Pemecatan Anggota DPR Oleh Parpol

Pemecatan Anggota DPR Oleh Parpol


Belakangan ini banyak anggota DPR fraksi PKS walk out dalam suatu rapat yang dipimpin Fahri Hamzah. Tidak hanya sampai disitu, mereka mengultimatum jika kedepan rapat DPR Fraksi PKS masih dipimpin Fahri, maka tidak akan ada yang hadir lagi. Seperti diketahui bahwa Fahri Hamzah dipecat partainya (PKS), Fahri bukan kader PKS lagi. Atas dasar itulah penolakan bergulir dikhawatirkan rapat dan hasil rapat tidak memiliki legitimasi (keabsahan).
Lebih jauh sebetulnya anggota DPR Fraksi PKS mengatakan bahwa Fahri sudah tidak legitimate sebagai anggota DPR, penilaian ini tentu juga berdampak terhadap kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR. Pemikiran seperti ini tidak tepat.
Memang anggota DPR itu kader parpol dan pada waktu pencalonan atau memutuskan maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR diusung oleh parpol sebagaimana termaktub dalam konstitusi (Pasal 22E ayat (3) UUD 1945), hakikatnya pemilihan anggota legislatif adalah pemilihan parpol. Parlemen kamar DPR sesungguhnya diisi oleh parpol, parpol memperjuangkan aspirasinya melalui anggota DPR yg menjadi kadernya. Terdapat politik balas budi sebetulnya bila kita telaah. Sebab oleh karena parpol yg mengusung calon anggota DPR dan turut pula memperjuangkan kemenangannya, dan setelah berhasil menjabat, maka konsekuensi politis yg harus diterima adalah bahwa siapapun anggota DPR itu tidak boleh membangkang dan menentang kemauan partainya. Jika muncul pembangkangan, maka undang-undang parpol mengisyaratkan recall kepada anggota DPR oleh partainya. Namun yg menarik dalam kasus Fahri Hamzah, ia tidak di recall oleh partainya tetapi partainya tidak lagi mengakui Fahri sebagai kader alias sudah dipecat. Hal ini berdampak dari mangkirnya anggota DPR Fraksi PKS tidak sudi rapat dipimpin Fahri dengan alasan unlegitimate (tidak memiliki keabsahan).
Pendapat dari mereka yg mangkir itu tidak sepenuhnya benar, keabsahan atau legitimasi Fahri sebagai anggota DPR tetap melekat, sebab sewaktu pemilihan umum legislatif dia kader PKS, diusung PKS, dan menang pemilu.
Kedudukan Fahri sebagai anggota DPR tetap legitimate, sebab rakyat yg memilihnya. Legitimasinya bersumber dari rakyat. Baik secara politik maupun secara hukum/konstitusional Fahri tetap legitimate. Pemberhentian anggota DPR sudah ditentukan dalam undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Kasus Fahri dipecat parpolnya namun tidak ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh parpolnya (recall). Mengenai recall ini masih debatable, tapi saya berpendapat sebagaimana sudah saya terangkan dimuka, secara politis, hukum atau konstitusional Fahri tetap legitimate. Sebab legitimasinya bersumber dari rakyat dan ia sudah menempuh proses politik secara konstitusional. Mengingat derajat keabsahannya yang tinggi, tidak boleh parpol melakukan recall untuk. Tidak sepantasnya recall itu.
Dalam negara demokrasi ini harus dipahami bahwa parpol bukan wakil rakyat, bukan manifestasi rakyat. Melainkan hanya fasilitator yg menghubungkan rakyat dg wakilnya yaitu anggota parlemen, yang menghubungkan rakyat dengan pemimpinnya yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota parlemen itulah yg secara nyata merupakan penjelmaan seluruh rakyat, yg memperjuangkan aspirasi rakyat. Representasi anggota DPR tidak hanya ditandai dengan kehadirannya secara fisik di parlemen (representasi formal), namun juga representasi materil yaitu benar-benar aspiratif dan memperjuangkan aspirasi rakyat konstituennya secara utuh. Segala apapun yg dikehendaki rakyat kesanalah tujuan hendak diarahkan meskipun itu bertentangan dengan kemauan parpol/ penguasa parpolnya. Aspirasi dan arah kebijakan parpol seharusnya paralel dengan kemauan rakyat. Karena itu parpol dituntut untuk harus responsif terhadap fenomena dan dinamika kondisi akan kebutuhan hukum masyarakat. Politik balas budi atau balas jasa parpol sebagai fasilitator hendaknya tidak hanya didasarkan pada penilaian-penilaian di luar hukum yaitu politis semata-mata. Tapi konstitusi harus benar-benar dijiwai dan dipahami. Karena itu pemahaman, penjiwaan, pendalaman, terhadap hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangatlah penting.
Baca selengkapnya »
Antara Mempertahankan Atau Amandemen UUD

Antara Mempertahankan Atau Amandemen UUD


Konvensi, kebiasaan, rechtvinding (penemuan hukum) melalui tafsiran/putusan pengadilan hanya dapat menutupi kelemahan UUD 1945 (perubahan UUD 1945 ecara non formal). Tetapi tidak bisa mengisi rechtvacuum (kekosongan hukum) dalam UUD 1945. Untuk mengisi rechtvacuum hanya dapat dilakukan dengan amandemen UUD 1945 (perubahan melalui prosedur formal yang diatur dalam UUD 1945 itu sendiri).
Pemberlakuan kembali UUD 1945 oleh Presiden Soekarno berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 Tentang Dekrit adalah Coup d'Etat dan inkonstitusional. Pada waktu itu (1950-1959 berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS 1950) sesuai dengan sistem parlementer yang dianut, Presiden adalah Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. Dan yang berwenang membentuk dan menetapkan UUD yang tetap pengganti UUDS 1950 adalah Majlis Konstituante yang pada waktu 1956-1959 tengah bersidang membahas UUD yang akan dipakai dan diberlakukan.
Coup d'Etat oleh Presiden Soekarno telah mengambil alih kekuasaan secara paksa dari Pemerintah (kabinet) dan mengambil alih wewenang Majelis Konstituante secara tidak sah (inkonstitusional).
Lalu apakah UUD 1945 yang diberlakukan berdasarkan Dekrit Presiden tahun 1959 itu sah atau tidak sah??,
Ada pendapat yang mengatakan UUD 1945 sah atas dasar keadaan darurat karena situasi pada waktu itu terjadi konflik antar kelompok dan ideologi di kalangan rakyat, juga karena agresi belanda yang terus merongrong kewibawaan Pemerintah dan lain sebagainya.
Saya berpendapat, bila disandarkan pada keadaan darurat ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar, praktik nyata menunjukkan keadaan darurat, tapi untuk konteks keadaan daruratpun dalam Ilmu Hukum Tata Negara ada hukum yang juga berlaku yaitu abnormal law/ law emergency) tetapi tidak dipatuhi oleh Presiden. Bagaimanapun Coup d'Etat inkonstitusional tak dapat diterima di Negara hukum ini.
Satu-satunya alasan yang dapat menjadi dalil untuk membenarkan tindakan Presiden Soekarno itulah yang dalam hukum tata negara disebut sebagai "sesuatu yang haram tapi seketika dapat menjadi halal". Maksudnya, meski dengan keputusan hukum/produk hukum yang buruk sekalipun tetapi mampu dipertahankan, selama tidak dicabut/dibatalkan berlaku sebagai hukum yang harus dianggap benar adanya.
Sebab itu ia adalah law in fact, hukum yang berlaku dalam kenyataan atau kenyataan yang diterima dan berlaku sebagai hukum. Ini satu hal yang buruk dalam hukum tata negara

Baca selengkapnya »
Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Banyak kritik yang mengalir bak air bah tumpah, seolah berlalu begitu saja. Berbagai persoalan mulai berani menampakkan wujudnya yang lebih nyata dan itu menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam ditengah kehidupan kolektif masyarakat kita. Namun seolah tidak terlihat adanya suatu kewibawaan yang besar dari pemerintah menanganinya.

Keputusan yang diambil sering tidak pada tempat yang tepat dan ber efek terciderainya perasaan hukum serta nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat.

Perlu ada kecerdasan rezim untuk melihat persoalan-persoalan, pemahaman, penjiwaan integritas, dan kenegarawanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara rezim dalam mengatasi ragamnya persoalan-persoalan itu.
Dalam garis besarnya masalah seperti hutang luar negeri yang jumlahnya hampir 4000 Trilliun, alih fungsi dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, kebijakan impor, privatisasi BUMN, kesombongan sikap para menteri, ketidakpekaan seorang Presiden terhadap aspirasi bangsanya, tidak adanya kewibawaan Presiden menyikapi upaya memarginalkan mayoritas rakyat dan malah pemberangusan paksa aktivitas organisasi kemasyarakatan di Negara ini, etika politik koalisi Presiden yang bermasalah, semuanya membawa Negara ini kepada suatu kondisi yang buruk.
Swasembada pangan, kerukunan dan keharmonisan antar sesama golongan rakyat, kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum secara berkeadilan, semua itu dirasa membawa kita kepada Negara utopis belaka.
Di pihak lain kita dibuat tercengang, bagaimana mungkin seorang Menteri berani berkata, "Jika harga cabai naik, maka silahkan tanam cabai sendiri". Dalam kesempatan lain seorang Menteri berkata pula dalam pidato kunjungannya dihadapan rakyat miskin, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus mengurangi porsi makannya supaya berhemat". Ini sangat menyinggung dan bertolak belakang dari apa yang diinginkan rakyat. Kesombongan ini tidak pantas dimiliki seorang Menteri.
Belakangan ini pula ada Menteri yang sekaligus merupakan ketua umum partai dan seorang lagi sekretaris jenderal partai. Ini menunjukkan etika politik partai koalisi Presiden bermasalah.
Pertanyaan kita, apakah Presiden berani memerintahkan Menteri yang seperti ini?, beranikah Presiden menegurnya, sebaliknya kita justru khawatir Presiden menjadi sungkan dan malah di dikte oleh Menterinya.
Dari semua kebijakan dan cara penanganan konflik sosial yang mengemuka, tampaklah sebuah haluan politik yang mendasari kebijakan rezim ini yaitu mempertahankan dan merebut kekuasaan, penguatan sekulerisme, kapitalisme, memfasilitasi berkembangnya liberalisme dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ini menjadi masalah besar sampai kapanpun, karena jelas pertentangannya dengan keluhuran watak, pluralitas dan identitas nasional bangsa Indonesia. Pemikiran rezim seperti ini sangat berbahaya dan mengancam keruntuhan Negara ini.
Jadi sebetulnya rezim ini sendirilah yang radikal, ekstrem, dan senang meneror rakyatnya dengan kebijakan kontroversial yang tidak berpihak kepada aspirasi dan kebutuhan rakyatnya.
Bukan golongan rakyat tertentu seperti golongan islam yang dituduh radikal, ekstrem, anti NKRI, anti Pancasila, anti Kebhinekaan dan lain sebagainya. Golongan islam dijadikan pihak yang dianggap harus memikul tanggung jawab atas masalah yang diciptakan oleh rezim sendiri.
Golongan islam harus dijadikan tumbal. Tegasnya, masalah yang terjadi harus dicarikan pelakunya agar ditegakkannya hukum secara bar bar, dan pelakunya harus ditunjuk golongan islam.
Baca selengkapnya »
Memahami Islam

Memahami Islam

Memahami Islam : Melawan Sekulerisme, Liberalisme, dan Komunisme



A. Hadist/Sunnah

Semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad termasuk senyum, cemberut, diamnya, cara bicaranya dan pakaiannya. Apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah hadist.
Perkataan Nabi merupakan ajaran serta penjelasan secara detil terhadap apa yang secara umum diatur dalam Al-Qur'an.
Dalam perkataan itu meliputi : aspek politik, hukum, pemerintahan, keadilan, toleransi beragama, moral/akhlak, aqidah, adab (sangat banyak adab mulai dari masuk toilet sampai memandikan jenazah), hubungan sosial/muamalah, pendidikan, ekonomi, pertahanan keamanan, pernikahan dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan perceraian, sholat, puasa (wajib dan puasa sunnah), zakat, berhaji, infak, sedekah, kewajiban mempertahankan agama, mengajak kepada yang ma'ruf (kebaikan) dan mencegah serta memerangi kemunkaran (perbuatan tercela dan jahat/zhalim), pengetahuan tentang kiamat dan hari sesudah kiamat, ajaran atau pengetahuan tentang kesehatan, geografi, tata surya, jinayah (pidana islam), perdata, tata negara, hubungan diplomatik.
Saking kompleksnya ajaran islam itu, maka bagaimana mungkin umat Islam akan berfikir memisahkan Islam dari politik, Islam dari Negara?. Karena itulah tidak ada sekulerisme dalam Islam.
Nabi hidup selama 63 tahun. Dalam masa itu tentu sangat banyak perkataan dan perbuatan Nabi. Semuanya dikumpulkan dan dihafalkan oleh para Sahabat Nabi termasuk menghafalkan Al-Qur'an, sehingga kemurnian/keaslian Al-Qur'an tetap terpelihara, selanjutnya diteruskan oleh Tabi'in (mereka yang mengikuti/belajar pada sahabat Nabi), teruss sampailah ke generasi Ulama mazhab (Imam Malik bin anas, Imam Syafi'i, Imam Hanafi/Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal), dan sampailah kepada Ulama hari ini.
Semua perbuatan Nabi, perbuatan ini sebagian mengukuhkan perkataan Nabi. Nabi memimpin perang (panglima perang) semata-mata untuk mempertahankan dan menjaga kewibawaan islam, seorang pemimpin politik, seorang kepala keluarga, seorang pedagang (pebisnis/pengusaha), guru umat tidak ada ulama besar selain beliau.

B. Tauhid (Ajaran Ketuhanan dalam Islam)

Laa ilaa ha illallah: Tidak ada tuhan selain Allah. Wa ashadu anna muhammadarrasulullah : Muhammad itu utusan Allah. Ini disebut juga kalimat syahadat.
Konsekuensi tauhid: Allah subhanahuwata'ala adalah tuhan tunggal. Tidak ada tuhan satu, tuhan dua, tuhan tiga, dst. Tidak ada tuhan bapak, tuhan ibu, tuhan anak. Allah tidak punya istri/suami, tidak punya anak, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tuhan tidak mengandung dan melahirkan anak tuhan.
Tidak pantas manusia mengatakan dirinya anak tuhan. Apakah manusia itu hendak menjadikan tuhannya sebagai orang tua?, Na'uzubillahiminzaalik.
Hubungan manusia dengan Allah adalah bersifat perhambaan, bukan hubungan kekeluargaan dalam nasab (keturunan) sehingga menyebut dirinya anak tuhan.
Manusia dan seluruh makhluk adalah ciptaaan Allah. Penyembahan, kepatuhan dan ketaatan hanya kepada Allah semata. Berdo'a hanya kepada Allah saja, tidak kepada berhala (patung-patung), pohon, batu, atau makhluk lainnya.
Tuhan tidak pernah mati apalagi mati dibunuh kemudian menetap dalam surga yang diciptakannya sendiri. Surga bukan untuk Allah, Allah tak butuh surga. Surga diciptakan untuk manusia yang semasa hidupnya bertakwa. Allah tidak mungkin baginya menjelma menjadi manusia kemudian menjadi lemah dan mati.
Muhammad itu manusia, sekaligus seorang Nabi, diciptakan Allah untuk menyampaikan agama Allah (Islam), memperkenalkan manusia pada tuhannya, mempunyai tugas memperbaiki akhlak manusia sebagai rahmatan lil 'alamain (rahmat bagi seluruh alam), pembawa kabar gembira (surga, bagi orang-orang bertakwa), pemberi peringatan (siksa neraka, bagi para pendosa).
Muhammad bukan anak Allah. Islam dibawa, disampaikan melalui lisan, perbuatan/syi'ar dan akhlak Muhammad. Islam bukan ciptaan/dibuat-buat Muhammad. Islam bukan ajaran Muhammad, tapi ajaran Allah.
Ajaran islam diturunkan/disampaikan Allah kepada Muhammad berupa Wahyu/Kalamullah (perkataan Allah) melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Penyampaian Wahyu itu berlangsung selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Meninggalnya Nabi maka terputuslah Wahyu. Wahyu itu dikumpulkan/dikodifikasi maka itulah dia Al-Qur'an.
Ulama hari ini adalah pewaris Nabi, mempunyai kewajiban melanjutkan tugas-tugas kenabian. Karena itu menghina, menghujat, merendahkan, mengkriminalisasikan Ulama maka perbuatan itu sama dengan menyakiti Nabi, ditujukan kepada Nabi.
Karena itu pula umat Islam harus marah dan melawan siapapun yang melecehkan Islam, Nabi dan Ulama.
Baca selengkapnya »
Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI, Bukti Pemerintah Diktator


Bubarkan HTI


HTI (Hitzbut Tahrir Indonesia) tak layak dibubarkan. Secara legalitas pembubaran HTI terlalu dipaksakan, semua dilakukan Pemerintah atas nama Pancasila dan Kebhinekaan. Pemerintah berpendapat bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena itu harus dibubarkan.

Pembubaran itu dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melibatkan pengadilan, padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah demikian komprehensifnya mengatur perihal keormasan, mulai dari pendaftaran status badan hukum ormas, kewajiban, hak ormas, larangan, sanksi pidana, dan mekanisme pembubaran yang ditempuh melalui proses di pengadilan.
Sekarang undang-undang ormas ini sudah diubah oleh Pemerintah dengan berbagai alasan. Pembubaran HTI dilakukan secara politik, tidak melalui pembubaran secara hukum dengan melibatkan pengadilan. Padahal undang-undang ormas sudah mengamanatkan bahwa proses pembubaran ormas dilakukan di sidang pengadilan.
Pemerintah beralasan bahwa proses pembubaran ormas dalam undang-undang terlalu berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, karena itu dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Ada suatu keinginan praktis untuk mempercepat proses pembubaran ormas, hal itu tampak dari pernyataan Kapolri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto dalam beberapa kesempatan mengatakan, "semakin cepat proses pembubaran ormas (HTI) maka semakin baik, lebih cepat lebih baik".
Dibalik semua ini sebenarnya ada apa?, untuk mewujudkan keinginan pembubaran itu Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah secara substansial isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.
Padahal telaah secara konstitusional Perppu tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu menafsirkan Pasal 22 UUD 1945 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yakni:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Semua ini tidak terpenuhi sama sekali. Mengapa demikian, secara teoritis ada beberapa hal yang mengakibatkan Perppu itu dikatakan inkonstitusional/ tidak memenuhi syarat secara konstitusi.
Pertama, Undang-undang ormas sudah sangat lengkap dan rinci mengatur semua hal berkenaan dengan keormasan. Karena itu tidak ada alasan mengatakan bahwa undang-undang ormas tidak ada sehingga menimbulkan kekosongan hukum (recht vacum), atau undang-undangnya ada tetapi tidak memadai. Hal ini sudah dibantah dengan keberadaan maupun pengaturan yang komplit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
Kedua, Perppu yang menjadi legalitas pembubaran HTI memuat norma yang sifatnya konkret dan individual. Hal itu dapat dijumpai pada bagian konsideran Perppu itu sendiri yang mengatakan bahwa "terdapat ormas tertentu yang dalam melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945".
Padahal, dalam perspektif ilmu perundang-undangan norma yang sifatnya konkret dan individual hanya boleh ada dalam produk hukum berupa keputusan, putusan atau penetapan. Tidak boleh dicantumkan dalam produk hukum berupa peraturan.
Perppu itu peraturan sama dengan undang-undang, tetapi memuat norma konkret dan individual. Seharusnya hanya memuat norma umum dan abstrak. Bila kita tanya, apa dasar Pemerintah berani mengatakan bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila itu.
