Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda


Sebagai sebuah Negara Kesatuan dengan Pancasila sebagai ideologi negara maka Negara berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan ideologi dari upaya-upaya yang dapat meruntuhkan kewibawaan Negara.
Konsekuensi sebagai sebuah Negara Kesatuan adalah bahwa kekuasaan pemerintahan tersentralisasi pada pemerintah pusat.

Adapun kewenangan yang ada pada daerah berdasarkan anutan prinsip otonomi daerah pada dasarnya hanyalah bersifat pemberian berupa penyerahan (asas desentralisasi) oleh pemerintah pusat pada daerah otonom, tidak dipahami sebagai seuatu hak yang murni hak daerah.

Pemerintah tidak akan sanggup mengelola sendiri tugas-tugas negara sebab masalah yang dihadapi sungguh banyak, kompleks dan rumit. Karena itu Pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah melalui undang-undang untuk ditangani pemerintah daerah.
Selain itu pemerintah pusat sewaktu-waktu dapat pula meminta kepala daerah sebagai wakil/perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk membantu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tertentu (asas dekonsentrasi).

Konsekuensi sebagai Negara Kesatuan bahwa tugas-tugas yang diserahkan pada daerah diatur jenis dan porsinya. Untuk yang berskala nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sisanya menjadi wewenang daerah (teori residu).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 mengklasifikasikan urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat itu meliputi:
1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Kebijakan fiskal dan moneter nasional; dan
6. Agama.

Urusan pemerintah pusat ini dijabarkan kedalam berbagai undang-undang seperti: UU Kepolisian, UU TNI, UU Kejaksaan, UU KPK, KUHP, UU KUHAP, UU Perbankan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Peradilan Militer dan lain sebagainya.
Tidak berarti bahwa selain hal tersebut diatas pemerintah pusat tidak boleh mengelolanya seperti persoalan pendidikan, perpajakan, lalu lintas, keormasan, perseroan, pertambangan, perikanan, kelautan, perindustrian dan perdagangan, riset dan teknologi, pangan, sumber daya alam, ketenagakerjaan, kelistrikan dan lain sebagainya.

Sedangkan urusan yang menjadi wewenang daerah adalah apa yang tidak ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat dan segala urusan yang diserahkan oleh pemerintah kepada daerah melalui undang-undang agar daerah mengatur dan mengurusnya.
Perihal otonomi yang di miliki daerah atau prinsip otonomi yang di anut tidaklah semata-mata hanya untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang luar biasa banyaknya dan serba multi dimensi, tetapi yang paling prinsip adalah untuk kemandirian daerah. Karena itu pula pemerintah pusat memfasilitasi daerah melalui pelatihan dan pembinaan yang disertai dengan pembiayaan serta kontrol dan evaluasi pemerintah pusat atas daerah.

Sehingga dengan demikian, daerah menjadi berdaya guna dan berhasil guna memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah tidak lagi bergantung dan menggantungkan hidupnya semata-mata kepada pemerintah pusat, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya inisiatif untuk membangun dan mengembangkan daerah dengan memanfaatkan segala potensi-potensi yang ada pada daerah, hanya bisa menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk dapat bekerja, seperti praktik pada masa orde baru daerah tak diberikan hak/ wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan dan kebutuhan daerah.

Otonomi daerah secara resmi dianut dalam UUD 1945 pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali di amandemen. Amandemen kedua pada 18 agustus 2000.
Pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa,
"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".
Selanjutnya ditegaskan pula pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 disebutkan bahwa,
"pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat".

Namun satu hal yang menarik adalah bahwa dicantumkannya Urusan Agama dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Sampai hari ini belum terdapat standar yang jelas dan ukuran-ukuran yang pasti bahwa untuk hal-hal apa sajakah dibidang keagamaan itu yang harus diletakkan sebagai urusan Pemerintah pusat. Sampai sejauh manakah pemerintah pusat dapat mengintervensi urusan agama itu.

Sebab satu sisi Pemerintah pusat hanyalah sebagai fasilitator yang menjembatani agar umat beragama dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, tertib dan dimudahkan seperti terkait pengadministrasian, peribadatan dan lain sebagainya. Intervensi Pemerintah pusat boleh saja sepanjang tidak dalam masalah menetapkan kaidah hukum agama menentukan sifat-sifat hukum dalam kitab suci, dan segala ajaran keagamaan.

