Generasi Penghianat Perjuangan

Generasi Penghianat Perjuangan

 
 Generasi Penghianat Perjuangan
 
Kacau sekali penyelenggaraan negara ini sebab kekuasaan dipegang oleh orang-orang arogan yang sangat curang dalam memperoleh jabatan serta sangat takut kehilangan jabatan. Jabatan dijadikan lumbung kekayaan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Mereka yang seperti ini sebenarnya adalah maling yang paling nyata, musuh bangsa yang harus diperangi. Sebagian dari para pemuja kekuasaan memilih jalan menjadi penjilat yang bertugas menggembirakan penguasa, mereka menjadi penggembira untuk dapat masuk dalam lingkaran kekuasaan dan untuk memperoleh kekuasaan.

Sementara itu para idealis sejati tokoh-tokoh intelektual dimanapun selalu dikucilkan bahkan tidak diberi ruang untuk berbuat banyak menyumbangkan ide-ide pembaharuan. Mereka didesak ketepi oleh para penjilat dan penyembah kekuasaan sewenang-wenang. Padahal mereka yang dahulu berstatus mahasiswa itu di kampus dia tidak di didik untuk menjadi para penjilat dan tidak dilatih untuk mengadakan ritual penyembahan kepada penguasa tirani yang menindas dan menjadi perampok.
Kisah-kisah heroik dan dramatis tokoh-tokoh perjuangan masa lampau kini tinggal menjadi sebuah dongeng atau legenda belaka, bahkan tragisnya sewaktu-waktu sekedar untuk diperlombakan diatas pentas sebagai hiburan. Seakan tidak berbekas di hati generasi yang lahir belakangan di masa sekarang. Segalanya kini hanya tinggal simbol bahwa dulu bangsa ini pernah bergerilya hebat dengan Belanda dan Jepang, dan perang dimenangkan oleh pejuang kemerdekaan. 
Beratus-ratus ribu pribumi menjadi korban perbudakan dan mati ditembaki dengan brutal oleh serdadu kolonial, darah tumpah dimana-mana. Perjuangan itu dimata kolonial disebut gerakan pemberontakan, ekstrimis dan sikap anti terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sejarah perjuangan kemerdekaan mestinya menjadi renungan mendalam bagi generasi hari ini. Andailah perjuangan itu gagal maka sampai hari ini mungkin kita masih berada dalam wilayah kekuasaan kolonial yang diskriminatif, kejam dan sewenang-wenang. 
Tapi ternyata tuhan menyatakan keberpihakan kepada perjuangan generasi terdahulu. Meletusnya perang disebabkan rasa muak dan benci yang teramat sangat besar kepada perlakuan tidak manusiawi dan bertentangan dengan tata susila yang hidup di tengah-tengah masyarakat pribumi. Maka reaksi dari perasaan muak dan benci itu akhirnya muncul keinginan dan tindakan revolusioner menuntut lepas dari perbudakan, dan perlakuan diskriminatif. 
Jadi mulanya perang itu terjadi tidaklah semata-mata ditujukan ingin mendirikan negara sendiri. Keinginan mendirikan negara adalah harapan terakhir yang tidak dapat dicapai dengan mudah. Hampir 4 abad lamanya negeri ini berada dalam cengkeraman kolonialisme Belanda, perlawanan pejuang pribumi sesungguhnya sudah dimulai sejak lama, namun sayangnya selalu kandas sebab strategi berjuang yang bersifat keadaerahan, kalah jumlah dan terbatasnya persediaan persenjataan. 
Belajar dari pengalaman itulah akhirnya pada generasi Bung Karno diubahlah dan disusunlah strategi perlawanan secara sistematis, terstruktur dan masif dengan mengedepankan prinsip koordinasi lintas daerah-daerah. Lama berkejar-kejaran di rimba dengan dentuman bom dan tembakan tank sebagai hiburan akhirnya kemerdekaan itu dapat juga diraih dan diumumkan pada 17 agustus 1945. 
Kepala yang hancur dan tubuh yang hancur berserakan cukuplah menjadi saksi kegigihan perjuangan menghadiahi anak cucu keturunun generasi berikutnya dengan sebuah kado yang sangat istimewa yaitu bernama "kemerdekaan". Sayangnya pemberian hadiah itu "tidak dihargai" dan malah "ditertawakan" oleh generasi yang lahir masa kini. 
Sebagian telah menjadi generasi tidak pandai bersyukur, tidak tau berterimakasih dan angkuh. Maraknya korupsi adalah bentuk nyata dari penghianatan generasi hari ini. Eksistensi korupsi dalam perspektif perjuangan kemerdekaan hakikatnya adalah penjajah yang menguras keringat rakyat untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Pemerintah yang zhalim mengingatkan kita kepada menir dan demang para pejabat hindia Belanda yang bebas berbuat sesukanya.

Tanah rakyat pribumi diambil paksa dan para petani diharuskan menjual hasil pertanian kepada pemerintah kolonial dengan harga murah sehingga membuat rugi para petani. Lelah sepanjang hari mengurus pertanian dan ketika panen raya hanya cucuran air mata yang dapat menjawab tubuh yang kurus dan kulit legam karena lelah bertani di panas terik. Hanya mengelus dada yang bisa dilakukan, jika berani mengkritik maka kritikan itu dianggap sebagai ujaran kebencian, pernyataan permusuhan dan deklarasi perang. Seperti yang dikatakan oleh Sjafruddin Prawiranegara, "diktator zaman dahulu dengan zaman modern sekarang ini tidak ada perbedaan secara prinsipil, letak perbedaannya hanyalah pada metode untuk menjadi diktator".

Untuk menguji kebenaran pendapat ini dapatlah kita ambil sebuah contoh yaitu jika dahulu seperti pada masa kolonial hak kepemilikan tanah dan penjualan hasil pertanian ditentukan sepihak dengan semena-mena oleh pemerintah kolonial, kecuali hanya pengelolaan lahan pertanian yang mungkin diberi sedikit keleluasaan kepada petani pribumi, maka di zaman sekarang ini kediktatoran itu dilakukan dengan cara penggusuran tempat tinggal rakyat miskin tanpa ganti rugi atau penyediaan lahan pengganti.

Atau berupa kebijakan impor ribuan ton beras dari Vietnam dan Thailand menjelang tiba musim panen raya petani yang berdampak banjirnya beras di pasar dan anjloknya harga yang membuat rugi dan memberikan penderitaan kepada para petani. Dengan demikian apa yang terjadi kini benar adanya seperti yang difikirkan Sjafruddin Prawiranegara. Kediktatoran akan selalu ada dan selalu berlindung di balik kebijakan.

Baca selengkapnya »
 nasionalisme kita

nasionalisme kita

 nasionalisme kita
Nasionalisme dimaknai sebagai paham yang menekankan pada arti pentingnya cinta tanah air. Secara historis, pada tahap paling awal kemunculannya, nasionalisme tumbuh sebagai efek dari kolonialisme, dengan kata lain kolonialisme menjadi sebab munculnya nasionalisme. Kemunculannya di tahap permulaan ini ditandai dengan rasa muak, benci dan marah kepada perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, perbuatan kolonial yang sewenang-wenang. Lalu lama kelamaan mulai muncul kritik dan pembangkangan kepada kolonialis-kolonialis. Perlawanan semakin tahun semakin nyata di dorong oleh rasa benci dan muak atas penindasan terhadap orang-orang pribumi nusantara. Maka dalam sejarah di berbagai daerah muncul tokoh-tokoh pemberani yang berperang hebat dengan Hindia Belanda semisal di Aceh dengan tokoh-tokohnya yaitu Teuku Umar, Cut Nyak Dien dan Cut Mutia, di Sumatera Barat yaitu Peto Syarif Ibnu Pandito Bayanuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol, di Sumatera Utara yaitu Sisingamagaraja, di Yogyakarta yaitu Pangeran Diponegoro, di Sulawesi yaitu Ranggong Daeng Romo, La Madukelleng, Pong Tiku dan lain sebagainya.

Diantara mereka ada yang pendek umur perjuangannya diantaranya adalah Pangeran Diponegoro, hanya berumur 5 tahun yaitu 1825-1830. Tetapi meskipun umur perjuangannya pendek sejarah mencatat perlawanan Pangeran Diponegoro mampu membuat Hindia Belanda panik karena membawa dampak yang sangat besar bagi Hindia Belanda, sebab seluruh pelosok pulau Jawa berkobar. Karena itu pula perang ini lebih populer disebut dengan Perang Jawa. Peter Carey dalam karyanya “Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro” mengatakan segala strategi perang modern diterapkan dalam perang yang dipimpin oleh Diponegoro. Setelah perang usai, penelitian khususnya di Yogya menyebutkan jumlah korban meninggal dunia separuh dari penduduk Yogya. Perlawanan tokoh-tokoh ini selalu gagal untuk menghentikan perbudakan dan perlakuan sewenang-wenang penjajah. Sebabnya adalah perlawanan tersebut bersifat kedaerahan, tidak adanya konsolidasi dan koordinasi antar daerah secara nasional untuk membangun kekuatan perang bersama untuk melawan terlebih-lebih untuk mengusir penjajah. Lalu lambat laun dalam perkembangannya nasionalisme mengalami pergeseran arti dari yang semula merupakan efek dari kolonialisme belaka nasionalisme mulai dimaknai sebagai sebuah paham yang dipandang tidak terpisahkan dari konsep nation state yang mengidealkan persatuan dan kesatuan bangsa yang pluralistik.

