Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI, Bukti Pemerintah Diktator


Bubarkan HTI


HTI (Hitzbut Tahrir Indonesia) tak layak dibubarkan. Secara legalitas pembubaran HTI terlalu dipaksakan, semua dilakukan Pemerintah atas nama Pancasila dan Kebhinekaan. Pemerintah berpendapat bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena itu harus dibubarkan.

Pembubaran itu dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melibatkan pengadilan, padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah demikian komprehensifnya mengatur perihal keormasan, mulai dari pendaftaran status badan hukum ormas, kewajiban, hak ormas, larangan, sanksi pidana, dan mekanisme pembubaran yang ditempuh melalui proses di pengadilan.
Sekarang undang-undang ormas ini sudah diubah oleh Pemerintah dengan berbagai alasan. Pembubaran HTI dilakukan secara politik, tidak melalui pembubaran secara hukum dengan melibatkan pengadilan. Padahal undang-undang ormas sudah mengamanatkan bahwa proses pembubaran ormas dilakukan di sidang pengadilan.
Pemerintah beralasan bahwa proses pembubaran ormas dalam undang-undang terlalu berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, karena itu dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Ada suatu keinginan praktis untuk mempercepat proses pembubaran ormas, hal itu tampak dari pernyataan Kapolri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto dalam beberapa kesempatan mengatakan, "semakin cepat proses pembubaran ormas (HTI) maka semakin baik, lebih cepat lebih baik".
Dibalik semua ini sebenarnya ada apa?, untuk mewujudkan keinginan pembubaran itu Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah secara substansial isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.
Padahal telaah secara konstitusional Perppu tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu menafsirkan Pasal 22 UUD 1945 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yakni:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Semua ini tidak terpenuhi sama sekali. Mengapa demikian, secara teoritis ada beberapa hal yang mengakibatkan Perppu itu dikatakan inkonstitusional/ tidak memenuhi syarat secara konstitusi.
Pertama, Undang-undang ormas sudah sangat lengkap dan rinci mengatur semua hal berkenaan dengan keormasan. Karena itu tidak ada alasan mengatakan bahwa undang-undang ormas tidak ada sehingga menimbulkan kekosongan hukum (recht vacum), atau undang-undangnya ada tetapi tidak memadai. Hal ini sudah dibantah dengan keberadaan maupun pengaturan yang komplit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
Kedua, Perppu yang menjadi legalitas pembubaran HTI memuat norma yang sifatnya konkret dan individual. Hal itu dapat dijumpai pada bagian konsideran Perppu itu sendiri yang mengatakan bahwa "terdapat ormas tertentu yang dalam melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945".
Padahal, dalam perspektif ilmu perundang-undangan norma yang sifatnya konkret dan individual hanya boleh ada dalam produk hukum berupa keputusan, putusan atau penetapan. Tidak boleh dicantumkan dalam produk hukum berupa peraturan.
Perppu itu peraturan sama dengan undang-undang, tetapi memuat norma konkret dan individual. Seharusnya hanya memuat norma umum dan abstrak. Bila kita tanya, apa dasar Pemerintah berani mengatakan bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila itu.
Pemerintah dalam sidang pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi mengetengahkan vidio kegiatan HTI yang pernah ditayangkan di TVRI tahun 2013 bahwa di vidio itu HTI dalam pidatonya bicara tentang menegakkan dan memperjuangkan syari'at islam dan lainnya yang berkaitan dengan syari'at islam.
Memang belakangan ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menambah objek yang dapat dijadikan dasar pembuktian berupa alat bukti elektronik. Itupun peruntukannya dalam konteks pembuktian di dalam hukum pidana dan tidak pula untuk semua tindak pidana.
Lagi pula, vidio yang diputar di sidang pengujian Perppu ormas itu adalah kegiatan HTI yang dilakukan pada waktu Presidennya ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pertanyaan kita, apa relevansinya dengan keadaan sekarang. Kalau pak SBY ketika jadi Presiden menganggap kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila, ya sudah dikeluarkan Perppu waktu itu. Nyatanyakan tidak demikian.
Artinya apa, Pemerintah telah memberlakukan surut kegiatan HTI tahun 2013, menghukum HTI berdasarkan Perppu yang dibuat tahun 2017. Kegiatannya tahun 2013, Perppu baru diterbitkan tahun 2017. Kalau begitu, dibubarkannya Masyumi tahun 1960 sah-sah saja digugat kembali ke pengadilan untuk menguji keabsahan keputusan Presiden Soekarno.
Haruslah dipahami bahwa asas retroaktif (berlaku surut) dalam hukum pidana itu hanya dikenal dalam hal exstra ordinary crime (tindak pidana luar biasa). Statuta Roma Tahun 2002 mengklasifikasikan bahwa yang termasuk kedalam exstra ordinary crime itu adalah: world crime, genoside, crime agression dan crime against humanity. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peradilan HAM mengadopsi sebagian dari ketentuan dalam Statuta Roma yaitu crime against humanity dan genoside diakui sebagai exstra ordinary crime.
Ketiga, apa ukuran atau standar penilaian secara hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi Pemerintah membubarkan HTI. Dalam undang-undang ormas membubarkan ormas melalui proses hukum di pengadilan, Pemerintah yang berpendapat kegiatan ormas tertentu tidak sesuai dengan Pancasila Pemerintah meminta Jaksa Agung sebagai penuntut umum di pengadilan, di pengadilan itulah pendapat Pemerintah diuji kebenarannya.
Jika pendapat Pemerintah benar, terbukti adanya maka pengadilan keluarkan putusan. Putusan itulah yang menjadi dasaf bagi Pemerintah membubarkan ormas. Tetapi yang terjadi dalam hal pembubaran HTI, Pemerintah keluarkan Perppu dan tidak melibatkan pengadilan.
Jadi HTI dibubarkan hanya berpedoman pada pendapat subjektif Pemerintah sendiri yang didasarkan kepada barang bukti yang dimiliki. Tidak dilibatkannya pengadilan dalam proses pembubaran ormas membuka peluang yang luas bagi Pemerintah dengan semena-mena membubarkan ormas yang bertentangan dengan dirinya.
Perppu tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum sebab undang-undang ormas sudah ada dan isinya lengkap. Karena itu tidak memenuhi persyaratan hal ikhwal kegentingan yang memaksa seperti mana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 UUD 1945.
Perppu ormas juga tidak mencerminkan keadilan sebab HTI dibubarkan secara politik, tidak secara hukum dengan melibatkan pengadilan.
Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemerintah adalah dalil-dalil yang sudah sangat usang, tidak relevan dan tidak jelas legalitasnya. Karena itu bagaimanapun Perppu itu harus ditentang.


Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator