Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Menakar Sistem Penjara dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia


Sistem penjara diterapkan di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem penjara pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini dipakai sejak Indonesia merdeka sampai pada 1995. Meski pada 1963 sudah mulai diterapkan gagasan tentang lembaga pemasyarakatan, namun sistem lembaga pemasyarakatan ini secara resmi dan utuh baru diterapkan pada 1995. Sistem penjara ini penekanannya adalah pada penjeraan, narapidana itu di sel (penjara) digebukin, disiksa, dibuat menderita bahkan tidak jarang mereka yang selesai menjalani masa pidana ada yang cacat fisik yang berat, bahkan meninggal dunia, ditambah perasaan trauma yang mendalam. Sistem ini bertujuan supaya narapidana itu jera, kapok, tidak berani lagi buat kejahatan. Betapapun kerasnya, sistem ini ada baiknya, selain terhadap mantan narapidana itu sendiri, terhadap orang lain yg sebelumnya tidak pernah terlibat atau tidak pernah melakukan kejahatan, orang akan takut dan berfikir panjang untuk buat jahat. Tapi celakanya penegakan hukumnya yang serampangan dan semena-mena. Banyak orang yg tidak bersalah, bahkan tidak tau menau tentang kejahatan yg dituduhkan kepadanya, ia dipaksa, diperas supaya mengaku sekalipun bukan ia pelakunya. Semua dilakukan oknum penegak hukum atas nama hukum, demi hukum. Kita patut menyayangkan hal ini terlebih mereka yg diperlakukan semena-mena. Bayangkan, dengan sistem keras seperti ini mereka yg tak bersalah bukannya pelaku malah jadi korban, disiksa bahkan mati dipenjara.
Setelah banyak bermunculan kritik, kecaman, baik dari tokoh-tokoh pemerhati dan para pakar dalam negeri, serta dunia internasional, seiring dengan menguatnya gagasan dan gerakan human dignity (penghormatan terhadap HAM), maka pada 1995 secara resmi sistem penjara dihapuskan dan diganti dengan sistem lembaga pemasyarakatan yang dinilai sangat bermartabat, sangat menghormati dan melindungi hak-hak asasi setiap orang dan yang pasti sangat konstitusional, paralel dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam UUD 1945. Beda dengan sistem penjara/kepenjaraan yang dinilai keras dan tidak patut, sistem ini menekankan pada pembinaan kepada semua narapidana tanpa diskriminasi, supaya narapidana insaf, sadar, cepat-cepat keluar dari lembaga pemasyarakatan, diterima lagi di lingkungan masyarakat, menjadi warganegara yang baik, berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Betapapun baiknya, sistem ini ada kelemahannya, sistem ini potensial hilangnya rasa takut narapidana termasuk siapapun untuk berbuat jahat. Karena dengan pembinaan, terlebih lagi dengan reward berupa berbagai remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat, narapidana terkesan dimanjakan. Secara tidak langsung sistem ini menyuburkan kejahatan, orang tidak takut melanggar hukum. Toh ketika masuk kedalam LP pun tidak akan disiksa, malahan dibina, diperlakukan dengan sangat baik dan bisa dapat banyak reward. Dalam sistem ini, gagasan reward dibuat untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, dan reward ini melatih narapidana untuk kembali menjadi pribadi yg baik, taat hukum dan berakhlak mulia.
Sudah diterangkan, sistem ini, sungguhpun sangat manusiawi, juga mengandung kelemahan. Lagi pula sistem yang manusiawi ini dapat dipertentangkan, bagaimana dengan nasib korban yang terang saja diperlakukan dengan tidak manusiawi, tapi malah pelaku yang diperlakukan demikian manusiawinya di lembaga pemasyarakatan. Ini menjadi persoalan sampai hari ini, sebab memang hukum pidana Indonesia belum menaruh perhatian dan kepedulian yang besar serta proporsional dengan pelaku kejahatan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak asasi. Lalu bagaimana kita mengatasi ini, masalah ini membawa kita pada keadaan yang dilematis seperti sekarang ini. Mau pertahankan sistem penjara yg keras, aparatur penegak hukum kita belum mapan. Belum mapan dalam artian yg luas, baik dari segi pemahaman, penjiwaan, pendalaman terhadap hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara, juga belum mapan karena egoisme politis stake holder yg banyak mencemari penegakan hukum hingga membuat aparatur penegak hukum tunduk pada atasan, tidak punya integritas dan dan lunturnya loyalitas terhadap penegakan hukum yg berkeadilan. Yang paling prinsip, Konsepsi HAM sudah menghadang di depan mata jika mau mundur menggunakan sistem penjara yg dinilai keras. Sebab negara ini akan dihujat dikritik dan di cap sebagai negara pelanggar HAM. Barat tidak layak ikut campur dalam urusan rumah tangga negara ini, betul.
Tapi mau tidak mau, ubah dulu UUD 1945 cantumkan pengaturan yg memungkinkan dipertahankannya sistem penjara itu, kemudian dapat kombinasikan dg sistem lembaga pemasyarakatan atau dengan varian yang lain yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa kita. Tapi mau mengubah UUD 1945 bukanlah perkara mudah, terahir UUD 1945 diubah pada 2002. Kekuasaan untuk melakukan perubahan terletak pada kekuatan politik mayoritas diparlemen ditambah dari pihak eksekutif. Terang saja, banyak pihak-pihak elit politik dan konglomerat yang sudah terlanjur menikmati dan nyaman dengan sistem yang buruk sehingga menyulitkan pembaharuan hukum dari waktu ke waktu dan penegakan hukum yang berkeadilan di negara ini.
Baca selengkapnya »
Konvensi Ketatanegaraan dan Inkonstitusionalitas Perbuatan Pemerintah