Bahwa keberagaman dalam segala aspek dan latar belakang suatu bangsa dipandang sebagai kekayaan kebudayaan yang mesti dijaga, dan dihormati dalam kehidupan komunal yang teratur. Konsep nation state semakin nyaring terdengar manakala founding fathers selama bertahun-tahun terlibat perdebatan hangat tentang ideologi negara. Nation state dianggap oleh mereka yang menamai dirinya golongan nasionalis sebagai konsep kenegaraan yang paling ideal sebab dapat merangkul pluralitas bangsa Indonesia dengan berbagai perbedaan terutama berbeda dalam agama, suku, budaya, dan bahasa. Nation state dipandang dapat menaungi segala perbedaan sosio-kultural sehingga dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan nasionalisme seperti mempertahankan kedaulatan politik maupun kedaulatan teritorial.

Dalam praktiknya, dalam konteks perdebatan tentang dasar negara konsep nation state dipilih untuk menolak ide tentang negara agama, atau negara komunis. Melainkan nation state dirumuskan sebagai sebuah konsep pertengahan antara ekstrem kanan (Negara Agama) dan ekstrem kiri (Negara Komunis). Negara yang akan dibangun tidak bertumpu pada agama tertentu semisal berdasarkan syari’at Islam, sebab dipandang tidak cocok untuk latar belakang bangsa kita yang terdiri dari beragam agama. Demikian pula gelombang ekstrem kiri tidak dapat diikuti, negara tidak dapat berdiri dan diselenggarakan diatas pondasi komunisme yang mengingkari keberadaan dan kekuasaan tuhan, serta bertentangan dengan kondisi bangsa Indonesia yang religius yang penduduknya para pemeluk agama dan memiliki kepercayaan terhadap keberadaan dan kekuasaan tuhan. Haji Oemar Said Tjokro Aminoto dalam suatu kesempatan maju kemuka menyampaikan pemikirannya tentang nasionalisme dan agama, beliau mengatakan bahwa “Nasionalisme tidaklah mencampakkan ruh Islam dalam bernegara”. Artinya pesan nasionalisme yang ingin beliau sampaikan bahwa nasionalisme ala Indonesia adalah nasionalisme yang menaungi dan memberikan tempat kepada tumbuh kembangnya agama-agama, yaitu nasionalisme yang memberikan tempat kepada para pemeluk agama untuk menjalankan atau mengamalkan ajaran agamanya.

Jadi bukanlah nasionalisme yang menolak atau merupakan suatu bentuk sikap anti terhadap keberadaan agama. Penolakan terhadap agama hanya dilakukan dalam rangka memisahkannya dengan politik dan dari negara. Demikian pula Bung Karno yang tidak lain adalah murid dari Tjokro Aminoto dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengatakan, “jika umat islam ingin agar hukum-hukum Islam dimasukkan kedalam peraturan perundangan maka silahkan kuasai parlemen”. Sebaliknya tentu saja pernyataan Bung Karno ini juga berlaku untuk umat beragama lainnya semisal Kristen ingin agar hukum-hukum injil dimasukkan kedalam hukum nasional maka silahkan kuasai parlemen.

Jadi, yang penting ditekankan disini terutama untuk upaya penyadaran kepada mereka yang menamai dirinya nasionalis atau pejuang nasionalisme adalah bahwa Bung Karno selaku pihak yang paling keras menentang tokoh-tokoh Masyumi demi memperjuangkan nasionalisme tidak melarang jika kelak hukum Islam akan mewarnai sendi-sendi berhukum di negara ini, selama ditempuh melalui prosedur yang sah dan konstitusional. Nasionalisme Bung Karno selaras dengan nasionalisme yang dipahami Tjokro Aminoto, tetapi penting dipahami bahwa baik Bung Karno maupun Tjokro Aminoto keduanya hanya menolak agama dalam hal ini Islam dijadikan dasar atau ideologi negara, selebihnya agama dapat mewarnai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka analisis terhadap tolak tarik antara nasionalisme di satu pihak dan negara berdasarkan agama di lain pihak saya melihat pemikiran kedua tokoh ini tentang nasionalisme malah menggiring mereka kepada suatu suasana berfikir kearah yang membingungkan. Pemikiran Bung Karno tentang nasionalisme di satu pihak cenderung tidak konsisten dan saling kontradiktif.