Dibentuknya Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya Kementerian Agama, pengelolaan dana haji, pengelolaan keberangkatan ibadah haji ataupun umroh, itu semua bentuk intervensi Pemerintah pusat di bidang keagamaan. Sebagai fasilitator memang sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan kemudahan pada rakyatnya dalam upaya memenuhi hak-haknya.
Hanya masalahnya, sampai sejauh manakah bahwa urusan agama menjadi wewenang Pemerintah pusat tanpa memberikan kesempatan kepada daerah untuk turut terlibat ambil bagian.

Mengapa saya katakan seperti ini, sebab dari pertama kali dulu urusan agama ditetapkan menjadi urusan Pemerintah pusat sudah menimbulkan perdebatan walaupun argumentasi yang di kemukakan Pemerintah hanyalah berkisar sebagai fasilitator, adapun kebebasan beragama tetap menjadi urusan mutlak diserahkan kepada umat beragama itu sendiri.

Belakangan ini perdebatan itu kembali menguat misalnya eksistensi perda berbasis syari'ah, bahwa ketika pemerintah daerah dan DPRD telah menyetujui ranperda berbasis keagamaan, belakangan ini Pemerintah pusat cenderung tidak mau memberikan persetujuan.

Seperti telah sama-sama kita ketahui bahwa prosedurnya setelah ranperda untuk provinsi disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri untuk dilakukan evaluasi untuk dinilai (eksekutive preview) apakah ranperda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataukah tidak bertentangan.

Namun praktiknya, tidak ada keterangan yang jelas dari Pemerintah pusat tentang penolakannya terhadap ranperda syari'ah itu.
Terlebih memang tak dapat di bantah bahwa iklim politik pasca dibubarkannya HTI, timbul semacam prasangka Pemerintah bahwa ranperda/perda berbasis keagamaan itu di anggap sebagai gejala Negara Islam yang berpotensi menggerus kewibawaan ideologi Pancasila, lebih jauh arahnya adalah menggeser atau mengganti ideologi Pancasila dengan paham lain seperti Syari'at islam.

Parahnya lagi Pemerintah pusat tampaknya mulai menunjukkan betapa alerginya terhadap kaidah-kaidah hukum islam yang dianggap sangat potensial bertentangan dengan Pancasila sehingga muncul kecenderungan yang kuat bahwa Pemerintah pusat tidak mengizinkan lagi adanya perda syari'ah.
Perda syari'ah yang ada kemungkinan akan di review untuk melihat potensi pertentangannya dengan Ideologi Pancasila dan peluang untuk membatalkannya. Tidak hanya sampai disitu, aktivitas keagamaan khususnya umat islam sudah mulai di awasi, dikekang ataupun dibatasi dengan sangat ketat.

Oleh umat islam sikap seperti ini adalah bentuk ketidaksukaan, anti atau sikap curiga dan alergi Pemerintah pusat kepada islam dan umat islam. Ditambah sebutan-sebutan tak pantas yang di pasarkan oleh Pemerintah pusat dan oknum-oknum koalisi termasuk media yang pro padanya mengatakan umat islam/islam itu intoleran, radikal, separatis, teroris, ekstrem, anti Pancasila, anti Kebhinekaan, anti NKRI dan lain sebagainya.

Seolah Pemerintah lupa dan tidak tahu berterimakasih kepada siapa Negara ini berhasil di dirikan dan dipertahankan hingga hari ini.
Tindakan Pemerintah yang seperti ini malah akan menjurus pada pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara untuk bebas dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.
Perilaku yang ditunjukkan oleh Pemerintah sudah sangat berkelebihan dan keterlaluan. Kesalahan Pemerintah adalah tidak mau berdialog dengan umat islam melalui MUI atau tokoh-tokoh agamawan yang terkemuka yang selama ini menganggap kebijakan Pemerintah sangat diskriminatif, memarginalkan umat islam dan tidak berkeadilan.

Bahwa kecurigaan dan kekhawatiran seperti ini tidak perlu terjadi andai saja Pemerintah menjalin komunikasi yang baik dengan umat islam dan mengakomodir aspirasi umat islam yang diacuhkan, tidak pernah di dengar selama ini sehingga mengundang kemarahan dan permusuhan umat islam kepada Pemerintah rezim hari ini.
Boleh dibaca dalam semua tulisan-tulisan saya misalnya dalam "Islam dan NKRI", "Indonesia adalah Negara Islam", tegas saya katakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena itu tidak mungkin akan ada gerakan umat islam akan mengganti ideologi Pancasila, anti Pancasila, dan sebagainya dan sebagainya.

Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda