Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan pada 2019, tetapi strategi menuju pilpres telah mulai dirancang sedemikian ragamnya oleh partai politik-partai politik baik yang berada di pihak pemerintah yaitu partai koalisi pemerintah maupun oleh partai politik oposisi (di luar pemerintah).

Kehebohan Pilpres sebenarnya sudah lama bergema, yaitu pasca Udang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres disahkan. Undang-undang ini memuat ketentuan Presidenthial Threshold (PT) 20% kursi di parlemen atau 25% perolehan suara sah secara nasional.
Dampak dari PT ini adalah meminimalisir jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres periode berikutnya. Bahkan, keberadaan PT ini diarahkan bahwa partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat bersaing pada Pilpres periode berikutnya tak lain hanyalah pengulangan dari partai politik peserta pemilu Pilpres periode sebelumnya.
Kita ketahui, pada Pilpres tahun 2014 lalu PDI-P dan koalisinya Nasdem, Demokrat, Golkar, PKB, PPP, Perindo face to Gerindra, PKS dan PAN. Dan yang tampil sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dari koalisi PDI-P.
Eksistensi Presidenthial Threshold hanya membawa kepada kondisi Pilpres periode 2014 itu yang akan berhadapan kembali pada Pilpres 2019 nanti tetap dari kubu PDI-P vs Gerindra.
Sebab, patokan bagi partai politik bila ingin mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki suara 20% di parlemen. Misalnya jika PBB ingin mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri maka PBB harus mempunyai suara atau kursi/jumlah kadernya di DPR sebanyak 20% dari jumlah 560 jumlah keseluruhan anggota DPR.
Jika tak memenuhi jumlah ambang batas (threshold) itu maka PBB dipastikan tidak dapat mengusung calon sendiri. Atau jika jumlah kursi yang dimiliki PBB di parlemen kurang dari theshold itu maka cara yang dapat ditempuh jika ingin juga mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri harus berkoalisi dengan partai lain.
Dengan banyaknya partai dalam koalisi PBB itu maka diharapkan dapat terkumpul dari masing-masing jumlah kursi partai politik itu sehinggga mencapai 20%. Keinginan seperti inipun hanya dapat terjadi jika partai lain yang akan diajak berkoalisi dengan PBB punya kesamaan pendapat, atau menyetujui salah seorang yang di usung sebagai Capres atau Cawapres itu dari kader atau pilihan PBB sendiri.
Jika tetap ngotot juga maka takkan ada partai yang mau diajak berkoalisi, maka jalan terakhir hanya dengan kompromi politik diantara partai koalisi.
Lagi pula presidenthial threshold hanya membuka kran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling banyak muncul sebanyak dua pasangan calon. Bahkan, keadaan dapat menjurus kepada Pilpres pasangan calon tunggal tanpa ada kompetitor sama sekali.
Meski telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) UU Pilpres itu tapi ahirnya MK menolak memutuskan permohonan pembatalan presidenthial threshold dan MK berpendapat hal itu domainnya legislator sebagai open legal policy pembentuk undang-undang.
MK berpendapat bukanlah kewenangannya untuk mencampuri apa yang merupakan wewenang legislatif.
Kehebohan Pilpres sudah menguat, media-media bahkan sudah mulai menduga-duga mulai dari siapa kira-kira tokoh yang akan tampil sebagai kandidat Pilpres maupun kemungkinan konfigurasi koalisi partai politik.
Bahkan di pihak partai politik koalisi pemerintah hari ini mulai terdengar kabar untuk mengusung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tunggal yaitu dengan melakukan lobi terhadap partai politik oposisi. Di pihak oposisi sepertinya tidak menginginkan paslon Presiden dan Wakil Presiden tunggal dengan berbagai argumen.
Betapapun, Presidenthial Threshold sangat tidak fair dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita bangun. Seharusnya undang-undang tidak membatasi dengan sangat ketat partai politik manapun dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, atau hak siapapun untuk diusung menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Negara ini sangat luas dengan jumlah pendudukan sekitar 260 juta jiwa, terbentang dari Sabang sampai ke Merauke dengan 4 pulau besar yang padat penduduknya. Dengan Negara sebesar Indonesia ini potensi SDM untuk diusung sebagai kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden sangat banyak, itu tak dapat dipungkiri.
Kita punya banyak SDM yang berkualitas dari Sumatra, dari Makassar, Sulawesi, Kalimantan, dari Jawa. Tapi mereka tidak bisa diangkat ke panggung Pilpres karena kesempatan mereka di block secara tidak demokratis, tidak etis melalui Presidenthial Threshold.
Karena itu sewajarnyalah Presidenthial threshold untuk ditolak dan ditentang.
Hanya kita sangat menyayangkan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan solusi hukum yang memuaskan. Aspirasi rakyat tidak diakomodir dengan baik, undang-undang tidak responsif, tidak partisipatif, prinsip-prinsip demokrasi dilanggar secara tidak fair.
Ini semua menimbulkan kekecewaan yang besar kepada pembentuk undang-undang, khususnya UU Pilpres yang tidak peka terhadap realitas sosial dan kecenderungan pandangan politik rakyat.

sekian terimakasih
Baca selengkapnya »
POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH

POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH


POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH

 

POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH

Buruknya Presidential Threshold sudah semakin jelas kelihatan. Banyak putra- putra terbaik bangsa yang mestinya dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang punya: Idealisme, Ilmu, Negarawan, Prinsip, keberanian melawan IMF, World Bank, berani bersebrangan dengan AS, tegas kepada investor china yang memasukkan ribuan warganya dan membayar dengan harga mahal tenaga kerjanya.
Banyak putra terbaik bangsa yang mampu membawa nama Negara menjadi berwibawa dimata masyarakat dunia, mampu menjaga persatuan dan keutuhan Negara, semua golongan dihormati dan diperlakukan sama dalam penegakan hukum, yang menggunakan kupingnya untuk mendengar suara rintihan rakyat, kesulitan hidup rakyat, pendidikan, ekonomi, sosial, agama.
Banyak nama mestinya dapat di calonkan , dari Sumatra, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Makassar, tapi mengapa struktur politik kita tampaknya seakan membentuk opini publik bahwa Presiden harus dari Jawa. Pembagian kursi menteripun selalu mayoritas dari Jawa. Struktur politik penguasalah yang membentuk opini publik menjadi seperti ini.

Partai koalisi Pemerintah yang menguasai struktur politik jangan berfikir akan aman-aman saja karena merasa besar dan perkasa, sombong, arogan menguasai sektor-sektor krusial pemerintahan untuk menunjukkan kamilah yang hebat, kamilah yang berkuasa.

Ingat kebijakan itu tidak diam, kebijakan itu tidak untuk dirinya sendiri, kebijakan itu tidak mengurung dirinya di dalam istana. Tapi kebijakan itu tampil keluar menjumpai rakyat, menyentuh rakyat, sendi-sendi kehidupan rakyat. Dan sentuhan itu sangat terasa.
Saat rakyat menilai kebijakan itu menyentuh pendidikan, rakyat merasakan liberalisme pendidikan, liberalisme perguruan tinggi, diskriminasi pendidikan, mata pelajaran agama dikurangi dan mulai dipreteli satu persatu, slogan komunis sudah ditampakkan "Agama adalah Candu, maka harus di singkirkan".
Ketika kebijakan itu menyentuh kelompok beragama, rakyat melihat umat Islam selalu dibungkam, dikriminalisasikan hanya karena terbakar ghiroh kecintaannya kepada Negaranya, bangsanya, mengkritik Pemerintah yang semena-mena, tapi Pemerintah malah buang badan pemuka agama diberangus, kebebasan berdakwah di intervensi secara brutal.
Ketika kebijakan itu menyentuh rakyat, rakyat kelaparan karena beras dirumah sudah habis dan harga beras tidak mampu di beli. Menterimu berkata, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus berhemat, biasanya makan 3x sehari kurangi menjadi 2x sehari". Padahal untuk itulah kamu menjadi menteri, mengapa harga beras bisa mahal, turunkan harga bukan rakyat miskin disuruh berhemat.
Ketika kebijakan itu menyentuh rakyat, Negara kita dikelilingi laut tapi garam kita impor. Minyak goreng kita impor, sayuran, daging, gula, kedelai semua kita impor.
Ada apa dengan Negara ini?
Untuk apa Reklamasi di Teluk Jakarta?
Mengapa Tenaga Kerja China membludak dan digaji sangat mahal, sementara banyak rakyat mismin yang membutuhkan ukuran tangan.
Mereka butuh pekerjaan yang layak, mereka mau ekonomi mereka membaik, mereka ingin melihat anak-anak mereka berpendidikan tinggi.
Ingat...!!! Kesombongan kalian akan membuat kalian binasa. Hari ini kalian merasa besarr dan berkuasa, apakah kalian berfikir kalian tidak akan bisa jatuhh karena berada pada puncak kekuasaan??. Seekor Gajah dapat jatuh dengan mudah jika melewati tanah yang licin, berlumpur dan berair. Tanah itu adalah rakyat yang kalian injak dengan gagahnya. Kekuasaan kalian akan runtuhh dan kalian akan jatuhh.
Kalian tidak boleh berkuasa lagi. Belum 5 tahun berkuasa tapi terasa sudah berabad-abad dalam penjajahan. Rezim ini seperti penjajah Hindia Belanda.
Kejahatan terbesar rezim ini adalah menjajah bangsa sendiri. Kalian buat kebijakan menyengsarakan rakyat. Kehidupan politik Negara kalian rusak, kehidupan sosial agama kalian buat jurang pemisah yang sangat dalam.

Kejahatan terbesar kedua rezim ini adalah sangat senang, tenang, nyaman menjadi pembohong.

 

Baca selengkapnya »
Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia

Sebelum saya dalam tulisan ini memaparkan lebih jauh tentang konsep negara hukum Indonesia, perlu saya kemukakan sedikit sejarah dan perkembangan negara hukum sebagai pengantar dalam tulisan ini.

Secara umum dikenal dua konsep negara hukum yaitu:

1. Rechtstaat; dan
2. Rule of law.

Sebenarnya masih ada satu lagi yang secara khusus di kenal dan diterapkan pada negara-negara yang menjadikan agama sebagai dasar negaranya seperti Brunei Darussalam, Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia, Turki menjadikan syari'at Islam sebagai dasar negara/dasar menyelenggarakan negara. Atau seperti Philipina yang menjadikan agama khatolik sebagai dasar negara.
Negara yang menjadikan agama sebagai dasar negaranya, maka hukum yang diberlakukan menjadi suatu kemestian mengacu, mengambil referensi/berpedoman pada agama sebagai sumber hukum utama disamping sumber hukum lainnya yang diakui.
Negara yang menjadikan agama sebagai dasar negara maka disebut "Negara Agama". Jika agama dimaksud bukan Islam maka sudah diterima umum di belahan dunia barat konsep negara hukumnya disebut Negara Teokrasi.
Sedang jika agama dimaksud adalah Islam maka para pakar hukum Islam menyebut konsep negara hukum yang demikian itu dengan Nomokrasi. Mengapa perlu dibedakan ada Teokrasi dan Nomokrasi?, sebab agama yang dijadikan tumpuan itu memang terdapat perbedaan mendasar baik dalam hal konsep ketuhanan yang diyakini maupun bentuk-bentuk ajaran dalam agama-agama itu sendiri.
Baiklah kita bahas pertama konsep Rechtstaat. Kata "rechtstaat" itu diambil dari bahasa Belanda dan dari penggabungan kata "recht" dan "staat". Recht, artinya Hukum, dan staat artinya Negara. Jadi Rechtstaat artinya Negara hukum.
Namun kata rechtstaat itu jika dilihat dari segi bahasa, tidak hanya merujuk kepada bahasa Belanda, sebab kata rechtstaat juga dipakai dalam bahasa Jerman.
Mengapa ada sebutan berbeda untuk negara hukum yaitu ada rechtstaat dan rule of law. Sebab tempat tumbuh dan berkembangnya pemikiran tentang negara hukum itu berbeda, sehingga corak dan karakter hukum, tradisi hukum dan penegakan hukumnyapun juga berbeda-beda. Tetapi tetap memiliki latar belakang sejarah yang sama.
Secara historis, awal mula munculnya konsep rechtstaat dan rule of law tidak dapat dilepaskan dari latar belakang penolakan terhadap absolutisme kekuasaan para raja. Jadi lahirnya konsep rechtstaat dan rule of law merupakan bentuk perlawanan/penentangan absolutisme kekuasaan yang semena-mena.
Konsep rechtsaat tumbuh dan berkembang di Prancis, Belanda, Jerman, Itali. Sedangkan konsep rule of law lahir dan berkembang pesat di Inggris, dan menjalar ke Amerika Serikat. Dua negara inilah yang selalu ditunjuk dalam banyak literatur sebagai tempat munculnya rule of law.
Meski konsep rechtstaat tumbuh dan berkembang di Prancis, Jerman, Belanda dan Itali, tetapi di masing-masing negara ini tradisi hukumnya memiliki corak, karakter dan varian yang berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga halnya dengan konsep rule of law yang tumbuh dan berkembang di Inggris dan Amerika Serikat.
Perbedaan itu merupakan hal yang alamiah dan lumrah. Perbedaan itu dipengaruhi oleh budaya/kultur masyarakat di Negara itu dan pengalaman sejarah yang terbentang di Negara itu. Sehingga tradisi hukumnya, pemahaman tentang hukum dan penegakan hukumnya berbeda satu sama lain.
Konsep rechtstaat dan rule of law muncul secara revolusioner. Dikatakan revolusioner sebab dilakukan melalui gebrakan perjuangan berdarah-darah menentang absolutisme kekuasaan yang sewenang-wenang dan menindas.
Konsep rechtstaat di awal-awal kemunculannya mengakibatkan lahirnya liberalisme atau Negara hukum liberal. Pemahaman tentang negara hukum liberal ini atau mengapa disebut sebagai negara hukum liberal sebab sangat sedikit sekali peran atau intervensi negara kedalam kehidupan warga negaranya terutama menyangkut perekonomian/kesejahteraan rakyat.
Negara hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga disebut juga sebagai Negara hansip atau Negara penjaga malam, atau dalam bahasa Belanda lazim juga disebut Nachtwachterstaat.
Akibat rasa muak yang mendalam terhadap kediktatoran dan absolutisme kekuasaan rechtstaat di awal pertumbuhannya telah menjelmakan dirinya sebagai negara hukum liberal.
Kebencian yang besar terhadap pengalaman sejarah sebab selama kurun waktu yang lama negara dijalankan dengan sangat diktator dan totaliter, negara mengatur dan ikut campur terhadap segala aktivitas warga negaranya dan kekuasaan dijalankan dengan sewenang-wenang, maka itu semua menuntut kebebasan dari rakyat yang selama ini terkungkung dalam penindasan. Kebebasan itu telah menjadi sangat bebas (liberal) sehingga keadaan menjadi berbanding terbalik 180 derajat.
Jika pada masa kungkungan absolutisme dan kediktatoran Negara menguasai/berperan dalam segala aktivitas rakyatnya seperti perekonomian, sosial, budaya, hukum secara sewenang-wenang, maka pada masa pasca revolusioner, rakyat menuntut pembebasan dari intervensi negara yang selalu menindas rakyat.
Akibatnya kekuasaan dan ruang kebebasan betul-betul dikendalikan rakyat. Sedangkan peran negara dibatasi dengan ketat sehingga peran negara menjadi sangat sedikit atau sempit sekali yaitu Nachwachterstaat. Nachwachterstaat ini mengidealkan jargon atau paham laissez faire laissez aller yang artinya semakin bebas maka semakin baik.
Selain itu, konsep rechtstaat juga mulai disandarkan kepada pemikiran legal positivisme yang berkembang seiring dengan berhasilnya gebrakan revolusioner. Legal positivisme atau aliran pemikiran hukum positif yang menjadi paham (ajaran dalam berhukum) bertumpu pada paham legisme, yaitu kepastian hukum, sehingga hukum adalah apa yang tercantum dalam undang-undang.
Kepastian hukum ini dipahami sangat ketat, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang, diluar undang-undang dianggap tidak ada hukum. Atau setidak-tidaknya jika ingin sedikit diperluas, diluar peraturan perundang-undangan tidak diakui ada hukum. Paham legisme inilah yang melahirkan asas legalitas.
Praktiknya asas legalitas ini dianut sangat ketat terutama dalam bidang hukum pidana. Sedangkan dalam hukum administrasi dan perdata tidaklah seketat anutan dalam bidang hukum pidana. Negara hukum yang menjadikan secara sangat ketat undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan menganggap diluar itu tidak ada hukum, inilah yang dalam berbagai literatur disebut sebagai negara hukum formal.
Jadi rechtstaat itu pada masa awalnya memiliki ciri khas/karakteristik Nachtwachterstaat yang liberal dan menjalar pula menjadi Negara hukum formal sebab hukum hanya diakui apa yang ada dan tertulis dalam undang-undang.
Perlu dipahami disini, liberalisme rechtstaat diawal pertumbuhannya telah pula melahirkan paham (ajaran) individualisme. Individualisme itu artinya sebuah aliran pemikiran tentang kebebasan yang menjadi sebuah ajaran dalam kehidupan. Individualisme itu penekanannya adalah pada kebebasan pribadi.
Kebebasan dan kepentingan pribadi/perseorangan dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan kepentingan umum. Malahan bisa terjadi, jika kepentingan umum bertentangan dengan kepentingan pribadi, maka kepentingan umum dikalahkan, ditundukkan/dikesampingkan. Dan kepentingan pribadilah yang diutamakan, atau dimenangkan.
Lama-kelamaan dari semula hanya sebuah paham kemudian dalam perkembangannya sampai hari ini telah menjelma sebagai watak/jati diri pribadi, menjadikan sebuah bangsa terutama barat menjadi orang-orang yang individualis yang sangat (bersifat) individualistik. Individualistik yang terlampau mengagungkan materi maka melahirkan kapitalisme sebab kecintaan yang besar terhadap materi.
Memasuki abad ke -19 (1800-an sampai diawal tahun 2000), terjadi degradasi perekonomian yang luar biasa juga dipicu akibat peralihan dari masyarakat agraris-tradisional menjadi masyarakat yang industrialis sehingga menyebabkan merebaknya kemiskinan dimana-mana.
Perekonomian yang diurus secara liberal akibat peran negara hanya sebagai nachwachterstaat telah mengalami kegagalan yang berdampak sangat besar terhadap kesejahteraan hidup rakyat. Seiring dengan itu muncul banyak kritik dari para pakar, pemerhati kenegaraan dan hukum karena negara hukum selama ini dimaknai secara sempit membatasi peran negara dangan sangat ketat, maka muncullah penolakan sistem ekonomi liberal yang mendorong perubahan mendasar peran negara dalam pemerintahan menjadi lebih luas dari sebelumnya.
Reaksi keras terhadap negara nachtwachterstaat yang melahirkan liberalisme kapitalisme telah menciptakan pemikiran pembaharuan konsep negara hukum menjadi Negara hukum kesejahteraan (welfaarstate). Disebut Negara/Negara hukum kesejahteraan sebab negara mengambil alih dan berperan penting serta pro aktif dalam masalah perekonomian rakyatnya untuk mewujudkan kesehteraan bagi seluruh rakyatnya. Semula negara tidak boleh ikut campur dalam urusan perekonomian.
Peran negara mengalami perluasan, tidak lagi sekedar menjaga keamanan dan ketertiban belaka atau Negara polisi tetapi sangat menentukan keberlangsungan perekonomian rakyatnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Praktiknya, semakin hari semakin tahun sampai hari ini peran negara semakin luas mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, iptek, kesenian, olah raga dan sebagainya dan sebagainya.
Seperti telah terang dijelaskan di muka pembahasan tulisan ini, kemunculan konsep rechtstaat dan rule of law memiliki latar belakang sejarah yang sama yaitu penentangan dan perlawanan terhadap absolutisme (kekuasaan tanpa batas) yang sewenang-wenang dan menindas.
Rule of law diambil dari bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris-Amerika yang berarti ketentuan/peraturan hukum. Yang lazimnya juga diartikan Negara hukum, meskipun tidak mencantumkan kata "state" di dalamnya.
Ada perbedaan mendasar antara rechtstaat dan rule of law itu. Pada rechtstaat penekanannya adalah pada hukum tertulis. Mazhab rechtstaat ini adalah legal positivisme. Sedangkan pada rule of law penekanannya pada common law (hukum kebiasaan, adat istiadat) masyarakatnya.
Hal ini berpengaruh besar terhadap penegakan hukumnya di negara yang menganut rechtstaat dan rule of law. Hakim dalam rechtstaat dalam mengadili perkara hanya dapat mengacu kepada undang-undang belaka atau setidak-tidaknya peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan hukuman.
Diluar undang-undang atau peraturan perundang-undangan dianggap tidak ada hukum. Adapun hukum adat dan kebiasaan tidak diakui sebagai hukum yang mengikat umum (publik) oleh negara melainkan hanya mengikat secara keperdataan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dan negara tidak terikat pada hukum adat atau kebiasaan.
Karena itulah hakim disebut corong undang-undang. Mazhab legal positivisme memang luar biasa ketat dianut dalam rechtstaat, walaupun semakin tahun setelah dirasakan kelemahannya legal positivisme itu, tidak mampu memberikan kepuasan terhadap rasa keadilan di tengah pergaulan hidup, telah mulai disadari untuk menerima sisi baik dalam rule of law.
Sementara itu dalam rule of law penegakan hukumnya lebih fleksibel, prinsipnya hakim kapanpun dapat mengabaikan, mengesampingkan perturan tertulis sepanjang menurut keyakinannya atau penilaiannya tidak dapat memberikan rasa keadilan atau tidak dapat menjawab persoalan hukum yang sedang diadili, mungkin bisa dikarenakan hukum tertulis (wetten recht) tidak mengakomodir peristiwa hukum yang terjadi.
Karena itu hakim lebih bebas dalam mengadili, tidak terikat pada hukum tertulis. Memang pertama-pertama hakim melihat atau merujuk lebih dulu kepada hukum tertulis sebagai acuan, tetapi tidak berarti hakim corong undang-undang seperti dalam tradisi hukum rechstaat.
Bahkan hakim dapat melakukan terobosan-terobosan pemikiran hukum yaitu hakim dapat membuat hukum sendiri melalui putusannya (judge made law) sehingga diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama. Itulah yang kita kenal dengan yurisprudensi.
Hakim di pengadilan tingkat bawah menganggap putusannya menjadi lebih berwibawa bila mengacu kepada yurisprudensi. Bahkan, hakim-hakim dalam peradilan rule of law mempunyai kewajiban terikat kepada yurisprudensi dalam mengadili perkara yang sama.
Itu dilakukan dalam rangka konsistensi putusan, sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan. Tidak hanya mengacu kepada yurisprudensi, tapi hakim dalam peradilan rule of law juga dapat mengacu kepada doktrin, kebiasaan, traktat.
Jika kepastian hukum dalam peradilan rule of law diwujudkan dengan kewajiban pentaatan kepada yurisprudensi, maka dalam tradisi rechtstaat kepastian hukum itu dianggap hanya ada pada undang-undang atau dengan penerapan hukum tertulis. Sedangkan tidak ada kewajiban terikat untuk mentaati yurisprudensi. Artinya, boleh diikuti boleh juga tidak diikuti.
Ciri khas lain daripada rechtstaat adalah adanya peradilan administrasi tersendiri yang memfasilitasi penyelesaian masalah hukum warga negara dengan pemerintah. Sedang dalam rule of law tidak dikenal adanya peradilan administrasi, penyelesaian masalah hukum yang timbul antara rakyat yang berhadapan dengan pemerintah dinilai cukup diselesaikan di peradilan umum.
Sedang persamaannya, baik pada rechtstaat maupun rule of law sama-sama menganut supremasi hukum, memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, badan peradilan yang tidak memihak (impartial) dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Sebagai sebuah pengantar kiranya sudah panjang lebar saya jelaskan perihal rechstaat dan rule of law itu dalam tulisan ini, walaupun masih banyak yang tidak dapat diakomodir.
Tibalah pembicaraan kita tentang konsep Negara hukum yang seperti apakah yang dianut oleh Indonesia. Para pakar menyebut seperti Prof. Yusril Ihza Mahendra bahwa konsep negara hukum Indonesia adalah konvergensi, merupakan titik temu dari berbagai tradisi hukum yang berbeda bahkan bertentangan yaitu rechtstaat, rule of law dan nomokrasi.
Tidak hanya sekedar konvergensi dari tiga tradisi hukum tersebut tetapi juga masih dilengkapi dengan penyesuaian kultur bangsa Indonesia sendiri. Mengenai seberapa jauh kultur bangsa Indonesia mewarnai, mempengaruhi konsep negara hukum Indonesia maka saya berpendapat belum terserap dengan secara memuaskan terutama dalam bidang hukum pidana, sebagian dalam bidang keperdataan seperti bisnis dan lain sebagainya sehingga kita merasakan masih terdapat ketimpangan yang cukup lebar.
Sementara itu Prof. Mahfud, Md berpendapat konsep negara hukum Indonesia adalah prismatik yaitu mengambil segi-segi baik dari berbagai tradisi hukum yang berlainan. Antara pendapat Prof. Yusril dan Prof. Mahfud tidak terdapat perbedaan yang prinsipil.
Hanya persoalan sekarang adalah pada tradisi hukum yang manakah kita lebih dominan mengambil bahan-bahan dalam membentuk tradisi hukum negara kita. Sebab dapat berdampak terjadinya perbenturan sehingga menyulitkan kita dalam berhukum. Misalnya dalam menata sistem pemerintahan, koalisi itu hanya dikenal di Negara yang menganut sistem parlementer sebab titik berat kekuasaan terletak pada parlemen.
Sedangkan dalam sistem presidensil penekanannya adalah pada presiden selaku pimpinan tertinggi eksekutif, karena itu koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensil.
Tapi justru kita mengakui koalisi itu bahkan diperkuat oleh keberadaan presidenthial threshold dalam undang-undang pilpres.
Atau perihal permaafan dalam hukum pidana, dalam tradisi rechtstaat tidak dikenal adanya permaafan itu. Sedangkan yang demikian dirasa itu tidak cocok dengan kultur bangsa kita. Walaupun kabarnya RUU KUHP telah hampir rampung dan mengalami serta menampung banyak ide pembaharuan hukum dalam ketentuan-ketentuannya.
Selain itu dalam hal pertambangan pengurusan SDA kita sangat liberal, yakni SDA kita dikuasai oleh asing, minyak dan gas bumi banyak dieksploitasi dan dikuasai oleh perusahaan asing dan tidak seimbang manfaat yang diberikan terhadap rasio perekonomian atau upaya mewujudkan cita negara yaitu kesejahteraan rakyat terutama di daerah penghasil migas seperti Riau dan Papua.
Kecuali hanya Aceh berdasarkan Otsus dapat memperoleh hingga 80-90% hasil kekayaan alamnya. Liberalisasi SDA kita membawa kita seperti pada masa awal rechtstaat yang nacthwachterstaat, yakni sangat liberal.
Ini semua menjadi persoalan dan tantangan besar bangsa ini sampai hari ini.
Baca selengkapnya »
Kematian Demokrasi Indonesia

Kematian Demokrasi Indonesia

Kematian Demokrasi Indonesia


Kematian Demokrasi Indonesia 


 
Tidak mudah mencarikan judul yang tepat untuk menumpahkan isi kepala dalam tulisan ini. Mungkin tulisan ini belum dapat mengakomodir atau memberikan gambaran substansi yang lebih dapat diterima umum. Disebabkan beda sifat dan karakter persoalannya. Sebagai seorang yang mendalami hukum tata negara, secara moral akademik memikul tanggungjawab besar terhadap terselenggaranya hukum dan pemerintahan negara dengan baik.
Sebagai seorang yang terlahir dari "rahim" universitas, saya menyimpan kerisauan sangat besar melihat betapa amatirnya sekelompok orang yang berkuasa menyelenggarakan negara ini.

Ada beberapa hal yang menjadi penyakit menyebabkan matinya demokrasi di negara ini, kesemuanya itu secara umum menginduk kepada:

1). kesombongan penguasa;
2). Tidak cakap untuk mengelola negara sehingga pemerintahan negara ahirnya amatiran seperti sekarang ini;
3). Bermental tertutup (terbelakang, kolot, kuno, atau dapat kita sebut primitif). Jargon revolusi mental itu tidak ada, yang ada keterbelakangan mental.
1). Kesombongan itu telah menciptakan banyak masalah yang menyusahkan "rakyat yang berpikir". Contoh paling konkret dari watak sombong ini adalah:
- seorang Menteri berkata, " jika harga beras naik silahkan tanam padi sendiri!". Dia juga berkata, "jika harga cabe naik, silahkan tanam cabe sendiri".
- seorang Menteri lain berkata di depan masyarakat miskin, "jika harga beras naik, maka masyarakat miskin harus berhemat. Jika biasanya makan 3 x sehari, kurangi jadi 2 x sehari".
- turunan lain dari watak sombong itu adalah merasa paling benar. Apapun yang dilakukan, dibicarakan/disampaikan, ditunjukkan oleh penguasa semuanya adalah kebenaran. Semuanya sungguh baik dan benar adanya. Setiap kebenaran itu menuntut kepatuhan warganegara. Singkatnya, penguasa hari ini memonopoli kebenaran secara total.
HTI dianggap buruk lalu dibubarkan semena-mena, Menteri Agama meminta masyarakat hormati dan toleran terhadap LGBT, setiap mubaligh mesti di data dan ditentukan harus ngomong apa dalam ceramah-ceramahnya, pesantren dianggap sarang radikalisme maka Ketum PDIP mengatakan pesantren di seluruh Indonesia harus dibubarkan/ditutup.
Hapus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, institusi pendidikan harus bersih dari yang berbau agama. Agama yang dimaksudkan itu adalah Islam, hanya Islam. Jangan bawa-bawa agama kedalam politik, tidak ada kaitannya agama itu (Islam) dengan politik, agama (Islam) dan negara harus dipisah. Negara harus lepas dari intervensi agama (sekuler mutlak).
Di lain pihak ternyata sangat ramah dan membuka pintu terhadap liberalisme, dan atheis (komunis). Selain itu membatasi calon presiden dan wakil presiden dengan cara yang sangat tidak beradab dan itu seperti menghujamkan pedang ke perut demokasi.
Mengaku paling pancasila, tapi praktiknya anti pancasila, menuduh kelompok yang bersebrangan dengan dirinya dengan sebutan anti kebhinekaan, anti NKRI, mau merobohkan NKRI, praktiknya itu semua kembali kepada yang menuduh tidak karu-karuan.
2). Tidak cakap untuk mengelola negara. Terutama disini dalam hal intelektualitas (kecerdasan yang berbasis keilmuan akademik). Tidak juga saya hendak mengatakan bahwa tak seorangpun kelompok yang sedang berkuasa sekarang goblok semua. Justru persoalannya sekarang adalah intelektualitas diketepikan, disingkirkan, digeser dan kepentingan lah yang selalu dikedepankan.
Jadi bergeraknya penyelenggara negara tidak menunjukkan bekerjanya otak untuk menjalankan tugas dan kewenangan untuk kemaslahatan rakyat. Maka lahirlah kebijakan pro asing, menyengsarakan rakyat, sikap acuh. Apalagi sejak awal rezim ini memang tidak memiliki kewibawaan dalam menyelesaikan konflik sosial-agama ditengah masyarakat. Tidak tampak ada suatu langkah nyata yang diambil oleh Presiden.
Sangat disayangkan, seorang Presiden dengan kekuasaan yang begitu besar tidak paham apa yang mesti dilakukannya. Diamnya Presiden melihat lebarnya jurang permusuhan ditengah rakyat telah menjelma menjadi sebuah ajaran politik bahwa Presiden menyetujui itu terjadi.
Mirisnya lagi ahir-ahir ini, institusi penegak hukum yang satu mengintervensi institusi penegak hukum lain.
Ketika KPK menetapkan calon kepala daerah di Jawa barat sebagai tersangka dan akan terus diproses hukum, tiba-tiba Kapolri meminta KPK agar mengentikan dulu buat sementara sampai pilkada usai.
Tidak hanya Kapolri, tapi Jaksa Agung dan Menko polhukam Wiranto juga sama. Kita dibuat bertanya-tanyapa, dibalik ini semua ada apa?, sebab kita tau calon yang ditetapkan tersangka oleh KPK itu berasal dari dan diusung oleh PDIP (partai yang sedang berkuasa).
Sudahlah kita terbuka saja, publik juga sudah tau bahwa borok PDIP sudah terlalu banyak, dibalik kriminalisasi ulama, pembubaran HTI, semua kesombongan para menteri dan sikap blunder Menteri Agama semua itu muaranya ke PDIP. Mereka itu bukan menyuarakan aspirasi rakyat, tapi aspirasi PDIP sebagai partai sekuler-liberal anti Islam.
Hukum Islam mereka anti, tapi terhadap simbol-simbol Islam mereka tidak anti. Kita bisa liat menjelang Pilpres dan Pilkada, tokoh-tokoh PDIP termasuk calon yang diusung oleh PDIP.
Mulai dari Presiden Jokowi, para menteri, Ketum PDIP Megawati, calon kepala daerah yang diusung PDIP rame-rame pakai sorban, jubah, (pakaian kebesaran umat Islam), kebaya, berjilbab sebelumnya tidak pernah kenal dengan jilbab, dekati ulama, acara-acara bernuansa keagamaan dan sebagainya.
3). Bermental tertutup. Ini ditandai oleh beberapa hal yaitu anti kritik. Walaupun berkali x disampaikan bahwa pemerintah tidak anti kritik, tapi realitas yang dipertontonkan adalah sangat anti kritik.
Mana-mana kritik yang dianggap merugikan kepentingan rezim, merusak citra rezim sehingga akan menghalangi untuk berkuasa kembali periode berikutnya maka semua harus dibungkam.
Dan rezim punya banyak media yang dari awal sengaja di ciptakan untuk mengimbangi hujan kritik. Media seperti Kompas TV, Metro TV, Merdeka. com, kiranya sulit dibantah pemberitaannya selalu berpihak kepada rezim. Seakan buta sama sekali terhadap gejolak kebencian sebagian besar rakyat sebab sembrono, sombong dan acuhnya rezim ini.
Tidak anti kritik, tapi kita lihat di media sudah banyak yang dipenjarakan akibat mengkritik pemerintah, tokoh-tokoh politik sekuler-liberal. Ditambah beberapa pasal dalam UU No. 17 Tahun 2014 mempolitisir kebebasan berpendapat.
Ini semua penyakit yang menyebabkan matinya demokrasi di Negara ini, tidak dapat dicarikan obatnya, tidak ada obatnya kecuali #2019 Ganti Presiden.

sekian terimakasih

Baca selengkapnya »
Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI, Bukti Pemerintah Diktator


Bubarkan HTI


HTI (Hitzbut Tahrir Indonesia) tak layak dibubarkan. Secara legalitas pembubaran HTI terlalu dipaksakan, semua dilakukan Pemerintah atas nama Pancasila dan Kebhinekaan. Pemerintah berpendapat bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena itu harus dibubarkan.

Pembubaran itu dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melibatkan pengadilan, padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah demikian komprehensifnya mengatur perihal keormasan, mulai dari pendaftaran status badan hukum ormas, kewajiban, hak ormas, larangan, sanksi pidana, dan mekanisme pembubaran yang ditempuh melalui proses di pengadilan.
Sekarang undang-undang ormas ini sudah diubah oleh Pemerintah dengan berbagai alasan. Pembubaran HTI dilakukan secara politik, tidak melalui pembubaran secara hukum dengan melibatkan pengadilan. Padahal undang-undang ormas sudah mengamanatkan bahwa proses pembubaran ormas dilakukan di sidang pengadilan.
Pemerintah beralasan bahwa proses pembubaran ormas dalam undang-undang terlalu berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, karena itu dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Ada suatu keinginan praktis untuk mempercepat proses pembubaran ormas, hal itu tampak dari pernyataan Kapolri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto dalam beberapa kesempatan mengatakan, "semakin cepat proses pembubaran ormas (HTI) maka semakin baik, lebih cepat lebih baik".
Dibalik semua ini sebenarnya ada apa?, untuk mewujudkan keinginan pembubaran itu Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah secara substansial isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.
Padahal telaah secara konstitusional Perppu tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu menafsirkan Pasal 22 UUD 1945 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yakni:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Semua ini tidak terpenuhi sama sekali. Mengapa demikian, secara teoritis ada beberapa hal yang mengakibatkan Perppu itu dikatakan inkonstitusional/ tidak memenuhi syarat secara konstitusi.
Pertama, Undang-undang ormas sudah sangat lengkap dan rinci mengatur semua hal berkenaan dengan keormasan. Karena itu tidak ada alasan mengatakan bahwa undang-undang ormas tidak ada sehingga menimbulkan kekosongan hukum (recht vacum), atau undang-undangnya ada tetapi tidak memadai. Hal ini sudah dibantah dengan keberadaan maupun pengaturan yang komplit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
Kedua, Perppu yang menjadi legalitas pembubaran HTI memuat norma yang sifatnya konkret dan individual. Hal itu dapat dijumpai pada bagian konsideran Perppu itu sendiri yang mengatakan bahwa "terdapat ormas tertentu yang dalam melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945".
Padahal, dalam perspektif ilmu perundang-undangan norma yang sifatnya konkret dan individual hanya boleh ada dalam produk hukum berupa keputusan, putusan atau penetapan. Tidak boleh dicantumkan dalam produk hukum berupa peraturan.
Perppu itu peraturan sama dengan undang-undang, tetapi memuat norma konkret dan individual. Seharusnya hanya memuat norma umum dan abstrak. Bila kita tanya, apa dasar Pemerintah berani mengatakan bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila itu.
Pemerintah dalam sidang pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi mengetengahkan vidio kegiatan HTI yang pernah ditayangkan di TVRI tahun 2013 bahwa di vidio itu HTI dalam pidatonya bicara tentang menegakkan dan memperjuangkan syari'at islam dan lainnya yang berkaitan dengan syari'at islam.
Memang belakangan ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menambah objek yang dapat dijadikan dasar pembuktian berupa alat bukti elektronik. Itupun peruntukannya dalam konteks pembuktian di dalam hukum pidana dan tidak pula untuk semua tindak pidana.
Lagi pula, vidio yang diputar di sidang pengujian Perppu ormas itu adalah kegiatan HTI yang dilakukan pada waktu Presidennya ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pertanyaan kita, apa relevansinya dengan keadaan sekarang. Kalau pak SBY ketika jadi Presiden menganggap kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila, ya sudah dikeluarkan Perppu waktu itu. Nyatanyakan tidak demikian.
Artinya apa, Pemerintah telah memberlakukan surut kegiatan HTI tahun 2013, menghukum HTI berdasarkan Perppu yang dibuat tahun 2017. Kegiatannya tahun 2013, Perppu baru diterbitkan tahun 2017. Kalau begitu, dibubarkannya Masyumi tahun 1960 sah-sah saja digugat kembali ke pengadilan untuk menguji keabsahan keputusan Presiden Soekarno.
Haruslah dipahami bahwa asas retroaktif (berlaku surut) dalam hukum pidana itu hanya dikenal dalam hal exstra ordinary crime (tindak pidana luar biasa). Statuta Roma Tahun 2002 mengklasifikasikan bahwa yang termasuk kedalam exstra ordinary crime itu adalah: world crime, genoside, crime agression dan crime against humanity. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peradilan HAM mengadopsi sebagian dari ketentuan dalam Statuta Roma yaitu crime against humanity dan genoside diakui sebagai exstra ordinary crime.
Ketiga, apa ukuran atau standar penilaian secara hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi Pemerintah membubarkan HTI. Dalam undang-undang ormas membubarkan ormas melalui proses hukum di pengadilan, Pemerintah yang berpendapat kegiatan ormas tertentu tidak sesuai dengan Pancasila Pemerintah meminta Jaksa Agung sebagai penuntut umum di pengadilan, di pengadilan itulah pendapat Pemerintah diuji kebenarannya.
Jika pendapat Pemerintah benar, terbukti adanya maka pengadilan keluarkan putusan. Putusan itulah yang menjadi dasaf bagi Pemerintah membubarkan ormas. Tetapi yang terjadi dalam hal pembubaran HTI, Pemerintah keluarkan Perppu dan tidak melibatkan pengadilan.
Jadi HTI dibubarkan hanya berpedoman pada pendapat subjektif Pemerintah sendiri yang didasarkan kepada barang bukti yang dimiliki. Tidak dilibatkannya pengadilan dalam proses pembubaran ormas membuka peluang yang luas bagi Pemerintah dengan semena-mena membubarkan ormas yang bertentangan dengan dirinya.
Perppu tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum sebab undang-undang ormas sudah ada dan isinya lengkap. Karena itu tidak memenuhi persyaratan hal ikhwal kegentingan yang memaksa seperti mana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 UUD 1945.
Perppu ormas juga tidak mencerminkan keadilan sebab HTI dibubarkan secara politik, tidak secara hukum dengan melibatkan pengadilan.
Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemerintah adalah dalil-dalil yang sudah sangat usang, tidak relevan dan tidak jelas legalitasnya. Karena itu bagaimanapun Perppu itu harus ditentang.


Baca selengkapnya »
Demokrasi Kita

Demokrasi Kita

"Demokrasi Kita"

Demokrasi
Demokrasi diterima sebagai paham kebangsaan/ajaran kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini itu sudah clear, disepakati dan merupakan constitutional agreement. Penerapan demokrasi itu dipengaruhi oleh zaman. Beda zaman beda generasi beda pula cara, watak, pemahaman dan gaya berdemokrasi. Ini terjadi tidak lepas dari tiap generasi yg lahir pada kondisi yang berbeda dimana dinamika sudah semakin kompleks. Dan bangsa ini seiring waktu banyak yg terpengaruh oleh faktor-faktor yg datang dari luar. Budaya, watak, gaya hidup, paradigma, ideologi, perkembangan teknologi dan komunikasi, industrialisasi berbagai bidang kehidupan yang berasal dan dibawa oleh bangsa lain dg mudah dapat bercampur dan berbaur ditengah masyarakat kita. Kesemuanya itu saling bersaing dan mempengaruhi pola pikir, watak dan gaya hidup generasi hari ini.
Dahulu generasi founding father, demokratisasi berlangsung secara mengagumkan. Perbedaan pendapat, saling kritik di forum-forum hingga berdebat keras secara terbuka di koran-koran sering dilakukan. Tapi ketika mereka bertemu dan berkumpul seolah tidak terjadi apa-apa, semuanya damai dan aman-aman saja. Seperti Soekarno mendebat dan mengkritik ulama besar Moh. Natsir, tidak pernah kita dengar kabar bahwa Moh. Natsir melaporkan Soekarno atas kasus pencemaran nama baik atau penodaan agama. Demikian juga Soekarno tidak pernah melaporkan Moh. Natsir, Buya Hamka karena mencemarkan nama baik dirinya. Sebab yg dikemukakan dalam setiap kritikan dan perbedaan pendapat itu adalah keilmuan, debatnya cerdas, argumentatif dan memperkaya khazanah keilmuan orang yang menyaksikan. Meski dipenghujung rezim orde lama Soekarno bertindak otoriter, tapi bangsa ini pernah memberi contoh bagaimana berdemokrasi yang benar.
Sekarang ini kita lihat, tampaknya pemerintah mempersempit makna dari demokrasi itu. Hak-hak untuk berpendapat, menyampaikan kritikan mulai dikurangi bahkan terhadap orangnya yg berpendapat/mengkritik itu diawasi secara ketat dan tidak jarang pula dikriminalisasi sebagai bentuk ketidaksukaan pemerintah. Ada apa dengan semua ini, mengapa terjadi pemerosotan yang jauh seperti ini. Ketika terjadi perang antar media yang mengakibatkan kegaduhan, polemik dan keresahan yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa ditengah masyarakat dibiarkan saja. Ketika bermunculan pendapat yang tidak menyenangkan dari mereka yang vokal mengkritik pemerintah, mengapa justru mudahnya dikriminalisasikan. Padahal kritikan itu dilakukan juga dalam rangka untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar pemerintah tidak semena-mena. Kritikan itu juga merupakan aspirasi yang meluap-luap yang tidak pernah diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah lupa tentang asal usul dirinya dan tidak paham hakikat dari keberadaan demokrasi itu dan siapakah sebenarnya pemilik demokrasi itu. Adanya pemerintah karena adanya rakyat, dan kekuasaan yg berada pada pemerintah itu berasal dari rakyat. Sedang dalam demokrasi itu sendiri, rakyatlah pemegang kekuasaan yg mutlak.
Dalam setiap polemik berbangsa dan bernegara, kewibawaan pemerintah harus ada. Pemerintah yang berwibawa, ketika terjadi perang media akibat pemberitaan yg tak objektif, tidak proporsional, berisi propaganda, pemerintah panggil petinggi media itu untuk bicara, bukannya dibiarkan atau tiba-tiba dibredel. Bukannya menyelesaikan masalah justru memicu kemarahan banyak pihak, dan ahirnya polemik tidak selesai-selesai. Demikian pula ketika suatu komunitas masyarakat yg sering kali mengkritik pemerintah, jangan perlakukan mereka sebagai musuh, datangi mereka ajak berdialog, kalau berkaitan dg ideologi, adakan diskusi ilmiah panggil semua pakar yeng berkompeten untuk menerangkannya, bukannya dibubarkan secara otoriter, karena dapat mengundang kemarahan publik dan memicu munculnya perlawanan dari mereka yg diperlakukan tidak adil. Pemerintah harus terbuka dengan kritikan. Jika hukum ditegakkan diatas syahwat dan emosi, maka setiap rumah adalah penjara bagi setiap orang.

Baca selengkapnya »
 Indonesia Adalah Negara Islam

Indonesia Adalah Negara Islam


Bagaimanapun sikap tidak terimanya kelompok Nasionalis sekuler terhadap judul tulisan ini, pada akhirnya mereka juga akan mengerti juga. Banyak muncul pemikiran, pemahaman yang salah kaprah mengatakan bahwa Negara ini bukan Negara Islam, juga bukan Negara agama lainnya, tapi Negara ini adalah Negara Pancasila. Betapa dangkalnya perkataan mereka, dengan naifnya mereka mengatakan sesuatu yang tidak diketahui olehnya.

Apa bukti Negara ini Negara Islam?, bukti pertama Pancasila itu sendiri. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa sila pertama itu tak lain adalah Tauhid (ketuhanan dalam islam). "ESA" itu artinya ahad. Ahad itu artinya: satu, tunggal, tidak ada tuhan yang lain, berdiri sendiri, tidak bercabang tidak bernasab (tidak mengenal silsilah keturunan).

Artinya, Tuhan Tunggal. Tampak sederhana tapi mendalam maknanya. Tuhan tidak dilahirkan apalagi lahir lewat kemaluan manusia (hina), tuhan tidak mengandung dan melahirkan, tuhan tidak mati apalagi tuhan mati dibunuh, tuhan berbeda dari makhluknya termasuk manusia karena itu tuhan tidak pula menjelma menyerupai/dalam wujud manusia atau hewan atau makhluk lain. 

Tuhan tidak pantas baginya punya ibu, punya ayah, sehingga ada ayah tuhan, ada pula ibu tuhan, ada anak tuhan. Hubungan tuhan dengan makhluknya dalam islam bukan hubungan antara guru dengan murid, bukan pula hubungan antara anak dan orangtua. Tidak pantas dan tidak mungkin manusia menyebut dirinya anak tuhan, apakah dia (manusia) hendak menjadikan tuhannya sebagai orangtua?, orang tua itu manusia, berarti ia menyamakan tuhannya dengan manusia. 

Semua itu dibantah dengan kalimat syahadat "La ila ha illallah". Maknanya tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada tuhan 1 tuhan 2 tuhan 3, anak tuhan, ayah tuhan, ibu tuhan, tuhan cuma Allah.
Kemudian disambung dengan kalimat "wa as hadu anna muhammadarrasulullah", muhammad itu manusia utusan Allah, adalah seorang Nabi, rasul Allah yang ditugaskan menyampaikan wahyu (Al-Qur'an) kepada manusia, memperbaiki akhlak manusia, sebagai rahmatan lil 'alamin (rahmat untuk sekalian alam), pembawa kabar gembira (surga, bagi mereka yang istiqomah dalam ibadahnya dan menjaga akhlaknya), muhammad sebagai pembawa peringatan (neraka, bagi mereka yang ingkar tidak mau patuh pada perintah Allah).
Dalam Al-Qur'an ditegaskan, qul huwallahu ahad, allahussomad, lam yalid walam yuulad, walam yakulllahu kufuan ahad. Katakan bahwa allah itu satu, allah tidak bernak dan tidak diperanakkan. Ini semua disebut dengan prinsip tauhid (ketuhanan dalam islam).

Karena itu tidak perlu dikembangkan kekhawatiran berlebihan bahwa umat islam akan mengganti pancasila, tidak benar sama sekali. Karena Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam, bahkan Pancasila itu adalah hasil penerimaan/transformasi kaidah-kaidah yang umum dalam hukum islam.
Bukti kedua Negara ini Negara Islam adalah:
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan, "...Atas berkat rahmat Allah...". Realitas sejarah menegaskan bahwa tidak lain yang dimaksud disitu adalah Allah subhanahuwata'ala sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya perihal tuhan (Allah) itu.
Bukti ketiga Negara ini Negara Islam adalah:

-Adanya keberadaan Kementerian Agama.
Dari awal berdirinya Kementerian ini memang dimaksudkan untuk mengurusi urusan-urusan umat islam, karenanyapun Menteri Agama harus diisi oleh orang islam.
Walaupun orang yang menjabat Menteri Agama sekarang ini (Lukman Hakim Saipudin) sudah mulai terjangkit penyakit sekuler-liberal, dia tak paham posisi dia sebagai Menteri Agama itu untuk siapa, pengabdian kepada siapa, aspirasi siapa yang harus di dengarnya, telinganya tuli dan matanya buta terhadap aspirasi umat islam.

Bukti Keempat adalah:
- Adanya keberadaan Pengadilan Agama (di Aceh disebut Mahkamah Syar'iyah). Pengadilan Agama adalah milik umat islam mutlak, adalah pengadilan khusus untuk umat islam. Setiap perkara agama yang terjadi antar sesama umat islam jika ditempuh jalur hukum maka diselesaikan di Pengadilan Agama.
Hal ini karena kompleksitas, ke-khas-an, dan karakteristik hukum islam yang komprehensif mengatur sendi kehidupan umatnyalah yang menyebabkan harus diselesaikan secara terpisah di pengadilan tersendiri.
Seperti perkara perkawinan, masalah dalam perkawinan menempuh kehidupan berumah tangga, perkara perceraian, hak asuh anak, pewarisan, masalah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya.
Tidak hanya sampai disitu, tetapi berlaku pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kitab hukum tersendiri sebagai acuan disamping KUHP dan KUHPerdata.

Bukti Kelima:
-Dalam bidang hukum pidana maupun hukum perdata banyak mengambil/mengadopsi nilai-nilai/kaidah yang terdapat dalam hukum islam. Seperti misalnya pasal 77 KUHP, itulah yg dalam al-Qur'an disebut "....wala tujjzauna illa wa antum ta'lamun..." ,dalam ayat lain dikatakan, "... wala tus 'aluna amma kanuya' malun....".
Selain itu masalah saksi berlaku asas satu orang saksi bukan saksi, artinya saksi itu haruslah lebih dari satu orang. Itu juga diambil dari kaidah hukum islam. Atau dalam hukum pidana dikenal asas gen straaf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, haruslah terbukti/dibuktikan kesalahan seseorang untuk dapat menjatuhkan hukuman. Itu juga diambil dari kaidah hukum islam.
Asas legalitas juga kaidah dalam hukum islam yang dalam al-Qur'an dikatakan, "kamu tidak akan dihukum melainkan setelah turunnya wahyu". Wahyu itu perintah Allah, ajaran- ajaran Allah dalam al-Qur'an. Atas dasar itulah Nabi Muhammad dapat menghukum.
Banyak lagi yang lain, tapi setidaknya mengemukakan hal itu sadarlah kiranya Negara ini adalah Negara Islam.

Mencermati hal diatas, betapa hukum islam mewarnai tatanan hukum positif Negara, maka bagaimana mungkin para Nasionalis sekuler mengatakan bahwa umat islam anti NKRI, anti Kebhinekaan Anti Pancasila, Anti Persatuan, Intoleransi, Radikal, Ekstrimist. Justru mereka yang tak paham di Negara mana mereka sedang hidup. Bukan kita yang anti ini itu segala macamnya, tetapi mereka yang tak sanggup menerima kenyataan ini.

Dan kalaulah islam itu seperti yang digambarkan sebelah kanan memegang kitab suci sebelah kiri memegang pedang, maka takkan tersisa umat kristen di Negara ini, takkan tersisah umat Hindu, Budha, Konghucu di Negara ini. Demikian juga takkan tersisa mereka di permukaan bumi di seluruh dunia karena pastilah mereka sudah dibinasakan sejak dahulunya oleh pemerintahan negara Islam.
Ingatlah ketika Islam berkuasa 500 tahun lebih di Andalusia, Spanyol. Tidak satupun umat beragama lain diperlakukan diskriminatif, mereka tetap dibiarkan hidup dan bebas beribadat menurut agama dan kepercayaanya. Hak-hak sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, keamanan, pendidikan, kesehatan tetap dilindungi, dipenuhi, dihormati bukan dirampas dengan semena-mena. Itulah bukti toleransi islam terhadap umat beragama lain di luar islam. 

Andai islam atau pemerintahan islam seperti dalam bayangan orang-orang yang tak paham islam, tak memahami sejarah kejayaan islam yang ketakutan bahwa jika pemerintahan islam berkuasa, maka terbayanglah dalam fikirannya betapa diktatornya pemerintahan islam, yang bukan islam pancung kepalanya, usir dia, paksa masuk islam, rampas harta bendanya.
Maka niscaya mereka yang bukan islam takkan tersisa di muka bumi ini hari ini, jika pun ada pastilah sangat sedikit jumlahnya. Bahkan dalam salah satu pemberitaan disebutkan populasi umat kristen hari ini 2 juta lebih banyak dari pada umat islam (bisa dikoreksi mungkin salah).

Tetapi ketika kekuasaan islam meruntuh di Andalusia, ketika khatolik berkuasa pilihan hanya ada tiga yaitu angkat kaki dari Andalusia (di usir), tidak di usir tapi masuk kristen, atau dibunuh. Jadi kepada siapa predikat intoleran, radikal, dan teroris sebenarnya harus di alamatkan. Ini realitas sejarah yang berbicara.
Jika memang islam itu agama yang ditegakkan dengan pedang (teroris) maka lihatlah, di India islam berkuasa ratusan tahun, sampai sekarang masih tetap berdiri kokoh gereja-gereja, kuil-kuil, vihara-vihara. Andai islam itu agama kekerasan, maka takkan tersisa umat beragama lain di India, demikian pula di Arab Saudi, Mesir dan di Negara ini.

Hanya mereka tak sadar mengapa sampai hari ini terus saja menghujat islam, menuduh yang tidak karu-karuan, karena sesungguhnya mereka sudah terpengaruh propaganda barat dan mereka telah terlanjur menelannya bulat-bulat. Propaganda sengaja di ciptakan oleh Amerika dan Yahudi untuk membinasakan Islam dari muka bumi untuk tujuan mewujudkan cita freemasonry nya.
Wajah islam di mata dunia sengaja di coreng, dibuat buruk, penuh lautan darah dan kejahatan kemanusiaan berat. Barat ciptakan ISIS sebagai replika dunia Islam, sehingga orang takut. Mereka berharap dengan tampilan ISIS itu demikianlah rupa Islam. Karena itu apapun tentang islam adalah jahat dan harus dilawan/dibinasakan.

Barat sangat takut kekuatan islam akan bangkit seperti pada masa-masa kejayaannya karena kekuasaan, peta politik dunia, perekonomian dunia akan dikuasai oleh islam. Sampai masanya, islam akan bangkit juga meskipun lambat karena Nabi Muhammad yang mengatakan itu. Namun ketika islam bangkit, itu menandakan kiamat segera datang. Kiamat adalah ahir dari segala-galanya, kebinasaan seluruh alam semesta.
Baca selengkapnya »