Menggantungkan Keadilan Pilpres Pada Mahkamah Konstitusi

Menggantungkan Keadilan Pilpres Pada Mahkamah Konstitusi

Menggantungkan Keadilan Pilpres Pada Mahkamah Konstitusi
 
Sejak dibentuk pada 17 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi secara formal menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara konstitusional pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and binding. 
Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan pengadilan yang unik dibandingkan dengan putusan pengadilan lainnya, sebab setiap Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan (vonnis) maka setiap putusannya langsung incraht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap maksudnya tidak dapat diganggu gugat. Incraht van gewijsde dalam istilah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi disebut juga final and binding (mengikat). 
Keunikan tersebut di pengadilan lain hanya dapat terjadi pada putusan Mahkamah Agung khusus dalam hal judicial review sifat putusannya sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final and binding sebab dalam perkara itu Mahkamah Agung pun memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. 
I. Latar Belakang Ide Pembentukan Mahkamah Konstitusi 
Secara historis, Mahkamah Konstitusi dibentuk dari adanya keinginan memisahkan upaya mengadili perkara-perkara konstitusional dengan perkara-perkara lain diluar perkara konstitusional. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, tentang kewenangan konstitusional pernah dikemukakan oleh Mohammad Yamin. 
Dalam penyampaian gagasannya tentang badan peradilan pada sidang di Badang Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 Mohammad Yamin mengatakan perlunya "balai agung" (maksudnya Mahkamah Agung) diberikan kewenangan untuk membanding undang-undang. Membanding maksudnya adalah pengujian undang-undang. 
Gagasan Mohammad Yamin tersebut juga mulanya terinspirasi dari  praktik judicial review oleh Supreme Court (Mahkamah Agung) Amerika Serikat pada tahun 1803 dalam kasus Marbury vs Madison yang sempat menggemparkan dunia peradilan di Amerika Serikat. Sebab Supreme Court berdasarkan konstitusi Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan menguji undang-undang negara bagian. 
Perjalanan sejarah akhirnya menerima praktik tersebut sebagai kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan. Adapun tentang kewenangan judicial review tersebut dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen keempat tahun 2002 ditentukan menjadi salah satu diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Tidak hanya judicial review, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan konstitusional lainnya.
Kewenangan yang dimaksud adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
II. Menguji Integritas hakim Mahkamah Konstitusi
Sampai saat ini masih banyak pihak cenderung meragukan keseriusan, keseungguhan (integritas) hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara terutama perkara yang sarat kepentingan yaitu perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Keraguan atau kekhawatiran banyak orang tersebut bukan tidak beralasan sebab mengingat pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi juga atas peran besar pemerintah. 
Apalagi pemerintah dalam sengketa Pilpres adalah petahana sebagai pihak terkait dalam perkara yang sarat kepentingan tersebut. Pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah jelas diatur dalam UUD 1945 yaitu 3 orang diusulkan oleh Presiden, 3 orang diusulkan oleh DPR dan 3 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Jika diusulkan oleh Mahkamah Agung saya fikir kekhawatiran itu lebih kecil ketimbang diusulkan oleh Presiden dan DPR. 
Sebab dua lembaga ini (Presiden dan DPR) adalah lembaga politik yang sarat dengan kepentingan belaka. Demikian pula bahwa Mahkamah Konstitusi sempat membuat gempar dunia peradilan karena salah satu tiangnya (hakim_nya) patah terhempas akibat ulah Akil Mochtar yang ditangkap tangan oleh KPK dalam kasus penyuapan. Padahal Mahkamah Konstitusi di republik ini usianya masih sangat belia yaitu baru berusia sekitar 16 tahun tapi langsung dihadapkan kepada ujian sejarah yang berat yang menjatuhkan citranya sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan. 
Perkara pidana yang melibatkan hakim dalam praktik "jual beli hukum, atau tawar menawar pasal dan hukuman" atau dalam bahasa undang-undang disebut penyuapan memang banyak terjadi di badan peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung, tapi ternyata "virus" itu dapat berpindah dengan mudah ke Mahkamah Konstitusi. Memang yang ditangkap atau yang bermasalah hanyalah Akil Mochtar, tapi efeknya berimbas kepada institusi Mahkamah Konstitusi. 
Karena itu dalam perjalanan sejarah yang masih sangat belia ini integritas hakim Mahkamah Konstitusi telah mengalami kecacatan atau terkotori oleh perilaku hakim yang tidak jujur, mengingkari amanah, tidak kuasa menahan diri dari godaan materi memanfaatkan jabatan sebagai fasilitas untuk memperoleh kekayaan. Semoga kejadian memalukan seperti ini tidak terulang di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Marwah atau martabat hakim Mahkamah Konstitusi adalah cerminan dari marwah atau martabat Mahkamah Konstitusi. Sebab itu hakim Mahkamah Konstitusi harus betul-betul menjiwai, memahami bahwa dirinya adalah "wakil tuhan" di muka bumi, ditangannya lah keadilan itu diuji dalam putusannyalah keadilan itu dituangkan.
III. Berjiwa Besar Menerima Putusan Mahkamah Konstitusi
Apapun putusan Mahkamah Konstitusi haruslah dipatuhi oleh segenap para pihak yang berperkara dengan jiwa besar, sebab apapun putusan itu secara hukum haruslah dipandang sebagai putusan yang benar dan adil. Betapapun tidak ada putusan yang dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak. Haruslah dipahami bahwa putusan hakim bukanlah dimaksudkan untuk memuaskan para pihak, tidak dimaksudkan memberikan kabar gembira atau kabar buruk tetapi merupakan pemutus belaka dari masalah. 
Praktik selama ini jika putusan itu dianggap menguntungkan pemohon maka putusan itupun dipuji, sebaliknya jika dianggap merugikan putusan itupun dikesalkan. Sebagaimana yang sering kita dengar, pihak yang "kalah" selalu menganggap putusan hakim tidak adil, sementara pihak yang "menang" atau yang merasa diuntungkan dengan nyaring mengatakan bahwa putusan hakim telah benar dan adil, hakim bijak dalam menjatuhkan putusan dan lain sebagainya.
Tanpa mengurangi arti pentingnya menghormati, menerima dan mematuhi putusan pengadilan, khusus untuk putusan Mahkamah Konstitusi penting sekali ditekankan disini agar dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Sebab tidak hanya putusannya yang unik seperti telah dikemukakan diatas, tapi juga disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada eksekutornya. Beda dengan putusan pidana misalnya, yang bertindak sebagai eksekutor adalah jaksa penuntut umum. Atau dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara pengadilan masih dapat melibatkan atau meminta bantuan kejaksaan dan kepolisian. 
Tetapi untuk perkara konstitusional yang diadili Mahkamah Konstitusi tidak ada eksekutor atau pihak yang ditugaskan sebagai yang melaksanakan isi putusan. Karena itu pentaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran hukum warganegara atau para pihak yang berperkara. Taat hukum lah yang ditekankan pada putusan Mahkamah Konstitusi, jika pemerintah tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi maka akan dipandang sebagai pemerintah yang tidak taat hukum, pemerintah saja tidak taat hukum bagaimana rakyat bisa percaya dan seterusnya. 
Jangan ketika putusan itu dirasakan menguntungkan pemerintah baru mau mematuhinya tetapi jika dianggap merugikan tidak mau mematuhinya. Saya fikir itu tidak baik bagi berbangsa dan bernegara yang benar. Utamanya pemerintah harus tunjukkan bahwa hukum adalah mekanisme menyelesaikan masalah secara aman, adil dan bermartabat di negeri ini dan apapun putusan Mahkamah Konstitusi para pihak harus mentaatinya dengan berjiwa besar untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini.
Baca selengkapnya »
Perihal Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu

Perihal Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu

Perihal Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu



Beragam dinamika dalam masa kampanye pemilihan umum khususnya penanganan suatu perkara yang sudah mulai mengarah pada upaya pro yusticia semakin menarik untuk dibicarakan. Semakin banyak muncul "masalah" semakin banyak pula yang dapat dituangkan dalam tulisan. Penulis itu pemikir, sebab menulis itu aktifitas berfikir, menganalisa, menghindari penyembahan/ketundukan kepada arogansi dan pemikiran picik baik yang dimunculkan oleh peraturan ataupun yang disemburkan melalui kebijakan.

