Konvensi Ketatanegaraan dan Inkonstitusionalitas Perbuatan Pemerintah

Konvensi Ketatanegaraan dan Inkonstitusionalitas Perbuatan Pemerintah


Diantara bagian yang paling penting dalam hukum tata negara adalah peranan konvensi. Sebab konvensi dapat menutupi kelemahan/kekurangan yang terdapat dalam UUD 1945. Atau dengan kata lain konvensi menjadi instrumen pelengkap bagi UUD 1945. Bahkan konvensi diterima sebagai konstitusi yang tidak tertulis disamping UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis.

Masih ada saja orang-orang yang menyamakan konvensi dengan kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi itu beda dengan kebiasaan. Konvensi tidak mensyaratkan pengulangan, sementara untuk dapat dikatakan kebiasaan bahwa praktik-praktik ketatanegaraan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu dilakukan secara berulang-ulang.

Konvensi atau kebiasaan adalah nilai-nilai yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan diterima dan diakui sebagai konstitusi yang tidak tertulis disamping konstitusi tertulis yaitu UUD 1945. Sebab seperti Van Apeldoorn mengatakan bahwa tidak ada konstitusi yang seluruhnya tertulis dan tidak ada pula konstitusi yabg seluruhnya tidak tertulis. 

Di negara yang memiliki konstitusi tertulis sudah pasti juga memiliki konstitusi tidak tertulis. Demikian halnya di Inggris sebagai bagian dari United Kingdom (UK), Inggris tak memiliki UUD yang tertulis dalam suatu dokumen formal yang dikodifikasi seperti UUD 1945 yang kita punya. Tetapi tidak berarti Inggris tak memiliki konstitusi tertulis. 

Hanya yang menjadi konstitusi tertulis di Inggris adalah statuta (undang-undang), Magna Charta 1215, Declaration of Human Rights (1948), Bill Of Right, Habeas Corpus Act. Tapi khusus untuk statuta, tidak semua statuta dapat dijadikan sebagai konstitusi tertulis. Hanya statuta yang memuat prinsip-prinsip tentang perlindungan HAM, dan tentang struktur lembaga-lembaga negara.
Sedangkan konstitusi tak tertulisnya adalah konvensi, kebiasaan, yurisprudensi. 

Perlu sedikit disinggung, karena di Inggris tidak terdapat konstitusi tertulis dalam bentuk naskah yang formal dan terkodifikasi, konstitusi tertulis Inggris tersebar kedalam berbagai statuta maka praktik judicial review di Inggris tidak berkembang. Dan di Inggris pengadilan hampir tak punya wewenang untuk melakukan review.
Sebab traumatik sejarah di Inggris rupanya masih dirasakan sampai hari ini, kekecewaan yang sangat mendalam sehingga muncul sikap tidak percaya kepada pengadilan, karena pengadilan dulunya hanya sebagai kaki tangan pemerintah yang absolut, hukum ditegakkan berdasarkan pesanan untuk melindungi kediktatoran pemerintah.

Namun sunggpun demikian, tidak berarti judicial review tidak diterapkan di Inggris. Judicial review tetap dipraktikkan tetapi terbatas hanya dilakukan untuk menguji keputusan administratif pejabat administrasi negara, seperti kita di Indonesia mengenal pula adanya peradilan tata usaha negara yang berwenang menguji keputusan administratif. 

Sedangkan undang-undang di Inggris tidak dapat diganggu gugat, sebab Inggris menganut supremasi parlemen. Adapun jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang lalu bagaimanakah mengatasinya jika undang-undang tak bisa di judicial review?, maka praktik yang diterima dan diakui secara umum dalam kehidupan ketatanegaraan Inggris bahwa undang-undang yang baru atau yang disahkan belakangan itulah yang harus dinyatakan berlaku. 

Inilah salah satu bentuk kebiasaan ketatanegaraan Inggris. Kebiasaan ini pula sejalan dengan semangat dan menjiwai asas terpenting dalam ilmu perundang-undangan yaitu asas lex posterior derogat legi apriori. (Baca tulisan saya "Perihal Asas-asas dalam Ilmu Perundang-undangan").

Meski demikian pentingnya peranan konvensi maupun kebiasaan ketatanegaraan, tapi sesuatu itu baru dapat dikatakan konvensi atau kebiasaan hendaknya dipahami hanya selama tidak melanggar norma-norma pengaturan dalam UUD 1945.
Sebab konvensi dan kebiasaan itu fungsinya/peranannya adalah untuk melengkapi kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945, bukan malah menggerogoti ketentuan normatif yang ada dalam UUD 1945. Jika itu yang terjadi maka tak layak disebut konvensi, melainkan tindakan inkonstitusional yang harus dihindari oleh setiap negara hukum.

Seperti di masa awal lebih kurang 3 bulan UUD 1945 baru disahkan, muncul maklumat wakil pemerintah (ada pula yang menyebutnya maklumat pemerintah, maklumat wakil presiden) pada 16 Oktober 1945, yaitu Maklumat No X Tahun 1945 yang mengubah kedudukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dari yang semula tercantum dalam UUD 1945 KNIP sebagai pembantu Presiden, kemudian menjadi suatu badan tersendiri disamping Presiden dan diberi wewenang membentuk undang-undang, dan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang menjadi pedoman kinerja Pemerintah. 

Bahkan menteri-menteri yang oleh UUD 1945 sebagai pembantu Presiden diangkat oleh Presiden, dan bertanggungjawab kepada Presiden, bergeser menjadi bertanggungjawab kepada KNIP. Di masa pasca kemerdekaan, KNIP ini adalah parlemen (kalau sekarang DPR), Sedang di masa pra kemerdekaan dikenal Volksraat/dewan rakyat. 

Sejak saat itu sistem pemerintahanpun berganti dari presidensil menjadi parlementer. Ini dianggap sebagai konvensi oleh sebagian orang, padahal ini bertentangan dengan UUD 1945. Bukannya melengkapi kekurangan UUD 1945 tetapi menggerogoti UUD 1945. Karena itulah tidak tepat disebut sebagai konvensi.
Beda dengan di Inggris dan Amerika konvensi dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara. Sebab praktik di Amerika yurisprudensi atau judge made law berperan sangat penting, sementara anutan asas legisme (kepastian hukum) sangat longgar. 

Ada atau tidak ada undang-undang, lengkap atau tidak lengkapnya isi undang-undang, hakim kapanpun dapat mengenyampingkan undang-undang. Hakim dalam mengambil putusan mengacu dan berpegang kepada konvensi, yurisprudensi, kebiasaan atau adat istiadat warganya.
Sedang praktik di Negara kita, hakim tidak terikat kepada konvensi. Kapanpun hakim dapat mengenyampingkan konvensi. Dan Indonesia masih sangat kental menganut asas legisme.
Selanjutnya perihal inkonstitusionalitas yang dibahas dalam tulisan ini, ada kekeliruan atau kesalahpahaman dikalangan sarjana hukum itu tentang maksud inkonstitusional atau tidak sesuai, tidak menurut, atau melanggar konstitusi (UUD 1945).

Sebuah pertanyaan dapat diajukan, misalnya, apakah sesuatu hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 baik secara eksplisit ataupun implisit berarti inkonstitusional atau harus dianggap inkonstitusional?,
Kapan suatu perbuatan Pemerintah itu dikatakan inkonstitusional? Atau apa ukurannya mengatakan inkonstitusional itu?.

Masalah ini harus dibahas dalam suatu pembicaraan tersendiri. Selama ini argumen yang bertahan adalah setiap yang tidak ditemukan pengaturannya secara tekstual (ekplisit/implisit) dalam UUD 1945 cenderung diartikan inkonstitusional. Saya kurang sependapat dengan hal ini.
Konstitusi/UUD 1945 jangan dipahami secara tekstual (formalnya) tapi juga secara materil yaitu semangat dan jiwa yang terkandung dalam konstitusi itu. Bahwa sesuatu yang tidak ditemukan pengaturannya secara tekstual dalam UUD 1945 belum tentu inkonstitusional.

Tetapi manakala kebijakan pemerintah nyata-nyata melanggar pasal-pasal/kententuan dalam kenyataan tekstual baik yang eksplisit tegas diatur dalam konstitusi atau pemerintah memungkiri pengakuan implisit dalam konstitusi, maka barulah dapat kita mengatakan inkonstitusional, namun tentu setelah melalui pembuktian berdasarkan putusan peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi).
Tapi jika perbuatan/kebijakan Pemerintah itu selaras dengan semangat dan jiwa (ruhnya) konstitusi seperti perlindungan terhadap HAM, membina dan memelihara hubungan diplomatik yang baik, yang harmonis dalam rangka meningkatkan kualitas kerjasama internasional, mengupayakan atau membantu memberikan keadilan, mewujudkan perdamaian internasional dan itu tercermin dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan tentunya tidak dapat kita mengatakan inkonstitusional.
Sebab konvensi dilakukan karena tidak ditemukan pengaturan konstitusional bahkan konvensi itu akan tumbuh secara alamiah dengan sendirinya.

Jadi sekali lagi ukuran atau patokan untuk mengatakan inkonstitusional tidaknya suatu perbuatan/kebijakan pemerintah adalah ukuran formal dan materil. Jika bertentangan dengan konstitusi dalam arti formal atau tekstual dan/atau bertentangan dengan konstitusi dalam arti materil yaitu semangat dan jiwa atau ruhnya konstitusi maka barulah dapat dikatakan inkonstitusional.

Baca selengkapnya »
Islam dan NKRI

Islam dan NKRI

"Islam dan NKRI, Dalam Realitas Sejarah Dan Polemik Kebangsaan-Giliran Islam Bicara"


Sekarang ini sudah terlalu banyak orang gila berkeliaran dimana-mana hingga orang waraspun dibuat ragu tentang kewarasannya.
Sekarang ini sudah terlalu banyak orang sakit hingga orang sehat dibuat ragu tentang kesehatannya.
Kalau dulu belanda melecehkan kita (umat islam) kita tidak terlalu sakit hati, tapi hari ini kita dilecehkan oleh orang yang bahasanya sama dengan kita, warna kulitnya sama dengan kita, maka kita harus melawan!!! Ungkapan bahwa yang waras mengalah, tidak ada kata mengalah, yang waras harus melawan.
Jika islam dilambangkan sebelah kanan memegang kitab suci sebelah kiri memegang pedang, yang bukan islam pancung kepalanya, maka tidak akan tersisa orang hindu di India. Kerajaan islam pernah berkuasa ratusan tahun lamanya di India. Maka tidak akan tersisa orang nashrani di saudi arabia, gereja-gereja disana masih dibiarkan berdiri tegak sampai hari ini. Maka tidak akan tersisa orang nashrani, orang hindu, orang budha di Indonesia, karena jauh sebelum negara ini merdeka kerajaan islam berkuasa ratusan tahun lamanya di Indonesia.
Jika umat islam minoritas di negara mayoritas nashrani seperti di Amerika, di Prancis, di Inggris, maka segala hak-hak peribadatannya dikekang, tidak boleh pakai hijab, tidak boleh memanjangkan jenggot, tidak boleh bangun mesjid, mesjid yang ada tidak boleh pakai mikrofon, semua aktifitas keagamaan diawasi demikian ketatnya, hak-hak politik, pendidikan, sosialnya dikebiri habis-habisan, bahkan tidak sedikit umat islam yang dibunuh dengan kejam.
Buka mata kalian, lihat apa yang terjadi di Myanmar, Rohingya, apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Poso, ratusan ribu umat islam, anak-anak, orangtua, kiai-kiai dan para santri dibunuh dibinasakan dengan biadab. Lalu agama yang manakah sebenarnya yang ditegakkan dengan pedang??
Buka mata kalian, jika umat islam mayoritas di negara minoritas nashrani seperti di Indonesia, kalian yang di luar islam, hak-hak politik, sosial, hukum, keamanan, budaya, peribadatan, kalian masih tetap dapat dengan leluasa menikmatinya, hak-hak kalian dilindungi sepenuhnya. Hanya jika kalian lancang mengusik agama ini (islam), kalian akan mendapati slam tidak akan ramah terhadap kalian.
Islam tidak anti NKRI, Islam tidak anti kebhinekaan, Islam tidak anti Pancasila, Negara ini di dirikan diatas dasar tauhid (konsep ketuhanan dalam islam) bagaimana mungkin kami (umat islam) dikatakan mau meruntuhkan NKRI??. Baca sila pertama Pancasila, baca sejarahnya, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu jelas konsep ketuhanan dalam islam. Esa itu ahad, ahad itu tunggal. Tuhan yang manakah yg dimaksudkan itu?, yang pasti bukan tuhan batu, tuhan kayu, hantu, patung, berhala, lata, uzza. Tuhan yang manakah yang dimaksud??, Baca Pembukaan UUD 1945, baca sejarahnya, Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, ini tauhid, konsep ketuhanan dalam islam. Hanya allah satu-satunya tuhan, tidak ada tuhan dua, tuhan tiga, tuhan ayah, tuhan ibu, tuhan anak, anak tuhan, ibu tuhan. Allah, dialah satu-satunya tuhan yang berhak disembah, allah berkuasa maha kuasa allah atas segala makhluknya. Allah, dialah satu-satunya tuhan yang berhak disembah, allah tidak beranak, tidak diperanakkan, allah tidak punya istri, tidak punya anak, tidak pernah menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia, allah berbeda dari makhluknya.
Allah tidak pernah sekalipun dan tidak akan pernah mati kemudian hidup kembali, tidak pantas manusia mengatakan dirinya anak tuhan, sejak kapan tuhan mengandung dan melahirkannya, menyusui serta membesarkannya. Manusia anak kedua orangtuanya yang juga manusia. Inilah ajaran islam, konsep ketuhanan dalam islam.
Baca Pasal 29 UUD 1945, Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini tauhid, konsep ketuhanan dalam islam. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam, Bagaimana mungkin kalian menuduh umat islam mau menggantikan ideologi negara Pancasila dengan syari'at islam?,.
Sungguhpun Negara ini bukan negara islam, bukan negara katholik, bukan negara protestan, bukan negara budha, bukan negara hindu, sungguhpun demikian, tidak berarti hukum islam tidak boleh di transform, diadopsi, diangkat kedalam hukum positif negara menjadi hukum positif negara, demikian juga hukum agama lain. Kalau pihak islam mau agar aspirasi umat islam di dengar, hukum-hukum islam dipakai, maka kuasai parlemen, demikian juga umat beragama lainnya.
Haruslah dipahami, Negara mengakui keberadaan 4 norma di Indonesia, norma apa itu?, norma agama, norma adat, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Negara juga mengakui bahwa salah satu sumber hukum materil adalah Agama. Agama manapun yang diakui dinegara ini terlebih lagi islam.
Karena itu Negara dapat mengambil kaidah atau prinsip dan nilai-nilai dalam hukum agama seperti islam untuk ditransformasikan kedalam hukum positif negara, disamping norma adat, norma kesusilaan, norma kesopanan, demikian juga hukum agama lain dapat menjadi bahan pembentukan hukum negara untuk diterapkan kedalam hukum positif negara. Yang belajar hukum mestinya paham. Jadi, tidak mesti Negara Islam (khilafah), tanpa dalam bentuk Negara Islampun ajaran islam, hukum-hukum islam dapat ditransform kedalam hukum positif negara.
Demikian besar perjuangan ulama-ulama dan umat islam memerdekakan negara ini, bayangkan saja Soekarno pernah menulis di koran harian Pandji Islam (juni-juli 1945) dalam argumen perdebatannya dengan Moh. Natsir, Soekarno mengatakan jumlah umat islam pada waktu itu 90% di Indonesia. Karena itu sadarlah kalian, umat mayoritas bangsa ini dengan segenap jiwa, raga, harta, mati-matian berkorban, berjuang, memperjuangkan NKRI, memerdekakan NKRI. Sudah sangat banyak darah yang tertumpah demi merdekanya negara ini, demi diakuinya dimata dunia kemerdekaan negara ini. Bagaimana mungkin hari ini kalian mengatakan umat islam mau merobohkan NKRI. Sekarang inilah balasan dari kalian, islam anti NKRI, islam anti pancasila, islam anti kebhinekaan.
Sesungguhnya bila nurani kalian sendiri kalian suruh bicara, maka sebetulnya kalian berhutang besar terhadap umat mayoritas di republik ini. Kalian seharusnya berterimakasih. Ulama kami tiada henti-hentinya sholat malam, menangis, menengadahkan tangan meminta tolong kepada Allah agar perjuangan memerdekakan negara ini diberikan kekuatan, keberanian, semangat yang tiada mengenal putus asa dan kemudahan. 17 agustus hari kemerdekaan bukanlah angka yg kebetulan. 17 agustus adalah jumlah rakaat sholatnya umat islam 5 waktu sehari semalam. 17 agustus adalah hari ke-9 ramadhan. Kenapa allah pilih ramadhan, karena ramadhan dalam ajaran islam adalah bulan yang penuh kemuliaan. Jadi Negara ini merdeka dibulan yang penuh dengan kemuliaan.
Bagi kami, cukup kalian tidak campuri agama kami, tidak merusak agama kami, jangan rusak ulama kami, jangan kriminalisasikan ulama kami, hormati kami dalam peribadatan, toleransi yg diajarkan dlam agama kami jangan kalian ganggu gugat, maka hutang kalian kami anggap lunas. Begitu baiknya negara ini pada kalian jika kalian orang-orang yang berfikir, Negara mana yang seramah Indonesia terhadap umat beragama lain diluar islam?, kalian lihat kalender nasional, kalender yg dipakai kalender masehi, bukan hijriyah (kalender islam), nama hari bukan nama hari yg dikenal dalam islam, melainkan nama hari yg diperkenalkan oleh kalian kecuali jum'at. Itu yg dipakai. Kalian lihat setiap hari peribadatan kalian, hari Minggu menjadi hari libur nasional, bukan hari jum'at (hari khusus peribadatan umat islam). Sekarang kalian katakan islam tidak toleran.
Sejak negara ini diperjuangkan, hingga merdeka, sampai hari ini tidak pernah kami mengklaim bahwa negara ini adalah milik kami sekalipun kami mayoritas di republik ini. Tapi kami dengan lantang akan terus mengatakan negara ini adalah milik kita, milik seluruh rakyat Indonesia. NKRI milik kita!!, Pancasila ideologi kebangsaan kita!!. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang harus diperlakukan sama kepada tiap-tiap orang, tidak ada pengistimewaan terhadap pihak manapun. Kitalah yang menjaga dan mempertahankan negara yg kita warisi dari pendahulu kita. Dan sekarang kalian katakan islam tidak toleran.


Baca selengkapnya »
Pemecatan Anggota DPR Oleh Parpol

Pemecatan Anggota DPR Oleh Parpol


Belakangan ini banyak anggota DPR fraksi PKS walk out dalam suatu rapat yang dipimpin Fahri Hamzah. Tidak hanya sampai disitu, mereka mengultimatum jika kedepan rapat DPR Fraksi PKS masih dipimpin Fahri, maka tidak akan ada yang hadir lagi. Seperti diketahui bahwa Fahri Hamzah dipecat partainya (PKS), Fahri bukan kader PKS lagi. Atas dasar itulah penolakan bergulir dikhawatirkan rapat dan hasil rapat tidak memiliki legitimasi (keabsahan).
Lebih jauh sebetulnya anggota DPR Fraksi PKS mengatakan bahwa Fahri sudah tidak legitimate sebagai anggota DPR, penilaian ini tentu juga berdampak terhadap kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR. Pemikiran seperti ini tidak tepat.
Memang anggota DPR itu kader parpol dan pada waktu pencalonan atau memutuskan maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR diusung oleh parpol sebagaimana termaktub dalam konstitusi (Pasal 22E ayat (3) UUD 1945), hakikatnya pemilihan anggota legislatif adalah pemilihan parpol. Parlemen kamar DPR sesungguhnya diisi oleh parpol, parpol memperjuangkan aspirasinya melalui anggota DPR yg menjadi kadernya. Terdapat politik balas budi sebetulnya bila kita telaah. Sebab oleh karena parpol yg mengusung calon anggota DPR dan turut pula memperjuangkan kemenangannya, dan setelah berhasil menjabat, maka konsekuensi politis yg harus diterima adalah bahwa siapapun anggota DPR itu tidak boleh membangkang dan menentang kemauan partainya. Jika muncul pembangkangan, maka undang-undang parpol mengisyaratkan recall kepada anggota DPR oleh partainya. Namun yg menarik dalam kasus Fahri Hamzah, ia tidak di recall oleh partainya tetapi partainya tidak lagi mengakui Fahri sebagai kader alias sudah dipecat. Hal ini berdampak dari mangkirnya anggota DPR Fraksi PKS tidak sudi rapat dipimpin Fahri dengan alasan unlegitimate (tidak memiliki keabsahan).
Pendapat dari mereka yg mangkir itu tidak sepenuhnya benar, keabsahan atau legitimasi Fahri sebagai anggota DPR tetap melekat, sebab sewaktu pemilihan umum legislatif dia kader PKS, diusung PKS, dan menang pemilu.
Kedudukan Fahri sebagai anggota DPR tetap legitimate, sebab rakyat yg memilihnya. Legitimasinya bersumber dari rakyat. Baik secara politik maupun secara hukum/konstitusional Fahri tetap legitimate. Pemberhentian anggota DPR sudah ditentukan dalam undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Kasus Fahri dipecat parpolnya namun tidak ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh parpolnya (recall). Mengenai recall ini masih debatable, tapi saya berpendapat sebagaimana sudah saya terangkan dimuka, secara politis, hukum atau konstitusional Fahri tetap legitimate. Sebab legitimasinya bersumber dari rakyat dan ia sudah menempuh proses politik secara konstitusional. Mengingat derajat keabsahannya yang tinggi, tidak boleh parpol melakukan recall untuk. Tidak sepantasnya recall itu.
Dalam negara demokrasi ini harus dipahami bahwa parpol bukan wakil rakyat, bukan manifestasi rakyat. Melainkan hanya fasilitator yg menghubungkan rakyat dg wakilnya yaitu anggota parlemen, yang menghubungkan rakyat dengan pemimpinnya yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota parlemen itulah yg secara nyata merupakan penjelmaan seluruh rakyat, yg memperjuangkan aspirasi rakyat. Representasi anggota DPR tidak hanya ditandai dengan kehadirannya secara fisik di parlemen (representasi formal), namun juga representasi materil yaitu benar-benar aspiratif dan memperjuangkan aspirasi rakyat konstituennya secara utuh. Segala apapun yg dikehendaki rakyat kesanalah tujuan hendak diarahkan meskipun itu bertentangan dengan kemauan parpol/ penguasa parpolnya. Aspirasi dan arah kebijakan parpol seharusnya paralel dengan kemauan rakyat. Karena itu parpol dituntut untuk harus responsif terhadap fenomena dan dinamika kondisi akan kebutuhan hukum masyarakat. Politik balas budi atau balas jasa parpol sebagai fasilitator hendaknya tidak hanya didasarkan pada penilaian-penilaian di luar hukum yaitu politis semata-mata. Tapi konstitusi harus benar-benar dijiwai dan dipahami. Karena itu pemahaman, penjiwaan, pendalaman, terhadap hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangatlah penting.
Baca selengkapnya »
Antara Mempertahankan Atau Amandemen UUD

Antara Mempertahankan Atau Amandemen UUD


Konvensi, kebiasaan, rechtvinding (penemuan hukum) melalui tafsiran/putusan pengadilan hanya dapat menutupi kelemahan UUD 1945 (perubahan UUD 1945 ecara non formal). Tetapi tidak bisa mengisi rechtvacuum (kekosongan hukum) dalam UUD 1945. Untuk mengisi rechtvacuum hanya dapat dilakukan dengan amandemen UUD 1945 (perubahan melalui prosedur formal yang diatur dalam UUD 1945 itu sendiri).
Pemberlakuan kembali UUD 1945 oleh Presiden Soekarno berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 Tentang Dekrit adalah Coup d'Etat dan inkonstitusional. Pada waktu itu (1950-1959 berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS 1950) sesuai dengan sistem parlementer yang dianut, Presiden adalah Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. Dan yang berwenang membentuk dan menetapkan UUD yang tetap pengganti UUDS 1950 adalah Majlis Konstituante yang pada waktu 1956-1959 tengah bersidang membahas UUD yang akan dipakai dan diberlakukan.
Coup d'Etat oleh Presiden Soekarno telah mengambil alih kekuasaan secara paksa dari Pemerintah (kabinet) dan mengambil alih wewenang Majelis Konstituante secara tidak sah (inkonstitusional).
Lalu apakah UUD 1945 yang diberlakukan berdasarkan Dekrit Presiden tahun 1959 itu sah atau tidak sah??,
Ada pendapat yang mengatakan UUD 1945 sah atas dasar keadaan darurat karena situasi pada waktu itu terjadi konflik antar kelompok dan ideologi di kalangan rakyat, juga karena agresi belanda yang terus merongrong kewibawaan Pemerintah dan lain sebagainya.
Saya berpendapat, bila disandarkan pada keadaan darurat ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar, praktik nyata menunjukkan keadaan darurat, tapi untuk konteks keadaan daruratpun dalam Ilmu Hukum Tata Negara ada hukum yang juga berlaku yaitu abnormal law/ law emergency) tetapi tidak dipatuhi oleh Presiden. Bagaimanapun Coup d'Etat inkonstitusional tak dapat diterima di Negara hukum ini.
Satu-satunya alasan yang dapat menjadi dalil untuk membenarkan tindakan Presiden Soekarno itulah yang dalam hukum tata negara disebut sebagai "sesuatu yang haram tapi seketika dapat menjadi halal". Maksudnya, meski dengan keputusan hukum/produk hukum yang buruk sekalipun tetapi mampu dipertahankan, selama tidak dicabut/dibatalkan berlaku sebagai hukum yang harus dianggap benar adanya.
Sebab itu ia adalah law in fact, hukum yang berlaku dalam kenyataan atau kenyataan yang diterima dan berlaku sebagai hukum. Ini satu hal yang buruk dalam hukum tata negara

Baca selengkapnya »
Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Banyak kritik yang mengalir bak air bah tumpah, seolah berlalu begitu saja. Berbagai persoalan mulai berani menampakkan wujudnya yang lebih nyata dan itu menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam ditengah kehidupan kolektif masyarakat kita. Namun seolah tidak terlihat adanya suatu kewibawaan yang besar dari pemerintah menanganinya.

Keputusan yang diambil sering tidak pada tempat yang tepat dan ber efek terciderainya perasaan hukum serta nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat.

Perlu ada kecerdasan rezim untuk melihat persoalan-persoalan, pemahaman, penjiwaan integritas, dan kenegarawanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara rezim dalam mengatasi ragamnya persoalan-persoalan itu.
Dalam garis besarnya masalah seperti hutang luar negeri yang jumlahnya hampir 4000 Trilliun, alih fungsi dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, kebijakan impor, privatisasi BUMN, kesombongan sikap para menteri, ketidakpekaan seorang Presiden terhadap aspirasi bangsanya, tidak adanya kewibawaan Presiden menyikapi upaya memarginalkan mayoritas rakyat dan malah pemberangusan paksa aktivitas organisasi kemasyarakatan di Negara ini, etika politik koalisi Presiden yang bermasalah, semuanya membawa Negara ini kepada suatu kondisi yang buruk.
Swasembada pangan, kerukunan dan keharmonisan antar sesama golongan rakyat, kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum secara berkeadilan, semua itu dirasa membawa kita kepada Negara utopis belaka.
Di pihak lain kita dibuat tercengang, bagaimana mungkin seorang Menteri berani berkata, "Jika harga cabai naik, maka silahkan tanam cabai sendiri". Dalam kesempatan lain seorang Menteri berkata pula dalam pidato kunjungannya dihadapan rakyat miskin, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus mengurangi porsi makannya supaya berhemat". Ini sangat menyinggung dan bertolak belakang dari apa yang diinginkan rakyat. Kesombongan ini tidak pantas dimiliki seorang Menteri.
Belakangan ini pula ada Menteri yang sekaligus merupakan ketua umum partai dan seorang lagi sekretaris jenderal partai. Ini menunjukkan etika politik partai koalisi Presiden bermasalah.
Pertanyaan kita, apakah Presiden berani memerintahkan Menteri yang seperti ini?, beranikah Presiden menegurnya, sebaliknya kita justru khawatir Presiden menjadi sungkan dan malah di dikte oleh Menterinya.
Dari semua kebijakan dan cara penanganan konflik sosial yang mengemuka, tampaklah sebuah haluan politik yang mendasari kebijakan rezim ini yaitu mempertahankan dan merebut kekuasaan, penguatan sekulerisme, kapitalisme, memfasilitasi berkembangnya liberalisme dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ini menjadi masalah besar sampai kapanpun, karena jelas pertentangannya dengan keluhuran watak, pluralitas dan identitas nasional bangsa Indonesia. Pemikiran rezim seperti ini sangat berbahaya dan mengancam keruntuhan Negara ini.
Jadi sebetulnya rezim ini sendirilah yang radikal, ekstrem, dan senang meneror rakyatnya dengan kebijakan kontroversial yang tidak berpihak kepada aspirasi dan kebutuhan rakyatnya.
Bukan golongan rakyat tertentu seperti golongan islam yang dituduh radikal, ekstrem, anti NKRI, anti Pancasila, anti Kebhinekaan dan lain sebagainya. Golongan islam dijadikan pihak yang dianggap harus memikul tanggung jawab atas masalah yang diciptakan oleh rezim sendiri.
Golongan islam harus dijadikan tumbal. Tegasnya, masalah yang terjadi harus dicarikan pelakunya agar ditegakkannya hukum secara bar bar, dan pelakunya harus ditunjuk golongan islam.
Baca selengkapnya »
Memahami Islam

Memahami Islam

Memahami Islam : Melawan Sekulerisme, Liberalisme, dan Komunisme



A. Hadist/Sunnah

Semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad termasuk senyum, cemberut, diamnya, cara bicaranya dan pakaiannya. Apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah hadist.
Perkataan Nabi merupakan ajaran serta penjelasan secara detil terhadap apa yang secara umum diatur dalam Al-Qur'an.
Dalam perkataan itu meliputi : aspek politik, hukum, pemerintahan, keadilan, toleransi beragama, moral/akhlak, aqidah, adab (sangat banyak adab mulai dari masuk toilet sampai memandikan jenazah), hubungan sosial/muamalah, pendidikan, ekonomi, pertahanan keamanan, pernikahan dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan perceraian, sholat, puasa (wajib dan puasa sunnah), zakat, berhaji, infak, sedekah, kewajiban mempertahankan agama, mengajak kepada yang ma'ruf (kebaikan) dan mencegah serta memerangi kemunkaran (perbuatan tercela dan jahat/zhalim), pengetahuan tentang kiamat dan hari sesudah kiamat, ajaran atau pengetahuan tentang kesehatan, geografi, tata surya, jinayah (pidana islam), perdata, tata negara, hubungan diplomatik.
Saking kompleksnya ajaran islam itu, maka bagaimana mungkin umat Islam akan berfikir memisahkan Islam dari politik, Islam dari Negara?. Karena itulah tidak ada sekulerisme dalam Islam.
Nabi hidup selama 63 tahun. Dalam masa itu tentu sangat banyak perkataan dan perbuatan Nabi. Semuanya dikumpulkan dan dihafalkan oleh para Sahabat Nabi termasuk menghafalkan Al-Qur'an, sehingga kemurnian/keaslian Al-Qur'an tetap terpelihara, selanjutnya diteruskan oleh Tabi'in (mereka yang mengikuti/belajar pada sahabat Nabi), teruss sampailah ke generasi Ulama mazhab (Imam Malik bin anas, Imam Syafi'i, Imam Hanafi/Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal), dan sampailah kepada Ulama hari ini.
Semua perbuatan Nabi, perbuatan ini sebagian mengukuhkan perkataan Nabi. Nabi memimpin perang (panglima perang) semata-mata untuk mempertahankan dan menjaga kewibawaan islam, seorang pemimpin politik, seorang kepala keluarga, seorang pedagang (pebisnis/pengusaha), guru umat tidak ada ulama besar selain beliau.

B. Tauhid (Ajaran Ketuhanan dalam Islam)

Laa ilaa ha illallah: Tidak ada tuhan selain Allah. Wa ashadu anna muhammadarrasulullah : Muhammad itu utusan Allah. Ini disebut juga kalimat syahadat.
Konsekuensi tauhid: Allah subhanahuwata'ala adalah tuhan tunggal. Tidak ada tuhan satu, tuhan dua, tuhan tiga, dst. Tidak ada tuhan bapak, tuhan ibu, tuhan anak. Allah tidak punya istri/suami, tidak punya anak, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tuhan tidak mengandung dan melahirkan anak tuhan.
Tidak pantas manusia mengatakan dirinya anak tuhan. Apakah manusia itu hendak menjadikan tuhannya sebagai orang tua?, Na'uzubillahiminzaalik.
Hubungan manusia dengan Allah adalah bersifat perhambaan, bukan hubungan kekeluargaan dalam nasab (keturunan) sehingga menyebut dirinya anak tuhan.
Manusia dan seluruh makhluk adalah ciptaaan Allah. Penyembahan, kepatuhan dan ketaatan hanya kepada Allah semata. Berdo'a hanya kepada Allah saja, tidak kepada berhala (patung-patung), pohon, batu, atau makhluk lainnya.
Tuhan tidak pernah mati apalagi mati dibunuh kemudian menetap dalam surga yang diciptakannya sendiri. Surga bukan untuk Allah, Allah tak butuh surga. Surga diciptakan untuk manusia yang semasa hidupnya bertakwa. Allah tidak mungkin baginya menjelma menjadi manusia kemudian menjadi lemah dan mati.
Muhammad itu manusia, sekaligus seorang Nabi, diciptakan Allah untuk menyampaikan agama Allah (Islam), memperkenalkan manusia pada tuhannya, mempunyai tugas memperbaiki akhlak manusia sebagai rahmatan lil 'alamain (rahmat bagi seluruh alam), pembawa kabar gembira (surga, bagi orang-orang bertakwa), pemberi peringatan (siksa neraka, bagi para pendosa).
Muhammad bukan anak Allah. Islam dibawa, disampaikan melalui lisan, perbuatan/syi'ar dan akhlak Muhammad. Islam bukan ciptaan/dibuat-buat Muhammad. Islam bukan ajaran Muhammad, tapi ajaran Allah.
Ajaran islam diturunkan/disampaikan Allah kepada Muhammad berupa Wahyu/Kalamullah (perkataan Allah) melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Penyampaian Wahyu itu berlangsung selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Meninggalnya Nabi maka terputuslah Wahyu. Wahyu itu dikumpulkan/dikodifikasi maka itulah dia Al-Qur'an.
Ulama hari ini adalah pewaris Nabi, mempunyai kewajiban melanjutkan tugas-tugas kenabian. Karena itu menghina, menghujat, merendahkan, mengkriminalisasikan Ulama maka perbuatan itu sama dengan menyakiti Nabi, ditujukan kepada Nabi.
Karena itu pula umat Islam harus marah dan melawan siapapun yang melecehkan Islam, Nabi dan Ulama.
Baca selengkapnya »
Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI Bukti Pemerintah Diktator

Bubarkan HTI, Bukti Pemerintah Diktator


Bubarkan HTI


HTI (Hitzbut Tahrir Indonesia) tak layak dibubarkan. Secara legalitas pembubaran HTI terlalu dipaksakan, semua dilakukan Pemerintah atas nama Pancasila dan Kebhinekaan. Pemerintah berpendapat bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena itu harus dibubarkan.

Pembubaran itu dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melibatkan pengadilan, padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah demikian komprehensifnya mengatur perihal keormasan, mulai dari pendaftaran status badan hukum ormas, kewajiban, hak ormas, larangan, sanksi pidana, dan mekanisme pembubaran yang ditempuh melalui proses di pengadilan.
Sekarang undang-undang ormas ini sudah diubah oleh Pemerintah dengan berbagai alasan. Pembubaran HTI dilakukan secara politik, tidak melalui pembubaran secara hukum dengan melibatkan pengadilan. Padahal undang-undang ormas sudah mengamanatkan bahwa proses pembubaran ormas dilakukan di sidang pengadilan.
Pemerintah beralasan bahwa proses pembubaran ormas dalam undang-undang terlalu berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, karena itu dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Ada suatu keinginan praktis untuk mempercepat proses pembubaran ormas, hal itu tampak dari pernyataan Kapolri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto dalam beberapa kesempatan mengatakan, "semakin cepat proses pembubaran ormas (HTI) maka semakin baik, lebih cepat lebih baik".
Dibalik semua ini sebenarnya ada apa?, untuk mewujudkan keinginan pembubaran itu Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah secara substansial isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.
Padahal telaah secara konstitusional Perppu tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu menafsirkan Pasal 22 UUD 1945 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yakni:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Semua ini tidak terpenuhi sama sekali. Mengapa demikian, secara teoritis ada beberapa hal yang mengakibatkan Perppu itu dikatakan inkonstitusional/ tidak memenuhi syarat secara konstitusi.
Pertama, Undang-undang ormas sudah sangat lengkap dan rinci mengatur semua hal berkenaan dengan keormasan. Karena itu tidak ada alasan mengatakan bahwa undang-undang ormas tidak ada sehingga menimbulkan kekosongan hukum (recht vacum), atau undang-undangnya ada tetapi tidak memadai. Hal ini sudah dibantah dengan keberadaan maupun pengaturan yang komplit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
Kedua, Perppu yang menjadi legalitas pembubaran HTI memuat norma yang sifatnya konkret dan individual. Hal itu dapat dijumpai pada bagian konsideran Perppu itu sendiri yang mengatakan bahwa "terdapat ormas tertentu yang dalam melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945".
Padahal, dalam perspektif ilmu perundang-undangan norma yang sifatnya konkret dan individual hanya boleh ada dalam produk hukum berupa keputusan, putusan atau penetapan. Tidak boleh dicantumkan dalam produk hukum berupa peraturan.
Perppu itu peraturan sama dengan undang-undang, tetapi memuat norma konkret dan individual. Seharusnya hanya memuat norma umum dan abstrak. Bila kita tanya, apa dasar Pemerintah berani mengatakan bahwa aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila itu.
Pemerintah dalam sidang pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi mengetengahkan vidio kegiatan HTI yang pernah ditayangkan di TVRI tahun 2013 bahwa di vidio itu HTI dalam pidatonya bicara tentang menegakkan dan memperjuangkan syari'at islam dan lainnya yang berkaitan dengan syari'at islam.
Memang belakangan ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menambah objek yang dapat dijadikan dasar pembuktian berupa alat bukti elektronik. Itupun peruntukannya dalam konteks pembuktian di dalam hukum pidana dan tidak pula untuk semua tindak pidana.
Lagi pula, vidio yang diputar di sidang pengujian Perppu ormas itu adalah kegiatan HTI yang dilakukan pada waktu Presidennya ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pertanyaan kita, apa relevansinya dengan keadaan sekarang. Kalau pak SBY ketika jadi Presiden menganggap kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila, ya sudah dikeluarkan Perppu waktu itu. Nyatanyakan tidak demikian.
Artinya apa, Pemerintah telah memberlakukan surut kegiatan HTI tahun 2013, menghukum HTI berdasarkan Perppu yang dibuat tahun 2017. Kegiatannya tahun 2013, Perppu baru diterbitkan tahun 2017. Kalau begitu, dibubarkannya Masyumi tahun 1960 sah-sah saja digugat kembali ke pengadilan untuk menguji keabsahan keputusan Presiden Soekarno.
Haruslah dipahami bahwa asas retroaktif (berlaku surut) dalam hukum pidana itu hanya dikenal dalam hal exstra ordinary crime (tindak pidana luar biasa). Statuta Roma Tahun 2002 mengklasifikasikan bahwa yang termasuk kedalam exstra ordinary crime itu adalah: world crime, genoside, crime agression dan crime against humanity. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peradilan HAM mengadopsi sebagian dari ketentuan dalam Statuta Roma yaitu crime against humanity dan genoside diakui sebagai exstra ordinary crime.
Ketiga, apa ukuran atau standar penilaian secara hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi Pemerintah membubarkan HTI. Dalam undang-undang ormas membubarkan ormas melalui proses hukum di pengadilan, Pemerintah yang berpendapat kegiatan ormas tertentu tidak sesuai dengan Pancasila Pemerintah meminta Jaksa Agung sebagai penuntut umum di pengadilan, di pengadilan itulah pendapat Pemerintah diuji kebenarannya.
Jika pendapat Pemerintah benar, terbukti adanya maka pengadilan keluarkan putusan. Putusan itulah yang menjadi dasaf bagi Pemerintah membubarkan ormas. Tetapi yang terjadi dalam hal pembubaran HTI, Pemerintah keluarkan Perppu dan tidak melibatkan pengadilan.
Jadi HTI dibubarkan hanya berpedoman pada pendapat subjektif Pemerintah sendiri yang didasarkan kepada barang bukti yang dimiliki. Tidak dilibatkannya pengadilan dalam proses pembubaran ormas membuka peluang yang luas bagi Pemerintah dengan semena-mena membubarkan ormas yang bertentangan dengan dirinya.
Perppu tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum sebab undang-undang ormas sudah ada dan isinya lengkap. Karena itu tidak memenuhi persyaratan hal ikhwal kegentingan yang memaksa seperti mana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 UUD 1945.
Perppu ormas juga tidak mencerminkan keadilan sebab HTI dibubarkan secara politik, tidak secara hukum dengan melibatkan pengadilan.
Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemerintah adalah dalil-dalil yang sudah sangat usang, tidak relevan dan tidak jelas legalitasnya. Karena itu bagaimanapun Perppu itu harus ditentang.


Baca selengkapnya »