Demokrasi Kita

Demokrasi Kita

"Demokrasi Kita"

Demokrasi
Demokrasi diterima sebagai paham kebangsaan/ajaran kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini itu sudah clear, disepakati dan merupakan constitutional agreement. Penerapan demokrasi itu dipengaruhi oleh zaman. Beda zaman beda generasi beda pula cara, watak, pemahaman dan gaya berdemokrasi. Ini terjadi tidak lepas dari tiap generasi yg lahir pada kondisi yang berbeda dimana dinamika sudah semakin kompleks. Dan bangsa ini seiring waktu banyak yg terpengaruh oleh faktor-faktor yg datang dari luar. Budaya, watak, gaya hidup, paradigma, ideologi, perkembangan teknologi dan komunikasi, industrialisasi berbagai bidang kehidupan yang berasal dan dibawa oleh bangsa lain dg mudah dapat bercampur dan berbaur ditengah masyarakat kita. Kesemuanya itu saling bersaing dan mempengaruhi pola pikir, watak dan gaya hidup generasi hari ini.
Dahulu generasi founding father, demokratisasi berlangsung secara mengagumkan. Perbedaan pendapat, saling kritik di forum-forum hingga berdebat keras secara terbuka di koran-koran sering dilakukan. Tapi ketika mereka bertemu dan berkumpul seolah tidak terjadi apa-apa, semuanya damai dan aman-aman saja. Seperti Soekarno mendebat dan mengkritik ulama besar Moh. Natsir, tidak pernah kita dengar kabar bahwa Moh. Natsir melaporkan Soekarno atas kasus pencemaran nama baik atau penodaan agama. Demikian juga Soekarno tidak pernah melaporkan Moh. Natsir, Buya Hamka karena mencemarkan nama baik dirinya. Sebab yg dikemukakan dalam setiap kritikan dan perbedaan pendapat itu adalah keilmuan, debatnya cerdas, argumentatif dan memperkaya khazanah keilmuan orang yang menyaksikan. Meski dipenghujung rezim orde lama Soekarno bertindak otoriter, tapi bangsa ini pernah memberi contoh bagaimana berdemokrasi yang benar.
Sekarang ini kita lihat, tampaknya pemerintah mempersempit makna dari demokrasi itu. Hak-hak untuk berpendapat, menyampaikan kritikan mulai dikurangi bahkan terhadap orangnya yg berpendapat/mengkritik itu diawasi secara ketat dan tidak jarang pula dikriminalisasi sebagai bentuk ketidaksukaan pemerintah. Ada apa dengan semua ini, mengapa terjadi pemerosotan yang jauh seperti ini. Ketika terjadi perang antar media yang mengakibatkan kegaduhan, polemik dan keresahan yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa ditengah masyarakat dibiarkan saja. Ketika bermunculan pendapat yang tidak menyenangkan dari mereka yang vokal mengkritik pemerintah, mengapa justru mudahnya dikriminalisasikan. Padahal kritikan itu dilakukan juga dalam rangka untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar pemerintah tidak semena-mena. Kritikan itu juga merupakan aspirasi yang meluap-luap yang tidak pernah diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah lupa tentang asal usul dirinya dan tidak paham hakikat dari keberadaan demokrasi itu dan siapakah sebenarnya pemilik demokrasi itu. Adanya pemerintah karena adanya rakyat, dan kekuasaan yg berada pada pemerintah itu berasal dari rakyat. Sedang dalam demokrasi itu sendiri, rakyatlah pemegang kekuasaan yg mutlak.
Dalam setiap polemik berbangsa dan bernegara, kewibawaan pemerintah harus ada. Pemerintah yang berwibawa, ketika terjadi perang media akibat pemberitaan yg tak objektif, tidak proporsional, berisi propaganda, pemerintah panggil petinggi media itu untuk bicara, bukannya dibiarkan atau tiba-tiba dibredel. Bukannya menyelesaikan masalah justru memicu kemarahan banyak pihak, dan ahirnya polemik tidak selesai-selesai. Demikian pula ketika suatu komunitas masyarakat yg sering kali mengkritik pemerintah, jangan perlakukan mereka sebagai musuh, datangi mereka ajak berdialog, kalau berkaitan dg ideologi, adakan diskusi ilmiah panggil semua pakar yeng berkompeten untuk menerangkannya, bukannya dibubarkan secara otoriter, karena dapat mengundang kemarahan publik dan memicu munculnya perlawanan dari mereka yg diperlakukan tidak adil. Pemerintah harus terbuka dengan kritikan. Jika hukum ditegakkan diatas syahwat dan emosi, maka setiap rumah adalah penjara bagi setiap orang.

Baca selengkapnya »
Impeachment Presiden Dalam Bayang-bayang Ketidakmungkinan

Impeachment Presiden Dalam Bayang-bayang Ketidakmungkinan



Tulisan ini saya buat untuk diketahui bahwa impeachment itu tidak mudah. Kadang saya tertegun melihat mahasiswa dalam orasinya, termasuk siapa saja saking kecewanya kepada Pemerintah kemudian meneriakkan agar Presiden diberhentikan/dilengserkan saja.

Tidak semudah itu saudara sekalian. Semua harus dilaksanakan secara demokratis, sah, dan konstitusional. Cara-cara atau prosedur Impeachment, pemakzulan (pemberhentian) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu ketentuan perihal peluang pemakzulan juga diatur dalam Pasal 79 UU MD3, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis, berdampak luas dan mendasar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan adalah apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka dapat ditemukan jawabannya dalam UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
" Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Dari pasal tersebut dapat di rincikan sebagai berikut:

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut harus ditafsirkan MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang memberhentikan Presiden dan/Wakil Presiden.

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bertindak sebagai pihak yang mengusulkan/pengusul pemberhentian itu kepada MPR. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, bahwa DPR sebelum mengusulkan kepada MPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. 

Jika dalam hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pihak yang menuntut pidana seorang terdakwa, maka dalam hukum acara ketatanegaraan DPR berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum. Adapun Mahkamah Konstitusi adalah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya Presiden dan/Wakil Presiden melanggar larangan-larangan seperti telah disebut di atas.
Namun terkait dengan hak DPR mengajukan usul pemberhentian, ketentuan pasal ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Adapun ketika DPR sudah sampai pada tahap mengajukan usul pemberhentian, maka itu adalah wujud/realisasi dari menggunakan hak menyatakan pendapat. 

3. Perihal kapan dan dalam hal bagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan, kapan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat adalah ketika terdapat dugaan yang kuat, laporan yang disertai bukti atau keyakinan bahwa telah dilanggarnya larangan-larangan atau telah terpenuhinya syarat-syarat untuk diberhentikan yaitu melakukan pelanggaran hukum meliputi:
1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Tindak pidana berat lainnya;
4. Perbuatan tercela; maupun
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (maksudnya melanggar sumpah/janji jabatan).

DPR hanya dapat mengajukan permintaan sebagaimana telah dijelaskan kepada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi quorum (ambang batas suara) yaitu menurut Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 yaitu 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Adapun jumlah keseluruhan anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) menyebutkan sebanyak 560 orang.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945, jika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah telah melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A UUD 1945 tersebut diatas maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Selanjutnya MPR setelah diberitahukan oleh DPR bahwa DPR akan meneruskan usul itu, maka MPR menyelenggarakan sidang sidang dan adapun keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna MPR. Tetapi dalam hal pengambilan keputusan, terdapat peluang MPR dapat mengenyampingkan, mengabaikan/tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Peluang itu ditemukan dalam hal quorum. Sebab rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Jumlah anggota MPR adalah jumlah anggota DPR+Jumlah anggota DPD. Anggita DPR jumlah keseluruhannya 560 orang, sedang jumlah keseluruhan anggota DPD adalah 136 orang. Jadi total anggota MPR adalah 696 orang. 3/4 dari 696 orang itu berarti 522 orang.

Untuk persetujuan quorum yang harus dipenuhi adalah 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jumlah anggota yang hadir bisa saja lebih dari 522 orang. Andai kita tetapkan saja misalnya yang hadir itu 522 orang, 2/3 nya sama dengan 348 orang. (Baca Pasal 7B ayat (7) UUD 1945).
Melalui quorum inilah diputuskan nasib seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Quorum ini dapat dipolitisasi, membuka kesempatan untuk tawar menawar. 

Melalui quorum ini keputusan MPR dapat saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, karena itu setiap Mahkamah Konstitusi keluarkan putusan, putusannya itu langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde).
Sementara di satu sisi dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945 benar-benar dilaksanakan dalam prakteknya, apapun bentuk inkonstitusionalitas dilarang. Karena itulah Mahkamah Konstitusi disebut pula sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).

Artinya apa, disinilah kita dapat melihat betapa UUD 1945 ternyata masih memiliki kelemahan. Keputusan MPR adalah keputusan politik, dan putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum. Ternyata di negara ini keputusan politik dapat membatalkan, menganulir, atau mengenyampinkan keputusan hukum (putusan Mahkamah Konstitusi).
Baca selengkapnya »
Perihal Asas-asas Dalam Ilmu Perundang-undangan

Perihal Asas-asas Dalam Ilmu Perundang-undangan


Perihal Asas-asas Dalam Ilmu Perundang-undangan
Ilmu perundang-undangan adalah bagian dari ilmu Hukum Tata Negara yang khusus membicarakan masalah seputar peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan secara umum yang pernah berlaku pada masa lalu maupun perundang-undangan positif (yang berlaku hari ini).

Dalam kesempatan ini, dalam tulisan yang entah keberapa dari tulisan yang pernah saya buat dan saya bagikan di media ini, berawal dari hasil membaca dan pergulatan pemikiran dalam perenungan dihadapan buku-buku yang terbuka lebar memenuhi kedua tapak tangan. 

Dari halaman ke halaman dari topik ke topik pembahasan yang disuguhkan selalu menarik, dengan adanya pengetahuan baru seolah membuat fikiran berantakan berserakan yang menuntut untuk membentuk sebuah paradigma berfikir yang terkonstruksi dengan baik dan tertib.
Setidaknya ada tiga asas umum dalam ilmu perundang-undangan yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu:
1. Lex superior derogat legi inferior (peraturan hukum yang kedudukan/tingkatannya lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya);
2. Lex specialis derogat legi generalis (peraturan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang bersifat umum);
3. Lex posterior derogat legi apriori (peraturan hukum yang di sahkan dan diberlakukan belakangan/yang baru dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lama/yang telah ada sebelumnya.

Konsekuensi dari anutan asas ini adalah tidak dapat berlaku sebaliknya sehingga menjadi 1. Lex inferior derogat legi superior, 2. Lex Generalis derogat legi specialis, 3. Lex apriori derogat legi posteriori.
1. Lex superior derogat legi inferior (peraturan hukum yang kedudukan/tingkatannya lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya).

Untuk menentukan peraturan hukum mana yang lebih tinggi tingkatannya dan mana yang lebih rendah tingkatannya maka telah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 UU ini disebutkan bahwa hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan meliputi:
1. UUD 1945;
2. Tap MPR;
3. Undang-undang/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah:
-Perda Provinsi
-Perda Kabupaten/Kota.

Maka dapatlah diketahui bahwa UUD 1945 adalah peraturan hukum yang paling tinggi, atau lebih tinggi tingkatannya dari Ketetapan/Tap MPR. Undang-undang lebih rendah kedudukannya dibanding Tap MPR. Begitu seterusnya sampai kebawah, atau dari bawah ke atas Perda kedudukanya paling rendah/lebih rendah dari Peraturan Presiden.
Jika terdapat norma suatu peraturan hukum dalam hal ini norma undang-undang yang bertentangan dengan norma peraturan hukum diatasnya yaitu norma UUD 1945, maka hal itu dapat diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk di uji. 

Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil/ materiile toetsingsrecht itu maka norma undang-undang yang bersangkutan batal demi hukum sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku mengikat untuk dipatuhi. Dalam pengujian ini, UUD 1945 menjadi patokan pengujian.
Sementara terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang maka wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya. Sedangkan batu ujinya (patokan) yang dijadikan dasar atau tolak ukur untuk menilai pertentangan itu adalah undang-undang. Misalnya Perda provinsi di uji oleh Mahkamah Agung apakah bertentangan dengan undang-undang ataukah tidak bertentangan.
Selain itu juga peraturan tingkat lebih rendah tidak boleh mengurangi, mengekang, mempersempit pengaturan norma dalam peraturan tingkat diatasnya. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Hal ini sama artinya telah meniadakan wewenang judicial review Mahkamah Agung. Padahal UUD 1945 pada Pasal 24A tegas mengatakan bahwa Mahkamah Agung diberikan wewenang judicial review.
Jika ini dibiarkan maka terbuka kesempatan Pemerintah untuk semena-mena membatalkan peraturan perundang-undangan seperti perda tanpa tersedia upaya hukum untuk melawan kesewenang-wenangan itu. Hal ini tentu berdampak sangat buruk terhadap konsistensi prinsip Negara hukum yang kita anut.
Ini tak lain adalah bentuk pembangkangan, penghianatan terhadap Negara hukum oleh Pemerintah. Apa jadinya bila Pemerintah sendiri tidak mau patuh pada hukum sementara rakyat dipaksa harus patuh pada hukum dan menerima saja dengan lapang hati apapun kezhaliman yang dilakukan Pemerintah. Apakah kita hendak mendirikan Negara diktator, Negara diselenggarakan sesuka hati sesuai syahwat berkuasa?, tentu saja tidak, hal ini tak bisa diterima.

Atau ketika undang-undang pemda mempersempit makna otonomi daerah yang oleh UUD 1945 dikatakan "pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya..." (baca Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).
Gejala yang berkembang belakangan ini adalah ada kecenderungan yang kuat bahwa Pemerintah mempersempit otonomi yang sudah diberikan oleh undang-undang pemda melalui beragam kebijakan.
Hal ini akan menyusahkan daerah ketika akan membentuk regulasi atau mengambil kebijakan. Berapa banyak ranperda syari'ah yang ditolak oleh Pemerintah dengan alasan yang serba tidak jelas ujung pangkalnya. Perihal ini telah pula saya jelaskan dalam tulisan saya yang berjudul "Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda.
2. Lex specialis derogat legi generalis (peraturan hukum khusus mengenyampingkan peraturan hukum umum).

Apa contohnya, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa judicial review hanya dapat dilakukan ditingkat kasasi. Itu artinya berbarengan dengan pemeriksaan suatu perkara yang sampai ditingkat kasasi, jika tak melalui peradilan kasasi maka sudah dapat dipastikan MA tak bisa melakukan judicial review. Dan ketika berlaku undang-undang ini terbatas hanya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang saja yang dapat di uji oleh MA.

Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka undang-undang ini memberikan wewenang judicial review kepada PTUN untuk menguji keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Pemerintah/pejabat administrasi negara.
Dengan demikian, undang-undang ini telah mengenyampingkan undang-undang kekuasaan kehakiman yang hanya membenarkan bahwa judicial review hanya dapat dilakukan di tingkat kasasi.
Perlu diperhatikan bahwa untuk anutan asas yang kedua dalam pembahasan ini, hanya berlaku terhadap peraturan hukum yang sejenis/sederajat. Seperti undang-undang mengenyampingkan undang-undang juga. Tidak bisa peraturan menteri mengenyampingkan undang-undang, atau perda mengenyampingkan peraturan pemerintah. Sebab kedudukannya berada ditingkat bawah. 

3. Lex posterior derogat legi apriori (peraturan hukum yang disahkankan dan berlaku belakangan/yang baru mengenyampingkan peraturan hukum yang telah ada sebelumnya).
Untuk hal inipun juga sama dengan anutan asas yang kedua, yaitu hanya berlaku untuk yang sejenis/sederajat. Contohnya adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melalui formile toetsingsrecht (uji formil) pernah membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya, bukan karena proses pembentukannya (prosedur), tetapi pemberlakuannya bertentangan dengan konstitusi setelah berlaku pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.
Sebab dalam undang-undang pemekaran provinsi papua yang telah ada lebih dulu tidak memberikan/tidak membenarkan adanya otonomi khusus kepada papua, padahal Pasal 18 UUD 1945 mengakomodir perihal otonomi khusus itu dan telah diberikan kepada papua berdasarkan undang-undang yang baru.
Karena itu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 itu selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenyampingkan undang-undang yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

Demikian, semoga bermanfaat
Baca selengkapnya »
Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda

Perda Syari'ah dan Ketidakjelasan Urusan Agama Dalam Undang-undang Pemda


Sebagai sebuah Negara Kesatuan dengan Pancasila sebagai ideologi negara maka Negara berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan ideologi dari upaya-upaya yang dapat meruntuhkan kewibawaan Negara.
Konsekuensi sebagai sebuah Negara Kesatuan adalah bahwa kekuasaan pemerintahan tersentralisasi pada pemerintah pusat.

Adapun kewenangan yang ada pada daerah berdasarkan anutan prinsip otonomi daerah pada dasarnya hanyalah bersifat pemberian berupa penyerahan (asas desentralisasi) oleh pemerintah pusat pada daerah otonom, tidak dipahami sebagai seuatu hak yang murni hak daerah.

Pemerintah tidak akan sanggup mengelola sendiri tugas-tugas negara sebab masalah yang dihadapi sungguh banyak, kompleks dan rumit. Karena itu Pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah melalui undang-undang untuk ditangani pemerintah daerah.
Selain itu pemerintah pusat sewaktu-waktu dapat pula meminta kepala daerah sebagai wakil/perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk membantu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tertentu (asas dekonsentrasi).

Konsekuensi sebagai Negara Kesatuan bahwa tugas-tugas yang diserahkan pada daerah diatur jenis dan porsinya. Untuk yang berskala nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sisanya menjadi wewenang daerah (teori residu).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 mengklasifikasikan urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat itu meliputi:
1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Kebijakan fiskal dan moneter nasional; dan
6. Agama.

Urusan pemerintah pusat ini dijabarkan kedalam berbagai undang-undang seperti: UU Kepolisian, UU TNI, UU Kejaksaan, UU KPK, KUHP, UU KUHAP, UU Perbankan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Peradilan Militer dan lain sebagainya.
Tidak berarti bahwa selain hal tersebut diatas pemerintah pusat tidak boleh mengelolanya seperti persoalan pendidikan, perpajakan, lalu lintas, keormasan, perseroan, pertambangan, perikanan, kelautan, perindustrian dan perdagangan, riset dan teknologi, pangan, sumber daya alam, ketenagakerjaan, kelistrikan dan lain sebagainya.

Sedangkan urusan yang menjadi wewenang daerah adalah apa yang tidak ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat dan segala urusan yang diserahkan oleh pemerintah kepada daerah melalui undang-undang agar daerah mengatur dan mengurusnya.
Perihal otonomi yang di miliki daerah atau prinsip otonomi yang di anut tidaklah semata-mata hanya untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang luar biasa banyaknya dan serba multi dimensi, tetapi yang paling prinsip adalah untuk kemandirian daerah. Karena itu pula pemerintah pusat memfasilitasi daerah melalui pelatihan dan pembinaan yang disertai dengan pembiayaan serta kontrol dan evaluasi pemerintah pusat atas daerah.

Sehingga dengan demikian, daerah menjadi berdaya guna dan berhasil guna memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah tidak lagi bergantung dan menggantungkan hidupnya semata-mata kepada pemerintah pusat, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya inisiatif untuk membangun dan mengembangkan daerah dengan memanfaatkan segala potensi-potensi yang ada pada daerah, hanya bisa menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk dapat bekerja, seperti praktik pada masa orde baru daerah tak diberikan hak/ wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan dan kebutuhan daerah.

Otonomi daerah secara resmi dianut dalam UUD 1945 pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali di amandemen. Amandemen kedua pada 18 agustus 2000.
Pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa,
"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".
Selanjutnya ditegaskan pula pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 disebutkan bahwa,
"pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat".

Namun satu hal yang menarik adalah bahwa dicantumkannya Urusan Agama dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Sampai hari ini belum terdapat standar yang jelas dan ukuran-ukuran yang pasti bahwa untuk hal-hal apa sajakah dibidang keagamaan itu yang harus diletakkan sebagai urusan Pemerintah pusat. Sampai sejauh manakah pemerintah pusat dapat mengintervensi urusan agama itu.

Sebab satu sisi Pemerintah pusat hanyalah sebagai fasilitator yang menjembatani agar umat beragama dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, tertib dan dimudahkan seperti terkait pengadministrasian, peribadatan dan lain sebagainya. Intervensi Pemerintah pusat boleh saja sepanjang tidak dalam masalah menetapkan kaidah hukum agama menentukan sifat-sifat hukum dalam kitab suci, dan segala ajaran keagamaan.

Dibentuknya Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya Kementerian Agama, pengelolaan dana haji, pengelolaan keberangkatan ibadah haji ataupun umroh, itu semua bentuk intervensi Pemerintah pusat di bidang keagamaan. Sebagai fasilitator memang sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan kemudahan pada rakyatnya dalam upaya memenuhi hak-haknya.
Hanya masalahnya, sampai sejauh manakah bahwa urusan agama menjadi wewenang Pemerintah pusat tanpa memberikan kesempatan kepada daerah untuk turut terlibat ambil bagian.

Mengapa saya katakan seperti ini, sebab dari pertama kali dulu urusan agama ditetapkan menjadi urusan Pemerintah pusat sudah menimbulkan perdebatan walaupun argumentasi yang di kemukakan Pemerintah hanyalah berkisar sebagai fasilitator, adapun kebebasan beragama tetap menjadi urusan mutlak diserahkan kepada umat beragama itu sendiri.

Belakangan ini perdebatan itu kembali menguat misalnya eksistensi perda berbasis syari'ah, bahwa ketika pemerintah daerah dan DPRD telah menyetujui ranperda berbasis keagamaan, belakangan ini Pemerintah pusat cenderung tidak mau memberikan persetujuan.

Seperti telah sama-sama kita ketahui bahwa prosedurnya setelah ranperda untuk provinsi disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri untuk dilakukan evaluasi untuk dinilai (eksekutive preview) apakah ranperda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataukah tidak bertentangan.

Namun praktiknya, tidak ada keterangan yang jelas dari Pemerintah pusat tentang penolakannya terhadap ranperda syari'ah itu.
Terlebih memang tak dapat di bantah bahwa iklim politik pasca dibubarkannya HTI, timbul semacam prasangka Pemerintah bahwa ranperda/perda berbasis keagamaan itu di anggap sebagai gejala Negara Islam yang berpotensi menggerus kewibawaan ideologi Pancasila, lebih jauh arahnya adalah menggeser atau mengganti ideologi Pancasila dengan paham lain seperti Syari'at islam.

Parahnya lagi Pemerintah pusat tampaknya mulai menunjukkan betapa alerginya terhadap kaidah-kaidah hukum islam yang dianggap sangat potensial bertentangan dengan Pancasila sehingga muncul kecenderungan yang kuat bahwa Pemerintah pusat tidak mengizinkan lagi adanya perda syari'ah.
Perda syari'ah yang ada kemungkinan akan di review untuk melihat potensi pertentangannya dengan Ideologi Pancasila dan peluang untuk membatalkannya. Tidak hanya sampai disitu, aktivitas keagamaan khususnya umat islam sudah mulai di awasi, dikekang ataupun dibatasi dengan sangat ketat.

Oleh umat islam sikap seperti ini adalah bentuk ketidaksukaan, anti atau sikap curiga dan alergi Pemerintah pusat kepada islam dan umat islam. Ditambah sebutan-sebutan tak pantas yang di pasarkan oleh Pemerintah pusat dan oknum-oknum koalisi termasuk media yang pro padanya mengatakan umat islam/islam itu intoleran, radikal, separatis, teroris, ekstrem, anti Pancasila, anti Kebhinekaan, anti NKRI dan lain sebagainya.

Seolah Pemerintah lupa dan tidak tahu berterimakasih kepada siapa Negara ini berhasil di dirikan dan dipertahankan hingga hari ini.
Tindakan Pemerintah yang seperti ini malah akan menjurus pada pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara untuk bebas dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.
Perilaku yang ditunjukkan oleh Pemerintah sudah sangat berkelebihan dan keterlaluan. Kesalahan Pemerintah adalah tidak mau berdialog dengan umat islam melalui MUI atau tokoh-tokoh agamawan yang terkemuka yang selama ini menganggap kebijakan Pemerintah sangat diskriminatif, memarginalkan umat islam dan tidak berkeadilan.

Bahwa kecurigaan dan kekhawatiran seperti ini tidak perlu terjadi andai saja Pemerintah menjalin komunikasi yang baik dengan umat islam dan mengakomodir aspirasi umat islam yang diacuhkan, tidak pernah di dengar selama ini sehingga mengundang kemarahan dan permusuhan umat islam kepada Pemerintah rezim hari ini.
Boleh dibaca dalam semua tulisan-tulisan saya misalnya dalam "Islam dan NKRI", "Indonesia adalah Negara Islam", tegas saya katakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena itu tidak mungkin akan ada gerakan umat islam akan mengganti ideologi Pancasila, anti Pancasila, dan sebagainya dan sebagainya.
Baca selengkapnya »
Perihal Putusan Pengadilan

Perihal Putusan Pengadilan


Parlemen punya produk hukum disebut undang-undang (untuk konteks Indonesia, undang-undang produk bersama DPR dan Presiden), ada lagi peraturan-peraturan internal. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang jumlah anggotanya tiap-tiap provinsi sebanyak 4 orang atau sebanyak 136 orang secara nasional, DPD juga punya produk internal seperti peraturan-peraturan. Demikian pula MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai badan legislatif juga punya produk hukum yaitu Ketetapan MPR atau yang disingkat TAP MPR.
Pemerintah produk hukumnya lebih banyak yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri. Untuk tingkat daerah ada Peraturan Daerah (Perda) produk hukum DPRD bersama Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), termasuk pula Peraturan Desa (Perdes) produk hukum bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan Kepala Desa.
Sementara itu untuk diranah yudikatif (kekuasaan kehakiman) dikenal produk hukum pengadilan yaitu disebut putusan pengadilan ataupun penetapan pengadilan.

Jumlah badan peradilan dilingkungan Mahkamah Agung di Negara kita ada 4 macam, semuanya bertingkat dan berpuncak pada Mahkamah Agung. 4 macam badan peradilan itu adalah:
1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Tata Usaha Negara; dan
4. Peradilan Militer.

Peradilan ini disebut sebagai pengadilan tingkat pertama, sebab ia tempat mengawali dimulainya pemeriksaan yudisial dan berkedudukan di tiap-tiap kabupaten/kota.
Jika terdakwa atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana di pengadilan negeri tidak puas atau tidak dapat menerima putusan pengadilan negeri maka terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan gugatan banding ke pengadilan tinggi negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
Hal yang sama juga berlaku untuk pengadilan lain, jika tidak dapat menerima putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan gugatan banding ke pengadilan tingkat diatasnya. Hingga puncak dari upaya hukum itu adalah pada Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi dan peradilan peninjauan kembali.
Disamping Mahkamah Agung ada Mahkamah Konstitusi. Kedudukan keduanya dalam struktur ketatanegaraan adalah sederajat atau setara. Yang membedakan keduanya adalah:

Pertama, Mahkamah agung adalah pengadilan puncak, suatu perkara hanya bisa diadili oleh Mahkamah Agung jika sudah melewati proses pemeriksaan hingga adanya putusan dari pengadilan dibawah Mahkamah Agung. Singkatnya, tidak bisa suatu perkara yang terjadi itu langsung dibawa ke Mahkamah Agung.

Kedua, Mahkamah Agung cakupan kompetensi absolutnya (wewenang mengadili) lebih kompleks dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi. Sebab oleh karena Mahkamah Agung adalah pengadilan puncak dan membawahi 4 jenis badan peradilan, maka semua kompetensi absolut peradilan dibawah Mahkamah Agung itulah yang menjadi kompetensi absolut Mahkamah Agung.
Kompetensi itu mencakup bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum kemiliteran dan segala cabang-cabang bidang hukum itu.
Karena itulah syarat menjadi hakim agung itu lebih berat dibandingkan menjadi hakim disalah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, sebab calon hakim agung itu harus memahami dan menguasai 4 bidang hukum yang menjadi kompetensi absolut 4 macam peradilan dibawah Mahkamah Agung.
Walaupun di Mahkamah Agung, hakim agung itu pembidangannya dikelompokkan kedalam kedalam 4 kompetensi absolut itu. Artinya tidaklah seorang hakim agung akan diberikan wewenang untuk mengadili berbagai macam bidang hukum, melainkan hanya bidang hukum yang sudah ditentukan yang menjadi wewenangnya saja.

Ketiga, incraht_nya (berkekuatan hukum tetap) putusan itu tidak harus putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Dalam banyak kesempatan, kadang kala baru ditingkat pengadilan tingkat pertama misalnya putusan pengadilan negeri sudah langsung berkekuatan hukum tetap (tidak dapat diganggu gugat).
Kadang pula pada tahap banding, putusan hakim banding yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun putusan kasasi Mahkamah Agung biasanya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde). Tapi kadang juga setelah sampai pada tahap paling ahir yaitu putusan peninjauan kembali disitu baru putusan Mahkamah Agung incraht.

Muncul pertanyaan, kapankah putusan pengadilan itu dikatakan incraht?. Jawabanya yaitu sejak putusan itu diucapkan dan tidak diajukan perlawanan atau upaya hukum lanjutan ke pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Makanya kita tidak heran, baru pada tingkat pengadilan negeri putusan itu sudah incraht, karena tidak diajukan banding/perlawanan ke pengadilan tinggi negeri. Artinya secara hukum, terpidana atau jaksa penuntut umum sudah puas, dapat menerima putusan itu, putusan itu dianggap sudah memberikan keadilan/memenuhi rasa keadilan.
Apa bedanya putusan incraht dengan putusan yang belum/tidak incraht?, kalau putusan itu sudah incraht maka tidak dapat lagi diganggu gugat, harus diterima dan putusan itu bisa langsung di eksekusi oleh eksekutor melalui perintah hakim dalm putusannya.

Tetapi bila putusan pengadilan itu belum incraht, maka masih dapat diganggu gugat/diajukan perlawanan ke pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya putusan pengadilan tata usaha negara digugat ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Karena itu putusan yang belum incraht masih terbuka kemungkinan dibatalkan oleh putusan pengadilan tingkat diatasnya, dan putusan itu belum dapat dilakukan eksekusi.
Adapun Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan tunggal yang pertama sekaligus terakhir. Setiap perkara konstitusional dapat langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili. Dikatakan pengadilan tunggal, sebab tidak ada lagi badan peradilan dibawah Mahkamah Konstitusi.

Lain halnya dengan Mahkamah Agung seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.
Konsekuensi sebagai peradilan tunggal adalah bahwa setiap Mahkamah Konstitusi megeluarkan putusan, maka setiap itu pula putusannya langsung berkekuatan hukum tetap (tidak dapat diganggu gugat), dan harus dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan bersifat final and binding.

Menjadi hakim konstitusi ada pendapat yang mengatakan tidak serumit menjadi hakim agung tetapi tidak berarti bahwa menjadi hakim konstitusi itu gampang, tidak juga. Kalau menjadi hakim agung dipersyaratkan harus mempunyai kompetensi keilmuan yang mapan di berbagai bidang hukum yang bercabang-cabang lengkap dengan dinamikanya yang kompleks dan rumit.
Sementara menjadi hakim konstitusi syarat keilmuan yang mutlak harus mumpuni dimiliki hakim konstitusi adalah mengerti dan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Tapi menurut saya, baik menjadi hakim agung maupun hakim konstitusi sama rumitnya dan tanggungjawabnya sangat besar, khususnya hakim konstitusi yang putusannya selalu final and binding, tidak tersedia upaya untuk mengkoreksi, tidak ada pengadilan lain yang dapat melakukan koreksi atau mengujinya.
Sebab Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tunggal. Kerumitan menjadi hakim agung maupun hakim konstitusi terletak pada kapasitasnya dan wewenangnya masing-masing.
Bagian yang penting berkaitan dengan putusan pengadilan adalah bahwa sifat norma dalam putusan itu beda dengan sifat norma dalam peraturan. Produk hukum yang bentuk formalnya peraturan seperti Perpres, PP, Permen, Perda, Perkada, Perdes, sifat normanya adalah umum dan abstrak.
Beda dengan putusan pengadilan termasuk keputusan administrasi negara normanya bersifat konkret dan individual. Umum, maksudnya bahwa pengaturan norma hukum dalam sutau produk hukum itu peruntukannya tidak terkait pada kasus/peristiwa hukum yang tertentu. Abstrak, maksudnya ditujukan kepada orang banyak, atau masyarakat pada umumnya.

Konkret, maksudnya bahwa pengaturan norma dalam suatu produk hukum itu ditujukan untuk peristiwa hukum yang tertentu. Individual, maksudnya ditujukan hanya kepada subjek hukum yang tertentu, tidak untuk orang banyak. Misalnya pengangkatan PNS golongan IIIa pejabat administrasi negara hanya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk PNS yang memang sudah memenuhi syarat untuk itu, tak dapat ditujukan norma dalam SK itu kepada yang bukan PNS, atau golonganya masih jauh dibawah.
Atau putusan pengadilan dalam perkara pidana berkaitan dengan persamaan hukum dalam kasus mencuri dalam keadaan terpaksa karena hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau karena lapar, tentu putusan pengadilan yang bersangkutan hanya berlaku untuk kasus serupa. Tidak bisa putusan pengadilan dalam kasus korupsi diterapkan sama dengan kasus mencuri yang dimaksud.

Demikian tulisan ini saya buat, semoga bermanfaat.
Baca selengkapnya »
Islam itu Politik, Islam itu Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Islam itu Hukum

Islam itu Politik, Islam itu Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Islam itu Hukum


Banyak kritik yang mengalir bak air bah tumpah, seolah berlalu begitu saja. Berbagai persoalan mulai berani menampakkan wujudnya yang lebih nyata dan itu menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam ditengah kehidupan kolektif masyarakat kita. Namun seolah tidak terlihat adanya suatu kewibawaan yang besar dari pemerintah menanganinya. 

Keputusan yang diambil sering tidak pada tempat yang tepat dan ber efek terciderainya perasaan hukum serta nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat.
Perlu ada kecerdasan rezim untuk melihat persoalan-persoalan, pemahaman, penjiwaan integritas, dan kenegarawanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara rezim dalam mengatasi ragamnya persoalan-persoalan itu.

Dalam garis besarnya masalah seperti hutang luar negeri yang jumlahnya hampir 4000 Trilliun, alih fungsi dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, kebijakan impor, privatisasi BUMN, kesombongan sikap para menteri, ketidakpekaan seorang Presiden terhadap aspirasi bangsanya, tidak adanya kewibawaan Presiden menyikapi upaya memarginalkan mayoritas rakyat dan malah pemberangusan paksa aktivitas organisasi kemasyarakatan di Negara ini, etika politik koalisi Presiden yang bermasalah, semuanya membawa Negara ini kepada suatu kondisi yang buruk.

Swasembada pangan, kerukunan dan keharmonisan antar sesama golongan rakyat, kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum secara berkeadilan, semua itu dirasa membawa kita kepada Negara utopis belaka.
Di pihak lain kita dibuat tercengang, bagaimana mungkin seorang Menteri berani berkata, "Jika harga cabai naik, maka silahkan tanam cabai sendiri". Dalam kesempatan lain seorang Menteri berkata pula dalam pidato kunjungannya dihadapan rakyat miskin, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus mengurangi porsi makannya supaya berhemat". Ini sangat menyinggung dan bertolak belakang dari apa yang diinginkan rakyat. Kesombongan ini tidak pantas dimiliki seorang Menteri.

Belakangan ini pula ada Menteri yang sekaligus merupakan ketua umum partai dan seorang lagi sekretaris jenderal partai. Ini menunjukkan etika politik partai koalisi Presiden bermasalah.
Pertanyaan kita, apakah Presiden berani memerintahkan Menteri yang seperti ini?, beranikah Presiden menegurnya, sebaliknya kita justru khawatir Presiden menjadi sungkan dan malah di dikte oleh Menterinya.
Dari semua kebijakan dan cara penanganan konflik sosial yang mengemuka, tampaklah sebuah haluan politik yang mendasari kebijakan rezim ini yaitu mempertahankan dan merebut kekuasaan, penguatan sekulerisme, kapitalisme, memfasilitasi berkembangnya liberalisme dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ini menjadi masalah besar sampai kapanpun, karena jelas pertentangannya dengan keluhuran watak, pluralitas dan identitas nasional bangsa Indonesia. Pemikiran rezim seperti ini sangat berbahaya dan mengancam keruntuhan Negara ini. 

Jadi sebetulnya rezim ini sendirilah yang radikal, ekstrem, dan senang meneror rakyatnya dengan kebijakan kontroversial yang tidak berpihak kepada aspirasi dan kebutuhan rakyatnya.
Bukan golongan rakyat tertentu seperti golongan islam yang dituduh radikal, ekstrem, anti NKRI, anti Pancasila, anti Kebhinekaan dan lain sebagainya. Golongan islam dijadikan pihak yang dianggap harus memikul tanggung jawab atas masalah yang diciptakan oleh rezim sendiri.
Golongan islam harus dijadikan tumbal. Tegasnya, masalah yang terjadi harus dicarikan pelakunya agar ditegakkannya hukum secara bar bar, dan pelakunya harus ditunjuk golongan islam.
Baca selengkapnya »
 Indonesia Adalah Negara Islam

Indonesia Adalah Negara Islam


Bagaimanapun sikap tidak terimanya kelompok Nasionalis sekuler terhadap judul tulisan ini, pada akhirnya mereka juga akan mengerti juga. Banyak muncul pemikiran, pemahaman yang salah kaprah mengatakan bahwa Negara ini bukan Negara Islam, juga bukan Negara agama lainnya, tapi Negara ini adalah Negara Pancasila. Betapa dangkalnya perkataan mereka, dengan naifnya mereka mengatakan sesuatu yang tidak diketahui olehnya.

Apa bukti Negara ini Negara Islam?, bukti pertama Pancasila itu sendiri. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa sila pertama itu tak lain adalah Tauhid (ketuhanan dalam islam). "ESA" itu artinya ahad. Ahad itu artinya: satu, tunggal, tidak ada tuhan yang lain, berdiri sendiri, tidak bercabang tidak bernasab (tidak mengenal silsilah keturunan).

Artinya, Tuhan Tunggal. Tampak sederhana tapi mendalam maknanya. Tuhan tidak dilahirkan apalagi lahir lewat kemaluan manusia (hina), tuhan tidak mengandung dan melahirkan, tuhan tidak mati apalagi tuhan mati dibunuh, tuhan berbeda dari makhluknya termasuk manusia karena itu tuhan tidak pula menjelma menyerupai/dalam wujud manusia atau hewan atau makhluk lain. 

Tuhan tidak pantas baginya punya ibu, punya ayah, sehingga ada ayah tuhan, ada pula ibu tuhan, ada anak tuhan. Hubungan tuhan dengan makhluknya dalam islam bukan hubungan antara guru dengan murid, bukan pula hubungan antara anak dan orangtua. Tidak pantas dan tidak mungkin manusia menyebut dirinya anak tuhan, apakah dia (manusia) hendak menjadikan tuhannya sebagai orangtua?, orang tua itu manusia, berarti ia menyamakan tuhannya dengan manusia. 

Semua itu dibantah dengan kalimat syahadat "La ila ha illallah". Maknanya tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada tuhan 1 tuhan 2 tuhan 3, anak tuhan, ayah tuhan, ibu tuhan, tuhan cuma Allah.
Kemudian disambung dengan kalimat "wa as hadu anna muhammadarrasulullah", muhammad itu manusia utusan Allah, adalah seorang Nabi, rasul Allah yang ditugaskan menyampaikan wahyu (Al-Qur'an) kepada manusia, memperbaiki akhlak manusia, sebagai rahmatan lil 'alamin (rahmat untuk sekalian alam), pembawa kabar gembira (surga, bagi mereka yang istiqomah dalam ibadahnya dan menjaga akhlaknya), muhammad sebagai pembawa peringatan (neraka, bagi mereka yang ingkar tidak mau patuh pada perintah Allah).
Dalam Al-Qur'an ditegaskan, qul huwallahu ahad, allahussomad, lam yalid walam yuulad, walam yakulllahu kufuan ahad. Katakan bahwa allah itu satu, allah tidak bernak dan tidak diperanakkan. Ini semua disebut dengan prinsip tauhid (ketuhanan dalam islam).

Karena itu tidak perlu dikembangkan kekhawatiran berlebihan bahwa umat islam akan mengganti pancasila, tidak benar sama sekali. Karena Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam, bahkan Pancasila itu adalah hasil penerimaan/transformasi kaidah-kaidah yang umum dalam hukum islam.
Bukti kedua Negara ini Negara Islam adalah:
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan, "...Atas berkat rahmat Allah...". Realitas sejarah menegaskan bahwa tidak lain yang dimaksud disitu adalah Allah subhanahuwata'ala sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya perihal tuhan (Allah) itu.
Bukti ketiga Negara ini Negara Islam adalah:

-Adanya keberadaan Kementerian Agama.
Dari awal berdirinya Kementerian ini memang dimaksudkan untuk mengurusi urusan-urusan umat islam, karenanyapun Menteri Agama harus diisi oleh orang islam.
Walaupun orang yang menjabat Menteri Agama sekarang ini (Lukman Hakim Saipudin) sudah mulai terjangkit penyakit sekuler-liberal, dia tak paham posisi dia sebagai Menteri Agama itu untuk siapa, pengabdian kepada siapa, aspirasi siapa yang harus di dengarnya, telinganya tuli dan matanya buta terhadap aspirasi umat islam.

Bukti Keempat adalah:
- Adanya keberadaan Pengadilan Agama (di Aceh disebut Mahkamah Syar'iyah). Pengadilan Agama adalah milik umat islam mutlak, adalah pengadilan khusus untuk umat islam. Setiap perkara agama yang terjadi antar sesama umat islam jika ditempuh jalur hukum maka diselesaikan di Pengadilan Agama.
Hal ini karena kompleksitas, ke-khas-an, dan karakteristik hukum islam yang komprehensif mengatur sendi kehidupan umatnyalah yang menyebabkan harus diselesaikan secara terpisah di pengadilan tersendiri.
Seperti perkara perkawinan, masalah dalam perkawinan menempuh kehidupan berumah tangga, perkara perceraian, hak asuh anak, pewarisan, masalah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya.
Tidak hanya sampai disitu, tetapi berlaku pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kitab hukum tersendiri sebagai acuan disamping KUHP dan KUHPerdata.

Bukti Kelima:
-Dalam bidang hukum pidana maupun hukum perdata banyak mengambil/mengadopsi nilai-nilai/kaidah yang terdapat dalam hukum islam. Seperti misalnya pasal 77 KUHP, itulah yg dalam al-Qur'an disebut "....wala tujjzauna illa wa antum ta'lamun..." ,dalam ayat lain dikatakan, "... wala tus 'aluna amma kanuya' malun....".
Selain itu masalah saksi berlaku asas satu orang saksi bukan saksi, artinya saksi itu haruslah lebih dari satu orang. Itu juga diambil dari kaidah hukum islam. Atau dalam hukum pidana dikenal asas gen straaf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, haruslah terbukti/dibuktikan kesalahan seseorang untuk dapat menjatuhkan hukuman. Itu juga diambil dari kaidah hukum islam.
Asas legalitas juga kaidah dalam hukum islam yang dalam al-Qur'an dikatakan, "kamu tidak akan dihukum melainkan setelah turunnya wahyu". Wahyu itu perintah Allah, ajaran- ajaran Allah dalam al-Qur'an. Atas dasar itulah Nabi Muhammad dapat menghukum.
Banyak lagi yang lain, tapi setidaknya mengemukakan hal itu sadarlah kiranya Negara ini adalah Negara Islam.

Mencermati hal diatas, betapa hukum islam mewarnai tatanan hukum positif Negara, maka bagaimana mungkin para Nasionalis sekuler mengatakan bahwa umat islam anti NKRI, anti Kebhinekaan Anti Pancasila, Anti Persatuan, Intoleransi, Radikal, Ekstrimist. Justru mereka yang tak paham di Negara mana mereka sedang hidup. Bukan kita yang anti ini itu segala macamnya, tetapi mereka yang tak sanggup menerima kenyataan ini.

Dan kalaulah islam itu seperti yang digambarkan sebelah kanan memegang kitab suci sebelah kiri memegang pedang, maka takkan tersisa umat kristen di Negara ini, takkan tersisah umat Hindu, Budha, Konghucu di Negara ini. Demikian juga takkan tersisa mereka di permukaan bumi di seluruh dunia karena pastilah mereka sudah dibinasakan sejak dahulunya oleh pemerintahan negara Islam.
Ingatlah ketika Islam berkuasa 500 tahun lebih di Andalusia, Spanyol. Tidak satupun umat beragama lain diperlakukan diskriminatif, mereka tetap dibiarkan hidup dan bebas beribadat menurut agama dan kepercayaanya. Hak-hak sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, keamanan, pendidikan, kesehatan tetap dilindungi, dipenuhi, dihormati bukan dirampas dengan semena-mena. Itulah bukti toleransi islam terhadap umat beragama lain di luar islam. 

Andai islam atau pemerintahan islam seperti dalam bayangan orang-orang yang tak paham islam, tak memahami sejarah kejayaan islam yang ketakutan bahwa jika pemerintahan islam berkuasa, maka terbayanglah dalam fikirannya betapa diktatornya pemerintahan islam, yang bukan islam pancung kepalanya, usir dia, paksa masuk islam, rampas harta bendanya.
Maka niscaya mereka yang bukan islam takkan tersisa di muka bumi ini hari ini, jika pun ada pastilah sangat sedikit jumlahnya. Bahkan dalam salah satu pemberitaan disebutkan populasi umat kristen hari ini 2 juta lebih banyak dari pada umat islam (bisa dikoreksi mungkin salah).

Tetapi ketika kekuasaan islam meruntuh di Andalusia, ketika khatolik berkuasa pilihan hanya ada tiga yaitu angkat kaki dari Andalusia (di usir), tidak di usir tapi masuk kristen, atau dibunuh. Jadi kepada siapa predikat intoleran, radikal, dan teroris sebenarnya harus di alamatkan. Ini realitas sejarah yang berbicara.
Jika memang islam itu agama yang ditegakkan dengan pedang (teroris) maka lihatlah, di India islam berkuasa ratusan tahun, sampai sekarang masih tetap berdiri kokoh gereja-gereja, kuil-kuil, vihara-vihara. Andai islam itu agama kekerasan, maka takkan tersisa umat beragama lain di India, demikian pula di Arab Saudi, Mesir dan di Negara ini.

Hanya mereka tak sadar mengapa sampai hari ini terus saja menghujat islam, menuduh yang tidak karu-karuan, karena sesungguhnya mereka sudah terpengaruh propaganda barat dan mereka telah terlanjur menelannya bulat-bulat. Propaganda sengaja di ciptakan oleh Amerika dan Yahudi untuk membinasakan Islam dari muka bumi untuk tujuan mewujudkan cita freemasonry nya.
Wajah islam di mata dunia sengaja di coreng, dibuat buruk, penuh lautan darah dan kejahatan kemanusiaan berat. Barat ciptakan ISIS sebagai replika dunia Islam, sehingga orang takut. Mereka berharap dengan tampilan ISIS itu demikianlah rupa Islam. Karena itu apapun tentang islam adalah jahat dan harus dilawan/dibinasakan.

Barat sangat takut kekuatan islam akan bangkit seperti pada masa-masa kejayaannya karena kekuasaan, peta politik dunia, perekonomian dunia akan dikuasai oleh islam. Sampai masanya, islam akan bangkit juga meskipun lambat karena Nabi Muhammad yang mengatakan itu. Namun ketika islam bangkit, itu menandakan kiamat segera datang. Kiamat adalah ahir dari segala-galanya, kebinasaan seluruh alam semesta.
Baca selengkapnya »