Kecerobohan Polri Dalam Penetapan Tersangka Makar

Kecerobohan Polri Dalam Penetapan Tersangka Makar

 
 
 Kecerobohan Polri Dalam Penetapan Tersangka Makar
Oleh: Syahdi, S.H
(Pemerhati Hukum dan Hukum Tata Negara)
 
 
Pernyataan Amin Rais tentang rencana akan melakukan kegiatan yang disebut People Power pada 22 Mei 2019 rupa-rupanya telah menyebabkan kepanikan yang luar biasa di pihak penguasa. Penguasa membayangkan aksi tersebut adalah agenda kejahatan terhadap keamanan negara yang disebut makar dan di duga salah satu sasarannya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah hasil pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dahulu pernah menimpa Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Dimana pada waktu itu Amin Rais sering disebut-sebut sebagai tokoh yang besar perannya sebagai prakarsa dan tokoh penggerak mobilisasi massa ke gedung DPR/MPR. 
Kekhawatiran tersebut saya melihat dikarenakan, Pertama, ketokohan Amin Rais yang masih banyak digandrungi dan memiliki banyak pengikut. Kedua, mengingat tanggal keramat 21 Mei 1998 Presiden Soeharto berhasil dipaksa melepaskan jabatannya melalui aksi massa besar-besaran. Ketiga, semata-mata didorong oleh kepentingan subjektif penguasa untuk mengamankan dan mempertahankan kekuasaannya yang di klaim telah memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2019. 
Keempat, dikatakan bahwa adanya indikasi aksi massa atau people power itu ditumpangi oleh sekelompok teroris, orang-orang radikal, ekstrem. Untuk alasan yang keempat ini saya sangat meragukan. Kenyataan dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini menunjukkan sikap penguasa yang anti kritik dan selalu memberangus pihak-pihak yang berseberangan.

Sangat mungkin bagi penguasa untuk menciptakan kecemasan di tengah masyarakat bahwa aksi people power akan ditumpangi oleh sekelompok teroris, dibayangkan akan ada ledakan bom dan desingan peluru menembus kesegala penjuru arah. Itu dilakukan sebagai cara untuk memperlemah bargaining position (posisi, daya tawar) dan legitimasi suara-suara oposisi di mata publik. Jadi ini tidak lain adalah bagian dari pembentukan opini publik. Jika benar demikian betapa buruknya cara penguasa mendidik bangsa ini.
1. Makar dan Penetapan Tersangka
Sebelumnya sudah pernah saya katakan bahwa betapa janggalnya penetapan tersangka kepada seseorang yang disangka melakukan makar oleh kepolisian, sebab seperti sama-sama kita ketahui keadaan hingga hari ini masih aman dan tentram. Menuduh orang melakukan makar atau yang oleh kepolisian diartikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara mestilah telah di dahului dengan serangkaian kegiatan besar yaitu telah terjadinya mobilisasi massa dan menimbulkan kerusuhan yang meluas, pengrusakan fasilitas umum dan pertumpahan darah. Sementara rencana aksi people power baru akan dilaksanakan besok tanggal 22 Mei 2019. 
Andaipun misalnya people power sedang terjadi tetapi tidak ada kerusuhan apalagi kerusuhan yang meluas, tidak ada pengrusakan fasilitas umum dan tidak ada pertumpahan darah maka tidak ada alasan apapun bagi kepolisian untuk membubarkan aksi tersebut. Justru jika kepolisian membubarkan aksi tersebut maka akan menjadi boomerang bagi kepolisian sendiri karena dipandang melakukan tindakan yang melanggar hak-hak konstitusional warganegara.
Lagi pula tentang makar itu telah salah dipahami oleh kepolisian. Lema "aanslag" dalam bahasa Belanda seperti yang dikatakan oleh Prof. Andi Hamzah, Prof. PAF Lamintang dan para pakar hukum pidana lainnya tidak sama dengan kejahatan terhadap keamanan negara seperti yang dipahami oleh kepolisian. Makar itu sendiri berarti tipu muslihat, dan dalam konteks kejahatan terhadap keamanan negara makar bukanlah suatu tindak pidana tersendiri. Melainkan hanyalah sebagai salah satu unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP. 
Sementara "aanslag" itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Prof. PAF Lamintang dalam bahasa Belanda mempunyai padanan arti dengan kata "aanval" yaitu berarti serangan, atau dapat disebut sebagai "misadadige aanranding" yang berarti serangan melakukan suatu maksud yang tidak baik. Aanslag atau aanval atau misadadige aanranding ditujukan kepada kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b dan Pasal 140 KUHP. 
Oleh karena itu untuk dapat dikatakan melakukan kejahatan terhadap keamanan negara adanya aanslag, aanval atau misadadige aanranding itu sendiri harus telah dilakukan misalnya dengan mobilisasi massa, pengerahan militer sehingga mengakibatkan kerusuhan yang meluas, pengrusakan fasilitas umum dan pertumpahan darah. Tetapi jika baru hanya sebatas niat atau rencana untuk melakukan aanslag, aanval atau misadadige aanranding maka tidak dapat dipidana. 
Negara tidak bisa menghukum seseorang yang berniat atau mengutarakan niat/rencananya akan melakukan suatu kejahatan. Negara tidak bisa menghukum niat, jangankan menghukum untuk memperkarakannya saja tidak bisa. Negara hanya menghukum perbuatan bukan niat. Niat itu baru dapat dipidana jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau dolus delicti dimana niat adalah bagian dari willens en wettens dari dolus delicti tersebut, sedang tindak pidana itu sendiri telah dilaksanakan dan terbukti di sidang pengadilan bahwa terdakwalah yang telah bersalah melakukannya. 
Keharusan dilakukannya aanslag merupakan persyaratan mutlak untuk kejahatan terhadap keamanan negara. Sekarang ini keadaan menjadi lebih buruk menjadi tidak aman dan tidak tentram justru dikarenakan sikap kepolisian dengan melarang orang pergi ke Jakarta untuk melakukan aksi people power guna menyampaikan aspirasinya karena buruknya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Kapolri dan Menkopolhukam Wiranto itu lebih cocok jadi petugas Imigrasi yang kerjanya mencekal orang pergi keluar negeri. Sebab melarang orang pergi keluar daerah menuju Jakarta nampaknya sudah merupakan gejala yang mengarah pada pelaksanaan tugas Imigrasi.
Baca selengkapnya »
 Generasi Penghianat Perjuangan

Generasi Penghianat Perjuangan

 
 Generasi Penghianat Perjuangan
 
Kacau sekali penyelenggaraan negara ini sebab kekuasaan dipegang oleh orang-orang arogan yang sangat curang dalam memperoleh jabatan serta sangat takut kehilangan jabatan. Jabatan dijadikan lumbung kekayaan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Mereka yang seperti ini sebenarnya adalah maling yang paling nyata, musuh bangsa yang harus diperangi. Sebagian dari para pemuja kekuasaan memilih jalan menjadi penjilat yang bertugas menggembirakan penguasa, mereka menjadi penggembira untuk dapat masuk dalam lingkaran kekuasaan dan untuk memperoleh kekuasaan.

Sementara itu para idealis sejati tokoh-tokoh intelektual dimanapun selalu dikucilkan bahkan tidak diberi ruang untuk berbuat banyak menyumbangkan ide-ide pembaharuan. Mereka didesak ketepi oleh para penjilat dan penyembah kekuasaan sewenang-wenang. Padahal mereka yang dahulu berstatus mahasiswa itu di kampus dia tidak di didik untuk menjadi para penjilat dan tidak dilatih untuk mengadakan ritual penyembahan kepada penguasa tirani yang menindas dan menjadi perampok.
Kisah-kisah heroik dan dramatis tokoh-tokoh perjuangan masa lampau kini tinggal menjadi sebuah dongeng atau legenda belaka, bahkan tragisnya sewaktu-waktu sekedar untuk diperlombakan diatas pentas sebagai hiburan. Seakan tidak berbekas di hati generasi yang lahir belakangan di masa sekarang. Segalanya kini hanya tinggal simbol bahwa dulu bangsa ini pernah bergerilya hebat dengan Belanda dan Jepang, dan perang dimenangkan oleh pejuang kemerdekaan. 
Beratus-ratus ribu pribumi menjadi korban perbudakan dan mati ditembaki dengan brutal oleh serdadu kolonial, darah tumpah dimana-mana. Perjuangan itu dimata kolonial disebut gerakan pemberontakan, ekstrimis dan sikap anti terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sejarah perjuangan kemerdekaan mestinya menjadi renungan mendalam bagi generasi hari ini. Andailah perjuangan itu gagal maka sampai hari ini mungkin kita masih berada dalam wilayah kekuasaan kolonial yang diskriminatif, kejam dan sewenang-wenang. 
Tapi ternyata tuhan menyatakan keberpihakan kepada perjuangan generasi terdahulu. Meletusnya perang disebabkan rasa muak dan benci yang teramat sangat besar kepada perlakuan tidak manusiawi dan bertentangan dengan tata susila yang hidup di tengah-tengah masyarakat pribumi. Maka reaksi dari perasaan muak dan benci itu akhirnya muncul keinginan dan tindakan revolusioner menuntut lepas dari perbudakan, dan perlakuan diskriminatif. 
Jadi mulanya perang itu terjadi tidaklah semata-mata ditujukan ingin mendirikan negara sendiri. Keinginan mendirikan negara adalah harapan terakhir yang tidak dapat dicapai dengan mudah. Hampir 4 abad lamanya negeri ini berada dalam cengkeraman kolonialisme Belanda, perlawanan pejuang pribumi sesungguhnya sudah dimulai sejak lama, namun sayangnya selalu kandas sebab strategi berjuang yang bersifat keadaerahan, kalah jumlah dan terbatasnya persediaan persenjataan. 
Belajar dari pengalaman itulah akhirnya pada generasi Bung Karno diubahlah dan disusunlah strategi perlawanan secara sistematis, terstruktur dan masif dengan mengedepankan prinsip koordinasi lintas daerah-daerah. Lama berkejar-kejaran di rimba dengan dentuman bom dan tembakan tank sebagai hiburan akhirnya kemerdekaan itu dapat juga diraih dan diumumkan pada 17 agustus 1945. 
Kepala yang hancur dan tubuh yang hancur berserakan cukuplah menjadi saksi kegigihan perjuangan menghadiahi anak cucu keturunun generasi berikutnya dengan sebuah kado yang sangat istimewa yaitu bernama "kemerdekaan". Sayangnya pemberian hadiah itu "tidak dihargai" dan malah "ditertawakan" oleh generasi yang lahir masa kini. 
Sebagian telah menjadi generasi tidak pandai bersyukur, tidak tau berterimakasih dan angkuh. Maraknya korupsi adalah bentuk nyata dari penghianatan generasi hari ini. Eksistensi korupsi dalam perspektif perjuangan kemerdekaan hakikatnya adalah penjajah yang menguras keringat rakyat untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Pemerintah yang zhalim mengingatkan kita kepada menir dan demang para pejabat hindia Belanda yang bebas berbuat sesukanya.

Tanah rakyat pribumi diambil paksa dan para petani diharuskan menjual hasil pertanian kepada pemerintah kolonial dengan harga murah sehingga membuat rugi para petani. Lelah sepanjang hari mengurus pertanian dan ketika panen raya hanya cucuran air mata yang dapat menjawab tubuh yang kurus dan kulit legam karena lelah bertani di panas terik. Hanya mengelus dada yang bisa dilakukan, jika berani mengkritik maka kritikan itu dianggap sebagai ujaran kebencian, pernyataan permusuhan dan deklarasi perang. Seperti yang dikatakan oleh Sjafruddin Prawiranegara, "diktator zaman dahulu dengan zaman modern sekarang ini tidak ada perbedaan secara prinsipil, letak perbedaannya hanyalah pada metode untuk menjadi diktator".

Untuk menguji kebenaran pendapat ini dapatlah kita ambil sebuah contoh yaitu jika dahulu seperti pada masa kolonial hak kepemilikan tanah dan penjualan hasil pertanian ditentukan sepihak dengan semena-mena oleh pemerintah kolonial, kecuali hanya pengelolaan lahan pertanian yang mungkin diberi sedikit keleluasaan kepada petani pribumi, maka di zaman sekarang ini kediktatoran itu dilakukan dengan cara penggusuran tempat tinggal rakyat miskin tanpa ganti rugi atau penyediaan lahan pengganti.

Atau berupa kebijakan impor ribuan ton beras dari Vietnam dan Thailand menjelang tiba musim panen raya petani yang berdampak banjirnya beras di pasar dan anjloknya harga yang membuat rugi dan memberikan penderitaan kepada para petani. Dengan demikian apa yang terjadi kini benar adanya seperti yang difikirkan Sjafruddin Prawiranegara. Kediktatoran akan selalu ada dan selalu berlindung di balik kebijakan.

Baca selengkapnya »
 nasionalisme kita

nasionalisme kita

 nasionalisme kita
Nasionalisme dimaknai sebagai paham yang menekankan pada arti pentingnya cinta tanah air. Secara historis, pada tahap paling awal kemunculannya, nasionalisme tumbuh sebagai efek dari kolonialisme, dengan kata lain kolonialisme menjadi sebab munculnya nasionalisme. Kemunculannya di tahap permulaan ini ditandai dengan rasa muak, benci dan marah kepada perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, perbuatan kolonial yang sewenang-wenang. Lalu lama kelamaan mulai muncul kritik dan pembangkangan kepada kolonialis-kolonialis. Perlawanan semakin tahun semakin nyata di dorong oleh rasa benci dan muak atas penindasan terhadap orang-orang pribumi nusantara. Maka dalam sejarah di berbagai daerah muncul tokoh-tokoh pemberani yang berperang hebat dengan Hindia Belanda semisal di Aceh dengan tokoh-tokohnya yaitu Teuku Umar, Cut Nyak Dien dan Cut Mutia, di Sumatera Barat yaitu Peto Syarif Ibnu Pandito Bayanuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol, di Sumatera Utara yaitu Sisingamagaraja, di Yogyakarta yaitu Pangeran Diponegoro, di Sulawesi yaitu Ranggong Daeng Romo, La Madukelleng, Pong Tiku dan lain sebagainya.

Diantara mereka ada yang pendek umur perjuangannya diantaranya adalah Pangeran Diponegoro, hanya berumur 5 tahun yaitu 1825-1830. Tetapi meskipun umur perjuangannya pendek sejarah mencatat perlawanan Pangeran Diponegoro mampu membuat Hindia Belanda panik karena membawa dampak yang sangat besar bagi Hindia Belanda, sebab seluruh pelosok pulau Jawa berkobar. Karena itu pula perang ini lebih populer disebut dengan Perang Jawa. Peter Carey dalam karyanya “Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro” mengatakan segala strategi perang modern diterapkan dalam perang yang dipimpin oleh Diponegoro. Setelah perang usai, penelitian khususnya di Yogya menyebutkan jumlah korban meninggal dunia separuh dari penduduk Yogya. Perlawanan tokoh-tokoh ini selalu gagal untuk menghentikan perbudakan dan perlakuan sewenang-wenang penjajah. Sebabnya adalah perlawanan tersebut bersifat kedaerahan, tidak adanya konsolidasi dan koordinasi antar daerah secara nasional untuk membangun kekuatan perang bersama untuk melawan terlebih-lebih untuk mengusir penjajah. Lalu lambat laun dalam perkembangannya nasionalisme mengalami pergeseran arti dari yang semula merupakan efek dari kolonialisme belaka nasionalisme mulai dimaknai sebagai sebuah paham yang dipandang tidak terpisahkan dari konsep nation state yang mengidealkan persatuan dan kesatuan bangsa yang pluralistik.

Bahwa keberagaman dalam segala aspek dan latar belakang suatu bangsa dipandang sebagai kekayaan kebudayaan yang mesti dijaga, dan dihormati dalam kehidupan komunal yang teratur. Konsep nation state semakin nyaring terdengar manakala founding fathers selama bertahun-tahun terlibat perdebatan hangat tentang ideologi negara. Nation state dianggap oleh mereka yang menamai dirinya golongan nasionalis sebagai konsep kenegaraan yang paling ideal sebab dapat merangkul pluralitas bangsa Indonesia dengan berbagai perbedaan terutama berbeda dalam agama, suku, budaya, dan bahasa. Nation state dipandang dapat menaungi segala perbedaan sosio-kultural sehingga dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan nasionalisme seperti mempertahankan kedaulatan politik maupun kedaulatan teritorial.

Dalam praktiknya, dalam konteks perdebatan tentang dasar negara konsep nation state dipilih untuk menolak ide tentang negara agama, atau negara komunis. Melainkan nation state dirumuskan sebagai sebuah konsep pertengahan antara ekstrem kanan (Negara Agama) dan ekstrem kiri (Negara Komunis). Negara yang akan dibangun tidak bertumpu pada agama tertentu semisal berdasarkan syari’at Islam, sebab dipandang tidak cocok untuk latar belakang bangsa kita yang terdiri dari beragam agama. Demikian pula gelombang ekstrem kiri tidak dapat diikuti, negara tidak dapat berdiri dan diselenggarakan diatas pondasi komunisme yang mengingkari keberadaan dan kekuasaan tuhan, serta bertentangan dengan kondisi bangsa Indonesia yang religius yang penduduknya para pemeluk agama dan memiliki kepercayaan terhadap keberadaan dan kekuasaan tuhan. Haji Oemar Said Tjokro Aminoto dalam suatu kesempatan maju kemuka menyampaikan pemikirannya tentang nasionalisme dan agama, beliau mengatakan bahwa “Nasionalisme tidaklah mencampakkan ruh Islam dalam bernegara”. Artinya pesan nasionalisme yang ingin beliau sampaikan bahwa nasionalisme ala Indonesia adalah nasionalisme yang menaungi dan memberikan tempat kepada tumbuh kembangnya agama-agama, yaitu nasionalisme yang memberikan tempat kepada para pemeluk agama untuk menjalankan atau mengamalkan ajaran agamanya.

Jadi bukanlah nasionalisme yang menolak atau merupakan suatu bentuk sikap anti terhadap keberadaan agama. Penolakan terhadap agama hanya dilakukan dalam rangka memisahkannya dengan politik dan dari negara. Demikian pula Bung Karno yang tidak lain adalah murid dari Tjokro Aminoto dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengatakan, “jika umat islam ingin agar hukum-hukum Islam dimasukkan kedalam peraturan perundangan maka silahkan kuasai parlemen”. Sebaliknya tentu saja pernyataan Bung Karno ini juga berlaku untuk umat beragama lainnya semisal Kristen ingin agar hukum-hukum injil dimasukkan kedalam hukum nasional maka silahkan kuasai parlemen.

Jadi, yang penting ditekankan disini terutama untuk upaya penyadaran kepada mereka yang menamai dirinya nasionalis atau pejuang nasionalisme adalah bahwa Bung Karno selaku pihak yang paling keras menentang tokoh-tokoh Masyumi demi memperjuangkan nasionalisme tidak melarang jika kelak hukum Islam akan mewarnai sendi-sendi berhukum di negara ini, selama ditempuh melalui prosedur yang sah dan konstitusional. Nasionalisme Bung Karno selaras dengan nasionalisme yang dipahami Tjokro Aminoto, tetapi penting dipahami bahwa baik Bung Karno maupun Tjokro Aminoto keduanya hanya menolak agama dalam hal ini Islam dijadikan dasar atau ideologi negara, selebihnya agama dapat mewarnai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka analisis terhadap tolak tarik antara nasionalisme di satu pihak dan negara berdasarkan agama di lain pihak saya melihat pemikiran kedua tokoh ini tentang nasionalisme malah menggiring mereka kepada suatu suasana berfikir kearah yang membingungkan. Pemikiran Bung Karno tentang nasionalisme di satu pihak cenderung tidak konsisten dan saling kontradiktif.

Inkonsistensi itu misalnya dapat kita baca dari catatan sejarah bahwa Bung Karno sangat keras menentang syari’at Islam dijadikan sebagai dasar negara, bahwa beralasan demi menjaga kemurnian dan kewibawaan agama (Islam) maka agama harus dipisah dari politik dan dari negara. Sementara di satu pihak ia malah mempersilahkan kepada umat Islam jika ingin agar hukum-hukum Islam dimasukkan kedalam hukum nasional maka silahkan kuasai parlemen, demikian juga berlaku kepada umat beragama lainnya. Padahal, hal tersebut dapat berdampak terhadap permutlakan tidak terpisahkannya agama dari politik dan dari negara. Pendapat yang demikian ini semakin mengaburkan pijakan pemikiran Bung Karno dalam membangun argumentasinya.

Ditambah lagi dengan diterimanya prinsip ketuhanan dalam sila pertama dasar negara dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Konsekuensi logis dari penerimaan prinsip ketuhanan ini tidak hanya sebatas mengakui keberadaan dan kekuasaan tuhan atau mengakui keberadaan agama-agama, ataupun sekedar saling menghargai antar pemeluk agama. Tetapi secara prinsipil dalam pembentukan kaidah hukum nasional maupun dalam pengambilan suiatu kebijakan publik menjadi suatu keharusan untuk sejauh mungkin selalu mengacu diantaranya kepada asas ketuhanan itu. Dengan demikian akan semakin tidak terhindari diterimanya kaidah hukum yang bernuansakan nilai-nilai keagamaan. Demikian pula seorang pejabat publik yang taat pada agamanya akan senantiasa terdorong oleh ajaran agamanya agar mengamalkan, menterjemahkan ajaran agamanya itu dalam setiap kebijakan yang diambilnya.

Terlepas dari ambiguitas atau kaburnya dasar pijakan golongan nasionalis membangun argumentasinya tersebut, yang terpenting untuk kita pahami dari untaian sejarah panjang perdebatan tentang dasar negara adalah bahwa nasionalisme yang hendak kita bangun dan yang dicita-citakan oleh founding fathers adalah nasionalisme yang tidak menolak intervensi agama kedalam aktivitas politik maupun kedalam aspek-aspek kenegaraan. Melainkan nasionalisme yang ditopang oleh ruh Islam  sebagai agama mayoritas sejak dahulu sampai kini. Bahwa nasionalisme menaungi agama-agama di nusantara serta memberikan tempat kepada para pemeluknya untuk mengamalkan atau menjalankan perintah agamanya dalam aktivitas kehidupan. Dengan demikian justru nasionalisme ala Indonesia adalah nasionalisme yang mengambil agama sebagai kawan kerjasama untuk bersama-sama dalam membangun, mempertahankan dan merawat republik yang bernama Indonesia.

Bukan nasionalisme yang ditancapkan sebagai tiang demarkasi antara negara dan agama, atau antara agama dan politik. Sehingga dengan demikian tidak ada tempat untuk ide sekulerisasi. Sebab menghendaki sekulerisasi itu berarti menghendaki ditiadakannya asas ketuhanan dalam ideologi negara. Jika sudah demikian berarti sekulerisasi justru bertentangan dengan dasar negara itu sendiri, sebab dalam ideologi kita yang kita kenal dengan Pancasila mengakui asas ketuhanan bahkan ditempatkan pada posisi yang prioritas yaitu pada sila yang pertama mendahului asas-asas lainnya. Seperti yang telah disinggung bahwa nasionalisme untuk mengembangkan atau memajukan dirinya memerlukan kerjasama agama. Sehingga benarlah apa yang diucapkan Tjokro Aminoto bahwa, “Nasionalisme tidaklah mencampakkan ruh Islam dalam bernegara”. Karena itu pemahaman generasi kini tentang nasionalisme banyak yang salah kaprah, bahkan dengan literatur yang sangat minim tidak ada yang dapat di dengar. Kebanyakan hanya menyampaikan pendapat yang di dasarkan kepada nafsu untuk membenci kelompok terntu untuk kepentingan yang materialistis.
Baca selengkapnya »
Menggantungkan Keadilan Pilpres Pada Mahkamah Konstitusi

Menggantungkan Keadilan Pilpres Pada Mahkamah Konstitusi

Menggantungkan Keadilan Pilpres Pada Mahkamah Konstitusi
 
Sejak dibentuk pada 17 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi secara formal menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara konstitusional pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and binding. 
Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan pengadilan yang unik dibandingkan dengan putusan pengadilan lainnya, sebab setiap Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan (vonnis) maka setiap putusannya langsung incraht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap maksudnya tidak dapat diganggu gugat. Incraht van gewijsde dalam istilah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi disebut juga final and binding (mengikat). 
Keunikan tersebut di pengadilan lain hanya dapat terjadi pada putusan Mahkamah Agung khusus dalam hal judicial review sifat putusannya sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final and binding sebab dalam perkara itu Mahkamah Agung pun memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. 
I. Latar Belakang Ide Pembentukan Mahkamah Konstitusi 
Secara historis, Mahkamah Konstitusi dibentuk dari adanya keinginan memisahkan upaya mengadili perkara-perkara konstitusional dengan perkara-perkara lain diluar perkara konstitusional. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, tentang kewenangan konstitusional pernah dikemukakan oleh Mohammad Yamin. 
Dalam penyampaian gagasannya tentang badan peradilan pada sidang di Badang Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 Mohammad Yamin mengatakan perlunya "balai agung" (maksudnya Mahkamah Agung) diberikan kewenangan untuk membanding undang-undang. Membanding maksudnya adalah pengujian undang-undang. 
Gagasan Mohammad Yamin tersebut juga mulanya terinspirasi dari  praktik judicial review oleh Supreme Court (Mahkamah Agung) Amerika Serikat pada tahun 1803 dalam kasus Marbury vs Madison yang sempat menggemparkan dunia peradilan di Amerika Serikat. Sebab Supreme Court berdasarkan konstitusi Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan menguji undang-undang negara bagian. 
Perjalanan sejarah akhirnya menerima praktik tersebut sebagai kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan. Adapun tentang kewenangan judicial review tersebut dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen keempat tahun 2002 ditentukan menjadi salah satu diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Tidak hanya judicial review, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan konstitusional lainnya.
Kewenangan yang dimaksud adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
II. Menguji Integritas hakim Mahkamah Konstitusi
Sampai saat ini masih banyak pihak cenderung meragukan keseriusan, keseungguhan (integritas) hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara terutama perkara yang sarat kepentingan yaitu perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Keraguan atau kekhawatiran banyak orang tersebut bukan tidak beralasan sebab mengingat pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi juga atas peran besar pemerintah. 
Apalagi pemerintah dalam sengketa Pilpres adalah petahana sebagai pihak terkait dalam perkara yang sarat kepentingan tersebut. Pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah jelas diatur dalam UUD 1945 yaitu 3 orang diusulkan oleh Presiden, 3 orang diusulkan oleh DPR dan 3 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Jika diusulkan oleh Mahkamah Agung saya fikir kekhawatiran itu lebih kecil ketimbang diusulkan oleh Presiden dan DPR. 
Sebab dua lembaga ini (Presiden dan DPR) adalah lembaga politik yang sarat dengan kepentingan belaka. Demikian pula bahwa Mahkamah Konstitusi sempat membuat gempar dunia peradilan karena salah satu tiangnya (hakim_nya) patah terhempas akibat ulah Akil Mochtar yang ditangkap tangan oleh KPK dalam kasus penyuapan. Padahal Mahkamah Konstitusi di republik ini usianya masih sangat belia yaitu baru berusia sekitar 16 tahun tapi langsung dihadapkan kepada ujian sejarah yang berat yang menjatuhkan citranya sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan. 
Perkara pidana yang melibatkan hakim dalam praktik "jual beli hukum, atau tawar menawar pasal dan hukuman" atau dalam bahasa undang-undang disebut penyuapan memang banyak terjadi di badan peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung, tapi ternyata "virus" itu dapat berpindah dengan mudah ke Mahkamah Konstitusi. Memang yang ditangkap atau yang bermasalah hanyalah Akil Mochtar, tapi efeknya berimbas kepada institusi Mahkamah Konstitusi. 
Karena itu dalam perjalanan sejarah yang masih sangat belia ini integritas hakim Mahkamah Konstitusi telah mengalami kecacatan atau terkotori oleh perilaku hakim yang tidak jujur, mengingkari amanah, tidak kuasa menahan diri dari godaan materi memanfaatkan jabatan sebagai fasilitas untuk memperoleh kekayaan. Semoga kejadian memalukan seperti ini tidak terulang di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Marwah atau martabat hakim Mahkamah Konstitusi adalah cerminan dari marwah atau martabat Mahkamah Konstitusi. Sebab itu hakim Mahkamah Konstitusi harus betul-betul menjiwai, memahami bahwa dirinya adalah "wakil tuhan" di muka bumi, ditangannya lah keadilan itu diuji dalam putusannyalah keadilan itu dituangkan.
III. Berjiwa Besar Menerima Putusan Mahkamah Konstitusi
Apapun putusan Mahkamah Konstitusi haruslah dipatuhi oleh segenap para pihak yang berperkara dengan jiwa besar, sebab apapun putusan itu secara hukum haruslah dipandang sebagai putusan yang benar dan adil. Betapapun tidak ada putusan yang dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak. Haruslah dipahami bahwa putusan hakim bukanlah dimaksudkan untuk memuaskan para pihak, tidak dimaksudkan memberikan kabar gembira atau kabar buruk tetapi merupakan pemutus belaka dari masalah. 
Praktik selama ini jika putusan itu dianggap menguntungkan pemohon maka putusan itupun dipuji, sebaliknya jika dianggap merugikan putusan itupun dikesalkan. Sebagaimana yang sering kita dengar, pihak yang "kalah" selalu menganggap putusan hakim tidak adil, sementara pihak yang "menang" atau yang merasa diuntungkan dengan nyaring mengatakan bahwa putusan hakim telah benar dan adil, hakim bijak dalam menjatuhkan putusan dan lain sebagainya.
Tanpa mengurangi arti pentingnya menghormati, menerima dan mematuhi putusan pengadilan, khusus untuk putusan Mahkamah Konstitusi penting sekali ditekankan disini agar dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Sebab tidak hanya putusannya yang unik seperti telah dikemukakan diatas, tapi juga disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada eksekutornya. Beda dengan putusan pidana misalnya, yang bertindak sebagai eksekutor adalah jaksa penuntut umum. Atau dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara pengadilan masih dapat melibatkan atau meminta bantuan kejaksaan dan kepolisian. 
Tetapi untuk perkara konstitusional yang diadili Mahkamah Konstitusi tidak ada eksekutor atau pihak yang ditugaskan sebagai yang melaksanakan isi putusan. Karena itu pentaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran hukum warganegara atau para pihak yang berperkara. Taat hukum lah yang ditekankan pada putusan Mahkamah Konstitusi, jika pemerintah tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi maka akan dipandang sebagai pemerintah yang tidak taat hukum, pemerintah saja tidak taat hukum bagaimana rakyat bisa percaya dan seterusnya. 
Jangan ketika putusan itu dirasakan menguntungkan pemerintah baru mau mematuhinya tetapi jika dianggap merugikan tidak mau mematuhinya. Saya fikir itu tidak baik bagi berbangsa dan bernegara yang benar. Utamanya pemerintah harus tunjukkan bahwa hukum adalah mekanisme menyelesaikan masalah secara aman, adil dan bermartabat di negeri ini dan apapun putusan Mahkamah Konstitusi para pihak harus mentaatinya dengan berjiwa besar untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini.
Baca selengkapnya »
Perkenalan Singkat Hukum Tata Negara Indonesia Bagi Masyarakat awam dan Pemula

Perkenalan Singkat Hukum Tata Negara Indonesia Bagi Masyarakat awam dan Pemula


Perkenalan Singkat Hukum Tata Negara Indonesia Bagi Masyarakat awam dan Pemula

Hukum Tata Negara (HTN) adalah seperangkat kaidah, norma atau aturan yg mengatur perihal lembaga-lembaga negara, keterkaitan antar lembaga negara secara vertikal dan horizontal, wewenang lembaga negara, menentukan prosedur/mekanisme pengisian jabatan-jabatan, sistem pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, termasuk mengatur perihal Hak asasi waganegara. 

