Impeachment Presiden Dalam Bayang-bayang Ketidakmungkinan



Tulisan ini saya buat untuk diketahui bahwa impeachment itu tidak mudah. Kadang saya tertegun melihat mahasiswa dalam orasinya, termasuk siapa saja saking kecewanya kepada Pemerintah kemudian meneriakkan agar Presiden diberhentikan/dilengserkan saja.

Tidak semudah itu saudara sekalian. Semua harus dilaksanakan secara demokratis, sah, dan konstitusional. Cara-cara atau prosedur Impeachment, pemakzulan (pemberhentian) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu ketentuan perihal peluang pemakzulan juga diatur dalam Pasal 79 UU MD3, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis, berdampak luas dan mendasar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan adalah apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka dapat ditemukan jawabannya dalam UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
" Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Dari pasal tersebut dapat di rincikan sebagai berikut:

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut harus ditafsirkan MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang memberhentikan Presiden dan/Wakil Presiden.

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bertindak sebagai pihak yang mengusulkan/pengusul pemberhentian itu kepada MPR. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, bahwa DPR sebelum mengusulkan kepada MPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. 

Jika dalam hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pihak yang menuntut pidana seorang terdakwa, maka dalam hukum acara ketatanegaraan DPR berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum. Adapun Mahkamah Konstitusi adalah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya Presiden dan/Wakil Presiden melanggar larangan-larangan seperti telah disebut di atas.
Namun terkait dengan hak DPR mengajukan usul pemberhentian, ketentuan pasal ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Adapun ketika DPR sudah sampai pada tahap mengajukan usul pemberhentian, maka itu adalah wujud/realisasi dari menggunakan hak menyatakan pendapat. 

3. Perihal kapan dan dalam hal bagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan, kapan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat adalah ketika terdapat dugaan yang kuat, laporan yang disertai bukti atau keyakinan bahwa telah dilanggarnya larangan-larangan atau telah terpenuhinya syarat-syarat untuk diberhentikan yaitu melakukan pelanggaran hukum meliputi:
1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Tindak pidana berat lainnya;
4. Perbuatan tercela; maupun
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (maksudnya melanggar sumpah/janji jabatan).

DPR hanya dapat mengajukan permintaan sebagaimana telah dijelaskan kepada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi quorum (ambang batas suara) yaitu menurut Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 yaitu 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Adapun jumlah keseluruhan anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) menyebutkan sebanyak 560 orang.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945, jika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah telah melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A UUD 1945 tersebut diatas maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Selanjutnya MPR setelah diberitahukan oleh DPR bahwa DPR akan meneruskan usul itu, maka MPR menyelenggarakan sidang sidang dan adapun keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna MPR. Tetapi dalam hal pengambilan keputusan, terdapat peluang MPR dapat mengenyampingkan, mengabaikan/tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Peluang itu ditemukan dalam hal quorum. Sebab rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Jumlah anggota MPR adalah jumlah anggota DPR+Jumlah anggota DPD. Anggita DPR jumlah keseluruhannya 560 orang, sedang jumlah keseluruhan anggota DPD adalah 136 orang. Jadi total anggota MPR adalah 696 orang. 3/4 dari 696 orang itu berarti 522 orang.

Untuk persetujuan quorum yang harus dipenuhi adalah 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jumlah anggota yang hadir bisa saja lebih dari 522 orang. Andai kita tetapkan saja misalnya yang hadir itu 522 orang, 2/3 nya sama dengan 348 orang. (Baca Pasal 7B ayat (7) UUD 1945).
Melalui quorum inilah diputuskan nasib seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Quorum ini dapat dipolitisasi, membuka kesempatan untuk tawar menawar. 

Melalui quorum ini keputusan MPR dapat saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, karena itu setiap Mahkamah Konstitusi keluarkan putusan, putusannya itu langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde).
Sementara di satu sisi dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945 benar-benar dilaksanakan dalam prakteknya, apapun bentuk inkonstitusionalitas dilarang. Karena itulah Mahkamah Konstitusi disebut pula sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).

Artinya apa, disinilah kita dapat melihat betapa UUD 1945 ternyata masih memiliki kelemahan. Keputusan MPR adalah keputusan politik, dan putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum. Ternyata di negara ini keputusan politik dapat membatalkan, menganulir, atau mengenyampinkan keputusan hukum (putusan Mahkamah Konstitusi).

Impeachment Presiden Dalam Bayang-bayang Ketidakmungkinan