Kematian Demokrasi Indonesia

Kematian Demokrasi Indonesia

Kematian Demokrasi Indonesia


Kematian Demokrasi Indonesia 


 
Tidak mudah mencarikan judul yang tepat untuk menumpahkan isi kepala dalam tulisan ini. Mungkin tulisan ini belum dapat mengakomodir atau memberikan gambaran substansi yang lebih dapat diterima umum. Disebabkan beda sifat dan karakter persoalannya. Sebagai seorang yang mendalami hukum tata negara, secara moral akademik memikul tanggungjawab besar terhadap terselenggaranya hukum dan pemerintahan negara dengan baik.
Sebagai seorang yang terlahir dari "rahim" universitas, saya menyimpan kerisauan sangat besar melihat betapa amatirnya sekelompok orang yang berkuasa menyelenggarakan negara ini.

Ada beberapa hal yang menjadi penyakit menyebabkan matinya demokrasi di negara ini, kesemuanya itu secara umum menginduk kepada:

1). kesombongan penguasa;
2). Tidak cakap untuk mengelola negara sehingga pemerintahan negara ahirnya amatiran seperti sekarang ini;
3). Bermental tertutup (terbelakang, kolot, kuno, atau dapat kita sebut primitif). Jargon revolusi mental itu tidak ada, yang ada keterbelakangan mental.
1). Kesombongan itu telah menciptakan banyak masalah yang menyusahkan "rakyat yang berpikir". Contoh paling konkret dari watak sombong ini adalah:
- seorang Menteri berkata, " jika harga beras naik silahkan tanam padi sendiri!". Dia juga berkata, "jika harga cabe naik, silahkan tanam cabe sendiri".
- seorang Menteri lain berkata di depan masyarakat miskin, "jika harga beras naik, maka masyarakat miskin harus berhemat. Jika biasanya makan 3 x sehari, kurangi jadi 2 x sehari".
- turunan lain dari watak sombong itu adalah merasa paling benar. Apapun yang dilakukan, dibicarakan/disampaikan, ditunjukkan oleh penguasa semuanya adalah kebenaran. Semuanya sungguh baik dan benar adanya. Setiap kebenaran itu menuntut kepatuhan warganegara. Singkatnya, penguasa hari ini memonopoli kebenaran secara total.
HTI dianggap buruk lalu dibubarkan semena-mena, Menteri Agama meminta masyarakat hormati dan toleran terhadap LGBT, setiap mubaligh mesti di data dan ditentukan harus ngomong apa dalam ceramah-ceramahnya, pesantren dianggap sarang radikalisme maka Ketum PDIP mengatakan pesantren di seluruh Indonesia harus dibubarkan/ditutup.
Hapus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, institusi pendidikan harus bersih dari yang berbau agama. Agama yang dimaksudkan itu adalah Islam, hanya Islam. Jangan bawa-bawa agama kedalam politik, tidak ada kaitannya agama itu (Islam) dengan politik, agama (Islam) dan negara harus dipisah. Negara harus lepas dari intervensi agama (sekuler mutlak).
Di lain pihak ternyata sangat ramah dan membuka pintu terhadap liberalisme, dan atheis (komunis). Selain itu membatasi calon presiden dan wakil presiden dengan cara yang sangat tidak beradab dan itu seperti menghujamkan pedang ke perut demokasi.
Mengaku paling pancasila, tapi praktiknya anti pancasila, menuduh kelompok yang bersebrangan dengan dirinya dengan sebutan anti kebhinekaan, anti NKRI, mau merobohkan NKRI, praktiknya itu semua kembali kepada yang menuduh tidak karu-karuan.
2). Tidak cakap untuk mengelola negara. Terutama disini dalam hal intelektualitas (kecerdasan yang berbasis keilmuan akademik). Tidak juga saya hendak mengatakan bahwa tak seorangpun kelompok yang sedang berkuasa sekarang goblok semua. Justru persoalannya sekarang adalah intelektualitas diketepikan, disingkirkan, digeser dan kepentingan lah yang selalu dikedepankan.
Jadi bergeraknya penyelenggara negara tidak menunjukkan bekerjanya otak untuk menjalankan tugas dan kewenangan untuk kemaslahatan rakyat. Maka lahirlah kebijakan pro asing, menyengsarakan rakyat, sikap acuh. Apalagi sejak awal rezim ini memang tidak memiliki kewibawaan dalam menyelesaikan konflik sosial-agama ditengah masyarakat. Tidak tampak ada suatu langkah nyata yang diambil oleh Presiden.
Sangat disayangkan, seorang Presiden dengan kekuasaan yang begitu besar tidak paham apa yang mesti dilakukannya. Diamnya Presiden melihat lebarnya jurang permusuhan ditengah rakyat telah menjelma menjadi sebuah ajaran politik bahwa Presiden menyetujui itu terjadi.
Mirisnya lagi ahir-ahir ini, institusi penegak hukum yang satu mengintervensi institusi penegak hukum lain.
Ketika KPK menetapkan calon kepala daerah di Jawa barat sebagai tersangka dan akan terus diproses hukum, tiba-tiba Kapolri meminta KPK agar mengentikan dulu buat sementara sampai pilkada usai.
Tidak hanya Kapolri, tapi Jaksa Agung dan Menko polhukam Wiranto juga sama. Kita dibuat bertanya-tanyapa, dibalik ini semua ada apa?, sebab kita tau calon yang ditetapkan tersangka oleh KPK itu berasal dari dan diusung oleh PDIP (partai yang sedang berkuasa).
Sudahlah kita terbuka saja, publik juga sudah tau bahwa borok PDIP sudah terlalu banyak, dibalik kriminalisasi ulama, pembubaran HTI, semua kesombongan para menteri dan sikap blunder Menteri Agama semua itu muaranya ke PDIP. Mereka itu bukan menyuarakan aspirasi rakyat, tapi aspirasi PDIP sebagai partai sekuler-liberal anti Islam.
Hukum Islam mereka anti, tapi terhadap simbol-simbol Islam mereka tidak anti. Kita bisa liat menjelang Pilpres dan Pilkada, tokoh-tokoh PDIP termasuk calon yang diusung oleh PDIP.
Mulai dari Presiden Jokowi, para menteri, Ketum PDIP Megawati, calon kepala daerah yang diusung PDIP rame-rame pakai sorban, jubah, (pakaian kebesaran umat Islam), kebaya, berjilbab sebelumnya tidak pernah kenal dengan jilbab, dekati ulama, acara-acara bernuansa keagamaan dan sebagainya.
3). Bermental tertutup. Ini ditandai oleh beberapa hal yaitu anti kritik. Walaupun berkali x disampaikan bahwa pemerintah tidak anti kritik, tapi realitas yang dipertontonkan adalah sangat anti kritik.
Mana-mana kritik yang dianggap merugikan kepentingan rezim, merusak citra rezim sehingga akan menghalangi untuk berkuasa kembali periode berikutnya maka semua harus dibungkam.
Dan rezim punya banyak media yang dari awal sengaja di ciptakan untuk mengimbangi hujan kritik. Media seperti Kompas TV, Metro TV, Merdeka. com, kiranya sulit dibantah pemberitaannya selalu berpihak kepada rezim. Seakan buta sama sekali terhadap gejolak kebencian sebagian besar rakyat sebab sembrono, sombong dan acuhnya rezim ini.
Tidak anti kritik, tapi kita lihat di media sudah banyak yang dipenjarakan akibat mengkritik pemerintah, tokoh-tokoh politik sekuler-liberal. Ditambah beberapa pasal dalam UU No. 17 Tahun 2014 mempolitisir kebebasan berpendapat.
Ini semua penyakit yang menyebabkan matinya demokrasi di Negara ini, tidak dapat dicarikan obatnya, tidak ada obatnya kecuali #2019 Ganti Presiden.

sekian terimakasih

Baca selengkapnya »
Impeachment Presiden Dalam Bayang-bayang Ketidakmungkinan

Impeachment Presiden Dalam Bayang-bayang Ketidakmungkinan



Tulisan ini saya buat untuk diketahui bahwa impeachment itu tidak mudah. Kadang saya tertegun melihat mahasiswa dalam orasinya, termasuk siapa saja saking kecewanya kepada Pemerintah kemudian meneriakkan agar Presiden diberhentikan/dilengserkan saja.

Tidak semudah itu saudara sekalian. Semua harus dilaksanakan secara demokratis, sah, dan konstitusional. Cara-cara atau prosedur Impeachment, pemakzulan (pemberhentian) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu ketentuan perihal peluang pemakzulan juga diatur dalam Pasal 79 UU MD3, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis, berdampak luas dan mendasar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan adalah apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka dapat ditemukan jawabannya dalam UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
" Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Dari pasal tersebut dapat di rincikan sebagai berikut:

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut harus ditafsirkan MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang memberhentikan Presiden dan/Wakil Presiden.

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bertindak sebagai pihak yang mengusulkan/pengusul pemberhentian itu kepada MPR. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, bahwa DPR sebelum mengusulkan kepada MPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. 

Jika dalam hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pihak yang menuntut pidana seorang terdakwa, maka dalam hukum acara ketatanegaraan DPR berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum. Adapun Mahkamah Konstitusi adalah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya Presiden dan/Wakil Presiden melanggar larangan-larangan seperti telah disebut di atas.
Namun terkait dengan hak DPR mengajukan usul pemberhentian, ketentuan pasal ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Adapun ketika DPR sudah sampai pada tahap mengajukan usul pemberhentian, maka itu adalah wujud/realisasi dari menggunakan hak menyatakan pendapat. 

3. Perihal kapan dan dalam hal bagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan, kapan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat adalah ketika terdapat dugaan yang kuat, laporan yang disertai bukti atau keyakinan bahwa telah dilanggarnya larangan-larangan atau telah terpenuhinya syarat-syarat untuk diberhentikan yaitu melakukan pelanggaran hukum meliputi:
1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Tindak pidana berat lainnya;
4. Perbuatan tercela; maupun
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (maksudnya melanggar sumpah/janji jabatan).

DPR hanya dapat mengajukan permintaan sebagaimana telah dijelaskan kepada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi quorum (ambang batas suara) yaitu menurut Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 yaitu 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Adapun jumlah keseluruhan anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) menyebutkan sebanyak 560 orang.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945, jika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah telah melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A UUD 1945 tersebut diatas maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Selanjutnya MPR setelah diberitahukan oleh DPR bahwa DPR akan meneruskan usul itu, maka MPR menyelenggarakan sidang sidang dan adapun keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna MPR. Tetapi dalam hal pengambilan keputusan, terdapat peluang MPR dapat mengenyampingkan, mengabaikan/tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Peluang itu ditemukan dalam hal quorum. Sebab rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Jumlah anggota MPR adalah jumlah anggota DPR+Jumlah anggota DPD. Anggita DPR jumlah keseluruhannya 560 orang, sedang jumlah keseluruhan anggota DPD adalah 136 orang. Jadi total anggota MPR adalah 696 orang. 3/4 dari 696 orang itu berarti 522 orang.

Untuk persetujuan quorum yang harus dipenuhi adalah 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jumlah anggota yang hadir bisa saja lebih dari 522 orang. Andai kita tetapkan saja misalnya yang hadir itu 522 orang, 2/3 nya sama dengan 348 orang. (Baca Pasal 7B ayat (7) UUD 1945).
Melalui quorum inilah diputuskan nasib seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Quorum ini dapat dipolitisasi, membuka kesempatan untuk tawar menawar. 

Melalui quorum ini keputusan MPR dapat saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, karena itu setiap Mahkamah Konstitusi keluarkan putusan, putusannya itu langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde).
Sementara di satu sisi dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945 benar-benar dilaksanakan dalam prakteknya, apapun bentuk inkonstitusionalitas dilarang. Karena itulah Mahkamah Konstitusi disebut pula sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).

Artinya apa, disinilah kita dapat melihat betapa UUD 1945 ternyata masih memiliki kelemahan. Keputusan MPR adalah keputusan politik, dan putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum. Ternyata di negara ini keputusan politik dapat membatalkan, menganulir, atau mengenyampinkan keputusan hukum (putusan Mahkamah Konstitusi).
Baca selengkapnya »
Perihal Asas-asas Dalam Ilmu Perundang-undangan

Perihal Asas-asas Dalam Ilmu Perundang-undangan


Perihal Asas-asas Dalam Ilmu Perundang-undangan
Ilmu perundang-undangan adalah bagian dari ilmu Hukum Tata Negara yang khusus membicarakan masalah seputar peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan secara umum yang pernah berlaku pada masa lalu maupun perundang-undangan positif (yang berlaku hari ini).

Dalam kesempatan ini, dalam tulisan yang entah keberapa dari tulisan yang pernah saya buat dan saya bagikan di media ini, berawal dari hasil membaca dan pergulatan pemikiran dalam perenungan dihadapan buku-buku yang terbuka lebar memenuhi kedua tapak tangan. 

Dari halaman ke halaman dari topik ke topik pembahasan yang disuguhkan selalu menarik, dengan adanya pengetahuan baru seolah membuat fikiran berantakan berserakan yang menuntut untuk membentuk sebuah paradigma berfikir yang terkonstruksi dengan baik dan tertib.
Setidaknya ada tiga asas umum dalam ilmu perundang-undangan yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu:
1. Lex superior derogat legi inferior (peraturan hukum yang kedudukan/tingkatannya lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya);
2. Lex specialis derogat legi generalis (peraturan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang bersifat umum);
3. Lex posterior derogat legi apriori (peraturan hukum yang di sahkan dan diberlakukan belakangan/yang baru dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lama/yang telah ada sebelumnya.

Konsekuensi dari anutan asas ini adalah tidak dapat berlaku sebaliknya sehingga menjadi 1. Lex inferior derogat legi superior, 2. Lex Generalis derogat legi specialis, 3. Lex apriori derogat legi posteriori.
1. Lex superior derogat legi inferior (peraturan hukum yang kedudukan/tingkatannya lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya).

Untuk menentukan peraturan hukum mana yang lebih tinggi tingkatannya dan mana yang lebih rendah tingkatannya maka telah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 UU ini disebutkan bahwa hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan meliputi:
1. UUD 1945;
2. Tap MPR;
3. Undang-undang/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah:
-Perda Provinsi
-Perda Kabupaten/Kota.

Maka dapatlah diketahui bahwa UUD 1945 adalah peraturan hukum yang paling tinggi, atau lebih tinggi tingkatannya dari Ketetapan/Tap MPR. Undang-undang lebih rendah kedudukannya dibanding Tap MPR. Begitu seterusnya sampai kebawah, atau dari bawah ke atas Perda kedudukanya paling rendah/lebih rendah dari Peraturan Presiden.
Jika terdapat norma suatu peraturan hukum dalam hal ini norma undang-undang yang bertentangan dengan norma peraturan hukum diatasnya yaitu norma UUD 1945, maka hal itu dapat diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk di uji. 

Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil/ materiile toetsingsrecht itu maka norma undang-undang yang bersangkutan batal demi hukum sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku mengikat untuk dipatuhi. Dalam pengujian ini, UUD 1945 menjadi patokan pengujian.
Sementara terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang maka wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya. Sedangkan batu ujinya (patokan) yang dijadikan dasar atau tolak ukur untuk menilai pertentangan itu adalah undang-undang. Misalnya Perda provinsi di uji oleh Mahkamah Agung apakah bertentangan dengan undang-undang ataukah tidak bertentangan.
Selain itu juga peraturan tingkat lebih rendah tidak boleh mengurangi, mengekang, mempersempit pengaturan norma dalam peraturan tingkat diatasnya. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Hal ini sama artinya telah meniadakan wewenang judicial review Mahkamah Agung. Padahal UUD 1945 pada Pasal 24A tegas mengatakan bahwa Mahkamah Agung diberikan wewenang judicial review.
Jika ini dibiarkan maka terbuka kesempatan Pemerintah untuk semena-mena membatalkan peraturan perundang-undangan seperti perda tanpa tersedia upaya hukum untuk melawan kesewenang-wenangan itu. Hal ini tentu berdampak sangat buruk terhadap konsistensi prinsip Negara hukum yang kita anut.
Ini tak lain adalah bentuk pembangkangan, penghianatan terhadap Negara hukum oleh Pemerintah. Apa jadinya bila Pemerintah sendiri tidak mau patuh pada hukum sementara rakyat dipaksa harus patuh pada hukum dan menerima saja dengan lapang hati apapun kezhaliman yang dilakukan Pemerintah. Apakah kita hendak mendirikan Negara diktator, Negara diselenggarakan sesuka hati sesuai syahwat berkuasa?, tentu saja tidak, hal ini tak bisa diterima.

Atau ketika undang-undang pemda mempersempit makna otonomi daerah yang oleh UUD 1945 dikatakan "pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya..." (baca Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).
Gejala yang berkembang belakangan ini adalah ada kecenderungan yang kuat bahwa Pemerintah mempersempit otonomi yang sudah diberikan oleh undang-undang pemda melalui beragam kebijakan.
Hal ini akan menyusahkan daerah ketika akan membentuk regulasi atau mengambil kebijakan. Berapa banyak ranperda syari'ah yang ditolak oleh Pemerintah dengan alasan yang serba tidak jelas ujung pangkalnya. Perihal ini telah pula saya jelaskan dalam tulisan saya yang berjudul "Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda.
2. Lex specialis derogat legi generalis (peraturan hukum khusus mengenyampingkan peraturan hukum umum).

Apa contohnya, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa judicial review hanya dapat dilakukan ditingkat kasasi. Itu artinya berbarengan dengan pemeriksaan suatu perkara yang sampai ditingkat kasasi, jika tak melalui peradilan kasasi maka sudah dapat dipastikan MA tak bisa melakukan judicial review. Dan ketika berlaku undang-undang ini terbatas hanya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang saja yang dapat di uji oleh MA.

Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka undang-undang ini memberikan wewenang judicial review kepada PTUN untuk menguji keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Pemerintah/pejabat administrasi negara.
Dengan demikian, undang-undang ini telah mengenyampingkan undang-undang kekuasaan kehakiman yang hanya membenarkan bahwa judicial review hanya dapat dilakukan di tingkat kasasi.
Perlu diperhatikan bahwa untuk anutan asas yang kedua dalam pembahasan ini, hanya berlaku terhadap peraturan hukum yang sejenis/sederajat. Seperti undang-undang mengenyampingkan undang-undang juga. Tidak bisa peraturan menteri mengenyampingkan undang-undang, atau perda mengenyampingkan peraturan pemerintah. Sebab kedudukannya berada ditingkat bawah. 

3. Lex posterior derogat legi apriori (peraturan hukum yang disahkankan dan berlaku belakangan/yang baru mengenyampingkan peraturan hukum yang telah ada sebelumnya).
Untuk hal inipun juga sama dengan anutan asas yang kedua, yaitu hanya berlaku untuk yang sejenis/sederajat. Contohnya adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melalui formile toetsingsrecht (uji formil) pernah membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya, bukan karena proses pembentukannya (prosedur), tetapi pemberlakuannya bertentangan dengan konstitusi setelah berlaku pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.
Sebab dalam undang-undang pemekaran provinsi papua yang telah ada lebih dulu tidak memberikan/tidak membenarkan adanya otonomi khusus kepada papua, padahal Pasal 18 UUD 1945 mengakomodir perihal otonomi khusus itu dan telah diberikan kepada papua berdasarkan undang-undang yang baru.
Karena itu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 itu selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenyampingkan undang-undang yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

Demikian, semoga bermanfaat
Baca selengkapnya »
Perihal Putusan Pengadilan

Perihal Putusan Pengadilan


Parlemen punya produk hukum disebut undang-undang (untuk konteks Indonesia, undang-undang produk bersama DPR dan Presiden), ada lagi peraturan-peraturan internal. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang jumlah anggotanya tiap-tiap provinsi sebanyak 4 orang atau sebanyak 136 orang secara nasional, DPD juga punya produk internal seperti peraturan-peraturan. Demikian pula MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai badan legislatif juga punya produk hukum yaitu Ketetapan MPR atau yang disingkat TAP MPR.
Pemerintah produk hukumnya lebih banyak yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri. Untuk tingkat daerah ada Peraturan Daerah (Perda) produk hukum DPRD bersama Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), termasuk pula Peraturan Desa (Perdes) produk hukum bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan Kepala Desa.
Sementara itu untuk diranah yudikatif (kekuasaan kehakiman) dikenal produk hukum pengadilan yaitu disebut putusan pengadilan ataupun penetapan pengadilan.

Jumlah badan peradilan dilingkungan Mahkamah Agung di Negara kita ada 4 macam, semuanya bertingkat dan berpuncak pada Mahkamah Agung. 4 macam badan peradilan itu adalah:
1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Tata Usaha Negara; dan
4. Peradilan Militer.

Peradilan ini disebut sebagai pengadilan tingkat pertama, sebab ia tempat mengawali dimulainya pemeriksaan yudisial dan berkedudukan di tiap-tiap kabupaten/kota.
Jika terdakwa atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana di pengadilan negeri tidak puas atau tidak dapat menerima putusan pengadilan negeri maka terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan gugatan banding ke pengadilan tinggi negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
Hal yang sama juga berlaku untuk pengadilan lain, jika tidak dapat menerima putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan gugatan banding ke pengadilan tingkat diatasnya. Hingga puncak dari upaya hukum itu adalah pada Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi dan peradilan peninjauan kembali.
Disamping Mahkamah Agung ada Mahkamah Konstitusi. Kedudukan keduanya dalam struktur ketatanegaraan adalah sederajat atau setara. Yang membedakan keduanya adalah:

Pertama, Mahkamah agung adalah pengadilan puncak, suatu perkara hanya bisa diadili oleh Mahkamah Agung jika sudah melewati proses pemeriksaan hingga adanya putusan dari pengadilan dibawah Mahkamah Agung. Singkatnya, tidak bisa suatu perkara yang terjadi itu langsung dibawa ke Mahkamah Agung.

Kedua, Mahkamah Agung cakupan kompetensi absolutnya (wewenang mengadili) lebih kompleks dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi. Sebab oleh karena Mahkamah Agung adalah pengadilan puncak dan membawahi 4 jenis badan peradilan, maka semua kompetensi absolut peradilan dibawah Mahkamah Agung itulah yang menjadi kompetensi absolut Mahkamah Agung.
Kompetensi itu mencakup bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum kemiliteran dan segala cabang-cabang bidang hukum itu.
Karena itulah syarat menjadi hakim agung itu lebih berat dibandingkan menjadi hakim disalah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, sebab calon hakim agung itu harus memahami dan menguasai 4 bidang hukum yang menjadi kompetensi absolut 4 macam peradilan dibawah Mahkamah Agung.
Walaupun di Mahkamah Agung, hakim agung itu pembidangannya dikelompokkan kedalam kedalam 4 kompetensi absolut itu. Artinya tidaklah seorang hakim agung akan diberikan wewenang untuk mengadili berbagai macam bidang hukum, melainkan hanya bidang hukum yang sudah ditentukan yang menjadi wewenangnya saja.

Ketiga, incraht_nya (berkekuatan hukum tetap) putusan itu tidak harus putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Dalam banyak kesempatan, kadang kala baru ditingkat pengadilan tingkat pertama misalnya putusan pengadilan negeri sudah langsung berkekuatan hukum tetap (tidak dapat diganggu gugat).
Kadang pula pada tahap banding, putusan hakim banding yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun putusan kasasi Mahkamah Agung biasanya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde). Tapi kadang juga setelah sampai pada tahap paling ahir yaitu putusan peninjauan kembali disitu baru putusan Mahkamah Agung incraht.

Muncul pertanyaan, kapankah putusan pengadilan itu dikatakan incraht?. Jawabanya yaitu sejak putusan itu diucapkan dan tidak diajukan perlawanan atau upaya hukum lanjutan ke pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Makanya kita tidak heran, baru pada tingkat pengadilan negeri putusan itu sudah incraht, karena tidak diajukan banding/perlawanan ke pengadilan tinggi negeri. Artinya secara hukum, terpidana atau jaksa penuntut umum sudah puas, dapat menerima putusan itu, putusan itu dianggap sudah memberikan keadilan/memenuhi rasa keadilan.
Apa bedanya putusan incraht dengan putusan yang belum/tidak incraht?, kalau putusan itu sudah incraht maka tidak dapat lagi diganggu gugat, harus diterima dan putusan itu bisa langsung di eksekusi oleh eksekutor melalui perintah hakim dalm putusannya.

Tetapi bila putusan pengadilan itu belum incraht, maka masih dapat diganggu gugat/diajukan perlawanan ke pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya putusan pengadilan tata usaha negara digugat ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Karena itu putusan yang belum incraht masih terbuka kemungkinan dibatalkan oleh putusan pengadilan tingkat diatasnya, dan putusan itu belum dapat dilakukan eksekusi.
Adapun Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan tunggal yang pertama sekaligus terakhir. Setiap perkara konstitusional dapat langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili. Dikatakan pengadilan tunggal, sebab tidak ada lagi badan peradilan dibawah Mahkamah Konstitusi.

Lain halnya dengan Mahkamah Agung seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.
Konsekuensi sebagai peradilan tunggal adalah bahwa setiap Mahkamah Konstitusi megeluarkan putusan, maka setiap itu pula putusannya langsung berkekuatan hukum tetap (tidak dapat diganggu gugat), dan harus dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan bersifat final and binding.

Menjadi hakim konstitusi ada pendapat yang mengatakan tidak serumit menjadi hakim agung tetapi tidak berarti bahwa menjadi hakim konstitusi itu gampang, tidak juga. Kalau menjadi hakim agung dipersyaratkan harus mempunyai kompetensi keilmuan yang mapan di berbagai bidang hukum yang bercabang-cabang lengkap dengan dinamikanya yang kompleks dan rumit.
Sementara menjadi hakim konstitusi syarat keilmuan yang mutlak harus mumpuni dimiliki hakim konstitusi adalah mengerti dan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Tapi menurut saya, baik menjadi hakim agung maupun hakim konstitusi sama rumitnya dan tanggungjawabnya sangat besar, khususnya hakim konstitusi yang putusannya selalu final and binding, tidak tersedia upaya untuk mengkoreksi, tidak ada pengadilan lain yang dapat melakukan koreksi atau mengujinya.
Sebab Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tunggal. Kerumitan menjadi hakim agung maupun hakim konstitusi terletak pada kapasitasnya dan wewenangnya masing-masing.
Bagian yang penting berkaitan dengan putusan pengadilan adalah bahwa sifat norma dalam putusan itu beda dengan sifat norma dalam peraturan. Produk hukum yang bentuk formalnya peraturan seperti Perpres, PP, Permen, Perda, Perkada, Perdes, sifat normanya adalah umum dan abstrak.
Beda dengan putusan pengadilan termasuk keputusan administrasi negara normanya bersifat konkret dan individual. Umum, maksudnya bahwa pengaturan norma hukum dalam sutau produk hukum itu peruntukannya tidak terkait pada kasus/peristiwa hukum yang tertentu. Abstrak, maksudnya ditujukan kepada orang banyak, atau masyarakat pada umumnya.

Konkret, maksudnya bahwa pengaturan norma dalam suatu produk hukum itu ditujukan untuk peristiwa hukum yang tertentu. Individual, maksudnya ditujukan hanya kepada subjek hukum yang tertentu, tidak untuk orang banyak. Misalnya pengangkatan PNS golongan IIIa pejabat administrasi negara hanya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk PNS yang memang sudah memenuhi syarat untuk itu, tak dapat ditujukan norma dalam SK itu kepada yang bukan PNS, atau golonganya masih jauh dibawah.
Atau putusan pengadilan dalam perkara pidana berkaitan dengan persamaan hukum dalam kasus mencuri dalam keadaan terpaksa karena hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau karena lapar, tentu putusan pengadilan yang bersangkutan hanya berlaku untuk kasus serupa. Tidak bisa putusan pengadilan dalam kasus korupsi diterapkan sama dengan kasus mencuri yang dimaksud.

Demikian tulisan ini saya buat, semoga bermanfaat.
Baca selengkapnya »
Memahami Peraturan Perundang-undangan

Memahami Peraturan Perundang-undangan


Dikalangan mahasiswa maupun masyarakat awam, sering muncul kebingungan bila terpikirkanbetapa banyak jenis-jenisnya produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dan jumlahnya bahka mencapai ribuan.
Seperti sering kita lihat, kita baca atau kita dengar ada yang disebut undang-undang (undang-undang ini undang-undang itu) sangat banyak jumlahnya, terlalu banyak undang-undang.

Ada pula Peraturan pemerintah (Pp), Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), Perda Provinsi, Perda Kabupaten, Perda Kota, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, peraturan desa (perdes), Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa.

Selain itu masih ada lagi Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Semuanya itu jumlahnya sangat banyak baik dibuat dalam tahun-tahun yang sama maupun dalam rentetan tahun-tahun yang berbeda.
Perihal ini dipelajari pada ilmu hukum khususnya ilmu perundang-undangan yang merupakan bagian dari ilmu hukum tata negara. Dalam ilmu perundang-undangan inilah dipelajari secara spesifik pembicaraan mengenai peraturan perundang-undangan.

Semua tulisan yang saya buat adalah dengan berdasar kepada keilmuan saya di bidang hukum tata negara.
Adapun dalam tulisan saya ini, saya hanya membahas secara umum saja masalah ini. Jika ingin mengerti secara lebih mendetil, silahkan baca tulisan saya dalam:
1. Perihal Ilmu Perundang-undangan;
2. Perihal Putusan Pengadilan;
3. Keputusan Mendagri Berhentikan Bupati Rokan Hulu Menyalahi Kaidah Hukum;
4. Juga ada disinggung dalam, Perihal Konvensi Ketatanegaraan; dan
5. Apakah Mahkamah Konstitusi Positive Legislator atau Negative Legislator.
Karena banyak jumlahnya produk hukum yang dibentuk oleh Negara (pemerintah), maka perlu disusun kedalam sebuah tertib hukum agar tertata dengan baik. 

Sebab jika tidak ditata dengan baik maka akan selalu terjadi tumpang tindih, bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Kalau sudah demikian maka akan mengacaukan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Diantara semua produk hukum itu tentulah ada yang kedudukannya diperlakukan harus lebih tinggi, dan harus pula ditentukan mana produk hukum yang posisinya lebih rendah atau mana yang sederajat.
Jika tidak ada penataan yang baik dan teratur, maka sangat menyulitkan bagi para pencari keadilan, lembaga penegak hukum (advokat, polisi, jaksa, hakim) dalam proses penegakan hukum ketika terdapat tindakan yang melanggar hukum baik oleh pemerintah maupun antar sesama warganegara sendiri.

Seperti Mahkamah Agung misalnya, bahwa Mahkamah Agung itu berdasarkan kewenangan konstitusionalnya (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945) berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Tentulah menjadi persoalan ketika diajukan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu, dan peraturan perundang-undangan yang manakah yang dimaksudkan kedudukannya itu berada dibawah undang-undang.
Demikian juga halnya dengan wewenang konstitusional Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berdasar kepada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Bagi orang yang awal-awal belajar hukum apalagi buat masyarakat umum yang besar minatnya tentang masalah ini tentu menjadi pertanyaan juga, dimanakah posisi undang-undang itu ketika dihadapkan kepada UUD 1945.

Berdasar kepada pertimbangan-pertimbangan itulah maka perlu diadakan tertib peraturan perundang-undangan. Karena itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lahirnya undang-undang ini sebagai jawaban atas semua seluk beluk pertanyaan yang diajukan dimuka.
Pada Pasal 7 ayat (1) undang-undang itu ditegaskan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a. UUD 1945;
b. Ketetapan MPR (Tap MPR);
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Urutan diatas menjadi penentu tingkatan peraturan perundang-undangan itu.
Jadi jelaslah bahwa UUD 1945 adalah yang paling tinggi kedudukannya dibawahnya ada Ketatapan MPR, dan terus kebawahnya. Atau ketika diajukan pertanyaan manakah yang lebih tinggi dan manakah yang lebih rendah kedudukannya perda provinsi atau Peraturan Presiden, tidak akan ada keraguan lagi. Perda provinsi berada dibawah Peraturan Presiden.
Tingkatan seperti mana termaktub dalam pasal tersebut juga menjadi patokan untuk memastikan bahwa tidak boleh ada materi/substansi (isi) suatu peraturan perundang-undangan itu yang bertentangan dengan peraturan tingkat diatasnya. Peraturan di tingkat atas menjadi dasar, acuan, referensi bagi pembentukan peraturan yang lebih rendah. 

Jika terjadi pertentangan norma (isi) maka seperti telah saya singgung dimuka sudah tersedia mekanisme pengujian atau norm control mechanism diantaranya menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan persoalan itu.
Memang benar bahwa yang dibicarakan secara eksplisit dalam pasal tersebut hanya beberapa produk hukum saja, tidak seperti yang saya sampaikan di muka bahwa sangat banyak jumlah dan jenisnya produk hukum itu.

Adapun mengapa hanya produk hukum yang demikian saja yang ditegaskan kedudukannya secara eksplisit, oleh karena itulah produk hukum yang pokok/prinsip atau yang utama dan yang harus dijadikan patokan bagi produk hukum yang lain.
Produk hukum yang lain itu oleh Pasal 8 UU No. 12/2011 tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak bertentangan dengan pengaturan hierarki yang pokok, diperintahkan pembentukannya oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan lain yang dimaksudkan itu diantaranya Peraturan DPR, Peraturan DPD, Peraturan DPRD, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Kapolri, Peraturan Komnas HAM dan sebagainya dan sebagainya.
Setiap undang-undang kedudukannya sederajat (setara) sebab jenis/bentuknya sama-sama undang-undang. Hanya masalah yang diatur di dalamnya saja yang berbeda-beda. Misalnya UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Semuanya adalah undang-undang karena itu kedudukannya sederajat.
Mengapa tidak dibuatkan saja cukup satu undang-undang saja, tidak perlu berpuluh-puluh, ratusan banyak jumlahnya undang-undang itu?, sangat tidak mungkin untuk semua hal, semua peristiwa diatur dalam satu undang-undang. 

Sebab masalah yang dihadapi, yang berkembang di masyarakat sangat banyak dan beragam, dan dari waktu ke waktu selalu menunjukkan dinamikanya sendiri-sendiri. Secara umum dapat dikelompokkan masalah di masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara diantaranya meliputi: politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama.
Di setiap macamnya itu memiliki kerumitan, corak dan dinamikanya sendiri-sendiri. Terlebih kemampuan berfikir manusia yang terlibat merumuskan suatu undang-undang itu juga sangat terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu tempat dimana zaman dan lingkungan manusia itu hidup.
Karena itulah dalam ajaran soiologis dibidang hukum mengatakan, "ketika masyarakat berubah maka selalu berdampak terhadap pembaharuan hukum". Maksudnya peraturan hukumpun akan berubah, sebab hukum itu ilmu sosial, dia berjalan paralel dengan dinamika masyarakat. Masyarakat berubah maka hukumpun ikut mengalami perubahan. Walaupun seringkali hukum tidak dapat mengimbangi laju dinamika masyarakat.
Jika tidak maka jadilah dia hukum yang usang yang sudah tertinggal oleh zamannya. Kalau sudah demikian halnya, dipaksakan pemberlakuannya maka ia kehilangan daya mengikatnya dengan sendirinya sebab tidak akan dipatuhi secara alamiah oleh masyarakat yang terus menunjukkan perkembangan dalam aktivitas hidupnya. Adapun pengubahan peraturan hukum itu dilakukan oleh lembaga negara/pejabat yang berwenang.
Demikian pula terhadap peraturan lain yang sejenis, sama bentuknya maka kedudukannya adalah sederajat. Karena itu-itu juga, hanya materi yang diaturnya yang berbeda. Tetapi ada pula peraturan yang bentuknya, jenisnya berbeda tetapi sederajat kedudukannya. Itulah yang disebut Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang atau biasa disingkat Perppu, kedudukannya sederajat dengan undang-undang.
Dari segi nomenklatur (istilah) jelas berbeda, "Perppu" dan "Undang-undang". Mengapa demikian, sebab Perppu itu hakikatnya undang-undang juga, bajunya (bentuk formalnya) Peraturan Pemerintah tetapi isinya adalah undang-undang. 