Tulisan ini bermaksud sebagai respon semangat intelektualitas seorang intelektual terhadap proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang sedang ditangani oleh sentra penegakan hukum terpadu atau Gakkumdu Kabupaten Kampar. Tulisan ini merujuk kepada proses beracara pidana menurut KUHAP, sebab memang hukum formil yang digunakan oleh Gakkumdu adalah KUHAP.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Bagian Ketujuh tentang Penuntutan Pasal 28 masih terdapat kekurangan. Mestinya ditambahkan satu ayat lagi yaitu ayat (6) yang berisi penegasan bahwa proses pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ahli itu menurut disiplin bidang keilmuan sangat banyak seperti ahli di bidang Hukum Pidana, ahli di bidang Hukum Tata Negara, ahli di bidang bahan-bahan Kimia tertentu, ahli bedah, ahli organ dalam tubuh seperti ahli jantung, ahli paru-paru dan lain sebagainya. Demikian juga dengan apa yang diatur di dalam KUHAP.

Dalam KUHAP pengaturan tentang keterangan ahli terlalu ringkas dan sangat sumir, sehingga tidak ada acuan yang jelas dan konkret tentang kriteria atau kualifikasi ahli. Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Sementara bidang ilmu atau disiplin ilmu itu ada banyak jumlahnya dan bercabang-cabang.  

Dalam hukum saja misalnya, hukum itu dibedakan lagi kedalam Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Internasional. Demikian juga dalam flsafat, dikenal ada pula Filsafat Ilmu, Filsafat Ketuhanan, Filsafat Umum dan lain sebagainya. Apalagi di bidang fisika dan kimia tentu lebih banyak lagi pembidangan-pembidangan. Karena itu dalam konteks peradilan pidana seorang ahli hanya akan diminta keterangannya baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan persidangan berdasarkan bidang keilmuannya terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi.

I. Kriteria Seorang Ahli.

Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang  yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

KUHAP tidak mengatur kriteria konkret seseorang yang dapat ditunjuk atau dimintai keterangan sebagai ahli baik untuk hal yang diperlukan dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan persidangan. Oleh karena KUHAP tidak mengaturnya, maka dalam praktik tumbuh kebiasaan dalam penegakan hukum bahwa mengenai hal itu diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan seseorang sebagai ahli guna diminta keterangannya. 

Kendatipun demikian, dalam pemeriksaan persidangan hakim berperan penting memberikan penilaian bahwa seseorang layak atau tidaknya di dengar keterangannya sebagai ahli. Peran ahli melalui keterangannya sangat penting bagi hakim, bahkan keterangan ahli dapat berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil. Walaupun dalam hukum pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti bernilai sebagai alat bukti bebas, artinya hakim tidak terikat kepada keterangan ahli.

II. Nilai Pembuktian Keterangan Ahli

Suatu keterangan dapat bernilai sebagai keterangan ahli jika keterangan yang disampaikan itu murni berdasarkan bidang keilmuan yang ditekuninya, di dukung oleh dalil-dalil ilmiah dan kerangka teoritis yang jelas dan relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selain itu keterangan yang diberikan itu harus lepas dari unsur subjektifitas atau partial (memihak) secara subjektif kepada salah satu pihak yang berperkara. Keterangan yang diberikan diluar pemeriksaan persidangan tidak bernilai sebagai keterangan ahli. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP yaitu, "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". 

Tetapi jika ahli tidak dapat hadir dalam persidangan maka pendapat atau keterangan ahli dapat dituangkan dalam bentuk tertulis. Secara yuridis keterangan seperti ini disebut Visum et Repertum. Hanya harus dipahami bahwa keterangan yang diberikan secara tertulis nilai keterangannya lemah tidak seperti ketika ahli datang dan di dengar keterangannya secara langsung di persidangan. Mengapa lemah sebab dapat berdampak pada keyakinan hakim. 

Seorang ahli dengan kehadirannya di muka hakim, hakim menjadi lebih yakin bahwa keterangan itu memang murni diberikan oleh ahli berdasarkan bidang keilmuannya serta hakim dapat leluasa berinteraksi langsung dengan ahli jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih komprehensif supaya perkara yang sedang diperiksa menjadi terang adanya. 

Keyakinan hakim sangat penting dalam menentukan ke arah mana suatu perkara yang sedang diperiksa itu akan diputuskan. Bahkan Pasal 183 KUHAP menegaskan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

1. Minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Keabsahan suatu alat bukti akan ditentukan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Jika alat bukti berupa keterangan ahli maka sebelum ahli diminta keterangannya maka hakim akan menanyakan identitas, latar belakang pendidikannya serta bidang ilmu yang ditekuninya untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar qualified untuk di dengar keteranganya sebagai ahli. Adapun mengenai alat bukti seperti mana termaktub dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: 
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

2. Keyakinan hakim

Karena itulah mengapa keyakinan hakim itu sangat penting dan menentukan putusan yang akan diambil. Kayakinan hakim tidak hanya diperoleh atau muncul dalam diri hakim berdasarkan hasil mendengarkan keterangan ahli, tapi juga dari hasil pemeriksaan alat bukti lainnya seperti diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

3. Kesalahan Terdakwa

Untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidaknya tergantung kepada hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, dan hakimlah yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Jika pelakunya subjek hukum natural person/naturlikj persoon yaitu manusia maka selalu mengacu kepada asas geen straf zonder schuld yang artinya tiada pidana (hukuman) tanpa kesalahan untuk menentukan mensrea dari suatu reus actus yang dilakukan terdakwa. Dan kesalahan itu ada yang berupa dolus (kesengajaan) dan ada yang berupa culpa atau kelalaian/kecerobohan. Dolus dan culpa juga sangat menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa.

Tapi jika terdakwa adalah recht person yaitu subjek hukum bukan manusia seperti korporasi atau badan hukum maka untuk menentukan kesalahan atau mensrea berkembang beberapa teori yaitu:
1. strict liability;
2. vicarious liability;
3. identifikasi;
4. agregasi;
5. Gabungan.

Strict liability/pertanggung jawaban langsung dan vicarious liability/pertanggung jawaban pengganti adalah bentuk penyimpangan terhadap asas geen straft zonder schuld, menganggap korporasi tidak mempunyai kesalahan. Mengenai syarat penjatuhan putusan pemidanaan ini, undang-undang kekuasaan kehakiman merumuskan dengan redaksi yang berbeda dari apa yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dan ada syarat lain yang harus diperhatikan oleh hakim.  

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Point yang ditambahkan sebagai syarat adalah.. " seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab...". Ini penting bahwa tidak semua orang dapat dipidana meskipun syarat minimal pembuktian telah terpenuhi dan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian persidangan telah bersalah melakuan perbuatan pidana yang didakwakan atas dirinya. 

Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa klasifikasi orang yang dikecualikan dari menanggung beban pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang terganggu jiwanya, ingatannya atau lazim disebut gila dan semacamnya, anak-anak, orang tua renta yang sudah pikun. Mereka dianggap tidak cakap dan tidak mungkin dapat bertanggung jawab atau diminta pertanggung jawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. 

