Perkenalan Singkat Hukum Tata Negara Indonesia Bagi Masyarakat awam dan Pemula


Perkenalan Singkat Hukum Tata Negara Indonesia Bagi Masyarakat awam dan Pemula

Hukum Tata Negara (HTN) adalah seperangkat kaidah, norma atau aturan yg mengatur perihal lembaga-lembaga negara, keterkaitan antar lembaga negara secara vertikal dan horizontal, wewenang lembaga negara, menentukan prosedur/mekanisme pengisian jabatan-jabatan, sistem pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, termasuk mengatur perihal Hak asasi waganegara. 

Keberadaan hukum tata negara sangatlah penting, mulai sejak awal setelah negara berhasil dimerdekakan disaat itu hukum tata negaralah yang paling utama dibutuhkan. 

Bagaimana negara yang baru dimerdekakan akan diselenggarakan, apa yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan negara. Apakah para tokoh bangsa berdiam diri saja setelah negara berhasil dimerdekakan?, duduk ngopi bersantai dengan keluarganya dirumah, apakah perjuangan hanya untuk sekedar melepaskan bangsa ini dari penjajahan semata, apakah hanya akan selesai sampai disitu saja?, tentu saja tidak. 

Negara dan pemerintahan harus  diselenggarakan. Jika pemerintah tidak terbentuk, atau tidak ada, maka negara ini juga tidak ada, dan perjuangan untuk lepas dari penjajahan ratusan tahun lamanya tidak ada artinya sama sekali. Untuk semua masalah itu hukum tata negaralah jawabannya, untuk menerangkan dan menjadi panduan tentang bagaimanakah pemerintahan negara diselenggarakan. 

Sejarah mencatat beberapa bulan sebelum 17 agustus 1945 para tokoh besar pejuang dan pendiri negara (the founding father) sudah aktif mengadakan musyawarah nasional tingkat tinggi untuk mempersiapkan segala apa saja yang dibutuhkan sebelum proklamasi dikumandangkan. 

Jadi diharapkan ketika itu jika suatu saat setelah proklamasi diumumkan, pemerintahan sudah terbentuk dan negara sudah dapat diselenggarakan. Dalam musyawarah para tokoh pendiri bangsa yang tergabung di dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibicarakanlah tentang dasar negara yang seperti apakah yang akan disepakati sebagai landasan penyelenggaran pemerintahan, termasuk pula membahas hukum dasar sebagai hukum tertinggi. 

Dasar negara yang disepakati itulah yang kita ketahui sekarang dengan nama Pancasila, dan UUD 1945 adalah hukum yang tertinggi di negara ini. Adapun pengesahan UUD 1945 yang dalam pembukaannya memuat Pancasila baru disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 agustus 1945. Sidang  BPUPKI berlangsung dalam II masa persidangan, sidang I pada 29 mei-1 juni 1945 dan sidang kedua pada 10 juli-16 juli 1945.

Untuk mengetahui bagaimanakah struktur ketatanegaraan Indonesia, bagaimanakah pemerintahan diselengarakan dapat kita jumpai pengaturannya dalam UUD 1945. Struktur ketatanegaraan awalnya terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, DPA, MPR, DPR, dan Mahkamah Agung. 

Seiring zaman, kebutuhan agar terselenggaranya negara secara tertib dan memadai melalui perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, struktur ketatanegaraan meliputi; Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK dan BPK. Sementara DPA atau Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. 

Kedudukan semua lembaga ini sederajat/setara (pasca perubahan UUD 1945). Lembaga lain yang juga dibentuk langsung oleh UUD 1945 adalah Gubernur, Bupati, Walikota serta DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Selain itu dibentuk pula Polri, TNI dan BI. Sementara lembaga seperti Kejaksaan, Komnas Ham, Advokad, KPK tidak dibentuk langsung oleh UUD 1945, tetapi perintah pembentukannya maupun keberadaannya terkait erat dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan, "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". 

Yang unik adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), tugas dan kedudukannya disebutkan secara eksplisit yaitu bahwa ia berwenang menyelenggarakan pemilihan umum, bersifat nasional tetap dan mandiri. Tetapi KPU ditulis dengan huruf kecil dalam UUD 1945 " komisi pemilihan umum "  yang menandakan bahwa KPU bukanlah nama lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan nama KPU dipakai karena dibentuk oleh undang-undang.

Dikesempatan ini mungkin inilah yang dapat saya tulis, semoga bermanfaat.

Perkenalan Singkat Hukum Tata Negara Indonesia Bagi Masyarakat awam dan Pemula