Menggantungkan Keadilan Pilpres Pada Mahkamah Konstitusi

Menggantungkan Keadilan Pilpres Pada Mahkamah Konstitusi

Menggantungkan Keadilan Pilpres Pada Mahkamah Konstitusi
 
Sejak dibentuk pada 17 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi secara formal menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara konstitusional pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and binding. 
Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan pengadilan yang unik dibandingkan dengan putusan pengadilan lainnya, sebab setiap Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan (vonnis) maka setiap putusannya langsung incraht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap maksudnya tidak dapat diganggu gugat. Incraht van gewijsde dalam istilah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi disebut juga final and binding (mengikat). 
Keunikan tersebut di pengadilan lain hanya dapat terjadi pada putusan Mahkamah Agung khusus dalam hal judicial review sifat putusannya sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final and binding sebab dalam perkara itu Mahkamah Agung pun memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. 
I. Latar Belakang Ide Pembentukan Mahkamah Konstitusi 
Secara historis, Mahkamah Konstitusi dibentuk dari adanya keinginan memisahkan upaya mengadili perkara-perkara konstitusional dengan perkara-perkara lain diluar perkara konstitusional. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, tentang kewenangan konstitusional pernah dikemukakan oleh Mohammad Yamin. 
Dalam penyampaian gagasannya tentang badan peradilan pada sidang di Badang Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 Mohammad Yamin mengatakan perlunya "balai agung" (maksudnya Mahkamah Agung) diberikan kewenangan untuk membanding undang-undang. Membanding maksudnya adalah pengujian undang-undang. 
Gagasan Mohammad Yamin tersebut juga mulanya terinspirasi dari  praktik judicial review oleh Supreme Court (Mahkamah Agung) Amerika Serikat pada tahun 1803 dalam kasus Marbury vs Madison yang sempat menggemparkan dunia peradilan di Amerika Serikat. Sebab Supreme Court berdasarkan konstitusi Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan menguji undang-undang negara bagian. 
Perjalanan sejarah akhirnya menerima praktik tersebut sebagai kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan. Adapun tentang kewenangan judicial review tersebut dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen keempat tahun 2002 ditentukan menjadi salah satu diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Tidak hanya judicial review, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan konstitusional lainnya.
Kewenangan yang dimaksud adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
II. Menguji Integritas hakim Mahkamah Konstitusi
Sampai saat ini masih banyak pihak cenderung meragukan keseriusan, keseungguhan (integritas) hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara terutama perkara yang sarat kepentingan yaitu perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Keraguan atau kekhawatiran banyak orang tersebut bukan tidak beralasan sebab mengingat pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi juga atas peran besar pemerintah. 
Apalagi pemerintah dalam sengketa Pilpres adalah petahana sebagai pihak terkait dalam perkara yang sarat kepentingan tersebut. Pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah jelas diatur dalam UUD 1945 yaitu 3 orang diusulkan oleh Presiden, 3 orang diusulkan oleh DPR dan 3 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Jika diusulkan oleh Mahkamah Agung saya fikir kekhawatiran itu lebih kecil ketimbang diusulkan oleh Presiden dan DPR. 
Sebab dua lembaga ini (Presiden dan DPR) adalah lembaga politik yang sarat dengan kepentingan belaka. Demikian pula bahwa Mahkamah Konstitusi sempat membuat gempar dunia peradilan karena salah satu tiangnya (hakim_nya) patah terhempas akibat ulah Akil Mochtar yang ditangkap tangan oleh KPK dalam kasus penyuapan. Padahal Mahkamah Konstitusi di republik ini usianya masih sangat belia yaitu baru berusia sekitar 16 tahun tapi langsung dihadapkan kepada ujian sejarah yang berat yang menjatuhkan citranya sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan. 
Perkara pidana yang melibatkan hakim dalam praktik "jual beli hukum, atau tawar menawar pasal dan hukuman" atau dalam bahasa undang-undang disebut penyuapan memang banyak terjadi di badan peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung, tapi ternyata "virus" itu dapat berpindah dengan mudah ke Mahkamah Konstitusi. Memang yang ditangkap atau yang bermasalah hanyalah Akil Mochtar, tapi efeknya berimbas kepada institusi Mahkamah Konstitusi. 
Karena itu dalam perjalanan sejarah yang masih sangat belia ini integritas hakim Mahkamah Konstitusi telah mengalami kecacatan atau terkotori oleh perilaku hakim yang tidak jujur, mengingkari amanah, tidak kuasa menahan diri dari godaan materi memanfaatkan jabatan sebagai fasilitas untuk memperoleh kekayaan. Semoga kejadian memalukan seperti ini tidak terulang di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Marwah atau martabat hakim Mahkamah Konstitusi adalah cerminan dari marwah atau martabat Mahkamah Konstitusi. Sebab itu hakim Mahkamah Konstitusi harus betul-betul menjiwai, memahami bahwa dirinya adalah "wakil tuhan" di muka bumi, ditangannya lah keadilan itu diuji dalam putusannyalah keadilan itu dituangkan.
III. Berjiwa Besar Menerima Putusan Mahkamah Konstitusi
Apapun putusan Mahkamah Konstitusi haruslah dipatuhi oleh segenap para pihak yang berperkara dengan jiwa besar, sebab apapun putusan itu secara hukum haruslah dipandang sebagai putusan yang benar dan adil. Betapapun tidak ada putusan yang dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak. Haruslah dipahami bahwa putusan hakim bukanlah dimaksudkan untuk memuaskan para pihak, tidak dimaksudkan memberikan kabar gembira atau kabar buruk tetapi merupakan pemutus belaka dari masalah. 
Praktik selama ini jika putusan itu dianggap menguntungkan pemohon maka putusan itupun dipuji, sebaliknya jika dianggap merugikan putusan itupun dikesalkan. Sebagaimana yang sering kita dengar, pihak yang "kalah" selalu menganggap putusan hakim tidak adil, sementara pihak yang "menang" atau yang merasa diuntungkan dengan nyaring mengatakan bahwa putusan hakim telah benar dan adil, hakim bijak dalam menjatuhkan putusan dan lain sebagainya.
Tanpa mengurangi arti pentingnya menghormati, menerima dan mematuhi putusan pengadilan, khusus untuk putusan Mahkamah Konstitusi penting sekali ditekankan disini agar dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Sebab tidak hanya putusannya yang unik seperti telah dikemukakan diatas, tapi juga disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada eksekutornya. Beda dengan putusan pidana misalnya, yang bertindak sebagai eksekutor adalah jaksa penuntut umum. Atau dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara pengadilan masih dapat melibatkan atau meminta bantuan kejaksaan dan kepolisian. 
Tetapi untuk perkara konstitusional yang diadili Mahkamah Konstitusi tidak ada eksekutor atau pihak yang ditugaskan sebagai yang melaksanakan isi putusan. Karena itu pentaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran hukum warganegara atau para pihak yang berperkara. Taat hukum lah yang ditekankan pada putusan Mahkamah Konstitusi, jika pemerintah tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi maka akan dipandang sebagai pemerintah yang tidak taat hukum, pemerintah saja tidak taat hukum bagaimana rakyat bisa percaya dan seterusnya. 
Jangan ketika putusan itu dirasakan menguntungkan pemerintah baru mau mematuhinya tetapi jika dianggap merugikan tidak mau mematuhinya. Saya fikir itu tidak baik bagi berbangsa dan bernegara yang benar. Utamanya pemerintah harus tunjukkan bahwa hukum adalah mekanisme menyelesaikan masalah secara aman, adil dan bermartabat di negeri ini dan apapun putusan Mahkamah Konstitusi para pihak harus mentaatinya dengan berjiwa besar untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini.
Baca selengkapnya »
Perihal Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu

Perihal Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu

Perihal Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu



Beragam dinamika dalam masa kampanye pemilihan umum khususnya penanganan suatu perkara yang sudah mulai mengarah pada upaya pro yusticia semakin menarik untuk dibicarakan. Semakin banyak muncul "masalah" semakin banyak pula yang dapat dituangkan dalam tulisan. Penulis itu pemikir, sebab menulis itu aktifitas berfikir, menganalisa, menghindari penyembahan/ketundukan kepada arogansi dan pemikiran picik baik yang dimunculkan oleh peraturan ataupun yang disemburkan melalui kebijakan.

Tulisan ini bermaksud sebagai respon semangat intelektualitas seorang intelektual terhadap proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang sedang ditangani oleh sentra penegakan hukum terpadu atau Gakkumdu Kabupaten Kampar. Tulisan ini merujuk kepada proses beracara pidana menurut KUHAP, sebab memang hukum formil yang digunakan oleh Gakkumdu adalah KUHAP.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Bagian Ketujuh tentang Penuntutan Pasal 28 masih terdapat kekurangan. Mestinya ditambahkan satu ayat lagi yaitu ayat (6) yang berisi penegasan bahwa proses pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ahli itu menurut disiplin bidang keilmuan sangat banyak seperti ahli di bidang Hukum Pidana, ahli di bidang Hukum Tata Negara, ahli di bidang bahan-bahan Kimia tertentu, ahli bedah, ahli organ dalam tubuh seperti ahli jantung, ahli paru-paru dan lain sebagainya. Demikian juga dengan apa yang diatur di dalam KUHAP.

Dalam KUHAP pengaturan tentang keterangan ahli terlalu ringkas dan sangat sumir, sehingga tidak ada acuan yang jelas dan konkret tentang kriteria atau kualifikasi ahli. Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Sementara bidang ilmu atau disiplin ilmu itu ada banyak jumlahnya dan bercabang-cabang.  

Dalam hukum saja misalnya, hukum itu dibedakan lagi kedalam Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Internasional. Demikian juga dalam flsafat, dikenal ada pula Filsafat Ilmu, Filsafat Ketuhanan, Filsafat Umum dan lain sebagainya. Apalagi di bidang fisika dan kimia tentu lebih banyak lagi pembidangan-pembidangan. Karena itu dalam konteks peradilan pidana seorang ahli hanya akan diminta keterangannya baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan persidangan berdasarkan bidang keilmuannya terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi.

I. Kriteria Seorang Ahli.

Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang  yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

KUHAP tidak mengatur kriteria konkret seseorang yang dapat ditunjuk atau dimintai keterangan sebagai ahli baik untuk hal yang diperlukan dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan persidangan. Oleh karena KUHAP tidak mengaturnya, maka dalam praktik tumbuh kebiasaan dalam penegakan hukum bahwa mengenai hal itu diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan seseorang sebagai ahli guna diminta keterangannya. 

Kendatipun demikian, dalam pemeriksaan persidangan hakim berperan penting memberikan penilaian bahwa seseorang layak atau tidaknya di dengar keterangannya sebagai ahli. Peran ahli melalui keterangannya sangat penting bagi hakim, bahkan keterangan ahli dapat berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil. Walaupun dalam hukum pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti bernilai sebagai alat bukti bebas, artinya hakim tidak terikat kepada keterangan ahli.

II. Nilai Pembuktian Keterangan Ahli

Suatu keterangan dapat bernilai sebagai keterangan ahli jika keterangan yang disampaikan itu murni berdasarkan bidang keilmuan yang ditekuninya, di dukung oleh dalil-dalil ilmiah dan kerangka teoritis yang jelas dan relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selain itu keterangan yang diberikan itu harus lepas dari unsur subjektifitas atau partial (memihak) secara subjektif kepada salah satu pihak yang berperkara. Keterangan yang diberikan diluar pemeriksaan persidangan tidak bernilai sebagai keterangan ahli. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP yaitu, "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". 

Tetapi jika ahli tidak dapat hadir dalam persidangan maka pendapat atau keterangan ahli dapat dituangkan dalam bentuk tertulis. Secara yuridis keterangan seperti ini disebut Visum et Repertum. Hanya harus dipahami bahwa keterangan yang diberikan secara tertulis nilai keterangannya lemah tidak seperti ketika ahli datang dan di dengar keterangannya secara langsung di persidangan. Mengapa lemah sebab dapat berdampak pada keyakinan hakim. 

Seorang ahli dengan kehadirannya di muka hakim, hakim menjadi lebih yakin bahwa keterangan itu memang murni diberikan oleh ahli berdasarkan bidang keilmuannya serta hakim dapat leluasa berinteraksi langsung dengan ahli jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih komprehensif supaya perkara yang sedang diperiksa menjadi terang adanya. 

Keyakinan hakim sangat penting dalam menentukan ke arah mana suatu perkara yang sedang diperiksa itu akan diputuskan. Bahkan Pasal 183 KUHAP menegaskan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

1. Minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Keabsahan suatu alat bukti akan ditentukan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Jika alat bukti berupa keterangan ahli maka sebelum ahli diminta keterangannya maka hakim akan menanyakan identitas, latar belakang pendidikannya serta bidang ilmu yang ditekuninya untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar qualified untuk di dengar keteranganya sebagai ahli. Adapun mengenai alat bukti seperti mana termaktub dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: 
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

2. Keyakinan hakim

Karena itulah mengapa keyakinan hakim itu sangat penting dan menentukan putusan yang akan diambil. Kayakinan hakim tidak hanya diperoleh atau muncul dalam diri hakim berdasarkan hasil mendengarkan keterangan ahli, tapi juga dari hasil pemeriksaan alat bukti lainnya seperti diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

3. Kesalahan Terdakwa

Untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidaknya tergantung kepada hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, dan hakimlah yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Jika pelakunya subjek hukum natural person/naturlikj persoon yaitu manusia maka selalu mengacu kepada asas geen straf zonder schuld yang artinya tiada pidana (hukuman) tanpa kesalahan untuk menentukan mensrea dari suatu reus actus yang dilakukan terdakwa. Dan kesalahan itu ada yang berupa dolus (kesengajaan) dan ada yang berupa culpa atau kelalaian/kecerobohan. Dolus dan culpa juga sangat menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa.

Tapi jika terdakwa adalah recht person yaitu subjek hukum bukan manusia seperti korporasi atau badan hukum maka untuk menentukan kesalahan atau mensrea berkembang beberapa teori yaitu:
1. strict liability;
2. vicarious liability;
3. identifikasi;
4. agregasi;
5. Gabungan.

Strict liability/pertanggung jawaban langsung dan vicarious liability/pertanggung jawaban pengganti adalah bentuk penyimpangan terhadap asas geen straft zonder schuld, menganggap korporasi tidak mempunyai kesalahan. Mengenai syarat penjatuhan putusan pemidanaan ini, undang-undang kekuasaan kehakiman merumuskan dengan redaksi yang berbeda dari apa yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dan ada syarat lain yang harus diperhatikan oleh hakim.  

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Point yang ditambahkan sebagai syarat adalah.. " seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab...". Ini penting bahwa tidak semua orang dapat dipidana meskipun syarat minimal pembuktian telah terpenuhi dan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian persidangan telah bersalah melakuan perbuatan pidana yang didakwakan atas dirinya. 

Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa klasifikasi orang yang dikecualikan dari menanggung beban pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang terganggu jiwanya, ingatannya atau lazim disebut gila dan semacamnya, anak-anak, orang tua renta yang sudah pikun. Mereka dianggap tidak cakap dan tidak mungkin dapat bertanggung jawab atau diminta pertanggung jawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. 

III. Kualifikasi Ahli

Mengingat KUHAP tidak mengatur secara konkret tentang orang yang dapat diminta keterangan sebagai ahli, maka dalam praktek telah berkembang suatu kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktek peradilan. Kebiasaan yang demikian itu dalam ilmu hukum berlaku sebagai sumber hukum, ia tidak ubahnya seperti undang-undang. Bahwa dalam perspektif ilmu hukum, sumber hukum itu tidak hanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikenal yurisprudensi, traktat, doktrin dan konvensi atau kebiasaan. Menurut kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik peradilan bahwa kualifikasi ahli itu diantaranya meliputi:

1. Sekurang-kurangnya bergelar Magister dalam bidang yang ditekuninya dengan strata pendidikan linear. Misalnya S1 nya Hukum Pidana, maka S2 nya pun juga mengambil bidang Hukum Pidana.

2. Telah pernah diminta keterangannya sebagai ahli dalam strata pendidikan sekurang-kurangnya bergelar Magister atau dianggap cakap dan kualitas keilmuannya diakui.

3. Berpengalaman mengajar atau berprofesi sebagai dosen selama beberapa tahun minimal 2 sampai 5 tahun mengajar bidang ilmu yang ditekuni.

4. Tidak memiliki kepentingan atau lepas dari kepentingan para pihak, termasuk tidak berafiliasi dalam suatu hubungan kerja dengan para pihak serta tidak memiliki pertalian darah dengan para pihak. Hal itu penting untuk menjamin bahwa keterangan yang diberikan ahli memang murni berdasarkan keahliannya pada disiplin ilmu yang ditekuninya.

Terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu Kabupaten Kampar, saya memperhatikan dengan seksama dan hati-hati bagaimana proses atau tata cara yang ditempuh oleh Gakkumdu. Ada beberapa catatan saya yang perlu dikemukakan sebagai respon intelektual dan sumbangsih pemikiran, yaitu hasil kajian Gakkumdu yang buntu tidak tercapai kesepakatan sebab adanya persepsi-persepsi yang berbeda antara unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Akibat belum ada kesatuan pemahaman itu maka Bawaslu sebagai unsur yang tergabung dalam Gakkumdu menawarkan usul untuk melakukan koordinasi konsultasi atau kunjungan kepada Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran (Kordiv PP) Bawaslu Provinsi Riau. Dan usul itu diterima secara aklamasi tanpa ada usul lainnya. Itu yang Pertama, dan yang Kedua, unsur Bawaslu yang tergabung dalam Gakkumdu mengusulkan untuk menjumpai pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau guna diminta keterangannya sebagai ahli untuk menjelaskan soal ada atau tidak adanya pelanggaran tindak pidana pemilu.

Cara-cara seperti ini menurut saya tidak bijak, keduanya terkesan seakan egois dan Gakkumdu seakan tidak memahami proses beracara di pengadilan. Saya melihat Gakkumdu belum begitu memahami tentang hakikat keberadaan dirinya sendiri. Harus dipahami bahwa Gakkumdu itu tidak hanya dari unsur Bawaslu, tapi juga terdiri dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Karena itu tidak relevan upaya pro justicia untuk di konsultasikan dengan Kordiv PP Bawaslu Provinsi Riau. Sah-sah saja jika cara itu dilakukan tetapi hendaknya tidak atas nama Gakkumdu, tetapi atas nama Bawaslu Kabupaten Kampar.

Sebab konsultasi, kunjungan atau apapunlah namanya, itu sepihak Bawaslu. Dan hasil konsultasi itu hanya akan melahirkan pendapat sepihak Bawaslu, bukan pendapat Gakkumdu. Akan lebih baik andai konsultasi ke Kordiv PP Bawaslu Provinsi Riau tetap juga ingin dilakukan tetapi konsultasi itu mesti dilakukan juga ke institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Itu baru proporsional (berimbang), dan konsultasi itu akan menghasilkan pendapat konkret Gakkumdu, bukan pendapat sepihak Bawaslu. Jika hanya pendapat sepihak Bawaslu maka kualitas hasil kunjungan atau konsultasi itu nyata bersifat subjektif belaka.

Yang kedua, terkait dengan keterangan ahli, orang yang diminta keterangannya atau pendapatnya sebagai ahli tidak boleh berafiliasi dengan penyelenggara pemilu. Kita sama-sama pahamlah saya fikir bahwa Bawaslu ingin agar ada kasus pelanggaran tindak pidana pemilu bisa sampai ke pengadilan, lalu kita disorot Bawaslu Provinsi dan kalau bisa inginnya dijadikan percontohan oleh Bawaslu kabupaten lainnya di Riau. Saya fikir semangat seperti ini perlu kita kobarkan bersama dan nantinya tentu kita mengharapkan akan ada apresiasi dari Bawaslu Provinsi Riau.

Tetapi Bawaslu mesti memikirkan jauh kedepan, yaitu andai perkara ini sampai ke pengadilan lalu mentah dengan putusan bebas (vrijspraak), Bawaslu hanya akan merasakan lelahnya saja menangani perkara ini sampai sejauh itu. Kita tahu bahwa vrijspraak tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, dan berlakulah asas nebis in idem bahwa orang yang sama tidak dapat diadili dalam perkara yang sama untuk kedua kalinya. Vrijspraak terjadi karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti atau tidak cukup terbukti.

Hal itu dapat disebabkan bahwa alat bukti tidak qualified, tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sehingga minimal pembuktian tidak terpenuhi. Seperti keterangan ahli, belum hakim mendengar keterangan ahli, ahli akan ditanya terlebih dahulu oleh hakim tentang latar belakang pendidikan, maupun profesinya untuk menentukan layak tidaknya ia menjadi ahli.

Jika ahli yang dihadirkan tidak qualified misalnya berafiliasi dengan penyelenggara pemilu apalagi sebagai penyelenggara pemilu seperti pejabat struktural dalam kepengurusan Komisi Pemilihan Umum maka jelas orang yang seperti itu tidak layak di dengar keterangannya sebagai ahli. Sebab dikhawatirkan atau diragukan objektifitas keterangannya, sebab dirinya sendiri sebagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini tentu akan sangat merugikan Bawaslu sebagai pihak dalam Gakkumdu yang memprakrasai menghadirkan ahli yang berafiliasi dengan penyelenggara pemilu di pengadilan.

Andai ahli tidak dihadirkan di persidangan pengadilan pun, yaitu hanya dengan mengajukan visum et repertum Bawaslu juga akan dirugikan, sebab ahli yang memberikan keterengan secara langsung di persidangan akan berbeda nilai pembuktiannya sebagai alat bukti dibandingkan dengan jaksa penuntut umum hanya membacakan visum et repertum. Seperti telah dijelaskan dimuka, hal itu akan berdampak pada keyakinan hakim dalam menilai dan menjatuhkan putusan. Dari gerbong suara intelektual ini saya hanya hendak menyampaikan aspirasi dan spirit law enforcement agar Bawaslu bijak menangani persoalan seperti ini sehingga ada kewibawaan kita dalam berbangsa dan bernegara yang benar
Baca selengkapnya »
Kematian Demokrasi Indonesia

Kematian Demokrasi Indonesia

Kematian Demokrasi Indonesia


Kematian Demokrasi Indonesia 


 
Tidak mudah mencarikan judul yang tepat untuk menumpahkan isi kepala dalam tulisan ini. Mungkin tulisan ini belum dapat mengakomodir atau memberikan gambaran substansi yang lebih dapat diterima umum. Disebabkan beda sifat dan karakter persoalannya. Sebagai seorang yang mendalami hukum tata negara, secara moral akademik memikul tanggungjawab besar terhadap terselenggaranya hukum dan pemerintahan negara dengan baik.
Sebagai seorang yang terlahir dari "rahim" universitas, saya menyimpan kerisauan sangat besar melihat betapa amatirnya sekelompok orang yang berkuasa menyelenggarakan negara ini.

Ada beberapa hal yang menjadi penyakit menyebabkan matinya demokrasi di negara ini, kesemuanya itu secara umum menginduk kepada:

1). kesombongan penguasa;
2). Tidak cakap untuk mengelola negara sehingga pemerintahan negara ahirnya amatiran seperti sekarang ini;
3). Bermental tertutup (terbelakang, kolot, kuno, atau dapat kita sebut primitif). Jargon revolusi mental itu tidak ada, yang ada keterbelakangan mental.
1). Kesombongan itu telah menciptakan banyak masalah yang menyusahkan "rakyat yang berpikir". Contoh paling konkret dari watak sombong ini adalah:
- seorang Menteri berkata, " jika harga beras naik silahkan tanam padi sendiri!". Dia juga berkata, "jika harga cabe naik, silahkan tanam cabe sendiri".
- seorang Menteri lain berkata di depan masyarakat miskin, "jika harga beras naik, maka masyarakat miskin harus berhemat. Jika biasanya makan 3 x sehari, kurangi jadi 2 x sehari".
- turunan lain dari watak sombong itu adalah merasa paling benar. Apapun yang dilakukan, dibicarakan/disampaikan, ditunjukkan oleh penguasa semuanya adalah kebenaran. Semuanya sungguh baik dan benar adanya. Setiap kebenaran itu menuntut kepatuhan warganegara. Singkatnya, penguasa hari ini memonopoli kebenaran secara total.
HTI dianggap buruk lalu dibubarkan semena-mena, Menteri Agama meminta masyarakat hormati dan toleran terhadap LGBT, setiap mubaligh mesti di data dan ditentukan harus ngomong apa dalam ceramah-ceramahnya, pesantren dianggap sarang radikalisme maka Ketum PDIP mengatakan pesantren di seluruh Indonesia harus dibubarkan/ditutup.
Hapus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, institusi pendidikan harus bersih dari yang berbau agama. Agama yang dimaksudkan itu adalah Islam, hanya Islam. Jangan bawa-bawa agama kedalam politik, tidak ada kaitannya agama itu (Islam) dengan politik, agama (Islam) dan negara harus dipisah. Negara harus lepas dari intervensi agama (sekuler mutlak).
Di lain pihak ternyata sangat ramah dan membuka pintu terhadap liberalisme, dan atheis (komunis). Selain itu membatasi calon presiden dan wakil presiden dengan cara yang sangat tidak beradab dan itu seperti menghujamkan pedang ke perut demokasi.
Mengaku paling pancasila, tapi praktiknya anti pancasila, menuduh kelompok yang bersebrangan dengan dirinya dengan sebutan anti kebhinekaan, anti NKRI, mau merobohkan NKRI, praktiknya itu semua kembali kepada yang menuduh tidak karu-karuan.
2). Tidak cakap untuk mengelola negara. Terutama disini dalam hal intelektualitas (kecerdasan yang berbasis keilmuan akademik). Tidak juga saya hendak mengatakan bahwa tak seorangpun kelompok yang sedang berkuasa sekarang goblok semua. Justru persoalannya sekarang adalah intelektualitas diketepikan, disingkirkan, digeser dan kepentingan lah yang selalu dikedepankan.
Jadi bergeraknya penyelenggara negara tidak menunjukkan bekerjanya otak untuk menjalankan tugas dan kewenangan untuk kemaslahatan rakyat. Maka lahirlah kebijakan pro asing, menyengsarakan rakyat, sikap acuh. Apalagi sejak awal rezim ini memang tidak memiliki kewibawaan dalam menyelesaikan konflik sosial-agama ditengah masyarakat. Tidak tampak ada suatu langkah nyata yang diambil oleh Presiden.
Sangat disayangkan, seorang Presiden dengan kekuasaan yang begitu besar tidak paham apa yang mesti dilakukannya. Diamnya Presiden melihat lebarnya jurang permusuhan ditengah rakyat telah menjelma menjadi sebuah ajaran politik bahwa Presiden menyetujui itu terjadi.
Mirisnya lagi ahir-ahir ini, institusi penegak hukum yang satu mengintervensi institusi penegak hukum lain.
Ketika KPK menetapkan calon kepala daerah di Jawa barat sebagai tersangka dan akan terus diproses hukum, tiba-tiba Kapolri meminta KPK agar mengentikan dulu buat sementara sampai pilkada usai.
Tidak hanya Kapolri, tapi Jaksa Agung dan Menko polhukam Wiranto juga sama. Kita dibuat bertanya-tanyapa, dibalik ini semua ada apa?, sebab kita tau calon yang ditetapkan tersangka oleh KPK itu berasal dari dan diusung oleh PDIP (partai yang sedang berkuasa).
Sudahlah kita terbuka saja, publik juga sudah tau bahwa borok PDIP sudah terlalu banyak, dibalik kriminalisasi ulama, pembubaran HTI, semua kesombongan para menteri dan sikap blunder Menteri Agama semua itu muaranya ke PDIP. Mereka itu bukan menyuarakan aspirasi rakyat, tapi aspirasi PDIP sebagai partai sekuler-liberal anti Islam.
Hukum Islam mereka anti, tapi terhadap simbol-simbol Islam mereka tidak anti. Kita bisa liat menjelang Pilpres dan Pilkada, tokoh-tokoh PDIP termasuk calon yang diusung oleh PDIP.
Mulai dari Presiden Jokowi, para menteri, Ketum PDIP Megawati, calon kepala daerah yang diusung PDIP rame-rame pakai sorban, jubah, (pakaian kebesaran umat Islam), kebaya, berjilbab sebelumnya tidak pernah kenal dengan jilbab, dekati ulama, acara-acara bernuansa keagamaan dan sebagainya.
3). Bermental tertutup. Ini ditandai oleh beberapa hal yaitu anti kritik. Walaupun berkali x disampaikan bahwa pemerintah tidak anti kritik, tapi realitas yang dipertontonkan adalah sangat anti kritik.
Mana-mana kritik yang dianggap merugikan kepentingan rezim, merusak citra rezim sehingga akan menghalangi untuk berkuasa kembali periode berikutnya maka semua harus dibungkam.
Dan rezim punya banyak media yang dari awal sengaja di ciptakan untuk mengimbangi hujan kritik. Media seperti Kompas TV, Metro TV, Merdeka. com, kiranya sulit dibantah pemberitaannya selalu berpihak kepada rezim. Seakan buta sama sekali terhadap gejolak kebencian sebagian besar rakyat sebab sembrono, sombong dan acuhnya rezim ini.
Tidak anti kritik, tapi kita lihat di media sudah banyak yang dipenjarakan akibat mengkritik pemerintah, tokoh-tokoh politik sekuler-liberal. Ditambah beberapa pasal dalam UU No. 17 Tahun 2014 mempolitisir kebebasan berpendapat.
Ini semua penyakit yang menyebabkan matinya demokrasi di Negara ini, tidak dapat dicarikan obatnya, tidak ada obatnya kecuali #2019 Ganti Presiden.

sekian terimakasih

Baca selengkapnya »
Islam itu Politik, Islam itu Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Islam itu Hukum

Islam itu Politik, Islam itu Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Islam itu Hukum


Banyak kritik yang mengalir bak air bah tumpah, seolah berlalu begitu saja. Berbagai persoalan mulai berani menampakkan wujudnya yang lebih nyata dan itu menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam ditengah kehidupan kolektif masyarakat kita. Namun seolah tidak terlihat adanya suatu kewibawaan yang besar dari pemerintah menanganinya. 

Keputusan yang diambil sering tidak pada tempat yang tepat dan ber efek terciderainya perasaan hukum serta nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat.
Perlu ada kecerdasan rezim untuk melihat persoalan-persoalan, pemahaman, penjiwaan integritas, dan kenegarawanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara rezim dalam mengatasi ragamnya persoalan-persoalan itu.

Dalam garis besarnya masalah seperti hutang luar negeri yang jumlahnya hampir 4000 Trilliun, alih fungsi dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, kebijakan impor, privatisasi BUMN, kesombongan sikap para menteri, ketidakpekaan seorang Presiden terhadap aspirasi bangsanya, tidak adanya kewibawaan Presiden menyikapi upaya memarginalkan mayoritas rakyat dan malah pemberangusan paksa aktivitas organisasi kemasyarakatan di Negara ini, etika politik koalisi Presiden yang bermasalah, semuanya membawa Negara ini kepada suatu kondisi yang buruk.

Swasembada pangan, kerukunan dan keharmonisan antar sesama golongan rakyat, kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum secara berkeadilan, semua itu dirasa membawa kita kepada Negara utopis belaka.
Di pihak lain kita dibuat tercengang, bagaimana mungkin seorang Menteri berani berkata, "Jika harga cabai naik, maka silahkan tanam cabai sendiri". Dalam kesempatan lain seorang Menteri berkata pula dalam pidato kunjungannya dihadapan rakyat miskin, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus mengurangi porsi makannya supaya berhemat". Ini sangat menyinggung dan bertolak belakang dari apa yang diinginkan rakyat. Kesombongan ini tidak pantas dimiliki seorang Menteri.

Belakangan ini pula ada Menteri yang sekaligus merupakan ketua umum partai dan seorang lagi sekretaris jenderal partai. Ini menunjukkan etika politik partai koalisi Presiden bermasalah.
Pertanyaan kita, apakah Presiden berani memerintahkan Menteri yang seperti ini?, beranikah Presiden menegurnya, sebaliknya kita justru khawatir Presiden menjadi sungkan dan malah di dikte oleh Menterinya.
Dari semua kebijakan dan cara penanganan konflik sosial yang mengemuka, tampaklah sebuah haluan politik yang mendasari kebijakan rezim ini yaitu mempertahankan dan merebut kekuasaan, penguatan sekulerisme, kapitalisme, memfasilitasi berkembangnya liberalisme dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ini menjadi masalah besar sampai kapanpun, karena jelas pertentangannya dengan keluhuran watak, pluralitas dan identitas nasional bangsa Indonesia. Pemikiran rezim seperti ini sangat berbahaya dan mengancam keruntuhan Negara ini. 

Jadi sebetulnya rezim ini sendirilah yang radikal, ekstrem, dan senang meneror rakyatnya dengan kebijakan kontroversial yang tidak berpihak kepada aspirasi dan kebutuhan rakyatnya.
Bukan golongan rakyat tertentu seperti golongan islam yang dituduh radikal, ekstrem, anti NKRI, anti Pancasila, anti Kebhinekaan dan lain sebagainya. Golongan islam dijadikan pihak yang dianggap harus memikul tanggung jawab atas masalah yang diciptakan oleh rezim sendiri.
Golongan islam harus dijadikan tumbal. Tegasnya, masalah yang terjadi harus dicarikan pelakunya agar ditegakkannya hukum secara bar bar, dan pelakunya harus ditunjuk golongan islam.
Baca selengkapnya »