Pemerintah dalam sidang pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi mengetengahkan vidio kegiatan HTI yang pernah ditayangkan di TVRI tahun 2013 bahwa di vidio itu HTI dalam pidatonya bicara tentang menegakkan dan memperjuangkan syari'at islam dan lainnya yang berkaitan dengan syari'at islam.
Memang belakangan ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menambah objek yang dapat dijadikan dasar pembuktian berupa alat bukti elektronik. Itupun peruntukannya dalam konteks pembuktian di dalam hukum pidana dan tidak pula untuk semua tindak pidana.
Lagi pula, vidio yang diputar di sidang pengujian Perppu ormas itu adalah kegiatan HTI yang dilakukan pada waktu Presidennya ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pertanyaan kita, apa relevansinya dengan keadaan sekarang. Kalau pak SBY ketika jadi Presiden menganggap kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila, ya sudah dikeluarkan Perppu waktu itu. Nyatanyakan tidak demikian.
Artinya apa, Pemerintah telah memberlakukan surut kegiatan HTI tahun 2013, menghukum HTI berdasarkan Perppu yang dibuat tahun 2017. Kegiatannya tahun 2013, Perppu baru diterbitkan tahun 2017. Kalau begitu, dibubarkannya Masyumi tahun 1960 sah-sah saja digugat kembali ke pengadilan untuk menguji keabsahan keputusan Presiden Soekarno.
Haruslah dipahami bahwa asas retroaktif (berlaku surut) dalam hukum pidana itu hanya dikenal dalam hal exstra ordinary crime (tindak pidana luar biasa). Statuta Roma Tahun 2002 mengklasifikasikan bahwa yang termasuk kedalam exstra ordinary crime itu adalah: world crime, genoside, crime agression dan crime against humanity. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peradilan HAM mengadopsi sebagian dari ketentuan dalam Statuta Roma yaitu crime against humanity dan genoside diakui sebagai exstra ordinary crime.
Ketiga, apa ukuran atau standar penilaian secara hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi Pemerintah membubarkan HTI. Dalam undang-undang ormas membubarkan ormas melalui proses hukum di pengadilan, Pemerintah yang berpendapat kegiatan ormas tertentu tidak sesuai dengan Pancasila Pemerintah meminta Jaksa Agung sebagai penuntut umum di pengadilan, di pengadilan itulah pendapat Pemerintah diuji kebenarannya.
Jika pendapat Pemerintah benar, terbukti adanya maka pengadilan keluarkan putusan. Putusan itulah yang menjadi dasaf bagi Pemerintah membubarkan ormas. Tetapi yang terjadi dalam hal pembubaran HTI, Pemerintah keluarkan Perppu dan tidak melibatkan pengadilan.
Jadi HTI dibubarkan hanya berpedoman pada pendapat subjektif Pemerintah sendiri yang didasarkan kepada barang bukti yang dimiliki. Tidak dilibatkannya pengadilan dalam proses pembubaran ormas membuka peluang yang luas bagi Pemerintah dengan semena-mena membubarkan ormas yang bertentangan dengan dirinya.
Perppu tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum sebab undang-undang ormas sudah ada dan isinya lengkap. Karena itu tidak memenuhi persyaratan hal ikhwal kegentingan yang memaksa seperti mana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 UUD 1945.
Perppu ormas juga tidak mencerminkan keadilan sebab HTI dibubarkan secara politik, tidak secara hukum dengan melibatkan pengadilan.
Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemerintah adalah dalil-dalil yang sudah sangat usang, tidak relevan dan tidak jelas legalitasnya. Karena itu bagaimanapun Perppu itu harus ditentang.


Baca selengkapnya »
Demokrasi Kita

Demokrasi Kita

"Demokrasi Kita"

Demokrasi
Demokrasi diterima sebagai paham kebangsaan/ajaran kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini itu sudah clear, disepakati dan merupakan constitutional agreement. Penerapan demokrasi itu dipengaruhi oleh zaman. Beda zaman beda generasi beda pula cara, watak, pemahaman dan gaya berdemokrasi. Ini terjadi tidak lepas dari tiap generasi yg lahir pada kondisi yang berbeda dimana dinamika sudah semakin kompleks. Dan bangsa ini seiring waktu banyak yg terpengaruh oleh faktor-faktor yg datang dari luar. Budaya, watak, gaya hidup, paradigma, ideologi, perkembangan teknologi dan komunikasi, industrialisasi berbagai bidang kehidupan yang berasal dan dibawa oleh bangsa lain dg mudah dapat bercampur dan berbaur ditengah masyarakat kita. Kesemuanya itu saling bersaing dan mempengaruhi pola pikir, watak dan gaya hidup generasi hari ini.
Dahulu generasi founding father, demokratisasi berlangsung secara mengagumkan. Perbedaan pendapat, saling kritik di forum-forum hingga berdebat keras secara terbuka di koran-koran sering dilakukan. Tapi ketika mereka bertemu dan berkumpul seolah tidak terjadi apa-apa, semuanya damai dan aman-aman saja. Seperti Soekarno mendebat dan mengkritik ulama besar Moh. Natsir, tidak pernah kita dengar kabar bahwa Moh. Natsir melaporkan Soekarno atas kasus pencemaran nama baik atau penodaan agama. Demikian juga Soekarno tidak pernah melaporkan Moh. Natsir, Buya Hamka karena mencemarkan nama baik dirinya. Sebab yg dikemukakan dalam setiap kritikan dan perbedaan pendapat itu adalah keilmuan, debatnya cerdas, argumentatif dan memperkaya khazanah keilmuan orang yang menyaksikan. Meski dipenghujung rezim orde lama Soekarno bertindak otoriter, tapi bangsa ini pernah memberi contoh bagaimana berdemokrasi yang benar.
Sekarang ini kita lihat, tampaknya pemerintah mempersempit makna dari demokrasi itu. Hak-hak untuk berpendapat, menyampaikan kritikan mulai dikurangi bahkan terhadap orangnya yg berpendapat/mengkritik itu diawasi secara ketat dan tidak jarang pula dikriminalisasi sebagai bentuk ketidaksukaan pemerintah. Ada apa dengan semua ini, mengapa terjadi pemerosotan yang jauh seperti ini. Ketika terjadi perang antar media yang mengakibatkan kegaduhan, polemik dan keresahan yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa ditengah masyarakat dibiarkan saja. Ketika bermunculan pendapat yang tidak menyenangkan dari mereka yang vokal mengkritik pemerintah, mengapa justru mudahnya dikriminalisasikan. Padahal kritikan itu dilakukan juga dalam rangka untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar pemerintah tidak semena-mena. Kritikan itu juga merupakan aspirasi yang meluap-luap yang tidak pernah diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah lupa tentang asal usul dirinya dan tidak paham hakikat dari keberadaan demokrasi itu dan siapakah sebenarnya pemilik demokrasi itu. Adanya pemerintah karena adanya rakyat, dan kekuasaan yg berada pada pemerintah itu berasal dari rakyat. Sedang dalam demokrasi itu sendiri, rakyatlah pemegang kekuasaan yg mutlak.
Dalam setiap polemik berbangsa dan bernegara, kewibawaan pemerintah harus ada. Pemerintah yang berwibawa, ketika terjadi perang media akibat pemberitaan yg tak objektif, tidak proporsional, berisi propaganda, pemerintah panggil petinggi media itu untuk bicara, bukannya dibiarkan atau tiba-tiba dibredel. Bukannya menyelesaikan masalah justru memicu kemarahan banyak pihak, dan ahirnya polemik tidak selesai-selesai. Demikian pula ketika suatu komunitas masyarakat yg sering kali mengkritik pemerintah, jangan perlakukan mereka sebagai musuh, datangi mereka ajak berdialog, kalau berkaitan dg ideologi, adakan diskusi ilmiah panggil semua pakar yeng berkompeten untuk menerangkannya, bukannya dibubarkan secara otoriter, karena dapat mengundang kemarahan publik dan memicu munculnya perlawanan dari mereka yg diperlakukan tidak adil. Pemerintah harus terbuka dengan kritikan. Jika hukum ditegakkan diatas syahwat dan emosi, maka setiap rumah adalah penjara bagi setiap orang.

Baca selengkapnya »
Impeachment Presiden Dalam Bayang-bayang Ketidakmungkinan

Impeachment Presiden Dalam Bayang-bayang Ketidakmungkinan



Tulisan ini saya buat untuk diketahui bahwa impeachment itu tidak mudah. Kadang saya tertegun melihat mahasiswa dalam orasinya, termasuk siapa saja saking kecewanya kepada Pemerintah kemudian meneriakkan agar Presiden diberhentikan/dilengserkan saja.

Tidak semudah itu saudara sekalian. Semua harus dilaksanakan secara demokratis, sah, dan konstitusional. Cara-cara atau prosedur Impeachment, pemakzulan (pemberhentian) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu ketentuan perihal peluang pemakzulan juga diatur dalam Pasal 79 UU MD3, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis, berdampak luas dan mendasar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan adalah apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka dapat ditemukan jawabannya dalam UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
" Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Dari pasal tersebut dapat di rincikan sebagai berikut:

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut harus ditafsirkan MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang memberhentikan Presiden dan/Wakil Presiden.

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bertindak sebagai pihak yang mengusulkan/pengusul pemberhentian itu kepada MPR. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, bahwa DPR sebelum mengusulkan kepada MPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. 

Jika dalam hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pihak yang menuntut pidana seorang terdakwa, maka dalam hukum acara ketatanegaraan DPR berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum. Adapun Mahkamah Konstitusi adalah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya Presiden dan/Wakil Presiden melanggar larangan-larangan seperti telah disebut di atas.
Namun terkait dengan hak DPR mengajukan usul pemberhentian, ketentuan pasal ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Adapun ketika DPR sudah sampai pada tahap mengajukan usul pemberhentian, maka itu adalah wujud/realisasi dari menggunakan hak menyatakan pendapat. 

3. Perihal kapan dan dalam hal bagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan, kapan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat adalah ketika terdapat dugaan yang kuat, laporan yang disertai bukti atau keyakinan bahwa telah dilanggarnya larangan-larangan atau telah terpenuhinya syarat-syarat untuk diberhentikan yaitu melakukan pelanggaran hukum meliputi:
1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Tindak pidana berat lainnya;
4. Perbuatan tercela; maupun
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (maksudnya melanggar sumpah/janji jabatan).

DPR hanya dapat mengajukan permintaan sebagaimana telah dijelaskan kepada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi quorum (ambang batas suara) yaitu menurut Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 yaitu 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Adapun jumlah keseluruhan anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) menyebutkan sebanyak 560 orang.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945, jika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah telah melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A UUD 1945 tersebut diatas maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Selanjutnya MPR setelah diberitahukan oleh DPR bahwa DPR akan meneruskan usul itu, maka MPR menyelenggarakan sidang sidang dan adapun keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna MPR. Tetapi dalam hal pengambilan keputusan, terdapat peluang MPR dapat mengenyampingkan, mengabaikan/tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Peluang itu ditemukan dalam hal quorum. Sebab rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Jumlah anggota MPR adalah jumlah anggota DPR+Jumlah anggota DPD. Anggita DPR jumlah keseluruhannya 560 orang, sedang jumlah keseluruhan anggota DPD adalah 136 orang. Jadi total anggota MPR adalah 696 orang. 3/4 dari 696 orang itu berarti 522 orang.

Untuk persetujuan quorum yang harus dipenuhi adalah 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jumlah anggota yang hadir bisa saja lebih dari 522 orang. Andai kita tetapkan saja misalnya yang hadir itu 522 orang, 2/3 nya sama dengan 348 orang. (Baca Pasal 7B ayat (7) UUD 1945).
Melalui quorum inilah diputuskan nasib seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Quorum ini dapat dipolitisasi, membuka kesempatan untuk tawar menawar. 

Melalui quorum ini keputusan MPR dapat saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, karena itu setiap Mahkamah Konstitusi keluarkan putusan, putusannya itu langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht van gewisjde).
Sementara di satu sisi dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945 benar-benar dilaksanakan dalam prakteknya, apapun bentuk inkonstitusionalitas dilarang. Karena itulah Mahkamah Konstitusi disebut pula sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).

Artinya apa, disinilah kita dapat melihat betapa UUD 1945 ternyata masih memiliki kelemahan. Keputusan MPR adalah keputusan politik, dan putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum. Ternyata di negara ini keputusan politik dapat membatalkan, menganulir, atau mengenyampinkan keputusan hukum (putusan Mahkamah Konstitusi).
Baca selengkapnya »