Konvensi Ketatanegaraan dan Inkonstitusionalitas Perbuatan Pemerintah


Diantara bagian yang paling penting dalam hukum tata negara adalah peranan konvensi. Sebab konvensi dapat menutupi kelemahan/kekurangan yang terdapat dalam UUD 1945. Atau dengan kata lain konvensi menjadi instrumen pelengkap bagi UUD 1945. Bahkan konvensi diterima sebagai konstitusi yang tidak tertulis disamping UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis.

Masih ada saja orang-orang yang menyamakan konvensi dengan kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi itu beda dengan kebiasaan. Konvensi tidak mensyaratkan pengulangan, sementara untuk dapat dikatakan kebiasaan bahwa praktik-praktik ketatanegaraan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu dilakukan secara berulang-ulang.

Konvensi atau kebiasaan adalah nilai-nilai yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan diterima dan diakui sebagai konstitusi yang tidak tertulis disamping konstitusi tertulis yaitu UUD 1945. Sebab seperti Van Apeldoorn mengatakan bahwa tidak ada konstitusi yang seluruhnya tertulis dan tidak ada pula konstitusi yabg seluruhnya tidak tertulis. 

Di negara yang memiliki konstitusi tertulis sudah pasti juga memiliki konstitusi tidak tertulis. Demikian halnya di Inggris sebagai bagian dari United Kingdom (UK), Inggris tak memiliki UUD yang tertulis dalam suatu dokumen formal yang dikodifikasi seperti UUD 1945 yang kita punya. Tetapi tidak berarti Inggris tak memiliki konstitusi tertulis. 

Hanya yang menjadi konstitusi tertulis di Inggris adalah statuta (undang-undang), Magna Charta 1215, Declaration of Human Rights (1948), Bill Of Right, Habeas Corpus Act. Tapi khusus untuk statuta, tidak semua statuta dapat dijadikan sebagai konstitusi tertulis. Hanya statuta yang memuat prinsip-prinsip tentang perlindungan HAM, dan tentang struktur lembaga-lembaga negara.
Sedangkan konstitusi tak tertulisnya adalah konvensi, kebiasaan, yurisprudensi. 

Perlu sedikit disinggung, karena di Inggris tidak terdapat konstitusi tertulis dalam bentuk naskah yang formal dan terkodifikasi, konstitusi tertulis Inggris tersebar kedalam berbagai statuta maka praktik judicial review di Inggris tidak berkembang. Dan di Inggris pengadilan hampir tak punya wewenang untuk melakukan review.
Sebab traumatik sejarah di Inggris rupanya masih dirasakan sampai hari ini, kekecewaan yang sangat mendalam sehingga muncul sikap tidak percaya kepada pengadilan, karena pengadilan dulunya hanya sebagai kaki tangan pemerintah yang absolut, hukum ditegakkan berdasarkan pesanan untuk melindungi kediktatoran pemerintah.

Namun sunggpun demikian, tidak berarti judicial review tidak diterapkan di Inggris. Judicial review tetap dipraktikkan tetapi terbatas hanya dilakukan untuk menguji keputusan administratif pejabat administrasi negara, seperti kita di Indonesia mengenal pula adanya peradilan tata usaha negara yang berwenang menguji keputusan administratif. 

Sedangkan undang-undang di Inggris tidak dapat diganggu gugat, sebab Inggris menganut supremasi parlemen. Adapun jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang lalu bagaimanakah mengatasinya jika undang-undang tak bisa di judicial review?, maka praktik yang diterima dan diakui secara umum dalam kehidupan ketatanegaraan Inggris bahwa undang-undang yang baru atau yang disahkan belakangan itulah yang harus dinyatakan berlaku. 

Inilah salah satu bentuk kebiasaan ketatanegaraan Inggris. Kebiasaan ini pula sejalan dengan semangat dan menjiwai asas terpenting dalam ilmu perundang-undangan yaitu asas lex posterior derogat legi apriori. (Baca tulisan saya "Perihal Asas-asas dalam Ilmu Perundang-undangan").

Meski demikian pentingnya peranan konvensi maupun kebiasaan ketatanegaraan, tapi sesuatu itu baru dapat dikatakan konvensi atau kebiasaan hendaknya dipahami hanya selama tidak melanggar norma-norma pengaturan dalam UUD 1945.
Sebab konvensi dan kebiasaan itu fungsinya/peranannya adalah untuk melengkapi kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945, bukan malah menggerogoti ketentuan normatif yang ada dalam UUD 1945. Jika itu yang terjadi maka tak layak disebut konvensi, melainkan tindakan inkonstitusional yang harus dihindari oleh setiap negara hukum.

