Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan pada 2019, tetapi strategi menuju pilpres telah mulai dirancang sedemikian ragamnya oleh partai politik-partai politik baik yang berada di pihak pemerintah yaitu partai koalisi pemerintah maupun oleh partai politik oposisi (di luar pemerintah).

Kehebohan Pilpres sebenarnya sudah lama bergema, yaitu pasca Udang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres disahkan. Undang-undang ini memuat ketentuan Presidenthial Threshold (PT) 20% kursi di parlemen atau 25% perolehan suara sah secara nasional.
Dampak dari PT ini adalah meminimalisir jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres periode berikutnya. Bahkan, keberadaan PT ini diarahkan bahwa partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat bersaing pada Pilpres periode berikutnya tak lain hanyalah pengulangan dari partai politik peserta pemilu Pilpres periode sebelumnya.
Kita ketahui, pada Pilpres tahun 2014 lalu PDI-P dan koalisinya Nasdem, Demokrat, Golkar, PKB, PPP, Perindo face to Gerindra, PKS dan PAN. Dan yang tampil sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dari koalisi PDI-P.
Eksistensi Presidenthial Threshold hanya membawa kepada kondisi Pilpres periode 2014 itu yang akan berhadapan kembali pada Pilpres 2019 nanti tetap dari kubu PDI-P vs Gerindra.
Sebab, patokan bagi partai politik bila ingin mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki suara 20% di parlemen. Misalnya jika PBB ingin mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri maka PBB harus mempunyai suara atau kursi/jumlah kadernya di DPR sebanyak 20% dari jumlah 560 jumlah keseluruhan anggota DPR.
Jika tak memenuhi jumlah ambang batas (threshold) itu maka PBB dipastikan tidak dapat mengusung calon sendiri. Atau jika jumlah kursi yang dimiliki PBB di parlemen kurang dari theshold itu maka cara yang dapat ditempuh jika ingin juga mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri harus berkoalisi dengan partai lain.
Dengan banyaknya partai dalam koalisi PBB itu maka diharapkan dapat terkumpul dari masing-masing jumlah kursi partai politik itu sehinggga mencapai 20%. Keinginan seperti inipun hanya dapat terjadi jika partai lain yang akan diajak berkoalisi dengan PBB punya kesamaan pendapat, atau menyetujui salah seorang yang di usung sebagai Capres atau Cawapres itu dari kader atau pilihan PBB sendiri.
Jika tetap ngotot juga maka takkan ada partai yang mau diajak berkoalisi, maka jalan terakhir hanya dengan kompromi politik diantara partai koalisi.
Lagi pula presidenthial threshold hanya membuka kran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling banyak muncul sebanyak dua pasangan calon. Bahkan, keadaan dapat menjurus kepada Pilpres pasangan calon tunggal tanpa ada kompetitor sama sekali.
Meski telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) UU Pilpres itu tapi ahirnya MK menolak memutuskan permohonan pembatalan presidenthial threshold dan MK berpendapat hal itu domainnya legislator sebagai open legal policy pembentuk undang-undang.
MK berpendapat bukanlah kewenangannya untuk mencampuri apa yang merupakan wewenang legislatif.
Kehebohan Pilpres sudah menguat, media-media bahkan sudah mulai menduga-duga mulai dari siapa kira-kira tokoh yang akan tampil sebagai kandidat Pilpres maupun kemungkinan konfigurasi koalisi partai politik.
Bahkan di pihak partai politik koalisi pemerintah hari ini mulai terdengar kabar untuk mengusung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tunggal yaitu dengan melakukan lobi terhadap partai politik oposisi. Di pihak oposisi sepertinya tidak menginginkan paslon Presiden dan Wakil Presiden tunggal dengan berbagai argumen.
Betapapun, Presidenthial Threshold sangat tidak fair dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita bangun. Seharusnya undang-undang tidak membatasi dengan sangat ketat partai politik manapun dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, atau hak siapapun untuk diusung menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Negara ini sangat luas dengan jumlah pendudukan sekitar 260 juta jiwa, terbentang dari Sabang sampai ke Merauke dengan 4 pulau besar yang padat penduduknya. Dengan Negara sebesar Indonesia ini potensi SDM untuk diusung sebagai kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden sangat banyak, itu tak dapat dipungkiri.
Kita punya banyak SDM yang berkualitas dari Sumatra, dari Makassar, Sulawesi, Kalimantan, dari Jawa. Tapi mereka tidak bisa diangkat ke panggung Pilpres karena kesempatan mereka di block secara tidak demokratis, tidak etis melalui Presidenthial Threshold.
Karena itu sewajarnyalah Presidenthial threshold untuk ditolak dan ditentang.
Hanya kita sangat menyayangkan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan solusi hukum yang memuaskan. Aspirasi rakyat tidak diakomodir dengan baik, undang-undang tidak responsif, tidak partisipatif, prinsip-prinsip demokrasi dilanggar secara tidak fair.
Ini semua menimbulkan kekecewaan yang besar kepada pembentuk undang-undang, khususnya UU Pilpres yang tidak peka terhadap realitas sosial dan kecenderungan pandangan politik rakyat.

sekian terimakasih

Membaca Arah Peta Politik Pilpres