Singkatnya Perppu adalah undang-undang yang dibentuk dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, keadaan darurat atau dalam keadaan bahaya. Sebab Perppu dibentuk hanya dalam keadaan tertentu sesuai Pasal 22 dan berkaitan pula dengan Pasal 12 UUD 1945 serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009. Walaupun mengenai Perppu dan undang-undang saya berbeda pendapat, analisis perihal itu saya tuangkan kedalam Skripsi saya dengan judul "Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya".

Bagian hal yang tidak kalah pentingnya dibicarakan dalam tulisan ini adalah mengapa produk hukum berupa keputusan yang berisi atau bersifat penetapan administratif (beschikking) dan keputusan yang bersifat penghukuman (vonnis) yaitu putusan pengadilan tidak dimasukkan kedalam kategori cakupan atau ruang lingkup peraturan perundang-undangan? Atau apakah benar keduanya itu bukan peraturan perundang-undangan.
Untuk menentukan apakah merupakan peraturan perundang-undangan atau tidaknya, maka harus kita baca Pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011, ditegaskan bahwa, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rumusan pasal itu ada beberapa syarat untuk dapat disebut dan diakui suatu peraturan itu adalah peraturan perundang-undangan. Syarat itu adalah:
1. Bersifat tertulis, tertulis disini maksudnya dalam suatu naskah formal;
2. Memuat norma hukum;
3. Mengikat secara umum;
4. Pembentukannya oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Kalau kita kaitkan dengan keputusan administratif (beschikking) maupun keputusan yang bersifat penghukuman (vonnis, yaitu putusan pengadilan), maka dapat dipastikan sudah memenuhi dua persyaratan di awal yaitu syarat tertulis dan memuat norma hukum.
Adapun syarat ketiga tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu diantara persyaratan itu maka saya berpendapat sudah dengan sendirinya semestinya tidak layak disebut peraturan perundang-undangan.
Dalam ilmu perundang-undangan dikenal ada beberapa sifat-sifat norma hukum yang berbeda. Ada sifatnya mengatur (regeling), ada dauer haftig (berlaku terus menerus), ada sifatnya enmaligh (sekali selesai), ada pula bersifat umum dan abstrak, atau bersifat konkret dan individual. Meski masih dapat pula dibedakan sifat norma hukum kedalam norma imperatif (keharusan) dan norma fakultatif (pilihan).
Keputusan admnistratif dan vonnis itu keduanya adalah produk hukum yang bersifat konkret dan individual.
Terkait pemberlakuannya melekat pula sifat enmaligh (sekali selesai). 

Enmaligh artinya bahwa suatu keputusan, putusan, penetapan, atau ketetapan (istilah beda-beda, tapi hakikatnya sama) itu mengandung dua keharusan. Pertama, berlaku seketika diucapkan, diumumkan, atau ditetapkan. Kedua, tidak boleh ditunda pemberlakuannya setelah secara resmi diumumkan, diucapkan atau ditetapkan.

Sementara konkret dan individual membatasi dirinya berlaku umum dan untuk peristiwa yang tidak tertentu. (Lebih rinci baca tulisan saya dalam "Perihal Ilmu Perundang-undangan").
Dengan demikian, baik beschikking maupun vonnis tidak memenuhi syarat ketiga.
Ada alasan lain sebenarnya khusus untuk vonnis. Vonnis itu pengecualian dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Tegasnya vonnis itu bukan peraturan perundang-undangan. 

Sebab peraturan perundang-undangan itu terbatas hanya terhadap produk hukum yang dibuat oleh lembaga politik dan bersifat mengatur. Atau setidak-tidaknya peraturan yang dibuat oleh lembaga yang bukan lembaga politik seperti peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Konstitusi tetapi perintah pembentukannya itu berdasarkan amanat undang-undang sebagai produk politik yang dibuat oleh lembaga politik (DPR dan Presiden). 

Sedangkan keputusan administratif pemerintah memang dibuat oleh lembaga politik tetapi ia tidak bersifat mengatur. Terlebih lagi vonnis, bukan dibentuk oleh lembaga politik dan tidak bersifat mengatur. 


Demikian tulisan ini saya buat, semoga bermanfaat.
Baca selengkapnya »
Perihal Asas-asas dalam Ilmu Perundang-undangan

Perihal Asas-asas dalam Ilmu Perundang-undangan



Ilmu perundang-undangan adalah bagian dari ilmu Hukum Tata Negara yang khusus membicarakan masalah seputar peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan secara umum yang pernah berlaku pada masa lalu maupun perundang-undangan positif (yang berlaku hari ini).


Dalam kesempatan ini, dalam tulisan yang entah keberapa dari tulisan yang pernah saya buat dan saya bagikan di media ini, berawal dari hasil membaca dan pergulatan pemikiran dalam perenungan dihadapan buku-buku yang terbuka lebar memenuhi kedua tapak tangan.
Dari halaman ke halaman dari topik ke topik pembahasan yang disuguhkan selalu menarik, dengan adanya pengetahuan baru seolah membuat fikiran berantakan berserakan yang menuntut untuk membentuk sebuah paradigma berfikir yang terkonstruksi dengan baik dan tertib.

Setidaknya ada tiga asas umum dalam ilmu perundang-undangan yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu:
1. Lex superior derogat legi inferior (peraturan hukum yang kedudukan/tingkatannya lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya);
2. Lex specialis derogat legi generalis (peraturan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang bersifat umum);
3. Lex posterior derogat legi apriori (peraturan hukum yang di sahkan dan diberlakukan belakangan/yang baru dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lama/yang telah ada sebelumnya.
Konsekuensi dari anutan asas ini adalah tidak dapat berlaku sebaliknya sehingga menjadi 1. Lex inferior derogat legi superior, 2. Lex Generalis derogat legi specialis, 3. Lex apriori derogat legi posteriori.

1. Lex superior derogat legi inferior (peraturan hukum yang kedudukan/tingkatannya lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya).
Untuk menentukan peraturan hukum mana yang lebih tinggi tingkatannya dan mana yang lebih rendah tingkatannya maka telah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 UU ini disebutkan bahwa hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan meliputi:
1. UUD 1945;
2. Tap MPR;
3. Undang-undang/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah: 
-Perda Provinsi
-Perda Kabupaten/Kota.
Maka dapatlah diketahui bahwa UUD 1945 adalah peraturan hukum yang paling tinggi, atau lebih tinggi tingkatannya dari Ketetapan/Tap MPR. Undang-undang lebih rendah kedudukannya dibanding Tap MPR. Begitu seterusnya sampai kebawah, atau dari bawah ke atas Perda kedudukanya paling rendah/lebih rendah dari Peraturan Presiden.
Jika terdapat norma suatu peraturan hukum dalam hal ini norma undang-undang yang bertentangan dengan norma peraturan hukum diatasnya yaitu norma UUD 1945, maka hal itu dapat diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk di uji.
Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil/ materiile toetsingsrecht itu maka norma undang-undang yang bersangkutan batal demi hukum sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku mengikat untuk dipatuhi. Dalam pengujian ini, UUD 1945 menjadi patokan pengujian.

Sementara terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang maka wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya. Sedangkan batu ujinya (patokan) yang dijadikan dasar atau tolak ukur untuk menilai pertentangan itu adalah undang-undang. Misalnya Perda provinsi di uji oleh Mahkamah Agung apakah bertentangan dengan undang-undang ataukah tidak bertentangan.
Selain itu juga peraturan tingkat lebih rendah tidak boleh mengurangi, mengekang, mempersempit pengaturan norma dalam peraturan tingkat diatasnya. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
Hal ini sama artinya telah meniadakan wewenang judicial review Mahkamah Agung. Padahal UUD 1945 pada Pasal 24A tegas mengatakan bahwa Mahkamah Agung diberikan wewenang judicial review.

Jika ini dibiarkan maka terbuka kesempatan Pemerintah untuk semena-mena membatalkan peraturan perundang-undangan seperti perda tanpa tersedia upaya hukum untuk melawan kesewenang-wenangan itu. Hal ini tentu berdampak sangat buruk terhadap konsistensi prinsip Negara hukum yang kita anut.
Ini tak lain adalah bentuk pembangkangan, penghianatan terhadap Negara hukum oleh Pemerintah. Apa jadinya bila Pemerintah sendiri tidak mau patuh pada hukum sementara rakyat dipaksa harus patuh pada hukum dan menerima saja dengan lapang hati apapun kezhaliman yang dilakukan Pemerintah. Apakah kita hendak mendirikan Negara diktator, Negara diselenggarakan sesuka hati sesuai syahwat berkuasa?, tentu saja tidak, hal ini tak bisa diterima.

Atau ketika undang-undang pemda mempersempit makna otonomi daerah yang oleh UUD 1945 dikatakan "pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya..." (baca Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).
Gejala yang berkembang belakangan ini adalah ada kecenderungan yang kuat bahwa Pemerintah mempersempit otonomi yang sudah diberikan oleh undang-undang pemda melalui beragam kebijakan.

Hal ini akan menyusahkan daerah ketika akan membentuk regulasi atau mengambil kebijakan. Berapa banyak ranperda syari'ah yang ditolak oleh Pemerintah dengan alasan yang serba tidak jelas ujung pangkalnya. Perihal ini telah pula saya jelaskan dalam tulisan saya yang berjudul "Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda.
2. Lex specialis derogat legi generalis (peraturan hukum khusus mengenyampingkan peraturan hukum umum).
Apa contohnya, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa judicial review hanya dapat dilakukan ditingkat kasasi. Itu artinya berbarengan dengan pemeriksaan suatu perkara yang sampai ditingkat kasasi, jika tak melalui peradilan kasasi maka sudah dapat dipastikan MA tak bisa melakukan judicial review. Dan ketika berlaku undang-undang ini terbatas hanya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang saja yang dapat di uji oleh MA.

Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka undang-undang ini memberikan wewenang judicial review kepada PTUN untuk menguji keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Pemerintah/pejabat administrasi negara.
Dengan demikian, undang-undang ini telah mengenyampingkan undang-undang kekuasaan kehakiman yang hanya membenarkan bahwa judicial review hanya dapat dilakukan di tingkat kasasi.

Perlu diperhatikan bahwa untuk anutan asas yang kedua dalam pembahasan ini, hanya berlaku terhadap peraturan hukum yang sejenis/sederajat. Seperti undang-undang mengenyampingkan undang-undang juga. Tidak bisa peraturan menteri mengenyampingkan undang-undang, atau perda mengenyampingkan peraturan pemerintah. Sebab kedudukannya berada ditingkat bawah.
3. Lex posterior derogat legi apriori (peraturan hukum yang disahkankan dan berlaku belakangan/yang baru mengenyampingkan peraturan hukum yang telah ada sebelumnya).
Untuk hal inipun juga sama dengan anutan asas yang kedua, yaitu hanya berlaku untuk yang sejenis/sederajat. Contohnya adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melalui formile toetsingsrecht (uji formil) pernah membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya, bukan karena proses pembentukannya (prosedur), tetapi pemberlakuannya bertentangan dengan konstitusi setelah berlaku pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.

Sebab dalam undang-undang pemekaran provinsi papua yang telah ada lebih dulu tidak memberikan/tidak membenarkan adanya otonomi khusus kepada papua, padahal Pasal 18 UUD 1945 mengakomodir perihal otonomi khusus itu dan telah diberikan kepada papua berdasarkan undang-undang yang baru.
Karena itu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 itu selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian, semoga bermanfaat

Baca selengkapnya »