Keberadaan hukum tata negara sangatlah penting, mulai sejak awal setelah negara berhasil dimerdekakan disaat itu hukum tata negaralah yang paling utama dibutuhkan. 

Bagaimana negara yang baru dimerdekakan akan diselenggarakan, apa yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan negara. Apakah para tokoh bangsa berdiam diri saja setelah negara berhasil dimerdekakan?, duduk ngopi bersantai dengan keluarganya dirumah, apakah perjuangan hanya untuk sekedar melepaskan bangsa ini dari penjajahan semata, apakah hanya akan selesai sampai disitu saja?, tentu saja tidak. 

Negara dan pemerintahan harus  diselenggarakan. Jika pemerintah tidak terbentuk, atau tidak ada, maka negara ini juga tidak ada, dan perjuangan untuk lepas dari penjajahan ratusan tahun lamanya tidak ada artinya sama sekali. Untuk semua masalah itu hukum tata negaralah jawabannya, untuk menerangkan dan menjadi panduan tentang bagaimanakah pemerintahan negara diselenggarakan. 

Sejarah mencatat beberapa bulan sebelum 17 agustus 1945 para tokoh besar pejuang dan pendiri negara (the founding father) sudah aktif mengadakan musyawarah nasional tingkat tinggi untuk mempersiapkan segala apa saja yang dibutuhkan sebelum proklamasi dikumandangkan. 

Jadi diharapkan ketika itu jika suatu saat setelah proklamasi diumumkan, pemerintahan sudah terbentuk dan negara sudah dapat diselenggarakan. Dalam musyawarah para tokoh pendiri bangsa yang tergabung di dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibicarakanlah tentang dasar negara yang seperti apakah yang akan disepakati sebagai landasan penyelenggaran pemerintahan, termasuk pula membahas hukum dasar sebagai hukum tertinggi. 

Dasar negara yang disepakati itulah yang kita ketahui sekarang dengan nama Pancasila, dan UUD 1945 adalah hukum yang tertinggi di negara ini. Adapun pengesahan UUD 1945 yang dalam pembukaannya memuat Pancasila baru disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 agustus 1945. Sidang  BPUPKI berlangsung dalam II masa persidangan, sidang I pada 29 mei-1 juni 1945 dan sidang kedua pada 10 juli-16 juli 1945.

Untuk mengetahui bagaimanakah struktur ketatanegaraan Indonesia, bagaimanakah pemerintahan diselengarakan dapat kita jumpai pengaturannya dalam UUD 1945. Struktur ketatanegaraan awalnya terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, DPA, MPR, DPR, dan Mahkamah Agung. 

Seiring zaman, kebutuhan agar terselenggaranya negara secara tertib dan memadai melalui perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, struktur ketatanegaraan meliputi; Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK dan BPK. Sementara DPA atau Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. 

Kedudukan semua lembaga ini sederajat/setara (pasca perubahan UUD 1945). Lembaga lain yang juga dibentuk langsung oleh UUD 1945 adalah Gubernur, Bupati, Walikota serta DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Selain itu dibentuk pula Polri, TNI dan BI. Sementara lembaga seperti Kejaksaan, Komnas Ham, Advokad, KPK tidak dibentuk langsung oleh UUD 1945, tetapi perintah pembentukannya maupun keberadaannya terkait erat dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan, "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". 

Yang unik adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), tugas dan kedudukannya disebutkan secara eksplisit yaitu bahwa ia berwenang menyelenggarakan pemilihan umum, bersifat nasional tetap dan mandiri. Tetapi KPU ditulis dengan huruf kecil dalam UUD 1945 " komisi pemilihan umum "  yang menandakan bahwa KPU bukanlah nama lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan nama KPU dipakai karena dibentuk oleh undang-undang.

Dikesempatan ini mungkin inilah yang dapat saya tulis, semoga bermanfaat.
Baca selengkapnya »
Perihal Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu

Perihal Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu

Perihal Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu



Beragam dinamika dalam masa kampanye pemilihan umum khususnya penanganan suatu perkara yang sudah mulai mengarah pada upaya pro yusticia semakin menarik untuk dibicarakan. Semakin banyak muncul "masalah" semakin banyak pula yang dapat dituangkan dalam tulisan. Penulis itu pemikir, sebab menulis itu aktifitas berfikir, menganalisa, menghindari penyembahan/ketundukan kepada arogansi dan pemikiran picik baik yang dimunculkan oleh peraturan ataupun yang disemburkan melalui kebijakan.

Tulisan ini bermaksud sebagai respon semangat intelektualitas seorang intelektual terhadap proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang sedang ditangani oleh sentra penegakan hukum terpadu atau Gakkumdu Kabupaten Kampar. Tulisan ini merujuk kepada proses beracara pidana menurut KUHAP, sebab memang hukum formil yang digunakan oleh Gakkumdu adalah KUHAP.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Bagian Ketujuh tentang Penuntutan Pasal 28 masih terdapat kekurangan. Mestinya ditambahkan satu ayat lagi yaitu ayat (6) yang berisi penegasan bahwa proses pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ahli itu menurut disiplin bidang keilmuan sangat banyak seperti ahli di bidang Hukum Pidana, ahli di bidang Hukum Tata Negara, ahli di bidang bahan-bahan Kimia tertentu, ahli bedah, ahli organ dalam tubuh seperti ahli jantung, ahli paru-paru dan lain sebagainya. Demikian juga dengan apa yang diatur di dalam KUHAP.

Dalam KUHAP pengaturan tentang keterangan ahli terlalu ringkas dan sangat sumir, sehingga tidak ada acuan yang jelas dan konkret tentang kriteria atau kualifikasi ahli. Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Sementara bidang ilmu atau disiplin ilmu itu ada banyak jumlahnya dan bercabang-cabang.  

Dalam hukum saja misalnya, hukum itu dibedakan lagi kedalam Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Internasional. Demikian juga dalam flsafat, dikenal ada pula Filsafat Ilmu, Filsafat Ketuhanan, Filsafat Umum dan lain sebagainya. Apalagi di bidang fisika dan kimia tentu lebih banyak lagi pembidangan-pembidangan. Karena itu dalam konteks peradilan pidana seorang ahli hanya akan diminta keterangannya baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan persidangan berdasarkan bidang keilmuannya terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi.

I. Kriteria Seorang Ahli.

Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang  yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

KUHAP tidak mengatur kriteria konkret seseorang yang dapat ditunjuk atau dimintai keterangan sebagai ahli baik untuk hal yang diperlukan dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan persidangan. Oleh karena KUHAP tidak mengaturnya, maka dalam praktik tumbuh kebiasaan dalam penegakan hukum bahwa mengenai hal itu diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan seseorang sebagai ahli guna diminta keterangannya. 

Kendatipun demikian, dalam pemeriksaan persidangan hakim berperan penting memberikan penilaian bahwa seseorang layak atau tidaknya di dengar keterangannya sebagai ahli. Peran ahli melalui keterangannya sangat penting bagi hakim, bahkan keterangan ahli dapat berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil. Walaupun dalam hukum pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti bernilai sebagai alat bukti bebas, artinya hakim tidak terikat kepada keterangan ahli.

II. Nilai Pembuktian Keterangan Ahli

Suatu keterangan dapat bernilai sebagai keterangan ahli jika keterangan yang disampaikan itu murni berdasarkan bidang keilmuan yang ditekuninya, di dukung oleh dalil-dalil ilmiah dan kerangka teoritis yang jelas dan relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selain itu keterangan yang diberikan itu harus lepas dari unsur subjektifitas atau partial (memihak) secara subjektif kepada salah satu pihak yang berperkara. Keterangan yang diberikan diluar pemeriksaan persidangan tidak bernilai sebagai keterangan ahli. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP yaitu, "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". 

Tetapi jika ahli tidak dapat hadir dalam persidangan maka pendapat atau keterangan ahli dapat dituangkan dalam bentuk tertulis. Secara yuridis keterangan seperti ini disebut Visum et Repertum. Hanya harus dipahami bahwa keterangan yang diberikan secara tertulis nilai keterangannya lemah tidak seperti ketika ahli datang dan di dengar keterangannya secara langsung di persidangan. Mengapa lemah sebab dapat berdampak pada keyakinan hakim. 

Seorang ahli dengan kehadirannya di muka hakim, hakim menjadi lebih yakin bahwa keterangan itu memang murni diberikan oleh ahli berdasarkan bidang keilmuannya serta hakim dapat leluasa berinteraksi langsung dengan ahli jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih komprehensif supaya perkara yang sedang diperiksa menjadi terang adanya. 

Keyakinan hakim sangat penting dalam menentukan ke arah mana suatu perkara yang sedang diperiksa itu akan diputuskan. Bahkan Pasal 183 KUHAP menegaskan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

1. Minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Keabsahan suatu alat bukti akan ditentukan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Jika alat bukti berupa keterangan ahli maka sebelum ahli diminta keterangannya maka hakim akan menanyakan identitas, latar belakang pendidikannya serta bidang ilmu yang ditekuninya untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar qualified untuk di dengar keteranganya sebagai ahli. Adapun mengenai alat bukti seperti mana termaktub dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: 
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

2. Keyakinan hakim

Karena itulah mengapa keyakinan hakim itu sangat penting dan menentukan putusan yang akan diambil. Kayakinan hakim tidak hanya diperoleh atau muncul dalam diri hakim berdasarkan hasil mendengarkan keterangan ahli, tapi juga dari hasil pemeriksaan alat bukti lainnya seperti diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

3. Kesalahan Terdakwa

Untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidaknya tergantung kepada hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, dan hakimlah yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Jika pelakunya subjek hukum natural person/naturlikj persoon yaitu manusia maka selalu mengacu kepada asas geen straf zonder schuld yang artinya tiada pidana (hukuman) tanpa kesalahan untuk menentukan mensrea dari suatu reus actus yang dilakukan terdakwa. Dan kesalahan itu ada yang berupa dolus (kesengajaan) dan ada yang berupa culpa atau kelalaian/kecerobohan. Dolus dan culpa juga sangat menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa.

Tapi jika terdakwa adalah recht person yaitu subjek hukum bukan manusia seperti korporasi atau badan hukum maka untuk menentukan kesalahan atau mensrea berkembang beberapa teori yaitu:
1. strict liability;
2. vicarious liability;
3. identifikasi;
4. agregasi;
5. Gabungan.

Strict liability/pertanggung jawaban langsung dan vicarious liability/pertanggung jawaban pengganti adalah bentuk penyimpangan terhadap asas geen straft zonder schuld, menganggap korporasi tidak mempunyai kesalahan. Mengenai syarat penjatuhan putusan pemidanaan ini, undang-undang kekuasaan kehakiman merumuskan dengan redaksi yang berbeda dari apa yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dan ada syarat lain yang harus diperhatikan oleh hakim.  

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Point yang ditambahkan sebagai syarat adalah.. " seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab...". Ini penting bahwa tidak semua orang dapat dipidana meskipun syarat minimal pembuktian telah terpenuhi dan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian persidangan telah bersalah melakuan perbuatan pidana yang didakwakan atas dirinya. 

Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa klasifikasi orang yang dikecualikan dari menanggung beban pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang terganggu jiwanya, ingatannya atau lazim disebut gila dan semacamnya, anak-anak, orang tua renta yang sudah pikun. Mereka dianggap tidak cakap dan tidak mungkin dapat bertanggung jawab atau diminta pertanggung jawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. 

III. Kualifikasi Ahli

Mengingat KUHAP tidak mengatur secara konkret tentang orang yang dapat diminta keterangan sebagai ahli, maka dalam praktek telah berkembang suatu kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktek peradilan. Kebiasaan yang demikian itu dalam ilmu hukum berlaku sebagai sumber hukum, ia tidak ubahnya seperti undang-undang. Bahwa dalam perspektif ilmu hukum, sumber hukum itu tidak hanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikenal yurisprudensi, traktat, doktrin dan konvensi atau kebiasaan. Menurut kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik peradilan bahwa kualifikasi ahli itu diantaranya meliputi:

1. Sekurang-kurangnya bergelar Magister dalam bidang yang ditekuninya dengan strata pendidikan linear. Misalnya S1 nya Hukum Pidana, maka S2 nya pun juga mengambil bidang Hukum Pidana.

