Kecerobohan Polri Dalam Penetapan Tersangka Makar

Kecerobohan Polri Dalam Penetapan Tersangka Makar

 
 
 Kecerobohan Polri Dalam Penetapan Tersangka Makar
Oleh: Syahdi, S.H
(Pemerhati Hukum dan Hukum Tata Negara)
 
 
Pernyataan Amin Rais tentang rencana akan melakukan kegiatan yang disebut People Power pada 22 Mei 2019 rupa-rupanya telah menyebabkan kepanikan yang luar biasa di pihak penguasa. Penguasa membayangkan aksi tersebut adalah agenda kejahatan terhadap keamanan negara yang disebut makar dan di duga salah satu sasarannya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah hasil pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dahulu pernah menimpa Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Dimana pada waktu itu Amin Rais sering disebut-sebut sebagai tokoh yang besar perannya sebagai prakarsa dan tokoh penggerak mobilisasi massa ke gedung DPR/MPR. 
Kekhawatiran tersebut saya melihat dikarenakan, Pertama, ketokohan Amin Rais yang masih banyak digandrungi dan memiliki banyak pengikut. Kedua, mengingat tanggal keramat 21 Mei 1998 Presiden Soeharto berhasil dipaksa melepaskan jabatannya melalui aksi massa besar-besaran. Ketiga, semata-mata didorong oleh kepentingan subjektif penguasa untuk mengamankan dan mempertahankan kekuasaannya yang di klaim telah memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2019. 
Keempat, dikatakan bahwa adanya indikasi aksi massa atau people power itu ditumpangi oleh sekelompok teroris, orang-orang radikal, ekstrem. Untuk alasan yang keempat ini saya sangat meragukan. Kenyataan dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini menunjukkan sikap penguasa yang anti kritik dan selalu memberangus pihak-pihak yang berseberangan.

Sangat mungkin bagi penguasa untuk menciptakan kecemasan di tengah masyarakat bahwa aksi people power akan ditumpangi oleh sekelompok teroris, dibayangkan akan ada ledakan bom dan desingan peluru menembus kesegala penjuru arah. Itu dilakukan sebagai cara untuk memperlemah bargaining position (posisi, daya tawar) dan legitimasi suara-suara oposisi di mata publik. Jadi ini tidak lain adalah bagian dari pembentukan opini publik. Jika benar demikian betapa buruknya cara penguasa mendidik bangsa ini.
1. Makar dan Penetapan Tersangka
Sebelumnya sudah pernah saya katakan bahwa betapa janggalnya penetapan tersangka kepada seseorang yang disangka melakukan makar oleh kepolisian, sebab seperti sama-sama kita ketahui keadaan hingga hari ini masih aman dan tentram. Menuduh orang melakukan makar atau yang oleh kepolisian diartikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara mestilah telah di dahului dengan serangkaian kegiatan besar yaitu telah terjadinya mobilisasi massa dan menimbulkan kerusuhan yang meluas, pengrusakan fasilitas umum dan pertumpahan darah. Sementara rencana aksi people power baru akan dilaksanakan besok tanggal 22 Mei 2019. 
Andaipun misalnya people power sedang terjadi tetapi tidak ada kerusuhan apalagi kerusuhan yang meluas, tidak ada pengrusakan fasilitas umum dan tidak ada pertumpahan darah maka tidak ada alasan apapun bagi kepolisian untuk membubarkan aksi tersebut. Justru jika kepolisian membubarkan aksi tersebut maka akan menjadi boomerang bagi kepolisian sendiri karena dipandang melakukan tindakan yang melanggar hak-hak konstitusional warganegara.
Lagi pula tentang makar itu telah salah dipahami oleh kepolisian. Lema "aanslag" dalam bahasa Belanda seperti yang dikatakan oleh Prof. Andi Hamzah, Prof. PAF Lamintang dan para pakar hukum pidana lainnya tidak sama dengan kejahatan terhadap keamanan negara seperti yang dipahami oleh kepolisian. Makar itu sendiri berarti tipu muslihat, dan dalam konteks kejahatan terhadap keamanan negara makar bukanlah suatu tindak pidana tersendiri. Melainkan hanyalah sebagai salah satu unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP. 
Sementara "aanslag" itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Prof. PAF Lamintang dalam bahasa Belanda mempunyai padanan arti dengan kata "aanval" yaitu berarti serangan, atau dapat disebut sebagai "misadadige aanranding" yang berarti serangan melakukan suatu maksud yang tidak baik. Aanslag atau aanval atau misadadige aanranding ditujukan kepada kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b dan Pasal 140 KUHP. 
Oleh karena itu untuk dapat dikatakan melakukan kejahatan terhadap keamanan negara adanya aanslag, aanval atau misadadige aanranding itu sendiri harus telah dilakukan misalnya dengan mobilisasi massa, pengerahan militer sehingga mengakibatkan kerusuhan yang meluas, pengrusakan fasilitas umum dan pertumpahan darah. Tetapi jika baru hanya sebatas niat atau rencana untuk melakukan aanslag, aanval atau misadadige aanranding maka tidak dapat dipidana. 
Negara tidak bisa menghukum seseorang yang berniat atau mengutarakan niat/rencananya akan melakukan suatu kejahatan. Negara tidak bisa menghukum niat, jangankan menghukum untuk memperkarakannya saja tidak bisa. Negara hanya menghukum perbuatan bukan niat. Niat itu baru dapat dipidana jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau dolus delicti dimana niat adalah bagian dari willens en wettens dari dolus delicti tersebut, sedang tindak pidana itu sendiri telah dilaksanakan dan terbukti di sidang pengadilan bahwa terdakwalah yang telah bersalah melakukannya. 
Keharusan dilakukannya aanslag merupakan persyaratan mutlak untuk kejahatan terhadap keamanan negara. Sekarang ini keadaan menjadi lebih buruk menjadi tidak aman dan tidak tentram justru dikarenakan sikap kepolisian dengan melarang orang pergi ke Jakarta untuk melakukan aksi people power guna menyampaikan aspirasinya karena buruknya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Kapolri dan Menkopolhukam Wiranto itu lebih cocok jadi petugas Imigrasi yang kerjanya mencekal orang pergi keluar negeri. Sebab melarang orang pergi keluar daerah menuju Jakarta nampaknya sudah merupakan gejala yang mengarah pada pelaksanaan tugas Imigrasi.
Baca selengkapnya »