Islam itu Politik, Islam itu Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Islam itu Hukum

Islam itu Politik, Islam itu Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Islam itu Hukum


Banyak kritik yang mengalir bak air bah tumpah, seolah berlalu begitu saja. Berbagai persoalan mulai berani menampakkan wujudnya yang lebih nyata dan itu menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam ditengah kehidupan kolektif masyarakat kita. Namun seolah tidak terlihat adanya suatu kewibawaan yang besar dari pemerintah menanganinya. 

Keputusan yang diambil sering tidak pada tempat yang tepat dan ber efek terciderainya perasaan hukum serta nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat.
Perlu ada kecerdasan rezim untuk melihat persoalan-persoalan, pemahaman, penjiwaan integritas, dan kenegarawanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara rezim dalam mengatasi ragamnya persoalan-persoalan itu.

Dalam garis besarnya masalah seperti hutang luar negeri yang jumlahnya hampir 4000 Trilliun, alih fungsi dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, kebijakan impor, privatisasi BUMN, kesombongan sikap para menteri, ketidakpekaan seorang Presiden terhadap aspirasi bangsanya, tidak adanya kewibawaan Presiden menyikapi upaya memarginalkan mayoritas rakyat dan malah pemberangusan paksa aktivitas organisasi kemasyarakatan di Negara ini, etika politik koalisi Presiden yang bermasalah, semuanya membawa Negara ini kepada suatu kondisi yang buruk.

Swasembada pangan, kerukunan dan keharmonisan antar sesama golongan rakyat, kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum secara berkeadilan, semua itu dirasa membawa kita kepada Negara utopis belaka.
Di pihak lain kita dibuat tercengang, bagaimana mungkin seorang Menteri berani berkata, "Jika harga cabai naik, maka silahkan tanam cabai sendiri". Dalam kesempatan lain seorang Menteri berkata pula dalam pidato kunjungannya dihadapan rakyat miskin, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus mengurangi porsi makannya supaya berhemat". Ini sangat menyinggung dan bertolak belakang dari apa yang diinginkan rakyat. Kesombongan ini tidak pantas dimiliki seorang Menteri.

Belakangan ini pula ada Menteri yang sekaligus merupakan ketua umum partai dan seorang lagi sekretaris jenderal partai. Ini menunjukkan etika politik partai koalisi Presiden bermasalah.
Pertanyaan kita, apakah Presiden berani memerintahkan Menteri yang seperti ini?, beranikah Presiden menegurnya, sebaliknya kita justru khawatir Presiden menjadi sungkan dan malah di dikte oleh Menterinya.
Dari semua kebijakan dan cara penanganan konflik sosial yang mengemuka, tampaklah sebuah haluan politik yang mendasari kebijakan rezim ini yaitu mempertahankan dan merebut kekuasaan, penguatan sekulerisme, kapitalisme, memfasilitasi berkembangnya liberalisme dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ini menjadi masalah besar sampai kapanpun, karena jelas pertentangannya dengan keluhuran watak, pluralitas dan identitas nasional bangsa Indonesia. Pemikiran rezim seperti ini sangat berbahaya dan mengancam keruntuhan Negara ini. 

Jadi sebetulnya rezim ini sendirilah yang radikal, ekstrem, dan senang meneror rakyatnya dengan kebijakan kontroversial yang tidak berpihak kepada aspirasi dan kebutuhan rakyatnya.
Bukan golongan rakyat tertentu seperti golongan islam yang dituduh radikal, ekstrem, anti NKRI, anti Pancasila, anti Kebhinekaan dan lain sebagainya. Golongan islam dijadikan pihak yang dianggap harus memikul tanggung jawab atas masalah yang diciptakan oleh rezim sendiri.
Golongan islam harus dijadikan tumbal. Tegasnya, masalah yang terjadi harus dicarikan pelakunya agar ditegakkannya hukum secara bar bar, dan pelakunya harus ditunjuk golongan islam.
Baca selengkapnya »
 Indonesia Adalah Negara Islam

Indonesia Adalah Negara Islam


Bagaimanapun sikap tidak terimanya kelompok Nasionalis sekuler terhadap judul tulisan ini, pada akhirnya mereka juga akan mengerti juga. Banyak muncul pemikiran, pemahaman yang salah kaprah mengatakan bahwa Negara ini bukan Negara Islam, juga bukan Negara agama lainnya, tapi Negara ini adalah Negara Pancasila. Betapa dangkalnya perkataan mereka, dengan naifnya mereka mengatakan sesuatu yang tidak diketahui olehnya.

Apa bukti Negara ini Negara Islam?, bukti pertama Pancasila itu sendiri. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa sila pertama itu tak lain adalah Tauhid (ketuhanan dalam islam). "ESA" itu artinya ahad. Ahad itu artinya: satu, tunggal, tidak ada tuhan yang lain, berdiri sendiri, tidak bercabang tidak bernasab (tidak mengenal silsilah keturunan).

Artinya, Tuhan Tunggal. Tampak sederhana tapi mendalam maknanya. Tuhan tidak dilahirkan apalagi lahir lewat kemaluan manusia (hina), tuhan tidak mengandung dan melahirkan, tuhan tidak mati apalagi tuhan mati dibunuh, tuhan berbeda dari makhluknya termasuk manusia karena itu tuhan tidak pula menjelma menyerupai/dalam wujud manusia atau hewan atau makhluk lain. 

Tuhan tidak pantas baginya punya ibu, punya ayah, sehingga ada ayah tuhan, ada pula ibu tuhan, ada anak tuhan. Hubungan tuhan dengan makhluknya dalam islam bukan hubungan antara guru dengan murid, bukan pula hubungan antara anak dan orangtua. Tidak pantas dan tidak mungkin manusia menyebut dirinya anak tuhan, apakah dia (manusia) hendak menjadikan tuhannya sebagai orangtua?, orang tua itu manusia, berarti ia menyamakan tuhannya dengan manusia. 

Semua itu dibantah dengan kalimat syahadat "La ila ha illallah". Maknanya tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada tuhan 1 tuhan 2 tuhan 3, anak tuhan, ayah tuhan, ibu tuhan, tuhan cuma Allah.
Kemudian disambung dengan kalimat "wa as hadu anna muhammadarrasulullah", muhammad itu manusia utusan Allah, adalah seorang Nabi, rasul Allah yang ditugaskan menyampaikan wahyu (Al-Qur'an) kepada manusia, memperbaiki akhlak manusia, sebagai rahmatan lil 'alamin (rahmat untuk sekalian alam), pembawa kabar gembira (surga, bagi mereka yang istiqomah dalam ibadahnya dan menjaga akhlaknya), muhammad sebagai pembawa peringatan (neraka, bagi mereka yang ingkar tidak mau patuh pada perintah Allah).
Dalam Al-Qur'an ditegaskan, qul huwallahu ahad, allahussomad, lam yalid walam yuulad, walam yakulllahu kufuan ahad. Katakan bahwa allah itu satu, allah tidak bernak dan tidak diperanakkan. Ini semua disebut dengan prinsip tauhid (ketuhanan dalam islam).

Karena itu tidak perlu dikembangkan kekhawatiran berlebihan bahwa umat islam akan mengganti pancasila, tidak benar sama sekali. Karena Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam, bahkan Pancasila itu adalah hasil penerimaan/transformasi kaidah-kaidah yang umum dalam hukum islam.
Bukti kedua Negara ini Negara Islam adalah:
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan, "...Atas berkat rahmat Allah...". Realitas sejarah menegaskan bahwa tidak lain yang dimaksud disitu adalah Allah subhanahuwata'ala sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya perihal tuhan (Allah) itu.
Bukti ketiga Negara ini Negara Islam adalah:

-Adanya keberadaan Kementerian Agama.
Dari awal berdirinya Kementerian ini memang dimaksudkan untuk mengurusi urusan-urusan umat islam, karenanyapun Menteri Agama harus diisi oleh orang islam.
Walaupun orang yang menjabat Menteri Agama sekarang ini (Lukman Hakim Saipudin) sudah mulai terjangkit penyakit sekuler-liberal, dia tak paham posisi dia sebagai Menteri Agama itu untuk siapa, pengabdian kepada siapa, aspirasi siapa yang harus di dengarnya, telinganya tuli dan matanya buta terhadap aspirasi umat islam.

Bukti Keempat adalah:
- Adanya keberadaan Pengadilan Agama (di Aceh disebut Mahkamah Syar'iyah). Pengadilan Agama adalah milik umat islam mutlak, adalah pengadilan khusus untuk umat islam. Setiap perkara agama yang terjadi antar sesama umat islam jika ditempuh jalur hukum maka diselesaikan di Pengadilan Agama.
Hal ini karena kompleksitas, ke-khas-an, dan karakteristik hukum islam yang komprehensif mengatur sendi kehidupan umatnyalah yang menyebabkan harus diselesaikan secara terpisah di pengadilan tersendiri.
Seperti perkara perkawinan, masalah dalam perkawinan menempuh kehidupan berumah tangga, perkara perceraian, hak asuh anak, pewarisan, masalah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya.
Tidak hanya sampai disitu, tetapi berlaku pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kitab hukum tersendiri sebagai acuan disamping KUHP dan KUHPerdata.

Bukti Kelima:
-Dalam bidang hukum pidana maupun hukum perdata banyak mengambil/mengadopsi nilai-nilai/kaidah yang terdapat dalam hukum islam. Seperti misalnya pasal 77 KUHP, itulah yg dalam al-Qur'an disebut "....wala tujjzauna illa wa antum ta'lamun..." ,dalam ayat lain dikatakan, "... wala tus 'aluna amma kanuya' malun....".
Selain itu masalah saksi berlaku asas satu orang saksi bukan saksi, artinya saksi itu haruslah lebih dari satu orang. Itu juga diambil dari kaidah hukum islam. Atau dalam hukum pidana dikenal asas gen straaf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, haruslah terbukti/dibuktikan kesalahan seseorang untuk dapat menjatuhkan hukuman. Itu juga diambil dari kaidah hukum islam.
Asas legalitas juga kaidah dalam hukum islam yang dalam al-Qur'an dikatakan, "kamu tidak akan dihukum melainkan setelah turunnya wahyu". Wahyu itu perintah Allah, ajaran- ajaran Allah dalam al-Qur'an. Atas dasar itulah Nabi Muhammad dapat menghukum.
Banyak lagi yang lain, tapi setidaknya mengemukakan hal itu sadarlah kiranya Negara ini adalah Negara Islam.

Mencermati hal diatas, betapa hukum islam mewarnai tatanan hukum positif Negara, maka bagaimana mungkin para Nasionalis sekuler mengatakan bahwa umat islam anti NKRI, anti Kebhinekaan Anti Pancasila, Anti Persatuan, Intoleransi, Radikal, Ekstrimist. Justru mereka yang tak paham di Negara mana mereka sedang hidup. Bukan kita yang anti ini itu segala macamnya, tetapi mereka yang tak sanggup menerima kenyataan ini.

Dan kalaulah islam itu seperti yang digambarkan sebelah kanan memegang kitab suci sebelah kiri memegang pedang, maka takkan tersisa umat kristen di Negara ini, takkan tersisah umat Hindu, Budha, Konghucu di Negara ini. Demikian juga takkan tersisa mereka di permukaan bumi di seluruh dunia karena pastilah mereka sudah dibinasakan sejak dahulunya oleh pemerintahan negara Islam.
Ingatlah ketika Islam berkuasa 500 tahun lebih di Andalusia, Spanyol. Tidak satupun umat beragama lain diperlakukan diskriminatif, mereka tetap dibiarkan hidup dan bebas beribadat menurut agama dan kepercayaanya. Hak-hak sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, keamanan, pendidikan, kesehatan tetap dilindungi, dipenuhi, dihormati bukan dirampas dengan semena-mena. Itulah bukti toleransi islam terhadap umat beragama lain di luar islam. 

Andai islam atau pemerintahan islam seperti dalam bayangan orang-orang yang tak paham islam, tak memahami sejarah kejayaan islam yang ketakutan bahwa jika pemerintahan islam berkuasa, maka terbayanglah dalam fikirannya betapa diktatornya pemerintahan islam, yang bukan islam pancung kepalanya, usir dia, paksa masuk islam, rampas harta bendanya.
Maka niscaya mereka yang bukan islam takkan tersisa di muka bumi ini hari ini, jika pun ada pastilah sangat sedikit jumlahnya. Bahkan dalam salah satu pemberitaan disebutkan populasi umat kristen hari ini 2 juta lebih banyak dari pada umat islam (bisa dikoreksi mungkin salah).

Tetapi ketika kekuasaan islam meruntuh di Andalusia, ketika khatolik berkuasa pilihan hanya ada tiga yaitu angkat kaki dari Andalusia (di usir), tidak di usir tapi masuk kristen, atau dibunuh. Jadi kepada siapa predikat intoleran, radikal, dan teroris sebenarnya harus di alamatkan. Ini realitas sejarah yang berbicara.
Jika memang islam itu agama yang ditegakkan dengan pedang (teroris) maka lihatlah, di India islam berkuasa ratusan tahun, sampai sekarang masih tetap berdiri kokoh gereja-gereja, kuil-kuil, vihara-vihara. Andai islam itu agama kekerasan, maka takkan tersisa umat beragama lain di India, demikian pula di Arab Saudi, Mesir dan di Negara ini.

Hanya mereka tak sadar mengapa sampai hari ini terus saja menghujat islam, menuduh yang tidak karu-karuan, karena sesungguhnya mereka sudah terpengaruh propaganda barat dan mereka telah terlanjur menelannya bulat-bulat. Propaganda sengaja di ciptakan oleh Amerika dan Yahudi untuk membinasakan Islam dari muka bumi untuk tujuan mewujudkan cita freemasonry nya.
Wajah islam di mata dunia sengaja di coreng, dibuat buruk, penuh lautan darah dan kejahatan kemanusiaan berat. Barat ciptakan ISIS sebagai replika dunia Islam, sehingga orang takut. Mereka berharap dengan tampilan ISIS itu demikianlah rupa Islam. Karena itu apapun tentang islam adalah jahat dan harus dilawan/dibinasakan.

Barat sangat takut kekuatan islam akan bangkit seperti pada masa-masa kejayaannya karena kekuasaan, peta politik dunia, perekonomian dunia akan dikuasai oleh islam. Sampai masanya, islam akan bangkit juga meskipun lambat karena Nabi Muhammad yang mengatakan itu. Namun ketika islam bangkit, itu menandakan kiamat segera datang. Kiamat adalah ahir dari segala-galanya, kebinasaan seluruh alam semesta.
Baca selengkapnya »
Memahami Peraturan Perundang-undangan

Memahami Peraturan Perundang-undangan


Dikalangan mahasiswa maupun masyarakat awam, sering muncul kebingungan bila terpikirkanbetapa banyak jenis-jenisnya produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dan jumlahnya bahka mencapai ribuan.
Seperti sering kita lihat, kita baca atau kita dengar ada yang disebut undang-undang (undang-undang ini undang-undang itu) sangat banyak jumlahnya, terlalu banyak undang-undang.

Ada pula Peraturan pemerintah (Pp), Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), Perda Provinsi, Perda Kabupaten, Perda Kota, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, peraturan desa (perdes), Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa.

Selain itu masih ada lagi Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Semuanya itu jumlahnya sangat banyak baik dibuat dalam tahun-tahun yang sama maupun dalam rentetan tahun-tahun yang berbeda.
Perihal ini dipelajari pada ilmu hukum khususnya ilmu perundang-undangan yang merupakan bagian dari ilmu hukum tata negara. Dalam ilmu perundang-undangan inilah dipelajari secara spesifik pembicaraan mengenai peraturan perundang-undangan.

Semua tulisan yang saya buat adalah dengan berdasar kepada keilmuan saya di bidang hukum tata negara.
Adapun dalam tulisan saya ini, saya hanya membahas secara umum saja masalah ini. Jika ingin mengerti secara lebih mendetil, silahkan baca tulisan saya dalam:
1. Perihal Ilmu Perundang-undangan;
2. Perihal Putusan Pengadilan;
3. Keputusan Mendagri Berhentikan Bupati Rokan Hulu Menyalahi Kaidah Hukum;
4. Juga ada disinggung dalam, Perihal Konvensi Ketatanegaraan; dan
5. Apakah Mahkamah Konstitusi Positive Legislator atau Negative Legislator.
Karena banyak jumlahnya produk hukum yang dibentuk oleh Negara (pemerintah), maka perlu disusun kedalam sebuah tertib hukum agar tertata dengan baik. 

Sebab jika tidak ditata dengan baik maka akan selalu terjadi tumpang tindih, bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Kalau sudah demikian maka akan mengacaukan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Diantara semua produk hukum itu tentulah ada yang kedudukannya diperlakukan harus lebih tinggi, dan harus pula ditentukan mana produk hukum yang posisinya lebih rendah atau mana yang sederajat.
Jika tidak ada penataan yang baik dan teratur, maka sangat menyulitkan bagi para pencari keadilan, lembaga penegak hukum (advokat, polisi, jaksa, hakim) dalam proses penegakan hukum ketika terdapat tindakan yang melanggar hukum baik oleh pemerintah maupun antar sesama warganegara sendiri.

Seperti Mahkamah Agung misalnya, bahwa Mahkamah Agung itu berdasarkan kewenangan konstitusionalnya (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945) berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Tentulah menjadi persoalan ketika diajukan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu, dan peraturan perundang-undangan yang manakah yang dimaksudkan kedudukannya itu berada dibawah undang-undang.
Demikian juga halnya dengan wewenang konstitusional Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berdasar kepada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Bagi orang yang awal-awal belajar hukum apalagi buat masyarakat umum yang besar minatnya tentang masalah ini tentu menjadi pertanyaan juga, dimanakah posisi undang-undang itu ketika dihadapkan kepada UUD 1945.

Berdasar kepada pertimbangan-pertimbangan itulah maka perlu diadakan tertib peraturan perundang-undangan. Karena itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lahirnya undang-undang ini sebagai jawaban atas semua seluk beluk pertanyaan yang diajukan dimuka.
Pada Pasal 7 ayat (1) undang-undang itu ditegaskan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a. UUD 1945;
b. Ketetapan MPR (Tap MPR);
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Urutan diatas menjadi penentu tingkatan peraturan perundang-undangan itu.
Jadi jelaslah bahwa UUD 1945 adalah yang paling tinggi kedudukannya dibawahnya ada Ketatapan MPR, dan terus kebawahnya. Atau ketika diajukan pertanyaan manakah yang lebih tinggi dan manakah yang lebih rendah kedudukannya perda provinsi atau Peraturan Presiden, tidak akan ada keraguan lagi. Perda provinsi berada dibawah Peraturan Presiden.
Tingkatan seperti mana termaktub dalam pasal tersebut juga menjadi patokan untuk memastikan bahwa tidak boleh ada materi/substansi (isi) suatu peraturan perundang-undangan itu yang bertentangan dengan peraturan tingkat diatasnya. Peraturan di tingkat atas menjadi dasar, acuan, referensi bagi pembentukan peraturan yang lebih rendah. 

Jika terjadi pertentangan norma (isi) maka seperti telah saya singgung dimuka sudah tersedia mekanisme pengujian atau norm control mechanism diantaranya menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan persoalan itu.
Memang benar bahwa yang dibicarakan secara eksplisit dalam pasal tersebut hanya beberapa produk hukum saja, tidak seperti yang saya sampaikan di muka bahwa sangat banyak jumlah dan jenisnya produk hukum itu.

Adapun mengapa hanya produk hukum yang demikian saja yang ditegaskan kedudukannya secara eksplisit, oleh karena itulah produk hukum yang pokok/prinsip atau yang utama dan yang harus dijadikan patokan bagi produk hukum yang lain.
Produk hukum yang lain itu oleh Pasal 8 UU No. 12/2011 tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak bertentangan dengan pengaturan hierarki yang pokok, diperintahkan pembentukannya oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan lain yang dimaksudkan itu diantaranya Peraturan DPR, Peraturan DPD, Peraturan DPRD, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Kapolri, Peraturan Komnas HAM dan sebagainya dan sebagainya.
Setiap undang-undang kedudukannya sederajat (setara) sebab jenis/bentuknya sama-sama undang-undang. Hanya masalah yang diatur di dalamnya saja yang berbeda-beda. Misalnya UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Semuanya adalah undang-undang karena itu kedudukannya sederajat.
Mengapa tidak dibuatkan saja cukup satu undang-undang saja, tidak perlu berpuluh-puluh, ratusan banyak jumlahnya undang-undang itu?, sangat tidak mungkin untuk semua hal, semua peristiwa diatur dalam satu undang-undang. 

Sebab masalah yang dihadapi, yang berkembang di masyarakat sangat banyak dan beragam, dan dari waktu ke waktu selalu menunjukkan dinamikanya sendiri-sendiri. Secara umum dapat dikelompokkan masalah di masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara diantaranya meliputi: politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama.
Di setiap macamnya itu memiliki kerumitan, corak dan dinamikanya sendiri-sendiri. Terlebih kemampuan berfikir manusia yang terlibat merumuskan suatu undang-undang itu juga sangat terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu tempat dimana zaman dan lingkungan manusia itu hidup.
Karena itulah dalam ajaran soiologis dibidang hukum mengatakan, "ketika masyarakat berubah maka selalu berdampak terhadap pembaharuan hukum". Maksudnya peraturan hukumpun akan berubah, sebab hukum itu ilmu sosial, dia berjalan paralel dengan dinamika masyarakat. Masyarakat berubah maka hukumpun ikut mengalami perubahan. Walaupun seringkali hukum tidak dapat mengimbangi laju dinamika masyarakat.
Jika tidak maka jadilah dia hukum yang usang yang sudah tertinggal oleh zamannya. Kalau sudah demikian halnya, dipaksakan pemberlakuannya maka ia kehilangan daya mengikatnya dengan sendirinya sebab tidak akan dipatuhi secara alamiah oleh masyarakat yang terus menunjukkan perkembangan dalam aktivitas hidupnya. Adapun pengubahan peraturan hukum itu dilakukan oleh lembaga negara/pejabat yang berwenang.
Demikian pula terhadap peraturan lain yang sejenis, sama bentuknya maka kedudukannya adalah sederajat. Karena itu-itu juga, hanya materi yang diaturnya yang berbeda. Tetapi ada pula peraturan yang bentuknya, jenisnya berbeda tetapi sederajat kedudukannya. Itulah yang disebut Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang atau biasa disingkat Perppu, kedudukannya sederajat dengan undang-undang.
Dari segi nomenklatur (istilah) jelas berbeda, "Perppu" dan "Undang-undang". Mengapa demikian, sebab Perppu itu hakikatnya undang-undang juga, bajunya (bentuk formalnya) Peraturan Pemerintah tetapi isinya adalah undang-undang. 

Singkatnya Perppu adalah undang-undang yang dibentuk dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, keadaan darurat atau dalam keadaan bahaya. Sebab Perppu dibentuk hanya dalam keadaan tertentu sesuai Pasal 22 dan berkaitan pula dengan Pasal 12 UUD 1945 serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009. Walaupun mengenai Perppu dan undang-undang saya berbeda pendapat, analisis perihal itu saya tuangkan kedalam Skripsi saya dengan judul "Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya".

Bagian hal yang tidak kalah pentingnya dibicarakan dalam tulisan ini adalah mengapa produk hukum berupa keputusan yang berisi atau bersifat penetapan administratif (beschikking) dan keputusan yang bersifat penghukuman (vonnis) yaitu putusan pengadilan tidak dimasukkan kedalam kategori cakupan atau ruang lingkup peraturan perundang-undangan? Atau apakah benar keduanya itu bukan peraturan perundang-undangan.
Untuk menentukan apakah merupakan peraturan perundang-undangan atau tidaknya, maka harus kita baca Pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011, ditegaskan bahwa, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rumusan pasal itu ada beberapa syarat untuk dapat disebut dan diakui suatu peraturan itu adalah peraturan perundang-undangan. Syarat itu adalah:
1. Bersifat tertulis, tertulis disini maksudnya dalam suatu naskah formal;
2. Memuat norma hukum;
3. Mengikat secara umum;
4. Pembentukannya oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Kalau kita kaitkan dengan keputusan administratif (beschikking) maupun keputusan yang bersifat penghukuman (vonnis, yaitu putusan pengadilan), maka dapat dipastikan sudah memenuhi dua persyaratan di awal yaitu syarat tertulis dan memuat norma hukum.
Adapun syarat ketiga tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu diantara persyaratan itu maka saya berpendapat sudah dengan sendirinya semestinya tidak layak disebut peraturan perundang-undangan.
Dalam ilmu perundang-undangan dikenal ada beberapa sifat-sifat norma hukum yang berbeda. Ada sifatnya mengatur (regeling), ada dauer haftig (berlaku terus menerus), ada sifatnya enmaligh (sekali selesai), ada pula bersifat umum dan abstrak, atau bersifat konkret dan individual. Meski masih dapat pula dibedakan sifat norma hukum kedalam norma imperatif (keharusan) dan norma fakultatif (pilihan).
Keputusan admnistratif dan vonnis itu keduanya adalah produk hukum yang bersifat konkret dan individual.
Terkait pemberlakuannya melekat pula sifat enmaligh (sekali selesai). 

Enmaligh artinya bahwa suatu keputusan, putusan, penetapan, atau ketetapan (istilah beda-beda, tapi hakikatnya sama) itu mengandung dua keharusan. Pertama, berlaku seketika diucapkan, diumumkan, atau ditetapkan. Kedua, tidak boleh ditunda pemberlakuannya setelah secara resmi diumumkan, diucapkan atau ditetapkan.

Sementara konkret dan individual membatasi dirinya berlaku umum dan untuk peristiwa yang tidak tertentu. (Lebih rinci baca tulisan saya dalam "Perihal Ilmu Perundang-undangan").
Dengan demikian, baik beschikking maupun vonnis tidak memenuhi syarat ketiga.
Ada alasan lain sebenarnya khusus untuk vonnis. Vonnis itu pengecualian dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Tegasnya vonnis itu bukan peraturan perundang-undangan. 

Sebab peraturan perundang-undangan itu terbatas hanya terhadap produk hukum yang dibuat oleh lembaga politik dan bersifat mengatur. Atau setidak-tidaknya peraturan yang dibuat oleh lembaga yang bukan lembaga politik seperti peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Konstitusi tetapi perintah pembentukannya itu berdasarkan amanat undang-undang sebagai produk politik yang dibuat oleh lembaga politik (DPR dan Presiden). 

Sedangkan keputusan administratif pemerintah memang dibuat oleh lembaga politik tetapi ia tidak bersifat mengatur. Terlebih lagi vonnis, bukan dibentuk oleh lembaga politik dan tidak bersifat mengatur. 


Demikian tulisan ini saya buat, semoga bermanfaat.
Baca selengkapnya »
Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim


Banyak kritik yang mengalir bak air bah tumpah, seolah berlalu begitu saja. Berbagai persoalan mulai berani menampakkan wujudnya yang lebih nyata dan itu menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam ditengah kehidupan kolektif masyarakat kita. Namun seolah tidak terlihat adanya suatu kewibawaan yang besar dari pemerintah menanganinya. 

Keputusan yang diambil sering tidak pada tempat yang tepat dan ber efek terciderainya perasaan hukum serta nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat.
Perlu ada kecerdasan rezim untuk melihat persoalan-persoalan, pemahaman, penjiwaan integritas, dan kenegarawanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara rezim dalam mengatasi ragamnya persoalan-persoalan itu.

Dalam garis besarnya masalah seperti hutang luar negeri yang jumlahnya hampir 4000 Trilliun, alih fungsi dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, kebijakan impor, privatisasi BUMN, kesombongan sikap para menteri, ketidakpekaan seorang Presiden terhadap aspirasi bangsanya, tidak adanya kewibawaan Presiden menyikapi upaya memarginalkan mayoritas rakyat dan malah pemberangusan paksa aktivitas organisasi kemasyarakatan di Negara ini, etika politik koalisi Presiden yang bermasalah, semuanya membawa Negara ini kepada suatu kondisi yang buruk.

Swasembada pangan, kerukunan dan keharmonisan antar sesama golongan rakyat, kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum secara berkeadilan, semua itu dirasa membawa kita kepada Negara utopis belaka.
Di pihak lain kita dibuat tercengang, bagaimana mungkin seorang Menteri berani berkata, "Jika harga cabai naik, maka silahkan tanam cabai sendiri". Dalam kesempatan lain seorang Menteri berkata pula dalam pidato kunjungannya dihadapan rakyat miskin, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus mengurangi porsi makannya supaya berhemat". Ini sangat menyinggung dan bertolak belakang dari apa yang diinginkan rakyat. Kesombongan ini tidak pantas dimiliki seorang Menteri.

Belakangan ini pula ada Menteri yang sekaligus merupakan ketua umum partai dan seorang lagi sekretaris jenderal partai. Ini menunjukkan etika politik partai koalisi Presiden bermasalah. 

Pertanyaan kita, apakah Presiden berani memerintahkan Menteri yang seperti ini?, beranikah Presiden menegurnya, sebaliknya kita justru khawatir Presiden menjadi sungkan dan malah di dikte oleh Menterinya.
Dari semua kebijakan dan cara penanganan konflik sosial yang mengemuka, tampaklah sebuah haluan politik yang mendasari kebijakan rezim ini yaitu mempertahankan dan merebut kekuasaan, penguatan sekulerisme, kapitalisme, memfasilitasi berkembangnya liberalisme dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ini menjadi masalah besar sampai kapanpun, karena jelas pertentangannya dengan keluhuran watak, pluralitas dan identitas nasional bangsa Indonesia. Pemikiran rezim seperti ini sangat berbahaya dan mengancam keruntuhan Negara ini. 

Jadi sebetulnya rezim ini sendirilah yang radikal, ekstrem, dan senang meneror rakyatnya dengan kebijakan kontroversial yang tidak berpihak kepada aspirasi dan kebutuhan rakyatnya. 

Bukan golongan rakyat tertentu seperti golongan islam yang dituduh radikal, ekstrem, anti NKRI, anti Pancasila, anti Kebhinekaan dan lain sebagainya. Golongan islam dijadikan pihak yang dianggap harus memikul tanggung jawab atas masalah yang diciptakan oleh rezim sendiri. 

Golongan islam harus dijadikan tumbal. Tegasnya, masalah yang terjadi harus dicarikan pelakunya agar ditegakkannya hukum secara bar bar, dan pelakunya harus ditunjuk golongan islam.
Baca selengkapnya »
Perihal Asas-asas dalam Ilmu Perundang-undangan

Perihal Asas-asas dalam Ilmu Perundang-undangan



Ilmu perundang-undangan adalah bagian dari ilmu Hukum Tata Negara yang khusus membicarakan masalah seputar peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan secara umum yang pernah berlaku pada masa lalu maupun perundang-undangan positif (yang berlaku hari ini).


Dalam kesempatan ini, dalam tulisan yang entah keberapa dari tulisan yang pernah saya buat dan saya bagikan di media ini, berawal dari hasil membaca dan pergulatan pemikiran dalam perenungan dihadapan buku-buku yang terbuka lebar memenuhi kedua tapak tangan.
Dari halaman ke halaman dari topik ke topik pembahasan yang disuguhkan selalu menarik, dengan adanya pengetahuan baru seolah membuat fikiran berantakan berserakan yang menuntut untuk membentuk sebuah paradigma berfikir yang terkonstruksi dengan baik dan tertib.

Setidaknya ada tiga asas umum dalam ilmu perundang-undangan yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu:
1. Lex superior derogat legi inferior (peraturan hukum yang kedudukan/tingkatannya lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya);
2. Lex specialis derogat legi generalis (peraturan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang bersifat umum);
3. Lex posterior derogat legi apriori (peraturan hukum yang di sahkan dan diberlakukan belakangan/yang baru dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lama/yang telah ada sebelumnya.
Konsekuensi dari anutan asas ini adalah tidak dapat berlaku sebaliknya sehingga menjadi 1. Lex inferior derogat legi superior, 2. Lex Generalis derogat legi specialis, 3. Lex apriori derogat legi posteriori.

1. Lex superior derogat legi inferior (peraturan hukum yang kedudukan/tingkatannya lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya).
Untuk menentukan peraturan hukum mana yang lebih tinggi tingkatannya dan mana yang lebih rendah tingkatannya maka telah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 UU ini disebutkan bahwa hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan meliputi:
1. UUD 1945;
2. Tap MPR;
3. Undang-undang/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah: 
-Perda Provinsi
-Perda Kabupaten/Kota.
Maka dapatlah diketahui bahwa UUD 1945 adalah peraturan hukum yang paling tinggi, atau lebih tinggi tingkatannya dari Ketetapan/Tap MPR. Undang-undang lebih rendah kedudukannya dibanding Tap MPR. Begitu seterusnya sampai kebawah, atau dari bawah ke atas Perda kedudukanya paling rendah/lebih rendah dari Peraturan Presiden.
Jika terdapat norma suatu peraturan hukum dalam hal ini norma undang-undang yang bertentangan dengan norma peraturan hukum diatasnya yaitu norma UUD 1945, maka hal itu dapat diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk di uji.
Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil/ materiile toetsingsrecht itu maka norma undang-undang yang bersangkutan batal demi hukum sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku mengikat untuk dipatuhi. Dalam pengujian ini, UUD 1945 menjadi patokan pengujian.

Sementara terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang maka wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya. Sedangkan batu ujinya (patokan) yang dijadikan dasar atau tolak ukur untuk menilai pertentangan itu adalah undang-undang. Misalnya Perda provinsi di uji oleh Mahkamah Agung apakah bertentangan dengan undang-undang ataukah tidak bertentangan.
Selain itu juga peraturan tingkat lebih rendah tidak boleh mengurangi, mengekang, mempersempit pengaturan norma dalam peraturan tingkat diatasnya. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
Hal ini sama artinya telah meniadakan wewenang judicial review Mahkamah Agung. Padahal UUD 1945 pada Pasal 24A tegas mengatakan bahwa Mahkamah Agung diberikan wewenang judicial review.

Jika ini dibiarkan maka terbuka kesempatan Pemerintah untuk semena-mena membatalkan peraturan perundang-undangan seperti perda tanpa tersedia upaya hukum untuk melawan kesewenang-wenangan itu. Hal ini tentu berdampak sangat buruk terhadap konsistensi prinsip Negara hukum yang kita anut.
Ini tak lain adalah bentuk pembangkangan, penghianatan terhadap Negara hukum oleh Pemerintah. Apa jadinya bila Pemerintah sendiri tidak mau patuh pada hukum sementara rakyat dipaksa harus patuh pada hukum dan menerima saja dengan lapang hati apapun kezhaliman yang dilakukan Pemerintah. Apakah kita hendak mendirikan Negara diktator, Negara diselenggarakan sesuka hati sesuai syahwat berkuasa?, tentu saja tidak, hal ini tak bisa diterima.

Atau ketika undang-undang pemda mempersempit makna otonomi daerah yang oleh UUD 1945 dikatakan "pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya..." (baca Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).
Gejala yang berkembang belakangan ini adalah ada kecenderungan yang kuat bahwa Pemerintah mempersempit otonomi yang sudah diberikan oleh undang-undang pemda melalui beragam kebijakan.

Hal ini akan menyusahkan daerah ketika akan membentuk regulasi atau mengambil kebijakan. Berapa banyak ranperda syari'ah yang ditolak oleh Pemerintah dengan alasan yang serba tidak jelas ujung pangkalnya. Perihal ini telah pula saya jelaskan dalam tulisan saya yang berjudul "Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda.
2. Lex specialis derogat legi generalis (peraturan hukum khusus mengenyampingkan peraturan hukum umum).
Apa contohnya, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa judicial review hanya dapat dilakukan ditingkat kasasi. Itu artinya berbarengan dengan pemeriksaan suatu perkara yang sampai ditingkat kasasi, jika tak melalui peradilan kasasi maka sudah dapat dipastikan MA tak bisa melakukan judicial review. Dan ketika berlaku undang-undang ini terbatas hanya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang saja yang dapat di uji oleh MA.

Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka undang-undang ini memberikan wewenang judicial review kepada PTUN untuk menguji keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Pemerintah/pejabat administrasi negara.
Dengan demikian, undang-undang ini telah mengenyampingkan undang-undang kekuasaan kehakiman yang hanya membenarkan bahwa judicial review hanya dapat dilakukan di tingkat kasasi.

Perlu diperhatikan bahwa untuk anutan asas yang kedua dalam pembahasan ini, hanya berlaku terhadap peraturan hukum yang sejenis/sederajat. Seperti undang-undang mengenyampingkan undang-undang juga. Tidak bisa peraturan menteri mengenyampingkan undang-undang, atau perda mengenyampingkan peraturan pemerintah. Sebab kedudukannya berada ditingkat bawah.
3. Lex posterior derogat legi apriori (peraturan hukum yang disahkankan dan berlaku belakangan/yang baru mengenyampingkan peraturan hukum yang telah ada sebelumnya).
Untuk hal inipun juga sama dengan anutan asas yang kedua, yaitu hanya berlaku untuk yang sejenis/sederajat. Contohnya adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melalui formile toetsingsrecht (uji formil) pernah membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya, bukan karena proses pembentukannya (prosedur), tetapi pemberlakuannya bertentangan dengan konstitusi setelah berlaku pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.

Sebab dalam undang-undang pemekaran provinsi papua yang telah ada lebih dulu tidak memberikan/tidak membenarkan adanya otonomi khusus kepada papua, padahal Pasal 18 UUD 1945 mengakomodir perihal otonomi khusus itu dan telah diberikan kepada papua berdasarkan undang-undang yang baru.
Karena itu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 itu selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian, semoga bermanfaat

Baca selengkapnya »