2. Telah pernah diminta keterangannya sebagai ahli dalam strata pendidikan sekurang-kurangnya bergelar Magister atau dianggap cakap dan kualitas keilmuannya diakui.

3. Berpengalaman mengajar atau berprofesi sebagai dosen selama beberapa tahun minimal 2 sampai 5 tahun mengajar bidang ilmu yang ditekuni.

4. Tidak memiliki kepentingan atau lepas dari kepentingan para pihak, termasuk tidak berafiliasi dalam suatu hubungan kerja dengan para pihak serta tidak memiliki pertalian darah dengan para pihak. Hal itu penting untuk menjamin bahwa keterangan yang diberikan ahli memang murni berdasarkan keahliannya pada disiplin ilmu yang ditekuninya.

Terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu Kabupaten Kampar, saya memperhatikan dengan seksama dan hati-hati bagaimana proses atau tata cara yang ditempuh oleh Gakkumdu. Ada beberapa catatan saya yang perlu dikemukakan sebagai respon intelektual dan sumbangsih pemikiran, yaitu hasil kajian Gakkumdu yang buntu tidak tercapai kesepakatan sebab adanya persepsi-persepsi yang berbeda antara unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Akibat belum ada kesatuan pemahaman itu maka Bawaslu sebagai unsur yang tergabung dalam Gakkumdu menawarkan usul untuk melakukan koordinasi konsultasi atau kunjungan kepada Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran (Kordiv PP) Bawaslu Provinsi Riau. Dan usul itu diterima secara aklamasi tanpa ada usul lainnya. Itu yang Pertama, dan yang Kedua, unsur Bawaslu yang tergabung dalam Gakkumdu mengusulkan untuk menjumpai pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau guna diminta keterangannya sebagai ahli untuk menjelaskan soal ada atau tidak adanya pelanggaran tindak pidana pemilu.

Cara-cara seperti ini menurut saya tidak bijak, keduanya terkesan seakan egois dan Gakkumdu seakan tidak memahami proses beracara di pengadilan. Saya melihat Gakkumdu belum begitu memahami tentang hakikat keberadaan dirinya sendiri. Harus dipahami bahwa Gakkumdu itu tidak hanya dari unsur Bawaslu, tapi juga terdiri dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Karena itu tidak relevan upaya pro justicia untuk di konsultasikan dengan Kordiv PP Bawaslu Provinsi Riau. Sah-sah saja jika cara itu dilakukan tetapi hendaknya tidak atas nama Gakkumdu, tetapi atas nama Bawaslu Kabupaten Kampar.

Sebab konsultasi, kunjungan atau apapunlah namanya, itu sepihak Bawaslu. Dan hasil konsultasi itu hanya akan melahirkan pendapat sepihak Bawaslu, bukan pendapat Gakkumdu. Akan lebih baik andai konsultasi ke Kordiv PP Bawaslu Provinsi Riau tetap juga ingin dilakukan tetapi konsultasi itu mesti dilakukan juga ke institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Itu baru proporsional (berimbang), dan konsultasi itu akan menghasilkan pendapat konkret Gakkumdu, bukan pendapat sepihak Bawaslu. Jika hanya pendapat sepihak Bawaslu maka kualitas hasil kunjungan atau konsultasi itu nyata bersifat subjektif belaka.

Yang kedua, terkait dengan keterangan ahli, orang yang diminta keterangannya atau pendapatnya sebagai ahli tidak boleh berafiliasi dengan penyelenggara pemilu. Kita sama-sama pahamlah saya fikir bahwa Bawaslu ingin agar ada kasus pelanggaran tindak pidana pemilu bisa sampai ke pengadilan, lalu kita disorot Bawaslu Provinsi dan kalau bisa inginnya dijadikan percontohan oleh Bawaslu kabupaten lainnya di Riau. Saya fikir semangat seperti ini perlu kita kobarkan bersama dan nantinya tentu kita mengharapkan akan ada apresiasi dari Bawaslu Provinsi Riau.

Tetapi Bawaslu mesti memikirkan jauh kedepan, yaitu andai perkara ini sampai ke pengadilan lalu mentah dengan putusan bebas (vrijspraak), Bawaslu hanya akan merasakan lelahnya saja menangani perkara ini sampai sejauh itu. Kita tahu bahwa vrijspraak tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, dan berlakulah asas nebis in idem bahwa orang yang sama tidak dapat diadili dalam perkara yang sama untuk kedua kalinya. Vrijspraak terjadi karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti atau tidak cukup terbukti.

Hal itu dapat disebabkan bahwa alat bukti tidak qualified, tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sehingga minimal pembuktian tidak terpenuhi. Seperti keterangan ahli, belum hakim mendengar keterangan ahli, ahli akan ditanya terlebih dahulu oleh hakim tentang latar belakang pendidikan, maupun profesinya untuk menentukan layak tidaknya ia menjadi ahli.

Jika ahli yang dihadirkan tidak qualified misalnya berafiliasi dengan penyelenggara pemilu apalagi sebagai penyelenggara pemilu seperti pejabat struktural dalam kepengurusan Komisi Pemilihan Umum maka jelas orang yang seperti itu tidak layak di dengar keterangannya sebagai ahli. Sebab dikhawatirkan atau diragukan objektifitas keterangannya, sebab dirinya sendiri sebagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini tentu akan sangat merugikan Bawaslu sebagai pihak dalam Gakkumdu yang memprakrasai menghadirkan ahli yang berafiliasi dengan penyelenggara pemilu di pengadilan.

Andai ahli tidak dihadirkan di persidangan pengadilan pun, yaitu hanya dengan mengajukan visum et repertum Bawaslu juga akan dirugikan, sebab ahli yang memberikan keterengan secara langsung di persidangan akan berbeda nilai pembuktiannya sebagai alat bukti dibandingkan dengan jaksa penuntut umum hanya membacakan visum et repertum. Seperti telah dijelaskan dimuka, hal itu akan berdampak pada keyakinan hakim dalam menilai dan menjatuhkan putusan. Dari gerbong suara intelektual ini saya hanya hendak menyampaikan aspirasi dan spirit law enforcement agar Bawaslu bijak menangani persoalan seperti ini sehingga ada kewibawaan kita dalam berbangsa dan bernegara yang benar
Baca selengkapnya »