Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia


Sistem penjara diterapkan di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem penjara pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini dipakai sejak Indonesia merdeka sampai pada 1995. Meski pada 1963 sudah mulai diterapkan gagasan tentang lembaga pemasyarakatan, namun sistem lembaga pemasyarakatan ini secara resmi dan utuh baru diterapkan pada 1995. Sistem penjara ini penekanannya adalah pada penjeraan, narapidana itu di sel (penjara) digebukin, disiksa, dibuat menderita bahkan tidak jarang mereka yang selesai menjalani masa pidana ada yang cacat fisik yang berat, bahkan meninggal dunia, ditambah perasaan trauma yang mendalam. Sistem ini bertujuan supaya narapidana itu jera, kapok, tidak berani lagi buat kejahatan. Betapapun kerasnya, sistem ini ada baiknya, selain terhadap mantan narapidana itu sendiri, terhadap orang lain yg sebelumnya tidak pernah terlibat atau tidak pernah melakukan kejahatan, orang akan takut dan berfikir panjang untuk buat jahat. Tapi celakanya penegakan hukumnya yang serampangan dan semena-mena. Banyak orang yg tidak bersalah, bahkan tidak tau menau tentang kejahatan yg dituduhkan kepadanya, ia dipaksa, diperas supaya mengaku sekalipun bukan ia pelakunya. Semua dilakukan oknum penegak hukum atas nama hukum, demi hukum. Kita patut menyayangkan hal ini terlebih mereka yg diperlakukan semena-mena. Bayangkan, dengan sistem keras seperti ini mereka yg tak bersalah bukannya pelaku malah jadi korban, disiksa bahkan mati dipenjara.
Setelah banyak bermunculan kritik, kecaman, baik dari tokoh-tokoh pemerhati dan para pakar dalam negeri, serta dunia internasional, seiring dengan menguatnya gagasan dan gerakan human dignity (penghormatan terhadap HAM), maka pada 1995 secara resmi sistem penjara dihapuskan dan diganti dengan sistem lembaga pemasyarakatan yang dinilai sangat bermartabat, sangat menghormati dan melindungi hak-hak asasi setiap orang dan yang pasti sangat konstitusional, paralel dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam UUD 1945. Beda dengan sistem penjara/kepenjaraan yang dinilai keras dan tidak patut, sistem ini menekankan pada pembinaan kepada semua narapidana tanpa diskriminasi, supaya narapidana insaf, sadar, cepat-cepat keluar dari lembaga pemasyarakatan, diterima lagi di lingkungan masyarakat, menjadi warganegara yang baik, berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Betapapun baiknya, sistem ini ada kelemahannya, sistem ini potensial hilangnya rasa takut narapidana termasuk siapapun untuk berbuat jahat. Karena dengan pembinaan, terlebih lagi dengan reward berupa berbagai remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat, narapidana terkesan dimanjakan. Secara tidak langsung sistem ini menyuburkan kejahatan, orang tidak takut melanggar hukum. Toh ketika masuk kedalam LP pun tidak akan disiksa, malahan dibina, diperlakukan dengan sangat baik dan bisa dapat banyak reward. Dalam sistem ini, gagasan reward dibuat untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, dan reward ini melatih narapidana untuk kembali menjadi pribadi yg baik, taat hukum dan berakhlak mulia.
Sudah diterangkan, sistem ini, sungguhpun sangat manusiawi, juga mengandung kelemahan. Lagi pula sistem yang manusiawi ini dapat dipertentangkan, bagaimana dengan nasib korban yang terang saja diperlakukan dengan tidak manusiawi, tapi malah pelaku yang diperlakukan demikian manusiawinya di lembaga pemasyarakatan. Ini menjadi persoalan sampai hari ini, sebab memang hukum pidana Indonesia belum menaruh perhatian dan kepedulian yang besar serta proporsional dengan pelaku kejahatan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak asasi. Lalu bagaimana kita mengatasi ini, masalah ini membawa kita pada keadaan yang dilematis seperti sekarang ini. Mau pertahankan sistem penjara yg keras, aparatur penegak hukum kita belum mapan. Belum mapan dalam artian yg luas, baik dari segi pemahaman, penjiwaan, pendalaman terhadap hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara, juga belum mapan karena egoisme politis stake holder yg banyak mencemari penegakan hukum hingga membuat aparatur penegak hukum tunduk pada atasan, tidak punya integritas dan dan lunturnya loyalitas terhadap penegakan hukum yg berkeadilan. Yang paling prinsip, Konsepsi HAM sudah menghadang di depan mata jika mau mundur menggunakan sistem penjara yg dinilai keras. Sebab negara ini akan dihujat dikritik dan di cap sebagai negara pelanggar HAM. Barat tidak layak ikut campur dalam urusan rumah tangga negara ini, betul.
Tapi mau tidak mau, ubah dulu UUD 1945 cantumkan pengaturan yg memungkinkan dipertahankannya sistem penjara itu, kemudian dapat kombinasikan dg sistem lembaga pemasyarakatan atau dengan varian yang lain yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa kita. Tapi mau mengubah UUD 1945 bukanlah perkara mudah, terahir UUD 1945 diubah pada 2002. Kekuasaan untuk melakukan perubahan terletak pada kekuatan politik mayoritas diparlemen ditambah dari pihak eksekutif. Terang saja, banyak pihak-pihak elit politik dan konglomerat yang sudah terlanjur menikmati dan nyaman dengan sistem yang buruk sehingga menyulitkan pembaharuan hukum dari waktu ke waktu dan penegakan hukum yang berkeadilan di negara ini.

Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia