Kematian Demokrasi Indonesia

Kematian Demokrasi Indonesia

Kematian Demokrasi Indonesia


Kematian Demokrasi Indonesia 


 
Tidak mudah mencarikan judul yang tepat untuk menumpahkan isi kepala dalam tulisan ini. Mungkin tulisan ini belum dapat mengakomodir atau memberikan gambaran substansi yang lebih dapat diterima umum. Disebabkan beda sifat dan karakter persoalannya. Sebagai seorang yang mendalami hukum tata negara, secara moral akademik memikul tanggungjawab besar terhadap terselenggaranya hukum dan pemerintahan negara dengan baik.
Sebagai seorang yang terlahir dari "rahim" universitas, saya menyimpan kerisauan sangat besar melihat betapa amatirnya sekelompok orang yang berkuasa menyelenggarakan negara ini.

Ada beberapa hal yang menjadi penyakit menyebabkan matinya demokrasi di negara ini, kesemuanya itu secara umum menginduk kepada:

1). kesombongan penguasa;
2). Tidak cakap untuk mengelola negara sehingga pemerintahan negara ahirnya amatiran seperti sekarang ini;
3). Bermental tertutup (terbelakang, kolot, kuno, atau dapat kita sebut primitif). Jargon revolusi mental itu tidak ada, yang ada keterbelakangan mental.
1). Kesombongan itu telah menciptakan banyak masalah yang menyusahkan "rakyat yang berpikir". Contoh paling konkret dari watak sombong ini adalah:
- seorang Menteri berkata, " jika harga beras naik silahkan tanam padi sendiri!". Dia juga berkata, "jika harga cabe naik, silahkan tanam cabe sendiri".
- seorang Menteri lain berkata di depan masyarakat miskin, "jika harga beras naik, maka masyarakat miskin harus berhemat. Jika biasanya makan 3 x sehari, kurangi jadi 2 x sehari".
- turunan lain dari watak sombong itu adalah merasa paling benar. Apapun yang dilakukan, dibicarakan/disampaikan, ditunjukkan oleh penguasa semuanya adalah kebenaran. Semuanya sungguh baik dan benar adanya. Setiap kebenaran itu menuntut kepatuhan warganegara. Singkatnya, penguasa hari ini memonopoli kebenaran secara total.
HTI dianggap buruk lalu dibubarkan semena-mena, Menteri Agama meminta masyarakat hormati dan toleran terhadap LGBT, setiap mubaligh mesti di data dan ditentukan harus ngomong apa dalam ceramah-ceramahnya, pesantren dianggap sarang radikalisme maka Ketum PDIP mengatakan pesantren di seluruh Indonesia harus dibubarkan/ditutup.
Hapus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, institusi pendidikan harus bersih dari yang berbau agama. Agama yang dimaksudkan itu adalah Islam, hanya Islam. Jangan bawa-bawa agama kedalam politik, tidak ada kaitannya agama itu (Islam) dengan politik, agama (Islam) dan negara harus dipisah. Negara harus lepas dari intervensi agama (sekuler mutlak).
Di lain pihak ternyata sangat ramah dan membuka pintu terhadap liberalisme, dan atheis (komunis). Selain itu membatasi calon presiden dan wakil presiden dengan cara yang sangat tidak beradab dan itu seperti menghujamkan pedang ke perut demokasi.
Mengaku paling pancasila, tapi praktiknya anti pancasila, menuduh kelompok yang bersebrangan dengan dirinya dengan sebutan anti kebhinekaan, anti NKRI, mau merobohkan NKRI, praktiknya itu semua kembali kepada yang menuduh tidak karu-karuan.
2). Tidak cakap untuk mengelola negara. Terutama disini dalam hal intelektualitas (kecerdasan yang berbasis keilmuan akademik). Tidak juga saya hendak mengatakan bahwa tak seorangpun kelompok yang sedang berkuasa sekarang goblok semua. Justru persoalannya sekarang adalah intelektualitas diketepikan, disingkirkan, digeser dan kepentingan lah yang selalu dikedepankan.
Jadi bergeraknya penyelenggara negara tidak menunjukkan bekerjanya otak untuk menjalankan tugas dan kewenangan untuk kemaslahatan rakyat. Maka lahirlah kebijakan pro asing, menyengsarakan rakyat, sikap acuh. Apalagi sejak awal rezim ini memang tidak memiliki kewibawaan dalam menyelesaikan konflik sosial-agama ditengah masyarakat. Tidak tampak ada suatu langkah nyata yang diambil oleh Presiden.
Sangat disayangkan, seorang Presiden dengan kekuasaan yang begitu besar tidak paham apa yang mesti dilakukannya. Diamnya Presiden melihat lebarnya jurang permusuhan ditengah rakyat telah menjelma menjadi sebuah ajaran politik bahwa Presiden menyetujui itu terjadi.
Mirisnya lagi ahir-ahir ini, institusi penegak hukum yang satu mengintervensi institusi penegak hukum lain.
Ketika KPK menetapkan calon kepala daerah di Jawa barat sebagai tersangka dan akan terus diproses hukum, tiba-tiba Kapolri meminta KPK agar mengentikan dulu buat sementara sampai pilkada usai.
Tidak hanya Kapolri, tapi Jaksa Agung dan Menko polhukam Wiranto juga sama. Kita dibuat bertanya-tanyapa, dibalik ini semua ada apa?, sebab kita tau calon yang ditetapkan tersangka oleh KPK itu berasal dari dan diusung oleh PDIP (partai yang sedang berkuasa).
Sudahlah kita terbuka saja, publik juga sudah tau bahwa borok PDIP sudah terlalu banyak, dibalik kriminalisasi ulama, pembubaran HTI, semua kesombongan para menteri dan sikap blunder Menteri Agama semua itu muaranya ke PDIP. Mereka itu bukan menyuarakan aspirasi rakyat, tapi aspirasi PDIP sebagai partai sekuler-liberal anti Islam.
Hukum Islam mereka anti, tapi terhadap simbol-simbol Islam mereka tidak anti. Kita bisa liat menjelang Pilpres dan Pilkada, tokoh-tokoh PDIP termasuk calon yang diusung oleh PDIP.
Mulai dari Presiden Jokowi, para menteri, Ketum PDIP Megawati, calon kepala daerah yang diusung PDIP rame-rame pakai sorban, jubah, (pakaian kebesaran umat Islam), kebaya, berjilbab sebelumnya tidak pernah kenal dengan jilbab, dekati ulama, acara-acara bernuansa keagamaan dan sebagainya.
3). Bermental tertutup. Ini ditandai oleh beberapa hal yaitu anti kritik. Walaupun berkali x disampaikan bahwa pemerintah tidak anti kritik, tapi realitas yang dipertontonkan adalah sangat anti kritik.
Mana-mana kritik yang dianggap merugikan kepentingan rezim, merusak citra rezim sehingga akan menghalangi untuk berkuasa kembali periode berikutnya maka semua harus dibungkam.
Dan rezim punya banyak media yang dari awal sengaja di ciptakan untuk mengimbangi hujan kritik. Media seperti Kompas TV, Metro TV, Merdeka. com, kiranya sulit dibantah pemberitaannya selalu berpihak kepada rezim. Seakan buta sama sekali terhadap gejolak kebencian sebagian besar rakyat sebab sembrono, sombong dan acuhnya rezim ini.
Tidak anti kritik, tapi kita lihat di media sudah banyak yang dipenjarakan akibat mengkritik pemerintah, tokoh-tokoh politik sekuler-liberal. Ditambah beberapa pasal dalam UU No. 17 Tahun 2014 mempolitisir kebebasan berpendapat.
Ini semua penyakit yang menyebabkan matinya demokrasi di Negara ini, tidak dapat dicarikan obatnya, tidak ada obatnya kecuali #2019 Ganti Presiden.

sekian terimakasih

Baca selengkapnya »
Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI, Bukti Pemerintah Diktator


Bubarkan HTI


HTI (Hitzbut Tahrir Indonesia) tak layak dibubarkan. Secara legalitas pembubaran HTI terlalu dipaksakan, semua dilakukan Pemerintah atas nama Pancasila dan Kebhinekaan. Pemerintah berpendapat bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena itu harus dibubarkan.

Pembubaran itu dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melibatkan pengadilan, padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah demikian komprehensifnya mengatur perihal keormasan, mulai dari pendaftaran status badan hukum ormas, kewajiban, hak ormas, larangan, sanksi pidana, dan mekanisme pembubaran yang ditempuh melalui proses di pengadilan.
Sekarang undang-undang ormas ini sudah diubah oleh Pemerintah dengan berbagai alasan. Pembubaran HTI dilakukan secara politik, tidak melalui pembubaran secara hukum dengan melibatkan pengadilan. Padahal undang-undang ormas sudah mengamanatkan bahwa proses pembubaran ormas dilakukan di sidang pengadilan.
Pemerintah beralasan bahwa proses pembubaran ormas dalam undang-undang terlalu berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, karena itu dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Ada suatu keinginan praktis untuk mempercepat proses pembubaran ormas, hal itu tampak dari pernyataan Kapolri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto dalam beberapa kesempatan mengatakan, "semakin cepat proses pembubaran ormas (HTI) maka semakin baik, lebih cepat lebih baik".
Dibalik semua ini sebenarnya ada apa?, untuk mewujudkan keinginan pembubaran itu Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah secara substansial isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.
Padahal telaah secara konstitusional Perppu tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu menafsirkan Pasal 22 UUD 1945 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yakni:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Semua ini tidak terpenuhi sama sekali. Mengapa demikian, secara teoritis ada beberapa hal yang mengakibatkan Perppu itu dikatakan inkonstitusional/ tidak memenuhi syarat secara konstitusi.
Pertama, Undang-undang ormas sudah sangat lengkap dan rinci mengatur semua hal berkenaan dengan keormasan. Karena itu tidak ada alasan mengatakan bahwa undang-undang ormas tidak ada sehingga menimbulkan kekosongan hukum (recht vacum), atau undang-undangnya ada tetapi tidak memadai. Hal ini sudah dibantah dengan keberadaan maupun pengaturan yang komplit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
Kedua, Perppu yang menjadi legalitas pembubaran HTI memuat norma yang sifatnya konkret dan individual. Hal itu dapat dijumpai pada bagian konsideran Perppu itu sendiri yang mengatakan bahwa "terdapat ormas tertentu yang dalam melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945".
Padahal, dalam perspektif ilmu perundang-undangan norma yang sifatnya konkret dan individual hanya boleh ada dalam produk hukum berupa keputusan, putusan atau penetapan. Tidak boleh dicantumkan dalam produk hukum berupa peraturan.
Perppu itu peraturan sama dengan undang-undang, tetapi memuat norma konkret dan individual. Seharusnya hanya memuat norma umum dan abstrak. Bila kita tanya, apa dasar Pemerintah berani mengatakan bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila itu.
Pemerintah dalam sidang pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi mengetengahkan vidio kegiatan HTI yang pernah ditayangkan di TVRI tahun 2013 bahwa di vidio itu HTI dalam pidatonya bicara tentang menegakkan dan memperjuangkan syari'at islam dan lainnya yang berkaitan dengan syari'at islam.
Memang belakangan ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menambah objek yang dapat dijadikan dasar pembuktian berupa alat bukti elektronik. Itupun peruntukannya dalam konteks pembuktian di dalam hukum pidana dan tidak pula untuk semua tindak pidana.
Lagi pula, vidio yang diputar di sidang pengujian Perppu ormas itu adalah kegiatan HTI yang dilakukan pada waktu Presidennya ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pertanyaan kita, apa relevansinya dengan keadaan sekarang. Kalau pak SBY ketika jadi Presiden menganggap kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila, ya sudah dikeluarkan Perppu waktu itu. Nyatanyakan tidak demikian.
Artinya apa, Pemerintah telah memberlakukan surut kegiatan HTI tahun 2013, menghukum HTI berdasarkan Perppu yang dibuat tahun 2017. Kegiatannya tahun 2013, Perppu baru diterbitkan tahun 2017. Kalau begitu, dibubarkannya Masyumi tahun 1960 sah-sah saja digugat kembali ke pengadilan untuk menguji keabsahan keputusan Presiden Soekarno.
Haruslah dipahami bahwa asas retroaktif (berlaku surut) dalam hukum pidana itu hanya dikenal dalam hal exstra ordinary crime (tindak pidana luar biasa). Statuta Roma Tahun 2002 mengklasifikasikan bahwa yang termasuk kedalam exstra ordinary crime itu adalah: world crime, genoside, crime agression dan crime against humanity. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peradilan HAM mengadopsi sebagian dari ketentuan dalam Statuta Roma yaitu crime against humanity dan genoside diakui sebagai exstra ordinary crime.
Ketiga, apa ukuran atau standar penilaian secara hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi Pemerintah membubarkan HTI. Dalam undang-undang ormas membubarkan ormas melalui proses hukum di pengadilan, Pemerintah yang berpendapat kegiatan ormas tertentu tidak sesuai dengan Pancasila Pemerintah meminta Jaksa Agung sebagai penuntut umum di pengadilan, di pengadilan itulah pendapat Pemerintah diuji kebenarannya.
Jika pendapat Pemerintah benar, terbukti adanya maka pengadilan keluarkan putusan. Putusan itulah yang menjadi dasaf bagi Pemerintah membubarkan ormas. Tetapi yang terjadi dalam hal pembubaran HTI, Pemerintah keluarkan Perppu dan tidak melibatkan pengadilan.
Jadi HTI dibubarkan hanya berpedoman pada pendapat subjektif Pemerintah sendiri yang didasarkan kepada barang bukti yang dimiliki. Tidak dilibatkannya pengadilan dalam proses pembubaran ormas membuka peluang yang luas bagi Pemerintah dengan semena-mena membubarkan ormas yang bertentangan dengan dirinya.
Perppu tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum sebab undang-undang ormas sudah ada dan isinya lengkap. Karena itu tidak memenuhi persyaratan hal ikhwal kegentingan yang memaksa seperti mana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 UUD 1945.
Perppu ormas juga tidak mencerminkan keadilan sebab HTI dibubarkan secara politik, tidak secara hukum dengan melibatkan pengadilan.
Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemerintah adalah dalil-dalil yang sudah sangat usang, tidak relevan dan tidak jelas legalitasnya. Karena itu bagaimanapun Perppu itu harus ditentang.


Baca selengkapnya »
Demokrasi Kita

Demokrasi Kita

"Demokrasi Kita"

Demokrasi
Demokrasi diterima sebagai paham kebangsaan/ajaran kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini itu sudah clear, disepakati dan merupakan constitutional agreement. Penerapan demokrasi itu dipengaruhi oleh zaman. Beda zaman beda generasi beda pula cara, watak, pemahaman dan gaya berdemokrasi. Ini terjadi tidak lepas dari tiap generasi yg lahir pada kondisi yang berbeda dimana dinamika sudah semakin kompleks. Dan bangsa ini seiring waktu banyak yg terpengaruh oleh faktor-faktor yg datang dari luar. Budaya, watak, gaya hidup, paradigma, ideologi, perkembangan teknologi dan komunikasi, industrialisasi berbagai bidang kehidupan yang berasal dan dibawa oleh bangsa lain dg mudah dapat bercampur dan berbaur ditengah masyarakat kita. Kesemuanya itu saling bersaing dan mempengaruhi pola pikir, watak dan gaya hidup generasi hari ini.
Dahulu generasi founding father, demokratisasi berlangsung secara mengagumkan. Perbedaan pendapat, saling kritik di forum-forum hingga berdebat keras secara terbuka di koran-koran sering dilakukan. Tapi ketika mereka bertemu dan berkumpul seolah tidak terjadi apa-apa, semuanya damai dan aman-aman saja. Seperti Soekarno mendebat dan mengkritik ulama besar Moh. Natsir, tidak pernah kita dengar kabar bahwa Moh. Natsir melaporkan Soekarno atas kasus pencemaran nama baik atau penodaan agama. Demikian juga Soekarno tidak pernah melaporkan Moh. Natsir, Buya Hamka karena mencemarkan nama baik dirinya. Sebab yg dikemukakan dalam setiap kritikan dan perbedaan pendapat itu adalah keilmuan, debatnya cerdas, argumentatif dan memperkaya khazanah keilmuan orang yang menyaksikan. Meski dipenghujung rezim orde lama Soekarno bertindak otoriter, tapi bangsa ini pernah memberi contoh bagaimana berdemokrasi yang benar.
Sekarang ini kita lihat, tampaknya pemerintah mempersempit makna dari demokrasi itu. Hak-hak untuk berpendapat, menyampaikan kritikan mulai dikurangi bahkan terhadap orangnya yg berpendapat/mengkritik itu diawasi secara ketat dan tidak jarang pula dikriminalisasi sebagai bentuk ketidaksukaan pemerintah. Ada apa dengan semua ini, mengapa terjadi pemerosotan yang jauh seperti ini. Ketika terjadi perang antar media yang mengakibatkan kegaduhan, polemik dan keresahan yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa ditengah masyarakat dibiarkan saja. Ketika bermunculan pendapat yang tidak menyenangkan dari mereka yang vokal mengkritik pemerintah, mengapa justru mudahnya dikriminalisasikan. Padahal kritikan itu dilakukan juga dalam rangka untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar pemerintah tidak semena-mena. Kritikan itu juga merupakan aspirasi yang meluap-luap yang tidak pernah diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah lupa tentang asal usul dirinya dan tidak paham hakikat dari keberadaan demokrasi itu dan siapakah sebenarnya pemilik demokrasi itu. Adanya pemerintah karena adanya rakyat, dan kekuasaan yg berada pada pemerintah itu berasal dari rakyat. Sedang dalam demokrasi itu sendiri, rakyatlah pemegang kekuasaan yg mutlak.
Dalam setiap polemik berbangsa dan bernegara, kewibawaan pemerintah harus ada. Pemerintah yang berwibawa, ketika terjadi perang media akibat pemberitaan yg tak objektif, tidak proporsional, berisi propaganda, pemerintah panggil petinggi media itu untuk bicara, bukannya dibiarkan atau tiba-tiba dibredel. Bukannya menyelesaikan masalah justru memicu kemarahan banyak pihak, dan ahirnya polemik tidak selesai-selesai. Demikian pula ketika suatu komunitas masyarakat yg sering kali mengkritik pemerintah, jangan perlakukan mereka sebagai musuh, datangi mereka ajak berdialog, kalau berkaitan dg ideologi, adakan diskusi ilmiah panggil semua pakar yeng berkompeten untuk menerangkannya, bukannya dibubarkan secara otoriter, karena dapat mengundang kemarahan publik dan memicu munculnya perlawanan dari mereka yg diperlakukan tidak adil. Pemerintah harus terbuka dengan kritikan. Jika hukum ditegakkan diatas syahwat dan emosi, maka setiap rumah adalah penjara bagi setiap orang.

Baca selengkapnya »
 Indonesia Adalah Negara Islam

Indonesia Adalah Negara Islam


Bagaimanapun sikap tidak terimanya kelompok Nasionalis sekuler terhadap judul tulisan ini, pada akhirnya mereka juga akan mengerti juga. Banyak muncul pemikiran, pemahaman yang salah kaprah mengatakan bahwa Negara ini bukan Negara Islam, juga bukan Negara agama lainnya, tapi Negara ini adalah Negara Pancasila. Betapa dangkalnya perkataan mereka, dengan naifnya mereka mengatakan sesuatu yang tidak diketahui olehnya.

Apa bukti Negara ini Negara Islam?, bukti pertama Pancasila itu sendiri. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa sila pertama itu tak lain adalah Tauhid (ketuhanan dalam islam). "ESA" itu artinya ahad. Ahad itu artinya: satu, tunggal, tidak ada tuhan yang lain, berdiri sendiri, tidak bercabang tidak bernasab (tidak mengenal silsilah keturunan).

Artinya, Tuhan Tunggal. Tampak sederhana tapi mendalam maknanya. Tuhan tidak dilahirkan apalagi lahir lewat kemaluan manusia (hina), tuhan tidak mengandung dan melahirkan, tuhan tidak mati apalagi tuhan mati dibunuh, tuhan berbeda dari makhluknya termasuk manusia karena itu tuhan tidak pula menjelma menyerupai/dalam wujud manusia atau hewan atau makhluk lain. 

Tuhan tidak pantas baginya punya ibu, punya ayah, sehingga ada ayah tuhan, ada pula ibu tuhan, ada anak tuhan. Hubungan tuhan dengan makhluknya dalam islam bukan hubungan antara guru dengan murid, bukan pula hubungan antara anak dan orangtua. Tidak pantas dan tidak mungkin manusia menyebut dirinya anak tuhan, apakah dia (manusia) hendak menjadikan tuhannya sebagai orangtua?, orang tua itu manusia, berarti ia menyamakan tuhannya dengan manusia. 

Semua itu dibantah dengan kalimat syahadat "La ila ha illallah". Maknanya tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada tuhan 1 tuhan 2 tuhan 3, anak tuhan, ayah tuhan, ibu tuhan, tuhan cuma Allah.
Kemudian disambung dengan kalimat "wa as hadu anna muhammadarrasulullah", muhammad itu manusia utusan Allah, adalah seorang Nabi, rasul Allah yang ditugaskan menyampaikan wahyu (Al-Qur'an) kepada manusia, memperbaiki akhlak manusia, sebagai rahmatan lil 'alamin (rahmat untuk sekalian alam), pembawa kabar gembira (surga, bagi mereka yang istiqomah dalam ibadahnya dan menjaga akhlaknya), muhammad sebagai pembawa peringatan (neraka, bagi mereka yang ingkar tidak mau patuh pada perintah Allah).
Dalam Al-Qur'an ditegaskan, qul huwallahu ahad, allahussomad, lam yalid walam yuulad, walam yakulllahu kufuan ahad. Katakan bahwa allah itu satu, allah tidak bernak dan tidak diperanakkan. Ini semua disebut dengan prinsip tauhid (ketuhanan dalam islam).

Karena itu tidak perlu dikembangkan kekhawatiran berlebihan bahwa umat islam akan mengganti pancasila, tidak benar sama sekali. Karena Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam, bahkan Pancasila itu adalah hasil penerimaan/transformasi kaidah-kaidah yang umum dalam hukum islam.
Bukti kedua Negara ini Negara Islam adalah:
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan, "...Atas berkat rahmat Allah...". Realitas sejarah menegaskan bahwa tidak lain yang dimaksud disitu adalah Allah subhanahuwata'ala sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya perihal tuhan (Allah) itu.
Bukti ketiga Negara ini Negara Islam adalah:

-Adanya keberadaan Kementerian Agama.
Dari awal berdirinya Kementerian ini memang dimaksudkan untuk mengurusi urusan-urusan umat islam, karenanyapun Menteri Agama harus diisi oleh orang islam.
Walaupun orang yang menjabat Menteri Agama sekarang ini (Lukman Hakim Saipudin) sudah mulai terjangkit penyakit sekuler-liberal, dia tak paham posisi dia sebagai Menteri Agama itu untuk siapa, pengabdian kepada siapa, aspirasi siapa yang harus di dengarnya, telinganya tuli dan matanya buta terhadap aspirasi umat islam.

Bukti Keempat adalah:
- Adanya keberadaan Pengadilan Agama (di Aceh disebut Mahkamah Syar'iyah). Pengadilan Agama adalah milik umat islam mutlak, adalah pengadilan khusus untuk umat islam. Setiap perkara agama yang terjadi antar sesama umat islam jika ditempuh jalur hukum maka diselesaikan di Pengadilan Agama.
Hal ini karena kompleksitas, ke-khas-an, dan karakteristik hukum islam yang komprehensif mengatur sendi kehidupan umatnyalah yang menyebabkan harus diselesaikan secara terpisah di pengadilan tersendiri.
Seperti perkara perkawinan, masalah dalam perkawinan menempuh kehidupan berumah tangga, perkara perceraian, hak asuh anak, pewarisan, masalah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya.
Tidak hanya sampai disitu, tetapi berlaku pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kitab hukum tersendiri sebagai acuan disamping KUHP dan KUHPerdata.

Bukti Kelima:
-Dalam bidang hukum pidana maupun hukum perdata banyak mengambil/mengadopsi nilai-nilai/kaidah yang terdapat dalam hukum islam. Seperti misalnya pasal 77 KUHP, itulah yg dalam al-Qur'an disebut "....wala tujjzauna illa wa antum ta'lamun..." ,dalam ayat lain dikatakan, "... wala tus 'aluna amma kanuya' malun....".
Selain itu masalah saksi berlaku asas satu orang saksi bukan saksi, artinya saksi itu haruslah lebih dari satu orang. Itu juga diambil dari kaidah hukum islam. Atau dalam hukum pidana dikenal asas gen straaf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, haruslah terbukti/dibuktikan kesalahan seseorang untuk dapat menjatuhkan hukuman. Itu juga diambil dari kaidah hukum islam.
Asas legalitas juga kaidah dalam hukum islam yang dalam al-Qur'an dikatakan, "kamu tidak akan dihukum melainkan setelah turunnya wahyu". Wahyu itu perintah Allah, ajaran- ajaran Allah dalam al-Qur'an. Atas dasar itulah Nabi Muhammad dapat menghukum.
Banyak lagi yang lain, tapi setidaknya mengemukakan hal itu sadarlah kiranya Negara ini adalah Negara Islam.

Mencermati hal diatas, betapa hukum islam mewarnai tatanan hukum positif Negara, maka bagaimana mungkin para Nasionalis sekuler mengatakan bahwa umat islam anti NKRI, anti Kebhinekaan Anti Pancasila, Anti Persatuan, Intoleransi, Radikal, Ekstrimist. Justru mereka yang tak paham di Negara mana mereka sedang hidup. Bukan kita yang anti ini itu segala macamnya, tetapi mereka yang tak sanggup menerima kenyataan ini.

Dan kalaulah islam itu seperti yang digambarkan sebelah kanan memegang kitab suci sebelah kiri memegang pedang, maka takkan tersisa umat kristen di Negara ini, takkan tersisah umat Hindu, Budha, Konghucu di Negara ini. Demikian juga takkan tersisa mereka di permukaan bumi di seluruh dunia karena pastilah mereka sudah dibinasakan sejak dahulunya oleh pemerintahan negara Islam.
Ingatlah ketika Islam berkuasa 500 tahun lebih di Andalusia, Spanyol. Tidak satupun umat beragama lain diperlakukan diskriminatif, mereka tetap dibiarkan hidup dan bebas beribadat menurut agama dan kepercayaanya. Hak-hak sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, keamanan, pendidikan, kesehatan tetap dilindungi, dipenuhi, dihormati bukan dirampas dengan semena-mena. Itulah bukti toleransi islam terhadap umat beragama lain di luar islam. 

Andai islam atau pemerintahan islam seperti dalam bayangan orang-orang yang tak paham islam, tak memahami sejarah kejayaan islam yang ketakutan bahwa jika pemerintahan islam berkuasa, maka terbayanglah dalam fikirannya betapa diktatornya pemerintahan islam, yang bukan islam pancung kepalanya, usir dia, paksa masuk islam, rampas harta bendanya.
Maka niscaya mereka yang bukan islam takkan tersisa di muka bumi ini hari ini, jika pun ada pastilah sangat sedikit jumlahnya. Bahkan dalam salah satu pemberitaan disebutkan populasi umat kristen hari ini 2 juta lebih banyak dari pada umat islam (bisa dikoreksi mungkin salah).

Tetapi ketika kekuasaan islam meruntuh di Andalusia, ketika khatolik berkuasa pilihan hanya ada tiga yaitu angkat kaki dari Andalusia (di usir), tidak di usir tapi masuk kristen, atau dibunuh. Jadi kepada siapa predikat intoleran, radikal, dan teroris sebenarnya harus di alamatkan. Ini realitas sejarah yang berbicara.
Jika memang islam itu agama yang ditegakkan dengan pedang (teroris) maka lihatlah, di India islam berkuasa ratusan tahun, sampai sekarang masih tetap berdiri kokoh gereja-gereja, kuil-kuil, vihara-vihara. Andai islam itu agama kekerasan, maka takkan tersisa umat beragama lain di India, demikian pula di Arab Saudi, Mesir dan di Negara ini.

Hanya mereka tak sadar mengapa sampai hari ini terus saja menghujat islam, menuduh yang tidak karu-karuan, karena sesungguhnya mereka sudah terpengaruh propaganda barat dan mereka telah terlanjur menelannya bulat-bulat. Propaganda sengaja di ciptakan oleh Amerika dan Yahudi untuk membinasakan Islam dari muka bumi untuk tujuan mewujudkan cita freemasonry nya.
Wajah islam di mata dunia sengaja di coreng, dibuat buruk, penuh lautan darah dan kejahatan kemanusiaan berat. Barat ciptakan ISIS sebagai replika dunia Islam, sehingga orang takut. Mereka berharap dengan tampilan ISIS itu demikianlah rupa Islam. Karena itu apapun tentang islam adalah jahat dan harus dilawan/dibinasakan.

Barat sangat takut kekuatan islam akan bangkit seperti pada masa-masa kejayaannya karena kekuasaan, peta politik dunia, perekonomian dunia akan dikuasai oleh islam. Sampai masanya, islam akan bangkit juga meskipun lambat karena Nabi Muhammad yang mengatakan itu. Namun ketika islam bangkit, itu menandakan kiamat segera datang. Kiamat adalah ahir dari segala-galanya, kebinasaan seluruh alam semesta.
Baca selengkapnya »