklim politik pasca dibubarkannya HTI, timbul semacam prasangka Pemerintah bahwa ranperda/perda berbasis keagamaan itu di anggap sebagai gejala Negara Islam yang berpotensi menggerus kewibawaan ideologi Pancasila, lebih jauh arahnya adalah menggeser atau mengganti ideologi Pancasila dengan paham lain seperti Syari'at islam.

Parahnya lagi Pemerintah pusat tampaknya mulai menunjukkan betapa alerginya terhadap kaidah-kaidah hukum islam yang dianggap sangat potensial bertentangan dengan Pancasila sehingga muncul kecenderungan yang kuat bahwa Pemerintah pusat tidak mengizinkan lagi adanya perda syari'ah.
Perda syari'ah yang ada kemungkinan akan di review untuk melihat potensi pertentangannya dengan Ideologi Pancasila dan peluang untuk membatalkannya. Tidak hanya sampai disitu, aktivitas keagamaan khususnya umat islam sudah mulai di awasi, dikekang ataupun dibatasi dengan sangat ketat.

Oleh umat islam sikap seperti ini adalah bentuk ketidaksukaan, anti atau sikap curiga dan alergi Pemerintah pusat kepada islam dan umat islam. Ditambah sebutan-sebutan tak pantas yang di pasarkan oleh Pemerintah pusat dan oknum-oknum koalisi termasuk media yang pro padanya mengatakan umat islam/islam itu intoleran, radikal, separatis, teroris, ekstrem, anti Pancasila, anti Kebhinekaan, anti NKRI dan lain sebagainya.

Seolah Pemerintah lupa dan tidak tahu berterimakasih kepada siapa Negara ini berhasil di dirikan dan dipertahankan hingga hari ini.
Tindakan Pemerintah yang seperti ini malah akan menjurus pada pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara untuk bebas dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.
Perilaku yang ditunjukkan oleh Pemerintah sudah sangat berkelebihan dan keterlaluan. Kesalahan Pemerintah adalah tidak mau berdialog dengan umat islam melalui MUI atau tokoh-tokoh agamawan yang terkemuka yang selama ini menganggap kebijakan Pemerintah sangat diskriminatif, memarginalkan umat islam dan tidak berkeadilan.

Bahwa kecurigaan dan kekhawatiran seperti ini tidak perlu terjadi andai saja Pemerintah menjalin komunikasi yang baik dengan umat islam dan mengakomodir aspirasi umat islam yang diacuhkan, tidak pernah di dengar selama ini sehingga mengundang kemarahan dan permusuhan umat islam kepada Pemerintah rezim hari ini.
Boleh dibaca dalam semua tulisan-tulisan saya misalnya dalam "Islam dan NKRI", "Indonesia adalah Negara Islam", tegas saya katakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena itu tidak mungkin akan ada gerakan umat islam akan mengganti ideologi Pancasila, anti Pancasila, dan sebagainya dan sebagainya.
Baca selengkapnya »
Perihal Putusan Pengadilan

Perihal Putusan Pengadilan


Parlemen punya produk hukum disebut undang-undang (untuk konteks Indonesia, undang-undang produk bersama DPR dan Presiden), ada lagi peraturan-peraturan internal. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang jumlah anggotanya tiap-tiap provinsi sebanyak 4 orang atau sebanyak 136 orang secara nasional, DPD juga punya produk internal seperti peraturan-peraturan. Demikian pula MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai badan legislatif juga punya produk hukum yaitu Ketetapan MPR atau yang disingkat TAP MPR.
Pemerintah produk hukumnya lebih banyak yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri. Untuk tingkat daerah ada Peraturan Daerah (Perda) produk hukum DPRD bersama Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), termasuk pula Peraturan Desa (Perdes) produk hukum bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan Kepala Desa.
Sementara itu untuk diranah yudikatif (kekuasaan kehakiman) dikenal produk hukum pengadilan yaitu disebut putusan pengadilan ataupun penetapan pengadilan.

Jumlah badan peradilan dilingkungan Mahkamah Agung di Negara kita ada 4 macam, semuanya bertingkat dan berpuncak pada Mahkamah Agung. 4 macam badan peradilan itu adalah:
1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Tata Usaha Negara; dan
4. Peradilan Militer.

Peradilan ini disebut sebagai pengadilan tingkat pertama, sebab ia tempat mengawali dimulainya pemeriksaan yudisial dan berkedudukan di tiap-tiap kabupaten/kota.
Jika terdakwa atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana di pengadilan negeri tidak puas atau tidak dapat menerima putusan pengadilan negeri maka terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan gugatan banding ke pengadilan tinggi negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
Hal yang sama juga berlaku untuk pengadilan lain, jika tidak dapat menerima putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan gugatan banding ke pengadilan tingkat diatasnya. Hingga puncak dari upaya hukum itu adalah pada Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi dan peradilan peninjauan kembali.
Disamping Mahkamah Agung ada Mahkamah Konstitusi. Kedudukan keduanya dalam struktur ketatanegaraan adalah sederajat atau setara. Yang membedakan keduanya adalah:

Pertama, Mahkamah agung adalah pengadilan puncak, suatu perkara hanya bisa diadili oleh Mahkamah Agung jika sudah melewati proses pemeriksaan hingga adanya putusan dari pengadilan dibawah Mahkamah Agung. Singkatnya, tidak bisa suatu perkara yang terjadi itu langsung dibawa ke Mahkamah Agung.

Kedua, Mahkamah Agung cakupan kompetensi absolutnya (wewenang mengadili) lebih kompleks dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi. Sebab oleh karena Mahkamah Agung adalah pengadilan puncak dan membawahi 4 jenis badan peradilan, maka semua kompetensi absolut peradilan dibawah Mahkamah Agung itulah yang menjadi kompetensi absolut Mahkamah Agung.
Kompetensi itu mencakup bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum kemiliteran dan segala cabang-cabang bidang hukum itu.
Karena itulah syarat menjadi hakim agung itu lebih berat dibandingkan menjadi hakim disalah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, sebab calon hakim agung itu harus memahami dan menguasai 4 bidang hukum yang menjadi kompetensi absolut 4 macam peradilan dibawah Mahkamah Agung.
Walaupun di Mahkamah Agung, hakim agung itu pembidangannya dikelompokkan kedalam kedalam 4 kompetensi absolut itu. Artinya tidaklah seorang hakim agung akan diberikan wewenang untuk mengadili berbagai macam bidang hukum, melainkan hanya bidang hukum yang sudah ditentukan yang menjadi wewenangnya saja.

Ketiga, incraht_nya (berkekuatan hukum tetap) putusan itu tidak harus putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Dalam banyak kesempatan, kadang kala baru ditingkat pengadilan tingkat pertama misalnya putusan pengadilan negeri sudah langsung berkekuatan hukum tetap (tidak dapat diganggu gugat).
Kadang pula pada tahap banding, putusan hakim banding yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun putusan kasasi Mahkamah Agung biasanya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde). Tapi kadang juga setelah sampai pada tahap paling ahir yaitu putusan peninjauan kembali disitu baru putusan Mahkamah Agung incraht.

Muncul pertanyaan, kapankah putusan pengadilan itu dikatakan incraht?. Jawabanya yaitu sejak putusan itu diucapkan dan tidak diajukan perlawanan atau upaya hukum lanjutan ke pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Makanya kita tidak heran, baru pada tingkat pengadilan negeri putusan itu sudah incraht, karena tidak diajukan banding/perlawanan ke pengadilan tinggi negeri. Artinya secara hukum, terpidana atau jaksa penuntut umum sudah puas, dapat menerima putusan itu, putusan itu dianggap sudah memberikan keadilan/memenuhi rasa keadilan.
Apa bedanya putusan incraht dengan putusan yang belum/tidak incraht?, kalau putusan itu sudah incraht maka tidak dapat lagi diganggu gugat, harus diterima dan putusan itu bisa langsung di eksekusi oleh eksekutor melalui perintah hakim dalm putusannya.

Tetapi bila putusan pengadilan itu belum incraht, maka masih dapat diganggu gugat/diajukan perlawanan ke pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya putusan pengadilan tata usaha negara digugat ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Karena itu putusan yang belum incraht masih terbuka kemungkinan dibatalkan oleh putusan pengadilan tingkat diatasnya, dan putusan itu belum dapat dilakukan eksekusi.
Adapun Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan tunggal yang pertama sekaligus terakhir. Setiap perkara konstitusional dapat langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili. Dikatakan pengadilan tunggal, sebab tidak ada lagi badan peradilan dibawah Mahkamah Konstitusi.

Lain halnya dengan Mahkamah Agung seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.
Konsekuensi sebagai peradilan tunggal adalah bahwa setiap Mahkamah Konstitusi megeluarkan putusan, maka setiap itu pula putusannya langsung berkekuatan hukum tetap (tidak dapat diganggu gugat), dan harus dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan bersifat final and binding.

Menjadi hakim konstitusi ada pendapat yang mengatakan tidak serumit menjadi hakim agung tetapi tidak berarti bahwa menjadi hakim konstitusi itu gampang, tidak juga. Kalau menjadi hakim agung dipersyaratkan harus mempunyai kompetensi keilmuan yang mapan di berbagai bidang hukum yang bercabang-cabang lengkap dengan dinamikanya yang kompleks dan rumit.
Sementara menjadi hakim konstitusi syarat keilmuan yang mutlak harus mumpuni dimiliki hakim konstitusi adalah mengerti dan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Tapi menurut saya, baik menjadi hakim agung maupun hakim konstitusi sama rumitnya dan tanggungjawabnya sangat besar, khususnya hakim konstitusi yang putusannya selalu final and binding, tidak tersedia upaya untuk mengkoreksi, tidak ada pengadilan lain yang dapat melakukan koreksi atau mengujinya.
Sebab Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tunggal. Kerumitan menjadi hakim agung maupun hakim konstitusi terletak pada kapasitasnya dan wewenangnya masing-masing.
Bagian yang penting berkaitan dengan putusan pengadilan adalah bahwa sifat norma dalam putusan itu beda dengan sifat norma dalam peraturan. Produk hukum yang bentuk formalnya peraturan seperti Perpres, PP, Permen, Perda, Perkada, Perdes, sifat normanya adalah umum dan abstrak.
Beda dengan putusan pengadilan termasuk keputusan administrasi negara normanya bersifat konkret dan individual. Umum, maksudnya bahwa pengaturan norma hukum dalam sutau produk hukum itu peruntukannya tidak terkait pada kasus/peristiwa hukum yang tertentu. Abstrak, maksudnya ditujukan kepada orang banyak, atau masyarakat pada umumnya.

Konkret, maksudnya bahwa pengaturan norma dalam suatu produk hukum itu ditujukan untuk peristiwa hukum yang tertentu. Individual, maksudnya ditujukan hanya kepada subjek hukum yang tertentu, tidak untuk orang banyak. Misalnya pengangkatan PNS golongan IIIa pejabat administrasi negara hanya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk PNS yang memang sudah memenuhi syarat untuk itu, tak dapat ditujukan norma dalam SK itu kepada yang bukan PNS, atau golonganya masih jauh dibawah.
Atau putusan pengadilan dalam perkara pidana berkaitan dengan persamaan hukum dalam kasus mencuri dalam keadaan terpaksa karena hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau karena lapar, tentu putusan pengadilan yang bersangkutan hanya berlaku untuk kasus serupa. Tidak bisa putusan pengadilan dalam kasus korupsi diterapkan sama dengan kasus mencuri yang dimaksud.

Demikian tulisan ini saya buat, semoga bermanfaat.
Baca selengkapnya »