Inkonsistensi itu misalnya dapat kita baca dari catatan sejarah bahwa Bung Karno sangat keras menentang syari’at Islam dijadikan sebagai dasar negara, bahwa beralasan demi menjaga kemurnian dan kewibawaan agama (Islam) maka agama harus dipisah dari politik dan dari negara. Sementara di satu pihak ia malah mempersilahkan kepada umat Islam jika ingin agar hukum-hukum Islam dimasukkan kedalam hukum nasional maka silahkan kuasai parlemen, demikian juga berlaku kepada umat beragama lainnya. Padahal, hal tersebut dapat berdampak terhadap permutlakan tidak terpisahkannya agama dari politik dan dari negara. Pendapat yang demikian ini semakin mengaburkan pijakan pemikiran Bung Karno dalam membangun argumentasinya.

Ditambah lagi dengan diterimanya prinsip ketuhanan dalam sila pertama dasar negara dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Konsekuensi logis dari penerimaan prinsip ketuhanan ini tidak hanya sebatas mengakui keberadaan dan kekuasaan tuhan atau mengakui keberadaan agama-agama, ataupun sekedar saling menghargai antar pemeluk agama. Tetapi secara prinsipil dalam pembentukan kaidah hukum nasional maupun dalam pengambilan suiatu kebijakan publik menjadi suatu keharusan untuk sejauh mungkin selalu mengacu diantaranya kepada asas ketuhanan itu. Dengan demikian akan semakin tidak terhindari diterimanya kaidah hukum yang bernuansakan nilai-nilai keagamaan. Demikian pula seorang pejabat publik yang taat pada agamanya akan senantiasa terdorong oleh ajaran agamanya agar mengamalkan, menterjemahkan ajaran agamanya itu dalam setiap kebijakan yang diambilnya.

Terlepas dari ambiguitas atau kaburnya dasar pijakan golongan nasionalis membangun argumentasinya tersebut, yang terpenting untuk kita pahami dari untaian sejarah panjang perdebatan tentang dasar negara adalah bahwa nasionalisme yang hendak kita bangun dan yang dicita-citakan oleh founding fathers adalah nasionalisme yang tidak menolak intervensi agama kedalam aktivitas politik maupun kedalam aspek-aspek kenegaraan. Melainkan nasionalisme yang ditopang oleh ruh Islam  sebagai agama mayoritas sejak dahulu sampai kini. Bahwa nasionalisme menaungi agama-agama di nusantara serta memberikan tempat kepada para pemeluknya untuk mengamalkan atau menjalankan perintah agamanya dalam aktivitas kehidupan. Dengan demikian justru nasionalisme ala Indonesia adalah nasionalisme yang mengambil agama sebagai kawan kerjasama untuk bersama-sama dalam membangun, mempertahankan dan merawat republik yang bernama Indonesia.

Bukan nasionalisme yang ditancapkan sebagai tiang demarkasi antara negara dan agama, atau antara agama dan politik. Sehingga dengan demikian tidak ada tempat untuk ide sekulerisasi. Sebab menghendaki sekulerisasi itu berarti menghendaki ditiadakannya asas ketuhanan dalam ideologi negara. Jika sudah demikian berarti sekulerisasi justru bertentangan dengan dasar negara itu sendiri, sebab dalam ideologi kita yang kita kenal dengan Pancasila mengakui asas ketuhanan bahkan ditempatkan pada posisi yang prioritas yaitu pada sila yang pertama mendahului asas-asas lainnya. Seperti yang telah disinggung bahwa nasionalisme untuk mengembangkan atau memajukan dirinya memerlukan kerjasama agama. Sehingga benarlah apa yang diucapkan Tjokro Aminoto bahwa, “Nasionalisme tidaklah mencampakkan ruh Islam dalam bernegara”. Karena itu pemahaman generasi kini tentang nasionalisme banyak yang salah kaprah, bahkan dengan literatur yang sangat minim tidak ada yang dapat di dengar. Kebanyakan hanya menyampaikan pendapat yang di dasarkan kepada nafsu untuk membenci kelompok terntu untuk kepentingan yang materialistis.
Baca selengkapnya »