Seperti di masa awal lebih kurang 3 bulan UUD 1945 baru disahkan, muncul maklumat wakil pemerintah (ada pula yang menyebutnya maklumat pemerintah, maklumat wakil presiden) pada 16 Oktober 1945, yaitu Maklumat No X Tahun 1945 yang mengubah kedudukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dari yang semula tercantum dalam UUD 1945 KNIP sebagai pembantu Presiden, kemudian menjadi suatu badan tersendiri disamping Presiden dan diberi wewenang membentuk undang-undang, dan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang menjadi pedoman kinerja Pemerintah. 

Bahkan menteri-menteri yang oleh UUD 1945 sebagai pembantu Presiden diangkat oleh Presiden, dan bertanggungjawab kepada Presiden, bergeser menjadi bertanggungjawab kepada KNIP. Di masa pasca kemerdekaan, KNIP ini adalah parlemen (kalau sekarang DPR), Sedang di masa pra kemerdekaan dikenal Volksraat/dewan rakyat. 

Sejak saat itu sistem pemerintahanpun berganti dari presidensil menjadi parlementer. Ini dianggap sebagai konvensi oleh sebagian orang, padahal ini bertentangan dengan UUD 1945. Bukannya melengkapi kekurangan UUD 1945 tetapi menggerogoti UUD 1945. Karena itulah tidak tepat disebut sebagai konvensi.
Beda dengan di Inggris dan Amerika konvensi dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara. Sebab praktik di Amerika yurisprudensi atau judge made law berperan sangat penting, sementara anutan asas legisme (kepastian hukum) sangat longgar. 

Ada atau tidak ada undang-undang, lengkap atau tidak lengkapnya isi undang-undang, hakim kapanpun dapat mengenyampingkan undang-undang. Hakim dalam mengambil putusan mengacu dan berpegang kepada konvensi, yurisprudensi, kebiasaan atau adat istiadat warganya.
Sedang praktik di Negara kita, hakim tidak terikat kepada konvensi. Kapanpun hakim dapat mengenyampingkan konvensi. Dan Indonesia masih sangat kental menganut asas legisme.
Selanjutnya perihal inkonstitusionalitas yang dibahas dalam tulisan ini, ada kekeliruan atau kesalahpahaman dikalangan sarjana hukum itu tentang maksud inkonstitusional atau tidak sesuai, tidak menurut, atau melanggar konstitusi (UUD 1945).

Sebuah pertanyaan dapat diajukan, misalnya, apakah sesuatu hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 baik secara eksplisit ataupun implisit berarti inkonstitusional atau harus dianggap inkonstitusional?,
Kapan suatu perbuatan Pemerintah itu dikatakan inkonstitusional? Atau apa ukurannya mengatakan inkonstitusional itu?.

Masalah ini harus dibahas dalam suatu pembicaraan tersendiri. Selama ini argumen yang bertahan adalah setiap yang tidak ditemukan pengaturannya secara tekstual (ekplisit/implisit) dalam UUD 1945 cenderung diartikan inkonstitusional. Saya kurang sependapat dengan hal ini.
Konstitusi/UUD 1945 jangan dipahami secara tekstual (formalnya) tapi juga secara materil yaitu semangat dan jiwa yang terkandung dalam konstitusi itu. Bahwa sesuatu yang tidak ditemukan pengaturannya secara tekstual dalam UUD 1945 belum tentu inkonstitusional.

Tetapi manakala kebijakan pemerintah nyata-nyata melanggar pasal-pasal/kententuan dalam kenyataan tekstual baik yang eksplisit tegas diatur dalam konstitusi atau pemerintah memungkiri pengakuan implisit dalam konstitusi, maka barulah dapat kita mengatakan inkonstitusional, namun tentu setelah melalui pembuktian berdasarkan putusan peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi).
Tapi jika perbuatan/kebijakan Pemerintah itu selaras dengan semangat dan jiwa (ruhnya) konstitusi seperti perlindungan terhadap HAM, membina dan memelihara hubungan diplomatik yang baik, yang harmonis dalam rangka meningkatkan kualitas kerjasama internasional, mengupayakan atau membantu memberikan keadilan, mewujudkan perdamaian internasional dan itu tercermin dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan tentunya tidak dapat kita mengatakan inkonstitusional.
Sebab konvensi dilakukan karena tidak ditemukan pengaturan konstitusional bahkan konvensi itu akan tumbuh secara alamiah dengan sendirinya.

Jadi sekali lagi ukuran atau patokan untuk mengatakan inkonstitusional tidaknya suatu perbuatan/kebijakan pemerintah adalah ukuran formal dan materil. Jika bertentangan dengan konstitusi dalam arti formal atau tekstual dan/atau bertentangan dengan konstitusi dalam arti materil yaitu semangat dan jiwa atau ruhnya konstitusi maka barulah dapat dikatakan inkonstitusional.

Baca selengkapnya »
Islam dan NKRI

Islam dan NKRI

"Islam dan NKRI, Dalam Realitas Sejarah Dan Polemik Kebangsaan-Giliran Islam Bicara"


Sekarang ini sudah terlalu banyak orang gila berkeliaran dimana-mana hingga orang waraspun dibuat ragu tentang kewarasannya.
Sekarang ini sudah terlalu banyak orang sakit hingga orang sehat dibuat ragu tentang kesehatannya.
Kalau dulu belanda melecehkan kita (umat islam) kita tidak terlalu sakit hati, tapi hari ini kita dilecehkan oleh orang yang bahasanya sama dengan kita, warna kulitnya sama dengan kita, maka kita harus melawan!!! Ungkapan bahwa yang waras mengalah, tidak ada kata mengalah, yang waras harus melawan.
Jika islam dilambangkan sebelah kanan memegang kitab suci sebelah kiri memegang pedang, yang bukan islam pancung kepalanya, maka tidak akan tersisa orang hindu di India. Kerajaan islam pernah berkuasa ratusan tahun lamanya di India. Maka tidak akan tersisa orang nashrani di saudi arabia, gereja-gereja disana masih dibiarkan berdiri tegak sampai hari ini. Maka tidak akan tersisa orang nashrani, orang hindu, orang budha di Indonesia, karena jauh sebelum negara ini merdeka kerajaan islam berkuasa ratusan tahun lamanya di Indonesia.
Jika umat islam minoritas di negara mayoritas nashrani seperti di Amerika, di Prancis, di Inggris, maka segala hak-hak peribadatannya dikekang, tidak boleh pakai hijab, tidak boleh memanjangkan jenggot, tidak boleh bangun mesjid, mesjid yang ada tidak boleh pakai mikrofon, semua aktifitas keagamaan diawasi demikian ketatnya, hak-hak politik, pendidikan, sosialnya dikebiri habis-habisan, bahkan tidak sedikit umat islam yang dibunuh dengan kejam.
Buka mata kalian, lihat apa yang terjadi di Myanmar, Rohingya, apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Poso, ratusan ribu umat islam, anak-anak, orangtua, kiai-kiai dan para santri dibunuh dibinasakan dengan biadab. Lalu agama yang manakah sebenarnya yang ditegakkan dengan pedang??
Buka mata kalian, jika umat islam mayoritas di negara minoritas nashrani seperti di Indonesia, kalian yang di luar islam, hak-hak politik, sosial, hukum, keamanan, budaya, peribadatan, kalian masih tetap dapat dengan leluasa menikmatinya, hak-hak kalian dilindungi sepenuhnya. Hanya jika kalian lancang mengusik agama ini (islam), kalian akan mendapati slam tidak akan ramah terhadap kalian.
Islam tidak anti NKRI, Islam tidak anti kebhinekaan, Islam tidak anti Pancasila, Negara ini di dirikan diatas dasar tauhid (konsep ketuhanan dalam islam) bagaimana mungkin kami (umat islam) dikatakan mau meruntuhkan NKRI??. Baca sila pertama Pancasila, baca sejarahnya, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu jelas konsep ketuhanan dalam islam. Esa itu ahad, ahad itu tunggal. Tuhan yang manakah yg dimaksudkan itu?, yang pasti bukan tuhan batu, tuhan kayu, hantu, patung, berhala, lata, uzza. Tuhan yang manakah yang dimaksud??, Baca Pembukaan UUD 1945, baca sejarahnya, Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, ini tauhid, konsep ketuhanan dalam islam. Hanya allah satu-satunya tuhan, tidak ada tuhan dua, tuhan tiga, tuhan ayah, tuhan ibu, tuhan anak, anak tuhan, ibu tuhan. Allah, dialah satu-satunya tuhan yang berhak disembah, allah berkuasa maha kuasa allah atas segala makhluknya. Allah, dialah satu-satunya tuhan yang berhak disembah, allah tidak beranak, tidak diperanakkan, allah tidak punya istri, tidak punya anak, tidak pernah menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia, allah berbeda dari makhluknya.
Allah tidak pernah sekalipun dan tidak akan pernah mati kemudian hidup kembali, tidak pantas manusia mengatakan dirinya anak tuhan, sejak kapan tuhan mengandung dan melahirkannya, menyusui serta membesarkannya. Manusia anak kedua orangtuanya yang juga manusia. Inilah ajaran islam, konsep ketuhanan dalam islam.
Baca Pasal 29 UUD 1945, Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini tauhid, konsep ketuhanan dalam islam. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam, Bagaimana mungkin kalian menuduh umat islam mau menggantikan ideologi negara Pancasila dengan syari'at islam?,.
Sungguhpun Negara ini bukan negara islam, bukan negara katholik, bukan negara protestan, bukan negara budha, bukan negara hindu, sungguhpun demikian, tidak berarti hukum islam tidak boleh di transform, diadopsi, diangkat kedalam hukum positif negara menjadi hukum positif negara, demikian juga hukum agama lain. Kalau pihak islam mau agar aspirasi umat islam di dengar, hukum-hukum islam dipakai, maka kuasai parlemen, demikian juga umat beragama lainnya.
Haruslah dipahami, Negara mengakui keberadaan 4 norma di Indonesia, norma apa itu?, norma agama, norma adat, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Negara juga mengakui bahwa salah satu sumber hukum materil adalah Agama. Agama manapun yang diakui dinegara ini terlebih lagi islam.
Karena itu Negara dapat mengambil kaidah atau prinsip dan nilai-nilai dalam hukum agama seperti islam untuk ditransformasikan kedalam hukum positif negara, disamping norma adat, norma kesusilaan, norma kesopanan, demikian juga hukum agama lain dapat menjadi bahan pembentukan hukum negara untuk diterapkan kedalam hukum positif negara. Yang belajar hukum mestinya paham. Jadi, tidak mesti Negara Islam (khilafah), tanpa dalam bentuk Negara Islampun ajaran islam, hukum-hukum islam dapat ditransform kedalam hukum positif negara.
Demikian besar perjuangan ulama-ulama dan umat islam memerdekakan negara ini, bayangkan saja Soekarno pernah menulis di koran harian Pandji Islam (juni-juli 1945) dalam argumen perdebatannya dengan Moh. Natsir, Soekarno mengatakan jumlah umat islam pada waktu itu 90% di Indonesia. Karena itu sadarlah kalian, umat mayoritas bangsa ini dengan segenap jiwa, raga, harta, mati-matian berkorban, berjuang, memperjuangkan NKRI, memerdekakan NKRI. Sudah sangat banyak darah yang tertumpah demi merdekanya negara ini, demi diakuinya dimata dunia kemerdekaan negara ini. Bagaimana mungkin hari ini kalian mengatakan umat islam mau merobohkan NKRI. Sekarang inilah balasan dari kalian, islam anti NKRI, islam anti pancasila, islam anti kebhinekaan.
Sesungguhnya bila nurani kalian sendiri kalian suruh bicara, maka sebetulnya kalian berhutang besar terhadap umat mayoritas di republik ini. Kalian seharusnya berterimakasih. Ulama kami tiada henti-hentinya sholat malam, menangis, menengadahkan tangan meminta tolong kepada Allah agar perjuangan memerdekakan negara ini diberikan kekuatan, keberanian, semangat yang tiada mengenal putus asa dan kemudahan. 17 agustus hari kemerdekaan bukanlah angka yg kebetulan. 17 agustus adalah jumlah rakaat sholatnya umat islam 5 waktu sehari semalam. 17 agustus adalah hari ke-9 ramadhan. Kenapa allah pilih ramadhan, karena ramadhan dalam ajaran islam adalah bulan yang penuh kemuliaan. Jadi Negara ini merdeka dibulan yang penuh dengan kemuliaan.
Bagi kami, cukup kalian tidak campuri agama kami, tidak merusak agama kami, jangan rusak ulama kami, jangan kriminalisasikan ulama kami, hormati kami dalam peribadatan, toleransi yg diajarkan dlam agama kami jangan kalian ganggu gugat, maka hutang kalian kami anggap lunas. Begitu baiknya negara ini pada kalian jika kalian orang-orang yang berfikir, Negara mana yang seramah Indonesia terhadap umat beragama lain diluar islam?, kalian lihat kalender nasional, kalender yg dipakai kalender masehi, bukan hijriyah (kalender islam), nama hari bukan nama hari yg dikenal dalam islam, melainkan nama hari yg diperkenalkan oleh kalian kecuali jum'at. Itu yg dipakai. Kalian lihat setiap hari peribadatan kalian, hari Minggu menjadi hari libur nasional, bukan hari jum'at (hari khusus peribadatan umat islam). Sekarang kalian katakan islam tidak toleran.
Sejak negara ini diperjuangkan, hingga merdeka, sampai hari ini tidak pernah kami mengklaim bahwa negara ini adalah milik kami sekalipun kami mayoritas di republik ini. Tapi kami dengan lantang akan terus mengatakan negara ini adalah milik kita, milik seluruh rakyat Indonesia. NKRI milik kita!!, Pancasila ideologi kebangsaan kita!!. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang harus diperlakukan sama kepada tiap-tiap orang, tidak ada pengistimewaan terhadap pihak manapun. Kitalah yang menjaga dan mempertahankan negara yg kita warisi dari pendahulu kita. Dan sekarang kalian katakan islam tidak toleran.


Baca selengkapnya »
Pemecatan Anggota DPR Oleh Parpol

Pemecatan Anggota DPR Oleh Parpol


Belakangan ini banyak anggota DPR fraksi PKS walk out dalam suatu rapat yang dipimpin Fahri Hamzah. Tidak hanya sampai disitu, mereka mengultimatum jika kedepan rapat DPR Fraksi PKS masih dipimpin Fahri, maka tidak akan ada yang hadir lagi. Seperti diketahui bahwa Fahri Hamzah dipecat partainya (PKS), Fahri bukan kader PKS lagi. Atas dasar itulah penolakan bergulir dikhawatirkan rapat dan hasil rapat tidak memiliki legitimasi (keabsahan).
Lebih jauh sebetulnya anggota DPR Fraksi PKS mengatakan bahwa Fahri sudah tidak legitimate sebagai anggota DPR, penilaian ini tentu juga berdampak terhadap kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR. Pemikiran seperti ini tidak tepat.
Memang anggota DPR itu kader parpol dan pada waktu pencalonan atau memutuskan maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR diusung oleh parpol sebagaimana termaktub dalam konstitusi (Pasal 22E ayat (3) UUD 1945), hakikatnya pemilihan anggota legislatif adalah pemilihan parpol. Parlemen kamar DPR sesungguhnya diisi oleh parpol, parpol memperjuangkan aspirasinya melalui anggota DPR yg menjadi kadernya. Terdapat politik balas budi sebetulnya bila kita telaah. Sebab oleh karena parpol yg mengusung calon anggota DPR dan turut pula memperjuangkan kemenangannya, dan setelah berhasil menjabat, maka konsekuensi politis yg harus diterima adalah bahwa siapapun anggota DPR itu tidak boleh membangkang dan menentang kemauan partainya. Jika muncul pembangkangan, maka undang-undang parpol mengisyaratkan recall kepada anggota DPR oleh partainya. Namun yg menarik dalam kasus Fahri Hamzah, ia tidak di recall oleh partainya tetapi partainya tidak lagi mengakui Fahri sebagai kader alias sudah dipecat. Hal ini berdampak dari mangkirnya anggota DPR Fraksi PKS tidak sudi rapat dipimpin Fahri dengan alasan unlegitimate (tidak memiliki keabsahan).
Pendapat dari mereka yg mangkir itu tidak sepenuhnya benar, keabsahan atau legitimasi Fahri sebagai anggota DPR tetap melekat, sebab sewaktu pemilihan umum legislatif dia kader PKS, diusung PKS, dan menang pemilu.
Kedudukan Fahri sebagai anggota DPR tetap legitimate, sebab rakyat yg memilihnya. Legitimasinya bersumber dari rakyat. Baik secara politik maupun secara hukum/konstitusional Fahri tetap legitimate. Pemberhentian anggota DPR sudah ditentukan dalam undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Kasus Fahri dipecat parpolnya namun tidak ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh parpolnya (recall). Mengenai recall ini masih debatable, tapi saya berpendapat sebagaimana sudah saya terangkan dimuka, secara politis, hukum atau konstitusional Fahri tetap legitimate. Sebab legitimasinya bersumber dari rakyat dan ia sudah menempuh proses politik secara konstitusional. Mengingat derajat keabsahannya yang tinggi, tidak boleh parpol melakukan recall untuk. Tidak sepantasnya recall itu.
Dalam negara demokrasi ini harus dipahami bahwa parpol bukan wakil rakyat, bukan manifestasi rakyat. Melainkan hanya fasilitator yg menghubungkan rakyat dg wakilnya yaitu anggota parlemen, yang menghubungkan rakyat dengan pemimpinnya yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota parlemen itulah yg secara nyata merupakan penjelmaan seluruh rakyat, yg memperjuangkan aspirasi rakyat. Representasi anggota DPR tidak hanya ditandai dengan kehadirannya secara fisik di parlemen (representasi formal), namun juga representasi materil yaitu benar-benar aspiratif dan memperjuangkan aspirasi rakyat konstituennya secara utuh. Segala apapun yg dikehendaki rakyat kesanalah tujuan hendak diarahkan meskipun itu bertentangan dengan kemauan parpol/ penguasa parpolnya. Aspirasi dan arah kebijakan parpol seharusnya paralel dengan kemauan rakyat. Karena itu parpol dituntut untuk harus responsif terhadap fenomena dan dinamika kondisi akan kebutuhan hukum masyarakat. Politik balas budi atau balas jasa parpol sebagai fasilitator hendaknya tidak hanya didasarkan pada penilaian-penilaian di luar hukum yaitu politis semata-mata. Tapi konstitusi harus benar-benar dijiwai dan dipahami. Karena itu pemahaman, penjiwaan, pendalaman, terhadap hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangatlah penting.
Baca selengkapnya »
Antara Mempertahankan Atau Amandemen UUD

Antara Mempertahankan Atau Amandemen UUD


Konvensi, kebiasaan, rechtvinding (penemuan hukum) melalui tafsiran/putusan pengadilan hanya dapat menutupi kelemahan UUD 1945 (perubahan UUD 1945 ecara non formal). Tetapi tidak bisa mengisi rechtvacuum (kekosongan hukum) dalam UUD 1945. Untuk mengisi rechtvacuum hanya dapat dilakukan dengan amandemen UUD 1945 (perubahan melalui prosedur formal yang diatur dalam UUD 1945 itu sendiri).
Pemberlakuan kembali UUD 1945 oleh Presiden Soekarno berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 Tentang Dekrit adalah Coup d'Etat dan inkonstitusional. Pada waktu itu (1950-1959 berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS 1950) sesuai dengan sistem parlementer yang dianut, Presiden adalah Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. Dan yang berwenang membentuk dan menetapkan UUD yang tetap pengganti UUDS 1950 adalah Majlis Konstituante yang pada waktu 1956-1959 tengah bersidang membahas UUD yang akan dipakai dan diberlakukan.
Coup d'Etat oleh Presiden Soekarno telah mengambil alih kekuasaan secara paksa dari Pemerintah (kabinet) dan mengambil alih wewenang Majelis Konstituante secara tidak sah (inkonstitusional).
Lalu apakah UUD 1945 yang diberlakukan berdasarkan Dekrit Presiden tahun 1959 itu sah atau tidak sah??,
Ada pendapat yang mengatakan UUD 1945 sah atas dasar keadaan darurat karena situasi pada waktu itu terjadi konflik antar kelompok dan ideologi di kalangan rakyat, juga karena agresi belanda yang terus merongrong kewibawaan Pemerintah dan lain sebagainya.
Saya berpendapat, bila disandarkan pada keadaan darurat ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar, praktik nyata menunjukkan keadaan darurat, tapi untuk konteks keadaan daruratpun dalam Ilmu Hukum Tata Negara ada hukum yang juga berlaku yaitu abnormal law/ law emergency) tetapi tidak dipatuhi oleh Presiden. Bagaimanapun Coup d'Etat inkonstitusional tak dapat diterima di Negara hukum ini.
Satu-satunya alasan yang dapat menjadi dalil untuk membenarkan tindakan Presiden Soekarno itulah yang dalam hukum tata negara disebut sebagai "sesuatu yang haram tapi seketika dapat menjadi halal". Maksudnya, meski dengan keputusan hukum/produk hukum yang buruk sekalipun tetapi mampu dipertahankan, selama tidak dicabut/dibatalkan berlaku sebagai hukum yang harus dianggap benar adanya.
Sebab itu ia adalah law in fact, hukum yang berlaku dalam kenyataan atau kenyataan yang diterima dan berlaku sebagai hukum. Ini satu hal yang buruk dalam hukum tata negara

Baca selengkapnya »
Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Membaca Haluan Politik Rezim

Banyak kritik yang mengalir bak air bah tumpah, seolah berlalu begitu saja. Berbagai persoalan mulai berani menampakkan wujudnya yang lebih nyata dan itu menimbulkan jurang pemisah yang sangat dalam ditengah kehidupan kolektif masyarakat kita. Namun seolah tidak terlihat adanya suatu kewibawaan yang besar dari pemerintah menanganinya.

Keputusan yang diambil sering tidak pada tempat yang tepat dan ber efek terciderainya perasaan hukum serta nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat.

Perlu ada kecerdasan rezim untuk melihat persoalan-persoalan, pemahaman, penjiwaan integritas, dan kenegarawanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara rezim dalam mengatasi ragamnya persoalan-persoalan itu.
Dalam garis besarnya masalah seperti hutang luar negeri yang jumlahnya hampir 4000 Trilliun, alih fungsi dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, kebijakan impor, privatisasi BUMN, kesombongan sikap para menteri, ketidakpekaan seorang Presiden terhadap aspirasi bangsanya, tidak adanya kewibawaan Presiden menyikapi upaya memarginalkan mayoritas rakyat dan malah pemberangusan paksa aktivitas organisasi kemasyarakatan di Negara ini, etika politik koalisi Presiden yang bermasalah, semuanya membawa Negara ini kepada suatu kondisi yang buruk.
Swasembada pangan, kerukunan dan keharmonisan antar sesama golongan rakyat, kesejahteraan rakyat, tegaknya hukum secara berkeadilan, semua itu dirasa membawa kita kepada Negara utopis belaka.
Di pihak lain kita dibuat tercengang, bagaimana mungkin seorang Menteri berani berkata, "Jika harga cabai naik, maka silahkan tanam cabai sendiri". Dalam kesempatan lain seorang Menteri berkata pula dalam pidato kunjungannya dihadapan rakyat miskin, "Jika harga beras mahal, maka rakyat miskin harus mengurangi porsi makannya supaya berhemat". Ini sangat menyinggung dan bertolak belakang dari apa yang diinginkan rakyat. Kesombongan ini tidak pantas dimiliki seorang Menteri.
Belakangan ini pula ada Menteri yang sekaligus merupakan ketua umum partai dan seorang lagi sekretaris jenderal partai. Ini menunjukkan etika politik partai koalisi Presiden bermasalah.
Pertanyaan kita, apakah Presiden berani memerintahkan Menteri yang seperti ini?, beranikah Presiden menegurnya, sebaliknya kita justru khawatir Presiden menjadi sungkan dan malah di dikte oleh Menterinya.
Dari semua kebijakan dan cara penanganan konflik sosial yang mengemuka, tampaklah sebuah haluan politik yang mendasari kebijakan rezim ini yaitu mempertahankan dan merebut kekuasaan, penguatan sekulerisme, kapitalisme, memfasilitasi berkembangnya liberalisme dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ini menjadi masalah besar sampai kapanpun, karena jelas pertentangannya dengan keluhuran watak, pluralitas dan identitas nasional bangsa Indonesia. Pemikiran rezim seperti ini sangat berbahaya dan mengancam keruntuhan Negara ini.
Jadi sebetulnya rezim ini sendirilah yang radikal, ekstrem, dan senang meneror rakyatnya dengan kebijakan kontroversial yang tidak berpihak kepada aspirasi dan kebutuhan rakyatnya.
Bukan golongan rakyat tertentu seperti golongan islam yang dituduh radikal, ekstrem, anti NKRI, anti Pancasila, anti Kebhinekaan dan lain sebagainya. Golongan islam dijadikan pihak yang dianggap harus memikul tanggung jawab atas masalah yang diciptakan oleh rezim sendiri.
Golongan islam harus dijadikan tumbal. Tegasnya, masalah yang terjadi harus dicarikan pelakunya agar ditegakkannya hukum secara bar bar, dan pelakunya harus ditunjuk golongan islam.
Baca selengkapnya »
Memahami Islam

Memahami Islam

Memahami Islam : Melawan Sekulerisme, Liberalisme, dan Komunisme



A. Hadist/Sunnah

Semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad termasuk senyum, cemberut, diamnya, cara bicaranya dan pakaiannya. Apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah hadist.
Perkataan Nabi merupakan ajaran serta penjelasan secara detil terhadap apa yang secara umum diatur dalam Al-Qur'an.
Dalam perkataan itu meliputi : aspek politik, hukum, pemerintahan, keadilan, toleransi beragama, moral/akhlak, aqidah, adab (sangat banyak adab mulai dari masuk toilet sampai memandikan jenazah), hubungan sosial/muamalah, pendidikan, ekonomi, pertahanan keamanan, pernikahan dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan perceraian, sholat, puasa (wajib dan puasa sunnah), zakat, berhaji, infak, sedekah, kewajiban mempertahankan agama, mengajak kepada yang ma'ruf (kebaikan) dan mencegah serta memerangi kemunkaran (perbuatan tercela dan jahat/zhalim), pengetahuan tentang kiamat dan hari sesudah kiamat, ajaran atau pengetahuan tentang kesehatan, geografi, tata surya, jinayah (pidana islam), perdata, tata negara, hubungan diplomatik.
Saking kompleksnya ajaran islam itu, maka bagaimana mungkin umat Islam akan berfikir memisahkan Islam dari politik, Islam dari Negara?. Karena itulah tidak ada sekulerisme dalam Islam.
Nabi hidup selama 63 tahun. Dalam masa itu tentu sangat banyak perkataan dan perbuatan Nabi. Semuanya dikumpulkan dan dihafalkan oleh para Sahabat Nabi termasuk menghafalkan Al-Qur'an, sehingga kemurnian/keaslian Al-Qur'an tetap terpelihara, selanjutnya diteruskan oleh Tabi'in (mereka yang mengikuti/belajar pada sahabat Nabi), teruss sampailah ke generasi Ulama mazhab (Imam Malik bin anas, Imam Syafi'i, Imam Hanafi/Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal), dan sampailah kepada Ulama hari ini.
Semua perbuatan Nabi, perbuatan ini sebagian mengukuhkan perkataan Nabi. Nabi memimpin perang (panglima perang) semata-mata untuk mempertahankan dan menjaga kewibawaan islam, seorang pemimpin politik, seorang kepala keluarga, seorang pedagang (pebisnis/pengusaha), guru umat tidak ada ulama besar selain beliau.

B. Tauhid (Ajaran Ketuhanan dalam Islam)

Laa ilaa ha illallah: Tidak ada tuhan selain Allah. Wa ashadu anna muhammadarrasulullah : Muhammad itu utusan Allah. Ini disebut juga kalimat syahadat.
Konsekuensi tauhid: Allah subhanahuwata'ala adalah tuhan tunggal. Tidak ada tuhan satu, tuhan dua, tuhan tiga, dst. Tidak ada tuhan bapak, tuhan ibu, tuhan anak. Allah tidak punya istri/suami, tidak punya anak, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tuhan tidak mengandung dan melahirkan anak tuhan.
Tidak pantas manusia mengatakan dirinya anak tuhan. Apakah manusia itu hendak menjadikan tuhannya sebagai orang tua?, Na'uzubillahiminzaalik.
Hubungan manusia dengan Allah adalah bersifat perhambaan, bukan hubungan kekeluargaan dalam nasab (keturunan) sehingga menyebut dirinya anak tuhan.
Manusia dan seluruh makhluk adalah ciptaaan Allah. Penyembahan, kepatuhan dan ketaatan hanya kepada Allah semata. Berdo'a hanya kepada Allah saja, tidak kepada berhala (patung-patung), pohon, batu, atau makhluk lainnya.
Tuhan tidak pernah mati apalagi mati dibunuh kemudian menetap dalam surga yang diciptakannya sendiri. Surga bukan untuk Allah, Allah tak butuh surga. Surga diciptakan untuk manusia yang semasa hidupnya bertakwa. Allah tidak mungkin baginya menjelma menjadi manusia kemudian menjadi lemah dan mati.
Muhammad itu manusia, sekaligus seorang Nabi, diciptakan Allah untuk menyampaikan agama Allah (Islam), memperkenalkan manusia pada tuhannya, mempunyai tugas memperbaiki akhlak manusia sebagai rahmatan lil 'alamain (rahmat bagi seluruh alam), pembawa kabar gembira (surga, bagi orang-orang bertakwa), pemberi peringatan (siksa neraka, bagi para pendosa).
Muhammad bukan anak Allah. Islam dibawa, disampaikan melalui lisan, perbuatan/syi'ar dan akhlak Muhammad. Islam bukan ciptaan/dibuat-buat Muhammad. Islam bukan ajaran Muhammad, tapi ajaran Allah.
Ajaran islam diturunkan/disampaikan Allah kepada Muhammad berupa Wahyu/Kalamullah (perkataan Allah) melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Penyampaian Wahyu itu berlangsung selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Meninggalnya Nabi maka terputuslah Wahyu. Wahyu itu dikumpulkan/dikodifikasi maka itulah dia Al-Qur'an.
Ulama hari ini adalah pewaris Nabi, mempunyai kewajiban melanjutkan tugas-tugas kenabian. Karena itu menghina, menghujat, merendahkan, mengkriminalisasikan Ulama maka perbuatan itu sama dengan menyakiti Nabi, ditujukan kepada Nabi.
Karena itu pula umat Islam harus marah dan melawan siapapun yang melecehkan Islam, Nabi dan Ulama.
Baca selengkapnya »