III. Kualifikasi Ahli

Mengingat KUHAP tidak mengatur secara konkret tentang orang yang dapat diminta keterangan sebagai ahli, maka dalam praktek telah berkembang suatu kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktek peradilan. Kebiasaan yang demikian itu dalam ilmu hukum berlaku sebagai sumber hukum, ia tidak ubahnya seperti undang-undang. Bahwa dalam perspektif ilmu hukum, sumber hukum itu tidak hanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikenal yurisprudensi, traktat, doktrin dan konvensi atau kebiasaan. Menurut kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik peradilan bahwa kualifikasi ahli itu diantaranya meliputi:

1. Sekurang-kurangnya bergelar Magister dalam bidang yang ditekuninya dengan strata pendidikan linear. Misalnya S1 nya Hukum Pidana, maka S2 nya pun juga mengambil bidang Hukum Pidana.

2. Telah pernah diminta keterangannya sebagai ahli dalam strata pendidikan sekurang-kurangnya bergelar Magister atau dianggap cakap dan kualitas keilmuannya diakui.

3. Berpengalaman mengajar atau berprofesi sebagai dosen selama beberapa tahun minimal 2 sampai 5 tahun mengajar bidang ilmu yang ditekuni.

4. Tidak memiliki kepentingan atau lepas dari kepentingan para pihak, termasuk tidak berafiliasi dalam suatu hubungan kerja dengan para pihak serta tidak memiliki pertalian darah dengan para pihak. Hal itu penting untuk menjamin bahwa keterangan yang diberikan ahli memang murni berdasarkan keahliannya pada disiplin ilmu yang ditekuninya.

Terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu Kabupaten Kampar, saya memperhatikan dengan seksama dan hati-hati bagaimana proses atau tata cara yang ditempuh oleh Gakkumdu. Ada beberapa catatan saya yang perlu dikemukakan sebagai respon intelektual dan sumbangsih pemikiran, yaitu hasil kajian Gakkumdu yang buntu tidak tercapai kesepakatan sebab adanya persepsi-persepsi yang berbeda antara unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Akibat belum ada kesatuan pemahaman itu maka Bawaslu sebagai unsur yang tergabung dalam Gakkumdu menawarkan usul untuk melakukan koordinasi konsultasi atau kunjungan kepada Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran (Kordiv PP) Bawaslu Provinsi Riau. Dan usul itu diterima secara aklamasi tanpa ada usul lainnya. Itu yang Pertama, dan yang Kedua, unsur Bawaslu yang tergabung dalam Gakkumdu mengusulkan untuk menjumpai pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau guna diminta keterangannya sebagai ahli untuk menjelaskan soal ada atau tidak adanya pelanggaran tindak pidana pemilu.

Cara-cara seperti ini menurut saya tidak bijak, keduanya terkesan seakan egois dan Gakkumdu seakan tidak memahami proses beracara di pengadilan. Saya melihat Gakkumdu belum begitu memahami tentang hakikat keberadaan dirinya sendiri. Harus dipahami bahwa Gakkumdu itu tidak hanya dari unsur Bawaslu, tapi juga terdiri dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Karena itu tidak relevan upaya pro justicia untuk di konsultasikan dengan Kordiv PP Bawaslu Provinsi Riau. Sah-sah saja jika cara itu dilakukan tetapi hendaknya tidak atas nama Gakkumdu, tetapi atas nama Bawaslu Kabupaten Kampar.

Sebab konsultasi, kunjungan atau apapunlah namanya, itu sepihak Bawaslu. Dan hasil konsultasi itu hanya akan melahirkan pendapat sepihak Bawaslu, bukan pendapat Gakkumdu. Akan lebih baik andai konsultasi ke Kordiv PP Bawaslu Provinsi Riau tetap juga ingin dilakukan tetapi konsultasi itu mesti dilakukan juga ke institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Itu baru proporsional (berimbang), dan konsultasi itu akan menghasilkan pendapat konkret Gakkumdu, bukan pendapat sepihak Bawaslu. Jika hanya pendapat sepihak Bawaslu maka kualitas hasil kunjungan atau konsultasi itu nyata bersifat subjektif belaka.

Yang kedua, terkait dengan keterangan ahli, orang yang diminta keterangannya atau pendapatnya sebagai ahli tidak boleh berafiliasi dengan penyelenggara pemilu. Kita sama-sama pahamlah saya fikir bahwa Bawaslu ingin agar ada kasus pelanggaran tindak pidana pemilu bisa sampai ke pengadilan, lalu kita disorot Bawaslu Provinsi dan kalau bisa inginnya dijadikan percontohan oleh Bawaslu kabupaten lainnya di Riau. Saya fikir semangat seperti ini perlu kita kobarkan bersama dan nantinya tentu kita mengharapkan akan ada apresiasi dari Bawaslu Provinsi Riau.

Tetapi Bawaslu mesti memikirkan jauh kedepan, yaitu andai perkara ini sampai ke pengadilan lalu mentah dengan putusan bebas (vrijspraak), Bawaslu hanya akan merasakan lelahnya saja menangani perkara ini sampai sejauh itu. Kita tahu bahwa vrijspraak tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, dan berlakulah asas nebis in idem bahwa orang yang sama tidak dapat diadili dalam perkara yang sama untuk kedua kalinya. Vrijspraak terjadi karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti atau tidak cukup terbukti.

Hal itu dapat disebabkan bahwa alat bukti tidak qualified, tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sehingga minimal pembuktian tidak terpenuhi. Seperti keterangan ahli, belum hakim mendengar keterangan ahli, ahli akan ditanya terlebih dahulu oleh hakim tentang latar belakang pendidikan, maupun profesinya untuk menentukan layak tidaknya ia menjadi ahli.

Jika ahli yang dihadirkan tidak qualified misalnya berafiliasi dengan penyelenggara pemilu apalagi sebagai penyelenggara pemilu seperti pejabat struktural dalam kepengurusan Komisi Pemilihan Umum maka jelas orang yang seperti itu tidak layak di dengar keterangannya sebagai ahli. Sebab dikhawatirkan atau diragukan objektifitas keterangannya, sebab dirinya sendiri sebagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini tentu akan sangat merugikan Bawaslu sebagai pihak dalam Gakkumdu yang memprakrasai menghadirkan ahli yang berafiliasi dengan penyelenggara pemilu di pengadilan.

Andai ahli tidak dihadirkan di persidangan pengadilan pun, yaitu hanya dengan mengajukan visum et repertum Bawaslu juga akan dirugikan, sebab ahli yang memberikan keterengan secara langsung di persidangan akan berbeda nilai pembuktiannya sebagai alat bukti dibandingkan dengan jaksa penuntut umum hanya membacakan visum et repertum. Seperti telah dijelaskan dimuka, hal itu akan berdampak pada keyakinan hakim dalam menilai dan menjatuhkan putusan. Dari gerbong suara intelektual ini saya hanya hendak menyampaikan aspirasi dan spirit law enforcement agar Bawaslu bijak menangani persoalan seperti ini sehingga ada kewibawaan kita dalam berbangsa dan bernegara yang benar
Baca selengkapnya »
Revolusi Hukum, Sekali Lagi Revolusi Hukum!!!

Revolusi Hukum, Sekali Lagi Revolusi Hukum!!!

Revolusi Hukum, Sekali Lagi Revolusi Hukum
Kemelut pertengkaran kita dalam bidang hukum termasuk dalam penegakan hukum tiada lain mengharuskan adanya upaya nyata yang berani dan radikal untuk membenahi semua kebobrokan yang bertahan selama ini. Tindakan ini disadari memang merupakan hal yang berbahaya karena itu tidak tertutup kemungkinan akan jatuhnya korban, sekaligus ide ini adalah misi pengabdian dan pengorbanan kepada nusa dan bangsa. 

Sebelum diketengahkan bagaimana revolusi itu berjalan dan sasaran apa yang hendak dicapai, misi ini berbahaya. Mengapa dikatakan demikian, sebab akan membuat negeri ini berguncang hebat menghadapi orang-orang yang selama ini telah terlanjur merasa nyaman, aman dan tentram dalam sistem dan kondisi hukum yang buruk. Musuh-musuh bangsa dan negara akan keluar melakukan serangan balasan yang mengancam nyawa dan kehormatan seseorang. 

Para mafia, bibit-bibit koruptor yang belum tersemai dan tumbuh menjadi koruptor, para elit bermental tamak dan bekepribadian rusak, investor asing yang selama ini merasa memiliki kekayaan bumi negeri ini, terusiknya negara-negara barat penjajah kekayaan bumi negeri ini, orang-orang sekuler-liberal-komunis mereka akan keluar sarang dan masuk mengacak-mengacak arena pertandingan hidup mati sampai titik darah penghabisan. Sebagian mereka memantau disuatu tempat sambil menunggu momen tepuk tangan dan tertawa lepas menikmati kekalahan jiwa-jiwa revolusioner yang berani. 

Sebetulnya para mafia hukum, dan orang-orang yang menurut penilaian dan keyakinan publik adalah perusak bangsa itu telah sejak lama melakukan perlawanan dan menyatakan perang, walaupun kebanyakan sampai saat ini masih mengambil bentuk perang dingin agar tidak terlalu kentara dalam penglihatan orang. Sering kita dengar dan saksikan di media, jika si A keras mengkritik soal korupsi maka tak lama setelahnya diapun menjadi pasien lembaga penegak hukum. Andaipun tidak terbukti, tetapi proses peradilan terutama pemeriksaannya di lembaga penegak hukum sudah cukup untuk merobohkan kehormatan dan nama baiknya dimata publik. Pengrusakan kehormatan dan nama baik itu lebih menyakitkan daripada  seseorang hanya sekedar menjalani hukuman di penjara. 

Perlawanan para mafia tidak tanggung-tanggung, misalnya tokoh-tokoh petinggi penegak hukum dalam generasi yang berbeda seperti mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibid Samad Rianto, Chandra.M Hamzah, Antasari Azhar, Bambang Widjayanto, Abraham Samad termasuk pula Jenderal Polisi Susno Duadji sulit rasanya dipercaya jika mereka ini bukan korban dari kebringasan para mafia hukum pendamba negara hukum porak-poranda. Semakin barani aparat penegak hukum yang masih waras dan sehat akalnya untuk memberangus di muka bumi negeri ini koruptor maka perlawananpun semakin kuat dan berat. 

Terbukti dengan terdepaknya aparat penegak hukum itu dari jabatannya yang terhormat lagi mulia. Ini semua menandakan bahwa pekerjaan menegakkan hukum ini sangat beresiko. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana resiko itu telah mengajarkan kepada kita bahwa keseriusan dalam mengurus penegakan hukum itu telah membuat rusak bahkan mungkin buta sebelah mata Novel Baswedan, setelah ia disiram air keras dari antek-antek penjahat hukum di republik ini. Tidak hanya teror mental tapi juga teror fisik membuatnya kehilangan jabatan sebagai komisoner Komisi Pemberntasan Korupsi tapi juga menyisakan kecacatan pada dirinya. 

Belakangan ini ketika tulisan ini ditulis (04 Februari 2019) telah kita terima berita duka bahwa dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dianiaya dan mengalami luka cukup parah dalam menjalankan tugasnya yang suci itu. Entah berapa banyak lagi kasus  seperti ini akan terulang seakan para mafia tidak kenal lelah dan bahkan menikmati perburuannya oleh aparat penegak hukum. Semua kasus seperti ini semisal kita ambil kasus Jenderal Polisi Susno Duadji terhadap keberaniannya membongkar korupsi simulator Surat Izin Mengemudi di institusinya dan Novel Baswedan sebagai komisioner KPK yang telah menunjukkan integritasnya dan keberaniannya menegakkan hukum sampai sekarang tidak jelas kasusnya. 

Lalu dimana peran Presiden?, sampai kinipun tidak kita lihat ada langkah nyata yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi eksekutif itu. Selain karena sebagian elit yang tidak tau malu telah saling melindungi satu dengan yang lain melalui kelembutan cara bicara dalam meyakinkan Presiden bahwa tidak terjadi apa-apa, dan sekiranya ada masalah Presiden tidak perlu turun tangan biarlah aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya sesuai amanat undang-undang. Juga disebabkan bahwa para mafia telah merajalela dalam istana yang telah bersayap-sayap lebar menjalar kemana-mana kesetiap sudut ruangan, mengendalikan ruang percakapan publik di media pertelevisian, di media sosial dan juga berhasil mengambil peranan terhadap kebijakan yang diambil oleh pejabat negara. 

Ketika misalnya sedang hangat-hangatnya pembicaraan publik bahwa ada keteribatan dan peran aktif Wiranto dalam tragedi berdarah pelanggaran HAM pada 1998, lalu tiba-tiba saja Wiranto telah diangkat menjadi Menkopolhukam. Seakan berlindung dibawah kekuasaan dengan menjadi penguasa dibawah Presiden sehingga posisinya seakan tidak lagi tersentuh oleh aparat penegak hukum. Ini sangat menggelikan. 

Seakan sejarah sedang bercakap-cakap kepada kita dengan nada cemas dan penuh prasangka, "tugas membenahi hukum dan penegakan hukum di negeri ini sangatlah berat dan merupakan petualangan yang berbahaya, kehati-hatian tidak berguna, hanya iman kepada tuhan serta perbanyak ibadah yang harus dilakukan supaya kelak tiba masanya peluru menembus kepala syahidlah hendaknya yaitu meninggalkan dunia yang keji penuh dosa ini dengan sebaik-baik kematian menghadap Tuhan yang maha esa".

*Menuntaskan Tugas Mulia

"Tugas mulia tidak mudah, jika mudah bukanlah sepatutnya ia sebagai tugas mulia".

Sebagaimana gencarnya para maling uang rakyat dan para mafia menggasak kekayaan bumi dan bangga merampas kebahagiaan dari raut wajah rakyat, begitupun semangat penegakan hukum tetap menyala dan berkobar hebat dari para penegak hukum moralis yaitu orang-orang waras dan berakal sehat tidak akan menyerah kalah dalam memerangi para penghianat dan penjajah negeri. Langkah yang kita lakukan dalam perang dengan para mafia selama ini baru dalam tataran penegak hukum, walaupun telah berjatuhan korban tetapi kita butuh perlawanan yang lebih hebat dan perkasa daripada yang sudah-sudah untuk mengakhiri semua ini. 

Kali ini perlu ada sikap tegas dan keras dari seorang kepala negara untuk mengatasi kekacauan berlarut-larut selama ini. Seorang Presiden yang gagah perkasa lagi berani berhadapan di medan laga bertarung habis-habisan dengan para munafik, penghianat dan penjajah negeri ini. Sebagai sebuah negara, kita tidak sendirian dalam mengambil sikap berani itu. Kita masih ingat bagaimana mantan pemimpin Kuba Fidel Alejandro Castro Ruz dengan gagah berani menantang hegemoni barat yang ingin merampas kesejahteraan negerinya, yang bernafsu merampas senyum bahagia di wajah rakyatnya, sejarah telah mencatat untuk keberanian dan kelancangan Fidel Castro ia mengalami lebih dari 500 kali percobaan pembunuhan. 

Atau bagaimana pahit getirnya perjuangan mantan Presiden Venezuela Hugo Chaves Friaz harus merelakan nyawanya sebagai imbalan atas perjuangannya mengangkat wibawa negerinya dan mempertahankan senyum penuh kebahagiaan di wajah rakyatnya. Hingga kematiannya di dengar rakyatnya, hujan air mata turun deras seolah langit turut diliputi duka mendalam kepergian sang pahlawan bangsa dambaan jutaan manusia menghadap tuhannya. Meski Amerika berkali kali menyebarkan propaganda yang berisi fitnah beracun berharap agar sang pemimpin dibenci rakyatnya sendiri, hingga terbayang ia akan di desak oleh rakyatnya melepaskan jabatannya, tapi rupanya rakyat telah teramat mencintainya sehingga tidak seorangpun mampu memisahkan cinta mendalam yang  terbangun antara rakyat dan pemimpinnya itu. Demikianlah Chaves menghembuskan nafas terakhirnya ditangan kasar antek-antek Amerika laknatullah.

*Revolusi Hukum, Sekali Lagi Revolusi Hukum!!!

Perjuangan yang tidak berkesudahan ini sudah saatnya diakhiri. Kita cuma butuh dua hal, yaitu pertama, Kepala Negara yang berani dan siap menghadapi semua resiko. Dan yang kedua, mengorganisir sekuat mungkin basis pergerakan atau mengkonsolidasikan kekuatan dari orang-orang yang terpercaya, cerdas, serius dan berani serta siap menghadapi perang melawan para mafia hukum yang bersarang dibanyak institusi di negeri ini. 

Setelah ini, maka revolusi undang-undang secara radikal menuju pembaharuan konkret yang berkeadilan yang selama ini masih menggantung di langit-langit sebagai sebuah utopia. Tampung semua aspirasi rakyat, lalu libatkan para ahli merumuskannya dan akhiri dengan bergerak cepat tanpa tawar menawar. Revolusi undang-undang segala bidang kehidupan terutama di bidang penegakan hukum, politik, sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesejahteraan. 

Revolusi ini juga berdampak pada penyegaran fungsi lembaga-lembaga negara menjadi lebih stabil dan kuat baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setelah itu revolusi birokrasi secara besar-besaran, buang orang-orang yang tidak patut apalagi mereka sampai berkuasa dalam suatu birokrasi itu. Sebab keberadaan mereka hanya merusak, tidak berfaedah. Revolusi undang-undang dan revolusi birokrasi dilakukan dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang hidup ditengah masyarakat di daerah-daerah. 

Setelah itu pula ambil kebijakan nyata dan tegas lakukan revolusi perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam. Indonesia harus bebas hutang, harus berhenti di dikte asing terutama Amerika dan antek-anteknya yang telah sejak lama menghisap kekayaan bumi ini dengan brutal. Negeri ini harus menjadi negeri swasembada pangan, harus menjadi negeri produsen minyak, harus menjadi negara pengekspor pangan dan hasil kekayaan alam bukan negara hobi impor. 

Dan terakhir, setelah ekonomi kita kuat, politik dan kedaulatan kita tidak bisa di dikte, setelah kita mampu berdiri diatas kaki sendiri dirumah milik kita, maka terakhir kita harus tegas dalam diplomasi apapun khususnya yang menyangkut perdamaian dan pelanggaran hak asasi manusia. Kita tidak boleh lemah dan menundukkan kepala kepada Myanmar, Israel, China, Amerika. Mereka telah berkontribusi besar dalam menciptakan kerusuhan internasional, pembiaran pelanggaran hak asasi manusia, telah berperan besar menjadikan banyak negara berketergantungan kepada hutang. 

Berat bukan semua tugas tugas ini??, semua ini tidak ubahnya utopia. Entah utopia itu abadi atau tidak di negeri ini. Tapi untuk melakukan semua itu kita dapat banyak belajar dari Venezuela, Kuba, Turki yang telah meruntuhkan keramat pesimisme itu. Juga Brunei Darussalam bahkan Malaysia sekalipun yang sedang berjuang untuk kedaulatannya kita dapat mengambil pelajaran. Jadi Revolusi Hukum, Sekali lagi Revolusi Hukum!!! Hanya itu cara membenahi negeri yang telah usang oleh tangan-tangan jahil tidak bertanggung jawab.
Baca selengkapnya »
Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Membaca Arah Peta Politik Pilpres

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan pada 2019, tetapi strategi menuju pilpres telah mulai dirancang sedemikian ragamnya oleh partai politik-partai politik baik yang berada di pihak pemerintah yaitu partai koalisi pemerintah maupun oleh partai politik oposisi (di luar pemerintah).

Kehebohan Pilpres sebenarnya sudah lama bergema, yaitu pasca Udang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres disahkan. Undang-undang ini memuat ketentuan Presidenthial Threshold (PT) 20% kursi di parlemen atau 25% perolehan suara sah secara nasional.
Dampak dari PT ini adalah meminimalisir jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres periode berikutnya. Bahkan, keberadaan PT ini diarahkan bahwa partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat bersaing pada Pilpres periode berikutnya tak lain hanyalah pengulangan dari partai politik peserta pemilu Pilpres periode sebelumnya.
Kita ketahui, pada Pilpres tahun 2014 lalu PDI-P dan koalisinya Nasdem, Demokrat, Golkar, PKB, PPP, Perindo face to Gerindra, PKS dan PAN. Dan yang tampil sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dari koalisi PDI-P.
Eksistensi Presidenthial Threshold hanya membawa kepada kondisi Pilpres periode 2014 itu yang akan berhadapan kembali pada Pilpres 2019 nanti tetap dari kubu PDI-P vs Gerindra.
Sebab, patokan bagi partai politik bila ingin mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki suara 20% di parlemen. Misalnya jika PBB ingin mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri maka PBB harus mempunyai suara atau kursi/jumlah kadernya di DPR sebanyak 20% dari jumlah 560 jumlah keseluruhan anggota DPR.
Jika tak memenuhi jumlah ambang batas (threshold) itu maka PBB dipastikan tidak dapat mengusung calon sendiri. Atau jika jumlah kursi yang dimiliki PBB di parlemen kurang dari theshold itu maka cara yang dapat ditempuh jika ingin juga mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri harus berkoalisi dengan partai lain.
Dengan banyaknya partai dalam koalisi PBB itu maka diharapkan dapat terkumpul dari masing-masing jumlah kursi partai politik itu sehinggga mencapai 20%. Keinginan seperti inipun hanya dapat terjadi jika partai lain yang akan diajak berkoalisi dengan PBB punya kesamaan pendapat, atau menyetujui salah seorang yang di usung sebagai Capres atau Cawapres itu dari kader atau pilihan PBB sendiri.
Jika tetap ngotot juga maka takkan ada partai yang mau diajak berkoalisi, maka jalan terakhir hanya dengan kompromi politik diantara partai koalisi.
Lagi pula presidenthial threshold hanya membuka kran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling banyak muncul sebanyak dua pasangan calon. Bahkan, keadaan dapat menjurus kepada Pilpres pasangan calon tunggal tanpa ada kompetitor sama sekali.
Meski telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) UU Pilpres itu tapi ahirnya MK menolak memutuskan permohonan pembatalan presidenthial threshold dan MK berpendapat hal itu domainnya legislator sebagai open legal policy pembentuk undang-undang.
MK berpendapat bukanlah kewenangannya untuk mencampuri apa yang merupakan wewenang legislatif.
Kehebohan Pilpres sudah menguat, media-media bahkan sudah mulai menduga-duga mulai dari siapa kira-kira tokoh yang akan tampil sebagai kandidat Pilpres maupun kemungkinan konfigurasi koalisi partai politik.
Bahkan di pihak partai politik koalisi pemerintah hari ini mulai terdengar kabar untuk mengusung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tunggal yaitu dengan melakukan lobi terhadap partai politik oposisi. Di pihak oposisi sepertinya tidak menginginkan paslon Presiden dan Wakil Presiden tunggal dengan berbagai argumen.
Betapapun, Presidenthial Threshold sangat tidak fair dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita bangun. Seharusnya undang-undang tidak membatasi dengan sangat ketat partai politik manapun dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, atau hak siapapun untuk diusung menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Negara ini sangat luas dengan jumlah pendudukan sekitar 260 juta jiwa, terbentang dari Sabang sampai ke Merauke dengan 4 pulau besar yang padat penduduknya. Dengan Negara sebesar Indonesia ini potensi SDM untuk diusung sebagai kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden sangat banyak, itu tak dapat dipungkiri.
Kita punya banyak SDM yang berkualitas dari Sumatra, dari Makassar, Sulawesi, Kalimantan, dari Jawa. Tapi mereka tidak bisa diangkat ke panggung Pilpres karena kesempatan mereka di block secara tidak demokratis, tidak etis melalui Presidenthial Threshold.
Karena itu sewajarnyalah Presidenthial threshold untuk ditolak dan ditentang.
Hanya kita sangat menyayangkan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan solusi hukum yang memuaskan. Aspirasi rakyat tidak diakomodir dengan baik, undang-undang tidak responsif, tidak partisipatif, prinsip-prinsip demokrasi dilanggar secara tidak fair.
Ini semua menimbulkan kekecewaan yang besar kepada pembentuk undang-undang, khususnya UU Pilpres yang tidak peka terhadap realitas sosial dan kecenderungan pandangan politik rakyat.

sekian terimakasih
Baca selengkapnya »
POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH

POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH


POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH

 

POLITIK BUSUK KOALISI PARPOL PEMERINTAH

Buruknya Presidential Threshold sudah semakin jelas kelihatan. Banyak putra- putra terbaik bangsa yang mestinya dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang punya: Idealisme, Ilmu, Negarawan, Prinsip, keberanian melawan IMF, World Bank, berani bersebrangan dengan AS, tegas kepada investor china yang memasukkan ribuan warganya dan membayar dengan harga mahal tenaga kerjanya.
Banyak putra terbaik bangsa yang mampu membawa nama Negara menjadi berwibawa dimata masyarakat dunia, mampu menjaga persatuan dan keutuhan Negara, semua golongan dihormati dan diperlakukan sama dalam penegakan hukum, yang menggunakan kupingnya untuk mendengar suara rintihan rakyat, kesulitan hidup rakyat, pendidikan, ekonomi, sosial, agama.
Banyak nama mestinya dapat di calonkan , dari Sumatra, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Makassar, tapi mengapa struktur politik kita tampaknya seakan membentuk opini publik bahwa Presiden harus dari Jawa. Pembagian kursi menteripun selalu mayoritas dari Jawa. Struktur politik penguasalah yang membentuk opini publik menjadi seperti ini.

Partai koalisi Pemerintah yang menguasai struktur politik jangan berfikir akan aman-aman saja karena merasa besar dan perkasa, sombong, arogan menguasai sektor-sektor krusial pemerintahan untuk menunjukkan kamilah yang hebat, kamilah yang berkuasa.

Ingat kebijakan itu tidak diam, kebijakan itu tidak untuk dirinya sendiri, kebijakan itu tidak mengurung dirinya di dalam istana. Tapi kebijakan itu tampil keluar menjumpai rakyat, menyentuh rakyat, sendi-sendi kehidupan rakyat. Dan sentuhan itu sangat terasa.
Saat rakyat menilai kebijakan itu menyentuh pendidikan, rakyat merasakan liberalisme pendidikan, liberalisme perguruan tinggi, diskriminasi pendidikan, mata pelajaran agama dikurangi dan mulai dipreteli satu persatu, slogan komunis sudah ditampakkan "Agama adalah Candu, maka harus di singkirkan".
Ketika kebijakan itu menyentuh kelompok beragama, rakyat melihat umat Islam selalu dibungkam, dikriminalisasikan hanya karena terbakar ghiroh kecintaannya kepada Negaranya, bangsanya, mengkritik Pemerintah yang semena-mena, tapi Pemerintah malah buang badan pemuka agama diberangus, kebebasan berdakwah di intervensi secara brutal.
Ketika kebijakan itu menyentuh rakyat, rakyat kelaparan karena beras dirumah sudah habis dan harga beras tidak mampu di beli. Menterimu berkata, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus berhemat, biasanya makan 3x sehari kurangi menjadi 2x sehari". Padahal untuk itulah kamu menjadi menteri, mengapa harga beras bisa mahal, turunkan harga bukan rakyat miskin disuruh berhemat.
Ketika kebijakan itu menyentuh rakyat, Negara kita dikelilingi laut tapi garam kita impor. Minyak goreng kita impor, sayuran, daging, gula, kedelai semua kita impor.
Ada apa dengan Negara ini?
Untuk apa Reklamasi di Teluk Jakarta?
Mengapa Tenaga Kerja China membludak dan digaji sangat mahal, sementara banyak rakyat mismin yang membutuhkan ukuran tangan.
Mereka butuh pekerjaan yang layak, mereka mau ekonomi mereka membaik, mereka ingin melihat anak-anak mereka berpendidikan tinggi.
Ingat...!!! Kesombongan kalian akan membuat kalian binasa. Hari ini kalian merasa besarr dan berkuasa, apakah kalian berfikir kalian tidak akan bisa jatuhh karena berada pada puncak kekuasaan??. Seekor Gajah dapat jatuh dengan mudah jika melewati tanah yang licin, berlumpur dan berair. Tanah itu adalah rakyat yang kalian injak dengan gagahnya. Kekuasaan kalian akan runtuhh dan kalian akan jatuhh.
Kalian tidak boleh berkuasa lagi. Belum 5 tahun berkuasa tapi terasa sudah berabad-abad dalam penjajahan. Rezim ini seperti penjajah Hindia Belanda.
Kejahatan terbesar rezim ini adalah menjajah bangsa sendiri. Kalian buat kebijakan menyengsarakan rakyat. Kehidupan politik Negara kalian rusak, kehidupan sosial agama kalian buat jurang pemisah yang sangat dalam.

Kejahatan terbesar kedua rezim ini adalah sangat senang, tenang, nyaman menjadi pembohong.

 

Baca selengkapnya »
Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia

Sebelum saya dalam tulisan ini memaparkan lebih jauh tentang konsep negara hukum Indonesia, perlu saya kemukakan sedikit sejarah dan perkembangan negara hukum sebagai pengantar dalam tulisan ini.

Secara umum dikenal dua konsep negara hukum yaitu:

1. Rechtstaat; dan
2. Rule of law.

Sebenarnya masih ada satu lagi yang secara khusus di kenal dan diterapkan pada negara-negara yang menjadikan agama sebagai dasar negaranya seperti Brunei Darussalam, Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia, Turki menjadikan syari'at Islam sebagai dasar negara/dasar menyelenggarakan negara. Atau seperti Philipina yang menjadikan agama khatolik sebagai dasar negara.
Negara yang menjadikan agama sebagai dasar negaranya, maka hukum yang diberlakukan menjadi suatu kemestian mengacu, mengambil referensi/berpedoman pada agama sebagai sumber hukum utama disamping sumber hukum lainnya yang diakui.
Negara yang menjadikan agama sebagai dasar negara maka disebut "Negara Agama". Jika agama dimaksud bukan Islam maka sudah diterima umum di belahan dunia barat konsep negara hukumnya disebut Negara Teokrasi.
Sedang jika agama dimaksud adalah Islam maka para pakar hukum Islam menyebut konsep negara hukum yang demikian itu dengan Nomokrasi. Mengapa perlu dibedakan ada Teokrasi dan Nomokrasi?, sebab agama yang dijadikan tumpuan itu memang terdapat perbedaan mendasar baik dalam hal konsep ketuhanan yang diyakini maupun bentuk-bentuk ajaran dalam agama-agama itu sendiri.
Baiklah kita bahas pertama konsep Rechtstaat. Kata "rechtstaat" itu diambil dari bahasa Belanda dan dari penggabungan kata "recht" dan "staat". Recht, artinya Hukum, dan staat artinya Negara. Jadi Rechtstaat artinya Negara hukum.
Namun kata rechtstaat itu jika dilihat dari segi bahasa, tidak hanya merujuk kepada bahasa Belanda, sebab kata rechtstaat juga dipakai dalam bahasa Jerman.
Mengapa ada sebutan berbeda untuk negara hukum yaitu ada rechtstaat dan rule of law. Sebab tempat tumbuh dan berkembangnya pemikiran tentang negara hukum itu berbeda, sehingga corak dan karakter hukum, tradisi hukum dan penegakan hukumnyapun juga berbeda-beda. Tetapi tetap memiliki latar belakang sejarah yang sama.
Secara historis, awal mula munculnya konsep rechtstaat dan rule of law tidak dapat dilepaskan dari latar belakang penolakan terhadap absolutisme kekuasaan para raja. Jadi lahirnya konsep rechtstaat dan rule of law merupakan bentuk perlawanan/penentangan absolutisme kekuasaan yang semena-mena.
Konsep rechtsaat tumbuh dan berkembang di Prancis, Belanda, Jerman, Itali. Sedangkan konsep rule of law lahir dan berkembang pesat di Inggris, dan menjalar ke Amerika Serikat. Dua negara inilah yang selalu ditunjuk dalam banyak literatur sebagai tempat munculnya rule of law.
Meski konsep rechtstaat tumbuh dan berkembang di Prancis, Jerman, Belanda dan Itali, tetapi di masing-masing negara ini tradisi hukumnya memiliki corak, karakter dan varian yang berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga halnya dengan konsep rule of law yang tumbuh dan berkembang di Inggris dan Amerika Serikat.
Perbedaan itu merupakan hal yang alamiah dan lumrah. Perbedaan itu dipengaruhi oleh budaya/kultur masyarakat di Negara itu dan pengalaman sejarah yang terbentang di Negara itu. Sehingga tradisi hukumnya, pemahaman tentang hukum dan penegakan hukumnya berbeda satu sama lain.
Konsep rechtstaat dan rule of law muncul secara revolusioner. Dikatakan revolusioner sebab dilakukan melalui gebrakan perjuangan berdarah-darah menentang absolutisme kekuasaan yang sewenang-wenang dan menindas.
Konsep rechtstaat di awal-awal kemunculannya mengakibatkan lahirnya liberalisme atau Negara hukum liberal. Pemahaman tentang negara hukum liberal ini atau mengapa disebut sebagai negara hukum liberal sebab sangat sedikit sekali peran atau intervensi negara kedalam kehidupan warga negaranya terutama menyangkut perekonomian/kesejahteraan rakyat.
Negara hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga disebut juga sebagai Negara hansip atau Negara penjaga malam, atau dalam bahasa Belanda lazim juga disebut Nachtwachterstaat.
Akibat rasa muak yang mendalam terhadap kediktatoran dan absolutisme kekuasaan rechtstaat di awal pertumbuhannya telah menjelmakan dirinya sebagai negara hukum liberal.
Kebencian yang besar terhadap pengalaman sejarah sebab selama kurun waktu yang lama negara dijalankan dengan sangat diktator dan totaliter, negara mengatur dan ikut campur terhadap segala aktivitas warga negaranya dan kekuasaan dijalankan dengan sewenang-wenang, maka itu semua menuntut kebebasan dari rakyat yang selama ini terkungkung dalam penindasan. Kebebasan itu telah menjadi sangat bebas (liberal) sehingga keadaan menjadi berbanding terbalik 180 derajat.
Jika pada masa kungkungan absolutisme dan kediktatoran Negara menguasai/berperan dalam segala aktivitas rakyatnya seperti perekonomian, sosial, budaya, hukum secara sewenang-wenang, maka pada masa pasca revolusioner, rakyat menuntut pembebasan dari intervensi negara yang selalu menindas rakyat.
Akibatnya kekuasaan dan ruang kebebasan betul-betul dikendalikan rakyat. Sedangkan peran negara dibatasi dengan ketat sehingga peran negara menjadi sangat sedikit atau sempit sekali yaitu Nachwachterstaat. Nachwachterstaat ini mengidealkan jargon atau paham laissez faire laissez aller yang artinya semakin bebas maka semakin baik.
Selain itu, konsep rechtstaat juga mulai disandarkan kepada pemikiran legal positivisme yang berkembang seiring dengan berhasilnya gebrakan revolusioner. Legal positivisme atau aliran pemikiran hukum positif yang menjadi paham (ajaran dalam berhukum) bertumpu pada paham legisme, yaitu kepastian hukum, sehingga hukum adalah apa yang tercantum dalam undang-undang.
Kepastian hukum ini dipahami sangat ketat, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang, diluar undang-undang dianggap tidak ada hukum. Atau setidak-tidaknya jika ingin sedikit diperluas, diluar peraturan perundang-undangan tidak diakui ada hukum. Paham legisme inilah yang melahirkan asas legalitas.
Praktiknya asas legalitas ini dianut sangat ketat terutama dalam bidang hukum pidana. Sedangkan dalam hukum administrasi dan perdata tidaklah seketat anutan dalam bidang hukum pidana. Negara hukum yang menjadikan secara sangat ketat undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan menganggap diluar itu tidak ada hukum, inilah yang dalam berbagai literatur disebut sebagai negara hukum formal.
Jadi rechtstaat itu pada masa awalnya memiliki ciri khas/karakteristik Nachtwachterstaat yang liberal dan menjalar pula menjadi Negara hukum formal sebab hukum hanya diakui apa yang ada dan tertulis dalam undang-undang.
Perlu dipahami disini, liberalisme rechtstaat diawal pertumbuhannya telah pula melahirkan paham (ajaran) individualisme. Individualisme itu artinya sebuah aliran pemikiran tentang kebebasan yang menjadi sebuah ajaran dalam kehidupan. Individualisme itu penekanannya adalah pada kebebasan pribadi.
Kebebasan dan kepentingan pribadi/perseorangan dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan kepentingan umum. Malahan bisa terjadi, jika kepentingan umum bertentangan dengan kepentingan pribadi, maka kepentingan umum dikalahkan, ditundukkan/dikesampingkan. Dan kepentingan pribadilah yang diutamakan, atau dimenangkan.
Lama-kelamaan dari semula hanya sebuah paham kemudian dalam perkembangannya sampai hari ini telah menjelma sebagai watak/jati diri pribadi, menjadikan sebuah bangsa terutama barat menjadi orang-orang yang individualis yang sangat (bersifat) individualistik. Individualistik yang terlampau mengagungkan materi maka melahirkan kapitalisme sebab kecintaan yang besar terhadap materi.
Memasuki abad ke -19 (1800-an sampai diawal tahun 2000), terjadi degradasi perekonomian yang luar biasa juga dipicu akibat peralihan dari masyarakat agraris-tradisional menjadi masyarakat yang industrialis sehingga menyebabkan merebaknya kemiskinan dimana-mana.
Perekonomian yang diurus secara liberal akibat peran negara hanya sebagai nachwachterstaat telah mengalami kegagalan yang berdampak sangat besar terhadap kesejahteraan hidup rakyat. Seiring dengan itu muncul banyak kritik dari para pakar, pemerhati kenegaraan dan hukum karena negara hukum selama ini dimaknai secara sempit membatasi peran negara dangan sangat ketat, maka muncullah penolakan sistem ekonomi liberal yang mendorong perubahan mendasar peran negara dalam pemerintahan menjadi lebih luas dari sebelumnya.
Reaksi keras terhadap negara nachtwachterstaat yang melahirkan liberalisme kapitalisme telah menciptakan pemikiran pembaharuan konsep negara hukum menjadi Negara hukum kesejahteraan (welfaarstate). Disebut Negara/Negara hukum kesejahteraan sebab negara mengambil alih dan berperan penting serta pro aktif dalam masalah perekonomian rakyatnya untuk mewujudkan kesehteraan bagi seluruh rakyatnya. Semula negara tidak boleh ikut campur dalam urusan perekonomian.
Peran negara mengalami perluasan, tidak lagi sekedar menjaga keamanan dan ketertiban belaka atau Negara polisi tetapi sangat menentukan keberlangsungan perekonomian rakyatnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Praktiknya, semakin hari semakin tahun sampai hari ini peran negara semakin luas mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, iptek, kesenian, olah raga dan sebagainya dan sebagainya.
Seperti telah terang dijelaskan di muka pembahasan tulisan ini, kemunculan konsep rechtstaat dan rule of law memiliki latar belakang sejarah yang sama yaitu penentangan dan perlawanan terhadap absolutisme (kekuasaan tanpa batas) yang sewenang-wenang dan menindas.
Rule of law diambil dari bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris-Amerika yang berarti ketentuan/peraturan hukum. Yang lazimnya juga diartikan Negara hukum, meskipun tidak mencantumkan kata "state" di dalamnya.
Ada perbedaan mendasar antara rechtstaat dan rule of law itu. Pada rechtstaat penekanannya adalah pada hukum tertulis. Mazhab rechtstaat ini adalah legal positivisme. Sedangkan pada rule of law penekanannya pada common law (hukum kebiasaan, adat istiadat) masyarakatnya.
Hal ini berpengaruh besar terhadap penegakan hukumnya di negara yang menganut rechtstaat dan rule of law. Hakim dalam rechtstaat dalam mengadili perkara hanya dapat mengacu kepada undang-undang belaka atau setidak-tidaknya peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan hukuman.
Diluar undang-undang atau peraturan perundang-undangan dianggap tidak ada hukum. Adapun hukum adat dan kebiasaan tidak diakui sebagai hukum yang mengikat umum (publik) oleh negara melainkan hanya mengikat secara keperdataan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dan negara tidak terikat pada hukum adat atau kebiasaan.
Karena itulah hakim disebut corong undang-undang. Mazhab legal positivisme memang luar biasa ketat dianut dalam rechtstaat, walaupun semakin tahun setelah dirasakan kelemahannya legal positivisme itu, tidak mampu memberikan kepuasan terhadap rasa keadilan di tengah pergaulan hidup, telah mulai disadari untuk menerima sisi baik dalam rule of law.
Sementara itu dalam rule of law penegakan hukumnya lebih fleksibel, prinsipnya hakim kapanpun dapat mengabaikan, mengesampingkan perturan tertulis sepanjang menurut keyakinannya atau penilaiannya tidak dapat memberikan rasa keadilan atau tidak dapat menjawab persoalan hukum yang sedang diadili, mungkin bisa dikarenakan hukum tertulis (wetten recht) tidak mengakomodir peristiwa hukum yang terjadi.
Karena itu hakim lebih bebas dalam mengadili, tidak terikat pada hukum tertulis. Memang pertama-pertama hakim melihat atau merujuk lebih dulu kepada hukum tertulis sebagai acuan, tetapi tidak berarti hakim corong undang-undang seperti dalam tradisi hukum rechstaat.
Bahkan hakim dapat melakukan terobosan-terobosan pemikiran hukum yaitu hakim dapat membuat hukum sendiri melalui putusannya (judge made law) sehingga diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama. Itulah yang kita kenal dengan yurisprudensi.
Hakim di pengadilan tingkat bawah menganggap putusannya menjadi lebih berwibawa bila mengacu kepada yurisprudensi. Bahkan, hakim-hakim dalam peradilan rule of law mempunyai kewajiban terikat kepada yurisprudensi dalam mengadili perkara yang sama.
Itu dilakukan dalam rangka konsistensi putusan, sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan. Tidak hanya mengacu kepada yurisprudensi, tapi hakim dalam peradilan rule of law juga dapat mengacu kepada doktrin, kebiasaan, traktat.
Jika kepastian hukum dalam peradilan rule of law diwujudkan dengan kewajiban pentaatan kepada yurisprudensi, maka dalam tradisi rechtstaat kepastian hukum itu dianggap hanya ada pada undang-undang atau dengan penerapan hukum tertulis. Sedangkan tidak ada kewajiban terikat untuk mentaati yurisprudensi. Artinya, boleh diikuti boleh juga tidak diikuti.
Ciri khas lain daripada rechtstaat adalah adanya peradilan administrasi tersendiri yang memfasilitasi penyelesaian masalah hukum warga negara dengan pemerintah. Sedang dalam rule of law tidak dikenal adanya peradilan administrasi, penyelesaian masalah hukum yang timbul antara rakyat yang berhadapan dengan pemerintah dinilai cukup diselesaikan di peradilan umum.
Sedang persamaannya, baik pada rechtstaat maupun rule of law sama-sama menganut supremasi hukum, memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, badan peradilan yang tidak memihak (impartial) dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Sebagai sebuah pengantar kiranya sudah panjang lebar saya jelaskan perihal rechstaat dan rule of law itu dalam tulisan ini, walaupun masih banyak yang tidak dapat diakomodir.
Tibalah pembicaraan kita tentang konsep Negara hukum yang seperti apakah yang dianut oleh Indonesia. Para pakar menyebut seperti Prof. Yusril Ihza Mahendra bahwa konsep negara hukum Indonesia adalah konvergensi, merupakan titik temu dari berbagai tradisi hukum yang berbeda bahkan bertentangan yaitu rechtstaat, rule of law dan nomokrasi.
Tidak hanya sekedar konvergensi dari tiga tradisi hukum tersebut tetapi juga masih dilengkapi dengan penyesuaian kultur bangsa Indonesia sendiri. Mengenai seberapa jauh kultur bangsa Indonesia mewarnai, mempengaruhi konsep negara hukum Indonesia maka saya berpendapat belum terserap dengan secara memuaskan terutama dalam bidang hukum pidana, sebagian dalam bidang keperdataan seperti bisnis dan lain sebagainya sehingga kita merasakan masih terdapat ketimpangan yang cukup lebar.
Sementara itu Prof. Mahfud, Md berpendapat konsep negara hukum Indonesia adalah prismatik yaitu mengambil segi-segi baik dari berbagai tradisi hukum yang berlainan. Antara pendapat Prof. Yusril dan Prof. Mahfud tidak terdapat perbedaan yang prinsipil.
Hanya persoalan sekarang adalah pada tradisi hukum yang manakah kita lebih dominan mengambil bahan-bahan dalam membentuk tradisi hukum negara kita. Sebab dapat berdampak terjadinya perbenturan sehingga menyulitkan kita dalam berhukum. Misalnya dalam menata sistem pemerintahan, koalisi itu hanya dikenal di Negara yang menganut sistem parlementer sebab titik berat kekuasaan terletak pada parlemen.
Sedangkan dalam sistem presidensil penekanannya adalah pada presiden selaku pimpinan tertinggi eksekutif, karena itu koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensil.
Tapi justru kita mengakui koalisi itu bahkan diperkuat oleh keberadaan presidenthial threshold dalam undang-undang pilpres.
Atau perihal permaafan dalam hukum pidana, dalam tradisi rechtstaat tidak dikenal adanya permaafan itu. Sedangkan yang demikian dirasa itu tidak cocok dengan kultur bangsa kita. Walaupun kabarnya RUU KUHP telah hampir rampung dan mengalami serta menampung banyak ide pembaharuan hukum dalam ketentuan-ketentuannya.
Selain itu dalam hal pertambangan pengurusan SDA kita sangat liberal, yakni SDA kita dikuasai oleh asing, minyak dan gas bumi banyak dieksploitasi dan dikuasai oleh perusahaan asing dan tidak seimbang manfaat yang diberikan terhadap rasio perekonomian atau upaya mewujudkan cita negara yaitu kesejahteraan rakyat terutama di daerah penghasil migas seperti Riau dan Papua.
Kecuali hanya Aceh berdasarkan Otsus dapat memperoleh hingga 80-90% hasil kekayaan alamnya. Liberalisasi SDA kita membawa kita seperti pada masa awal rechtstaat yang nacthwachterstaat, yakni sangat liberal.
Ini semua menjadi persoalan dan tantangan besar bangsa ini sampai hari ini.
Baca selengkapnya »